PT PAP 1 dan Otoritas Bandara Sam Ratulangi Manado sepakat jajaki SOP

      Optimalisasi pelayanan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado, sempat mendapat kritikan dan kecaman termasuk pelayanan tamu VVIP di VIP Room Pemda. Hal ini mengemuka saat Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi bersama PT Angkasa Pura 1 dan Otoritas Bandara Sam Ratulangi Manado, Kamis kemarin, 23 Februari, berlangsung di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sulut.

     Oleh Asisten Ir Roy O Roring, MSi; di saat memimpin Rakor ini, secara gamblang membeberkan perlakuan yang kurang mengenakan dari pihak/Oknum Aviation Security (AvSec) Bandara yang kadang kala bertindak kaku dan sering terjadi mis komunikasi terutama dalam hal kelancaran pelayanan tamu maupun Pejabat  Negara, baik di Terminal Keberangkatan/Kedatangan maupun di area VIP Room Bandara Pemprov Sulut.Untuk itu oleh pihak PAP 1 dan Otoritas Bandara, Selaku Operator dan Regulator Pengelolaan Bandara SRI, akan mengevaluasi dan menjadi bahan kajian untuk ke depan nanti, dapat lebih Optimal dalam pelayanan maupun aspek koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulut, guna mengeliminir kejadian atau perlakuan yang kurang mengenakan tersebut.

   Untuk itu lewat forum rapat ini yang turut dihadiri Karo Umum Setda Prov Sulut Clay June Dondokambey SSTP, MAP, para Kabag di Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Prov Sulut, Unsur Satuan Pol PP, Dinas Perhubungan Sulut, mengambil kesepakatan untuk menjajaki diterbitkannya Standard Operation Prosedure (SOP), Menyangkut tata kelola cara pelayanan Tamu Pemprov dan Pejabat Negara. Termasuk penggunaan Area Parkir di Terminal Umum Bandara, Penerbitan ID CARD, maupun Pemanfaatan Gedung VIP Room Pemprov Bandara SRI.

     Demikian Humas Pemprov Memberitakan (Er2LS)

Seriusi Turunkan Angka Kemiskinan, Kandouw : Government Expenditure harus dipercepat !

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw mengatakan Belanja pemerintah atau Government Expenditure harus dipercepat, selain lebih menggairahkan perputaran ekonomi, ini juga adalah salah satu Cara untuk menekan Angka Kemiskinan. Hal ini dijelaskan Kandouw dalam Rapat Kordinasi dan Evaluasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Di Ruang Rapat BAPPEDA Sulut, Kamis (23/02) kemarin.

Lebih lanjut menurutnya, Kordinasi menjadi sangat Penting, baik kordinasi antar SKPD, Kabupaten Kota, maupun  pusat, agar supaya program yang untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran, Jelas Kandouw.
Kandouw juga mengatakan, Berbagai Bantuan untuk pengentasan kemiskinan pun akan mulai diberikan Pemprov Sulut, mulai dari bedah Rumah, beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta bantuan Dana desa yang diberikan untuk program yang sustainable Dan tepat sasaran, serta sesuai dengan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan(ODSK) Tegas Kandouw.

Senada dengan Itu, Kaban BAPPEDA Sulut Ricky Toemanduk mengatakan, pengentasan kemiskinan harus sinkron antar SKPD, yang baiknya direncanakan dengan baik Dan antar instansi terkait sebelum nantinya menjadi program yang akan diberikan langsung pada masyarakat, Jelas Toemanduk.

Dalam kesempatan ini, Wagub juga menegaskan, Kesejahteraan Rakyat yang menjadi prioritas harus bebas dari oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan uang Rakyat, termasuk didalamnya oknum yang ingin  meminta-minta proyek. "Kalau ada oknum yang seperti ini, laporkan kepada Kami!" Tegas Kandouw.

Dalam rapat ini, Turut diundang Kepala SKPD terkait, para Pejabat eselon III Dan eselon IV.
(Humas Pemprov Sulut)

Silangen Audiensi bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayan Negara

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen,SE, M.S mengadakan audience dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Suluttenggo dan Maluku Utara bertempat di ruang kerja Sekda pada Kamis (24/2) kemarin. 

Dalam kesempatan audience dengan Sekda Prov. Sulut, Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Suluttenggo dan Maluku Utara Ferdinan Lengkong, SH, memaparkan kontribusi Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara antara lain membantu Pemprov dalam melakukan penilaian terkait aset Barang Milik Daerah sehingga pada tahun 2016 berhasil memungut dana hasil lelang barang tetap dengan penerimaan sebesar Rp. 1,2 M sebagai Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Karena itu, pada kesempatan ini. Sekda memberikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kanwil DJKN Suluttenggo dan Malut yang telah bekerja sama dengan Pemprov Sulut terutama  dalam menunjang efektivitas pengelolaan aset derah sehingga pada tahun 2016 berhasil melaksanakan pelelangan barang milik daerah melalui KPKNL Manado sebesar 3,5 M.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian Barang Milik Daerah maka dilaksanakan penyerahan Berita Acara Serah Terima Laporan Penilaian Barang Milik Daerah dari Kakanwil DJKN kepada Pemprov Sulut yang diterima oleh Sekda disaksikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Praseno Hadi.(Humas Pemprov Sulut)

Steven Liow : Stabilitas Keamanan Sulut Tetap Terjaga

Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dengan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw berharap tradisi untuk menjaga keamanan, ketertiban yang ada di bumi nyiur melambai harus di jaga dan pelihara.

Ini dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik ( Kesbangpol )  Provinsi Sulut Steven Liow S.Sos MM di ruang kerjanya   rabu ( 22/02) kemarin

Sampai saat ini daerah Sulut masih dalam tradisi yang kuat dan bergandengan tangan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban daerah masing-masing di wilayah Sulawesi Utara.

"Saya berharap keamanan di Sulut dapat terjaga meskipun Pilkada sudah usai. Dan saya juga berharap pemerintah tingkat bawah dapat memperhatikan masyarakat yang saat ini  mendapat dampak dari efek ahok," ujarnya.

Tak lupa juga, ia berterima kasih kepada pihak aparat TNI/Polri dan pihak pihak yang terkait yang betul-betul konsisten dalam menjaga dan mendukung stabilitas keamanan daerah.

" Karena itu apa yang diharapkan oleh OD-SK, kita terus memelihara dengan tradisi budaya kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban   daerah ini. Siapapun yang datang di daerah ini, silahkan datang dan orang yang mau ingin tinggal di sulut, marilah memberi penghormatan kepada tradisi dan budaya orang sulut. Karena torang samua baku baku bae dan baku baku sayang, karena torang samua ciptaan Tuhan," tegas Evans Liow.

Dr Devi Dukung Lomba LSS Tingkat Nasional.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat di kantor Gubernur pada Rabu (22/02) Kemarin, dr  Kartika Devi Kandouw-Tanos  MARS  memimpin langsung dua agenda rapat diantaranya rapat evaluasi persiapan penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional 2017 dan pemantapan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta melakukan pertemuan bersama pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulut.

Untuk penilaian LSS Tingkat Nasional tahun 2017 nantinya dilakukan pada bulan Mei oleh Kementerian Kesehatan, Mendikbud, Kemenag dan Kemendagri bagi sekolah pemenang lomba pada tahun 2016 lalu. Dimana ada tiga sekolah yang mewakili Provinsi Sulut diantaranya, SD GMIM 2 Madidir (untuk tingkat SD), MTS Negeri 1 Kotamobagu (tingkat SMP) dan SMAN 1 Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Sementara itu untuk penilaian LSS di tingkat Provinsi Sulut nantinya akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang, sehingga dalam rapat kali ini (siang tadi) juga membicarakan persiapan yang akan disiapkan para panitia dan tim di Kabupaten Kota.

" Tahun 2016, Pemprov hanya mendapatkan peringkat 7 pada lomba sekolah sehat, namun tahun ini ditargetkan masuk 3 besar tingkat Nasional. Makanya, Pemprov Sulut benar-benar memantapkan persiapan ini," tegas istri tercinta Wakil Gubernur Sulut ini.

Dimana dalam rapat tersebut juga oleh dr Devi mengungkapkan bagi para sekolah yang menang dalam LLS untuk menyiapkan segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari profil sekolah foto lingkungan sehat pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan. Dan diharapkan jangan hanya fokus pada satu aspek dimana harus memperhatikan lingkungan yang pada intinya semua ada sinergitas.

Diketahui sebagai Ketua tim pembina UKS tingkat Provinsi Sulut adalah Wakil Gubernur, Steven Kandouw dan Sekertaris adalah Kepala Biro Kesra Setda Prov Sulut.

Adapun dalam rapat lanjutan kedua yakni pertemuan bersama BKSAUA Sulut, dr Devi menyatakan rasa terima kasih kepada pengurus/keanggotaan BKSAUA yang baru dimana pertemuan ini merupakan perdana semenjak dirinya (dr Devi) dipercayakan menahkodai Biro Kesra.

"Nantinya juga para pengurus yang baru akan di SK-kan, dan oleh karena itu dalam pertemuan ini silahkan memberi masukan baik itu seputar perencanaan program kerja BKSAUA nanti," tutup dr Devi yang juga merupakan Wakil ketua TP PKK Provinsi Sulut.
( Humas Pemprov Sulut)

Perluasan Bandara Sam Ratulangi Mendesak

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw menilai perluasan Bandara Sam Ratulangi menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu masyarakat yang ingin ke Sulut Sebab, akses Bandara Sam Ratulangi lah yang paling dekat dengan ibu kota provinsi.

Namun, kapasitas yang dimiliki Bandara tersebut jauh lebih kecil dibandingkan animo masyarakat yang hendak menggunakan terminal udara tersebut.

"Ini yang sudah kita tunggu-tunggu, wajah depan Kota Manado ya ada di area ini, tapi kapasitas bandara tidak memadai," kata Steven, Rabu (22/2/2017) siang.

Kandouw bependapat perluasan bandara tidak bisa ditunda lagi. "Ini sangat mendesak. Bandara sudah tidak memadai. Apalagi bulan maret atau april ada penambahan empat penerbangan setiap harinya," bebernya.

Lambatnya penanganan dari pihak Angkasa Pura I diduga menjadi penyebab belum diperluasnya bandara. Steven mengatakan Gubernur Olly Dondokambey SE telah berupaya melobi penambahan dana perluasan bandara di APBN-P. “Lewat Kementerian Pertahanan kemudian diserahkan ke KASAU untuk perluasan pangkalan di lapangan angkatan udara,” ujarnya.

Untuk diketahui, panjang runway bandara ditambah 150 meter menjadi 2.800 meter dari sebelumnya 2.650 meter. Adapun luas area terminal akan ditingkatkan menjadi 4.000 meter persegi. Jumlah garbarata pun ditambah menjadi lima. (Humas Pemprov Sulut)

Desakan Pembubaran Ormas Intoleran Menguat

Desakan masyarakat di berbagai daerah di tanah air kepada pemerintah untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bersikap intoleran semakin menguat.

Di Manado, ribuan massa yang tergabung dalam gabungan ormas adat melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (21/2/2017) sore.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu. "Kami minta FPI dibubarkan, Penjarakan Habib Rizieq Shihab dan cabut kewarganegaraannya," kata Maxi Malonda dari perwakilan massa.

Di sela aksi, perwakilan ormas yang terdiri dari Laskar Manguni Indonesia (LMI), Brigade Manguni Indonesia (BMI), Garda Manguni, Milisi Waraney, Benteng Minahasa dan Laskar Adat Manguni (LAMI) juga berharap agar aspirasi mereka dapat disampaikan ke pemerintah pusat. "Semoga tuntutan kami bisa disampaikan juga ke presiden sehingga penolakan ormas intoleran di Sulawesi Utara seperti FPI dapat ditanggapi segera oleh pemerintah," tambahnya.

Menanggapi tuntutan massa, gubernur yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Steven Liow, S.Sos berjanji akan menindaklanjutinya. "Semua tuntutan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," bebernya.

Liow menjelaskan pembubaran ormas harus melalui aturan yang berlaku. "Ormas dapat dibubarkan setelah dikaji terlebih dahulu," tambahnya.

Aksi unjuk rasa berjalan tertib hingga selesai. Sebanyak 250 personil polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Manado turut mengamankan aksi tersebut. (Humas Pemprov Sulut)