Cipta Kondisi, Satpol PP Sulut Bakal Lakukan Lagi Razia Gabungan

Setelah melaksanakan operasi kamtibmas belum lama ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi kembali akan melakukan lagi operasi gabungan dengan melibatkan unsur Polda Sulut, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi Militer dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.

Kegiatan yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban di Sulut ini dilaksanakan dengan melakukan razia minuman keras yang tidak miliki Izin dan penyalagunaan narkotika serta pemeriksaan identitas diri (KTP) yang akan dilakukan di pusat-pusat keramaian, tempat hiburan malam, tempat penginapan/kost yang ada di Sulut.

Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Sulut Drs. Edison Humiang, MSi yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Kerja Sama Valentino Sinaga, SH, Rabu (12/4/2017) siang, mengatakan rencana operasi kamtibmas kali ini adalah lanjutan dari operasi yang dilakukan sebelumnya. Apalagi operasi kambtibmas yang dilakukan sebelumnya mendapat apresiasi dan sambutan yang baik dari masyarakat serta menuai harapan agar dapat rutin dilakukan.

"Kegiatan ini memang akan rutin kita gelar dan kami sudah menghubungi pihak kepolisian serta TNI dan telah direspon baik. Bahkan untuk operasi kali ini kita melibatkan unsur BNN yang akan menangani khusus masalah pelanggaran narkotika" tegas Sinaga.

Pada kesempatan itu juga, Sinaga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk dapat menjaga ketentraman dan kenyamanan di Sulut apalagi sejak beberapa tahun terakhir ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukan lonjakan yang luar biasa. Karena itu ketertiban dan keamanan menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar lagi.

"Saya menghimbau agar masyarakat Sulawesi Utara dapat menjaga keamanan dan ketentraman di daerah kita masing-masing sehingga dapat terciptanya kedamaian," kunci Sinaga. (BerSin) (Humas pemprov Sulut)

Arah Pembangunan Nasional Perlu Direformulasi

Kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia saat ini sudah semakin dewasa. Hal ini terjadi karena semakin kuatnya keinginan masyarakat untuk membangkitkan lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, E.E. Mangindaan saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Workshop Badan Pengkajian MPR  "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN" di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (12/4/17) siang.

"Kesadaran ini, bagi sebagian kalangan dapat saja bermakna ruang kerinduan terhadap haluan negara dalam pembangunan nasional sebagaimana pada era terdahulu," katanya.

Mangindaan yakin, munculnya kesadaran tersebut karena besarnya semangat masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Saat inilah waktu yang paling tepat untuk memikirkan rencana pembangunan jangka panjang. Kemajuan apa yang dialami dalam waktu 5, 25 bahkan 100 tahun mendatang," ujarnya.

Mantan menteri perhubungan ini juga menegaskan, perlunya perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Bangsa Indonesia tidak boleh berjalan sendiri di tengah perkembangan dan perubahan akibat gempuran globalisasi.

"Kita harus mencampuri perjalanan tersebut agar perkembangan masyarakat Indonesia dapat terwujud seperti yang para pendiri bangsa cita-citakan," tegasnya.

Di tempat yang sama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Evans Steven Liow mengucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretaris Jenderal MPR RI atas terlaksananya workshop tersebut. 

"Kegiatan yang sangat konstruktif ini bukanlah tugas yang gampang, semudah membalikan telapak tangan. Proses pembangunan bangsa adalah tanggung jawab bersama kita semua tanpa terkecuali," katanya.

Lebih lanjut, gubernur berharap seluruh masyarakat Sulut sebagai bagian dari rakyat Indonesia dapat terus mengevaluasi diri untuk memaksimalkan peranan dalam proses pembangunan. "Kita dituntut untuk terus berbenah diri demi optimalnya sumbangsih yang dapat dikonstribusikan dalam pembangunan bangsa," tegasnya.

Kegiatan workshop turut dihadiri. Pimpinan badan pengkajian MPR RI Martin Hutabarat dan TB Soenmandjaja. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Sulut Junjung Tinggi Kerukunan Umat Beragama

Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia. Bahkan indeks prestasi kerukunan di Sulut berada di peringkat kedua nasional setelah Nusa Tenggara Timur.

Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dr. Frangky Manumpil pada Pencanangan dan peresmian Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado Sadar Kerukunan Provinsi Sulawesi Utara di GMIM Bethesda, Rabu (12/4/2017) sore.

"Sulut senantiasa eksis sebagai daerah yang menjunjung tinggi kerukunan meskipun merupakan masyarakat yang berada di tengah pluralitas etnis, agama, budaya dan adat istiadat," katanya.

Dikatakan aman, bukan berarti Sulut tidak mengalami tidak mengalami gangguan keamanan sama sekali. Sejumlah tarkam (tawuran antar kampung) masih terjadi di beberapa wilayah.

Karena itu pula, menurut gubernur terkait rangkaian kegiatan Pekan Kerukunan Nasional yang digelar di Sulut tahun ini telah diagendakan sejumlah kegiatan yang bertujuan mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat dan memantapkan tekad memelihara persaudaraan di masyarakat.

"Masyarakat Sulawesi Utara harus tetap berprinsip bahwa nilai-nilai pluralistik bukan sesuatu yang diberikan begitu saja melainkan harus diperjuangkan melalui sebuah gerakan bersama," imbuhnya.

Gerakan bersama itu menurut gubernur telah diwujudkan melalui momentum peresmian dan pencanangan kelurahan sadar kerukunan. Secara khusus sebagai langkah awal sekaligus ajakan kepada segenap masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga dan memperjuangkan eksistensi Sulut.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan yang diwakili Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dr Devi Kandouw Tanos mengatakan bahwa untuk membangun kerukunan di Sulut tidak hanya berupa konsep atau pemikiran semata namun harus dilaksanakan.

"Bukan sekedar berpikir atau berwacana secara verbal tetapi harus ada tindakan nyata yang harus ditunjukan dalam realitas kehidupan manusia," ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama), BKSAUA (Bada Kerjasama Antar Umat Beragama) dan BAMAG-LKK (Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen) atas peranannya dalam menjaga kerukunan di Sulut. "Saya sampaikan terimakasih dan pengahargaan yang tinggi atas karya dan pengabdiannya," katanya.

Terselengaranya pencanangan dan peresmian kelurahan sadar kerukunan tersebut tidak terlepas dari peranan panitia. Sebagai perwakilan panitia Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Evans Steven Liow, S.Sos mengatakan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan untuk pertamakalinya di Sulut.

Hal itu tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan Tim Penggerak PKK. "Pencanangan kelurahan sadar kerukunan ini adalah yang pertamakalinya di Sulut. Ini hasil kerjasama dengan TP-PKK Sulut. Kami berencana akan mengadakan lagi tahun depan," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua FKUB Sulut 
Ketua FKUB Pdt. Dr. HWB Sumakul, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulut Drs H Suleman MPd dan pengurus PKK Sulut dan Manado. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Roy Roring Mewakili Gubernur di Acara Pra Musrembang RKPD Sulut Tahun 2018.

Dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan , maka  kita harus mampu menjaga konsistensi terhadap setiap pembangunan itu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengawasannya.
Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara  Olly Dondokambey SE yang di wakili  Assisten  Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulut Ir Roy O Roring pada acara Pra Musrembang  Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diruang rapat kantor Bapppeda Provinsi Sulut Rabu ( 12/04 ) kemarin.

" Guna  menjaga hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pelaksanaanya kegiatan Pra musrembang  adalah wadah yang tepat penting dan strategis bagi semua pemangku kepentingan untuk menyelaraskan , mengklarifikasi , mempertajam, menyepakati  semua kebijakan dan program Nasional, Provinsi  maupun kabupaten / kota sebelum akhirnya menjadi dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulut Tahun 2018" , katanya.

Sejalan dengan itu sebagaimana  kita ketahui bersama bahwa Tema Pembangunan  Nasional  Tahun 2018 adalah memacu investasi da memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kita juga telah memiliki tema pembangunan daerah  yakni meningkatkan kualitas.sumberdaya manusia.yang berkepribadian melalui.percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur berwawasan lingkungan menuju Sulut yang berdaya saing, imbuhnya.

Dengan 10 prioritas pembangunan daerah yakni penanggulan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan ( pertanian, perkebunan, perikanan, dan kemaritiman ), ketentraman ketertiban dan  masyarakat, penimgkatan  daya saing investasi, pembangunan pariwisata serta pengelolaan bencana dan mitigasi iklim, jelasnya.
Selain itu kita  juga memiliki 7 proyek nasional yang memerlukan dukungan kita sekalian yakni, pendidikan (  kapasitas LPTK kompetensi guru , sertifikasi guru, peningkatan kualitas sarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi di KEK ), pengembangan TPA regional mamitarung, pembangunan akses jalan penghubung pariwisata likupang, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur , konekfitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah akses telekomunikasi angkutan keperintisan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jembatan dan jalan Trans Sulawesi,   Fly Over Kkses KEK ke pelabuhan Bitung  pembangunan Waste Treatmen Plant RDTR KEK, jalur kareta api dan jalan Tol Manado -Bitung, katanya.

Untuk itu guna menatap pelaksanaan Musrembang Tingkat Provinsi serta RKPD tahun 2018 , maka hendaknya kita optimalkan bersama dan dilaksanakan koridor  serta prosedur , demi peningkatan sinergitas visi, misi dan persepsi serta langkah kerja kita dalam membangun bangsa dan daerah tercinta kedepan, tutup Roring

Sebelumnya dalam laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Provinsi  Sulut Ricky Toemandoek mengatakan tujuan acara ini untuk membahas  usulan program dan kegiatan pemerintah kabupaten / kota se sulut, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan  daerah provinsi, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah  dengan prioritas pembamgunan nasional, pembahasan alokasi program dan kegiatan perangkat provinsi sulut, tersusunnya rencana kerja pemerintah daetah (  RKPD ) provinsi sulut tahun 2018.
Yang hadir Para Pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sulut.
( Humas Pemprov Sulut )

Gubernur Mengajak Masyarakat Untuk Perangi Narkotika.

Narkotika telah menjadi musuh berbahaya yang harus kita perangi bersama dan  mengapresiasi kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Sulut, serta aparat yang terkait yang telah bekerja keras dalam pencegahan dan peredaran penyalahgunaan narkotika.
Hal Ini disampaikan  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili oleh Staf ahli SDM Gubernur Linda Watania   pada acara Pemusnahan Barang Bukti Sitaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Jaringan Antar Provinsi di kantor Badan Narkotika Nasional Sulut  (11/04) kemarin.

Dalam sambutan  Gubernur  yang dibacakan Linda  Watania mengatakan, arus globalisasi dan modernisasi ini tidak serta merta memberikan perubahan konstruktif, tetapi juga membawa implikasi negatif terhadap budaya bangsa dan daerah, diantaranya pengaruh buruk yang dapat merusak bangsa, khususnya penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam seluruh strata masyarakat, yang berdampak pada tindakan kriminal, seks bebas , narkoba, dll.

Gubernur mengajak kepada seluruh pihak terkait stakeholder dan masyarakat di bumi nyiur melambai agar bisa bersama-sama merapatkan barisan dan bekerjasama dalam memerangi narkotika, demi masa depan yang lebih baik.

Gubernur mengapresiasi atas kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut, serta aparat yang terkait yang telah bekerja keras dalam pencegahan dan peredaran penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Utara.

Pemusnahan dilaksanakan di halaman Kantor BNNP Sulut, dengan cara ganja tersebut dibakar pada kobaran api pada sebuah wadah tong. Sebelum pemusnahan itu, dilakukan pemeriksaan segel timbangan barang bukti ganja dari pihak Perum Pegadaian.

Pelaksanaan pemusnahan itu juga dihadiri empat tersangka kasus ganja, yang duduk dibelakang barang bukti dengan wajah yang tertutup, didampingi sejumlah personel BNNP Sulut.

Kepala BNNP Sulut, Brigjen Pol Charles Ngili  mengatakan  pihaknya akan terus melakukan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah itu.

Selama Maret 2017, BNNP Sulut bersama BNN Kota Manado mengungkap jaringan Narkotika jenis ganja dengan menangkap enam pelaku. Keenam tersangka tersebut masing-masing FN, RW, ITP, DFO, GS JEBT.

Lima dari enam tersangka tersebut masing-masing FN, RW, DFO, GS dan JEBT diancam dengan Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara tersangka ITP diancam Pasal 111 ayat 1, Pasal 127 ayat 1 huruf A juncto Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35.

Pemusnahan tersebut dilakukan Staf Ahli Gubernur Sulut Linda Wantania, Kepala BNNP Sulut, Brigjen Pol Charles Ngili, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut bersama Pejabat Pengadilan, Kejaksaan dan TNI dan Polri.
( Humas Pemprov Sulut

Perkuat Sektor Pertanian, Sulut Siap Wujudkan Kemandirian Ekonomi

Pembangunan pertanian Sulawesi Utara yang berkelanjutan mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II Rudi Mokoginta, SE, M.TP dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian di Hotel Sutan Raja, Selasa (11/4/2017) sore.

"Ini merupakan keharusan untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan,  meningkatkan pendapatan nasional dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk mempercepat pembangunan pertanian tersebut, gubernur mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan sektor pertanian sebagai program prioritas dalam Sapta Cita Pembangunan Daerah Sulawesi Utara 2016-2021. "Misi pertama pemerintah daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian," imbuhnya.

Lebih lanjut, gubernur menyebutkan target pembangunan pertanian di Sulut pada tahun 2018. Diantaranya adalah peningkatan produksi komoditas pangan nasional yang berpengaruh terhadap inflasi yaitu sebanyak 704.245 ton padi, 1.330.000 ton jagung, 17.169 ton cabai, 1.821 ton bawang merah dan 26.386 ton tomat. "Peningkatan ini untuk mengamankan produksi dan produktivitas komoditas yang mempengaruhi tingkat inflasi nasional," ujarnya.

Diketahui, selain sektor pertanian, pemerintah daerah juga terus meningkatkan produksi daging sapi sebanyak 5.211.127 Kg.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir. Arie Bororing mengatakan pemerintah daerah selalu mendukung pelaksanaan seluruh program kementerian pertanian di Sulut. "Pemantapan program unggulan dari kementerian pertanian selalu kami lakukan. Ini untuk mensinkronkan program nasional, program provinsi dan program kabupaten kota," katanya.

Dalam kegiatan yang bertema memacu infrastruktur pertanian dan kemandirian ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan pangan serta mengurangi kemiskinan di Sulut itu turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan  Peternakan kabupaten dan kota se-Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kader PKK Sulut Siap Majukan Kesejahteraan Masyarakat

Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulawesi Utara berperan penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Hasil Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Manado Convention Centre, Selasa (11/4/2017) siang.

"Semuanya dapat kita kerjakan bersama dengan semangat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya daerah," katanya.

Istri tercinta Gubernur Olly Dondokambey, SE ini juga mengatakan kesiapan Tim Penggerak PKK Sulut bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mencapai hal tersebut. "Kita menjadi mitra pemerintah untuk melaksanakan tugas mewujudkan kesejahteran dan keadilan dalam masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Tim Penggerak PKK berharap agar seluruh kader PKK di Sulut dapat menciptakan kreativitas untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal itu dapat dilakukan kader PKK dengan membuat kerajinan tangan, makanan dan minuman yang nantinya dapat dijual untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi. "Ini untuk mendapatkan hasil yang bisa menambah pendapatan keluarga," imbuhnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah (DPM-DD) Drs. Royke H. Mewoh, DEA mengatakan kader PKK menjalankan fungsi penting dalam pembangunan desa.

Hal itu dilakukan dengan menyampaikan usul 10 program pokok PKK pada saat pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). "Semua kegiatan di desa berkaitan dengan 10 program pokok PKK. Misalnya pelaksanaan kegiatan di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)," katanya.

Diketahui 10 program tersebut adalah program pokok PKK yaitu Penghayatan dan pengamalan Pancasila, Gotong royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Mengembangkan kehidupan berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan sehat.

Mewoh juga menyinggung program gubernur yakni OD-SK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) telah sesuai dengan program dari Presiden Jokowi yaitu Nawacita yang satu diantaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. "Program OD-SK dari gubernur sesuai dengan program Nawacita yaitu membangun dari pinggiran atau membangun dari desa," ujarnya.

Dalam kegiatan yang diikuti peserta pengurus PKK dari kabupaten dan kota itu juga disampaikan informasi tentang upaya peningkatan pendapatan keluarga oleh narasumber dari pengurus PKK yaitu Mareyke Moningka, Jeaneta Keintjem Rumerung dan Marieta Kuntag. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)