Gelar Seleksi Terbuka Eselon II.. ini surat resminya

Pemprov Sulut Selalu Prioritaskan Sektor Pendidikan

Realitas peran dan eksistensi dunia pendidikan menuntut pemerintah untuk senantiasa menempatkan pengembangan sektor pendidikan pada porsi yang selalu diprioritaskan.

Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dr. Frangky Manumpil saat menyampaikan sambutan dalam acara wisuda sarjana angkatan XIX Universitas Nusantara Manado di Hotel Aston, Kamis (23/3/2017) malam.

"Pengembangan sektor pendidikan selalu diprioritaskan demi terciptanya sumber daya manusia yang kompeten sebagai modal utama bangsa mengarungi persaingan di era globalisasi, modernisasi dan perkembangan teknologi," katanya.

Meskipun diprioritaskan, Olly memahami bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dunia pendidikan yang baik dan berkualitas harus didukung juga oleh lembaga pendidikan. "Namun harus dipahami berbagai program dan kebijakan tersebut tidak akan optimal hasilnya tanpa adanya dukungan dari para akademisi dan lembaga pendidikan," ujarnya.

Lebih lanjut, gubernur berharap para wisudawan dan wisudawati dapat mengimplementasikan semua ilmu yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di tengah-tengah masyarakat. "Abadikanlah pengetahuan, kemampuan serya keterampilan yang saudara miliki secara bijak, cerdas dan bertanggungjawab untuk kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Gubernur juga optimis bahwa Universitas Nusantara sebagai lembaga pendidikan dapat terus mencetak kader-kader yang cerdas secara Intelegensi, Emosional dan Spriritual serta memiliki keterampilan yang mumpuni. "Itu dapat diwujudkan dengan konsisten melakukan perubahan, terobosan dan inovasi baik dalam administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana serta berbagai aspek penunjang lainnya," paparnya.

Kegiatan wisuda dipimpin oleh Rektor Drs. Jan W.G Polii, MS dan turut dihadiri perwakilan dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi, dan keluarga para wisudawan dan wisudawati. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

E-Katalog bikin Pemda Lebih Cepat Dapatkan Barang dan Jasa

Pengelolaan belanja negara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa harus menerapkan metode dan proses yang mengarah pada aspek transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Proses itu dapat diwujudkan di semua pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Utara dengan diterapkannya E-Katalog berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan Nomor 1 Tahun 2015.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Asisten II Rudi Mokoginta, SE, M.TP dalam kegiatan Sosialisasi E-Katalog dan E-Purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) di  Hotel  Peninsula Manado, Kamis (23/3/2017) pagi.

"Sebab E-Katalog mampu menjadikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efisien, meningkatkan transparansi serta mampu memperpendek waktu pengadaan. E-Katalog juga memberi keuntungan bagi pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik," katanya.

Meskipun menguntungkan, Sekdaprov menyayangkan tidak semua aparatur penyelenggara pemerintahan memahami sistem informasi E-Katalog, terlebih lagi E-Purchasing. Karena itu peserta sosialisasi diharapkannya dapat memahami semua informasi yang disampaikan.

"Aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah belum sepenuhnya memahami sistem tersebut. Kegiatan ini adalah kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan atau pengaplikasian E-Katalog dan E-Purchasing. Ikuti dan manfaatkan seoptimal mungkin," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si. Jemmy berharap kegiatan itu dapat bermanfaat bagi perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Utara. "Seluruh peserta dapat memahami semua informasi yang disampaikan di sosialisasi," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah J.E Kenap dan para pejabat pengadaan barang dan jasa kabupaten dan kota. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

dr Bahagia Mewakili Sekprov Mengikuti Rakor di Mataram

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS yang diwakili Kepala Biro Protokol Kerjasama Komunikasi Publik dr Bahagia R Mokoagow M.Si M.Kes mengikuti Rakor Urgensi Pedoman Kerjasama Dalam Negeri bertempat di  Golden Palace Hotel Mataram Rabu ( 22/)03) kemarin.

Kegiatan  rencananya berlangsung dari tanggal 22 - 24 maret 2017 yang diikuti Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/Kota  se Indonesia yang di buka oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri DR Nelson Simanjuntak SH M.Si.

Tujuan rakor adalah untuk kerjasama dalam negeri yang terencana terintegritas dan berkesinambungan. 
( Humas Provinsi Sulut)

Wagub Kandouw Lantik 15 Pejabat Dukcapil KB

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  Melantik dan Mengambil Sumpah Janji Pejabat  Struktural  Eselon III (tiga) dan IV (empat ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana ( Dukcapil KB ) di Lingkungan Provinsi Sulut di ruang F. J Tumbelaka Kantor Gubernur Rabu ( 22/)03) Malam

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Utara) berdasarkan SK Mendagri nomor 821.2-462 tentang Dukcapil tahun 2017 dan SK Gubernur Sulut 821.2/BKD/SK/223/2017.

" Tidak usah lama langsung kerja persiapkan segala infrastruktur yang ada, saya percaya dengan Profesional, Integritas,Disiplin dan Etos Kerja yang tinggi dan tentunya Loyalitas kita sama -sama tunjang program kerja Bapak Gubernur " kata Wagub

Lebih, lanjut Wagub mengatakan pejabat yang dilantik harus mampu koordinasi secara vertikal maupun horisontal untuk membangun senergitas dan jaringan kerja yang terpadu dan berkesinambungan, selamat bertugas dan berkarya kepada pejabat yang baru dilantik,  Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam kerja serta pengabdian kita.

Sumpah/Janji dan Pelantikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Utara) untuk Pejabat Eselon III berjumlah 4 orang dan Pejabat Eselon IV berjumlah 11 orang total keseluruhannya berjumlah 15 orang .

Berikut nama-nama Pejabat Administrator dan Pengawas jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Betencana (Dukcapil KB ) Pemprov Sulut yang dilantik oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw :

1. Drs. Wendy Karwur : Sekretaris Dinas Dukcapil dan KB.

2. Dra. Aneke Rondonuwu : Kelapa Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil dan KB.

3. Deane Grace Suwuh S.Sos : kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil dan KB.

4. Willem Saroisong  S.Sos : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Dukcapil KB.

5. Jermias Polii SE : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dukcapil KB

6. Afra Johanni Wurangian SE : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Dukcapil KB

7. Welly Edmon Mohede SE M.Si : Kepala Seksi Advokasi KB dinas Dukcapil KB

8. Afra J.J Sumendap SH : Kepala Seksi Pembinaan dan Kesetaraan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil KB

9. Jefry Lombogia SH : Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB.

10. Fenie Mongkol SH,MH : Kepala Seksi Desain Program Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB

11.Boslar Sanger SE : Kepala Seksi Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB.

12. Jeane Wowor S.Pd.MM : Kepala Bidang Dukcapil KB

13. Jaiman, S.Sos : Kepala Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dukcapil KB

14. Flora Pongoh SE
 M. Si : Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil Dukcapil KB

15. Drs. Tonny CH. Panungkelan : Kepala Seksi PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil KB.
(Demon)
( Humas Pemprov Sulut )

Pemprov Sulut Ajak Masyarakat Lebih Peduli Lingkungan

Kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara akan air semakin meningkat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Noldy Liow dalam kegiatan Sapu Kuala (Bersih-Bersih Sungai) dalam rangka Peringatan Hari Air Dunia XXV di Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Manado, Rabu (22/3/2017) pagi.

"Oleh sebab itu, kita harus melakukan berbagai langkah konservasi sumber daya air yakni dengan terus berupaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah serta menjaga kebersihan lingkungan," katanya.

Sekdaprov juga menyebutkan terjadinya degradasi fungsi daerah aliran sungai yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Sulut belakangan ini. "Daerah kita akhir-akhir ini dikategorikan atau tergolong rentan terhadap banjir, baik yang diakibatkan besarnya intensitas air yang dikirim dari dataran tinggi, maupun karena degradasi fungsi daerah aliran sungai dan kondisi infrasteuktur aliran air," imbuhnya.

Lebih lanjut Silangen berharap pelaksanaan kegiatan bersih- bersih sungai nantinya dapat membuat masyarakat Sulut lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. "Tujuan kegiatan ini sangat konstruktif dan bermanfaat sebagai pembudayaan kecintaan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadi representasi nyata dari semangat hidup berdamai dengan lingkungan bahwa "Torang Samua Ciptaan Tuhan"," katanya.

Di tempat yang Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Djidon R. Wantania, ST, MM mengatakan peringatan hari air dunia tahun 2017 bertemakan air dan air limbah. Hal itu ditujuakan agar masyarakat semakin sadar akan pengaturan air limbah yang baik. "Kita harus memperhatikan keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan air dan manajemn air limbah dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan investasi yang efisien bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungannya," ujarnya.

Lebih lanjut Djidon mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. "Jangan membuang air limbah ke sungai, danau, situ, mata air dan lainnya. Sumber air itu penting bagi kehidupan masyarakat," katanya.

Kegiatan bersih-bersih sungai turut dihadiri perwakilan dari organisasi peduli lingkungan, mahasiswa dan lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sulut Waspadai Zoonosis

Zoonosis adalah penyakit hewan yang secara alami menular ke manusia. Zoonosis harus dikendalikan karena dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau epidemi. Ancaman zoonosis di Indonesia maupun di dunia cenderung terus meningkat dan berimpiklasi pada aspek ekonomi, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr Kartia Devi Tanos, MARS dalam kegiatan rapat penguatan peran SKPD dalam pengendalian zoonosis di Ruangan C.J Rantung, Rabu (22/3/2017) siang. "Sulut sebagai daerah perbatasan negara memiliki potensi sebagai pembatas atau filter alami dalam pencegahan penyebaran wabah zoonosis dari luar negeri," katanya.

Diketahui di Sulut, khusus kejadian zoonosis rabies, tercatat telah terjadi 49 kasus kematian selang tahun 2015-2016. Kondisi tersebut sebagai bukti masih besarnya tantangan untuk mencegah dan merespon cepat dampak dari wabah zoonosis.

Sekdaprov menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya wabah zoonosis. Satu diantaranya adalah pertumbuhan populasi manusia dan satwa. "Hal itu antara lain disebabkan meningkatnya degradasi ekositem, pemanasan global, urbanisasi pendusuk yang progresif, pertumbuhan populasi manusia dan satwa dan intensifikasi industri peternakan," paparnya.

Dalam kegiatan itu Sekdaprov juga menghimbau seluruh peserta untuk selalu melaporkan komprehensif pengendalian kasus zoonosis di daerah agar selalu dapat dikendalikan. "Upaya-upaya yang kita aktualisasikan untuk pengendalian zoonosis merupakan bagian untuk mempercepat terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas kesehatan dr Deybie Kalalo menyebutkan beberapa upaya untuk  menanggulangi zoonosis rabies. "Kami terus meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye bebas rabies,  membentuk rabies center di kabupaten dan kota, memperkuat sistem informasi kesehatan dan menggalang kemitraan dengan semua sektor, LSM, dunia usaha dan lembaga donor," imbuhnya.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Sub Bidang Zoonosis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Drh Rama P Fausi, M.Si dan perwakilan dari dinas kesehatan dan dinas pertanian dan peternakan kabupaten/kota. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)