30 Menit Presentasi Proyek Perubahan Diklat PIM IV, Mario Wuisan Sebut Pentingnya Pola Produksi Berita Pemprov Sulut

Begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam seharinya, namun tidak mungkin semua peristiwa tersebut dapat diberitakan. Hal itu pula yang mendasari Kepala Sub Bagian Publikasi Mario Wuisan, S.Sos membuat laporan rancangan proyek perubahan diklat PIM IV dengan judul Optimalisasi Pola Produksi Berita Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam ujian yang digelar di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kamis (20/4/2017) siang, Mario dapat memaparkan laporan secara meyakinkan selama 30 menit dihadapan Dr. Fernandus Taroh, Msi selaku penguji laporan.

Mario mengatakan bahwa optimalnya pola produksi berita di lingkungan Pemprov. Sulut erat kaitannya dengan penulisan berita yang nantinya diolah oleh tim redaksi bagian komunikasi publik. "Pola produksi berita akan maksimal jika informasi di Pemprov Sulut dapat diolah oleh bagian komunikasi publik," tegasnya.

Lebih lanjut, Mario menyentil tentang peranan dapur redaksi untuk mengelola setiap informasi yang didapatkan sebelum disajikan dalam bentuk berita dan dibaca masyarakat Sulut. "Dalam dapur redaksi berita nantinya akan ditentukan informasi apa yang dibutuhkan masyarakat," imbuhnya.

Meskipun demikian, Mario yang dibimbing pelatih Rheinhard Parengkuan, SH, MH ini menjelaskan pentingnya keputusan rapat tim redaksi sebelum berita diterbitkan sehingga tepat sasaran. "Ini sedikit banyak ditentukan oleh apa yang disebut dengan kebijakan redaksional (satu dengan yang lainnya berbeda). Setiap berita yang ditayangkan merupakan hasil dari keputusan rapat redaksi," ungkap pria kelahiran Maumbi ini. 

Adapun proyek perubahan adalah salah satu kegiatan pembelajaran pada diklat kepemimpinan pola baru untuk mewujudkan dan menerapkan kompetensi kepemimpinan yang telah dimiliki sesuai tingkat eseloneringnya.

Proyek perubahan adalah kegiatan pembelajaran dimana sebagian besar waktunya non klasikal untuk melakukan terobosan/inovasi di lingkungan instansinya guna meningkatkan kinerja organisasi. Kompetensi yang ingin dibangun pada diklat kepemimpinan TK. IV pola baru adalah membentuk sosok pemimpin operasional yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi sesuai dengan tanggungjawabnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pola Pemberitaan Humas Pemprov lebih dioptimalkan

Tuntutan perkembangan jaman terhadap kecepatan arus informasi menuntut pihak pemerintah Provinsi Sulut untuk bergerak cepat dalam menginformasikan segala pencapaian kinerja yang dikerjakan.

Menunjang hal tersebut bagian publikasi, pengumpulan dan penyaringan informasi pada biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik akan melakukan optimalisasi pola penulisan berita pemprov Sulut. Rencana optimalisasi pemberitaan ini dirancang oleh Kepala Sub Bagian Publikasi Mario Wuisan S.Sos dalam rancangan proyek perubahan diklat PIM IV yang dipresentasikan Kamis (20/4).

Adapun tujuan proyek ini dilaksanakan agar setiap produksi berita terpola dengan baik,  Penyampaian berita kepada masyarakat lebih efektif, efisien, dan profesional, berita pemprov yang dihasilkan memenuhi kaidah jurnalistik. Menunjang hal tersebut  maka dibentuklah Tim Redaksi Bagian Komunikasi Publik pemprov Sulut. Tim Redaksi Perlu diperlengkapi melalui pelatihan jurnalistik agar lebih paham dalam menulis setiap berita kegiatan Pemprov Sulut.

Penguji : DR. Fernandus Taroh, Msi

Coach : Rheinhard Parengkuan, SH, MH

 

Dukung Implementasi Nawacita di Sulut, Gubernur Olly : Optimalkan Penggunaan Dana Desa

Manfaat dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting untuk membangun desa di Sulawesi Utara. Apalagi hal itu untuk mewujudkan pencapaian sembilan agenda prioritas dari Presiden RI Joko Widodo yang lebih dikenal dengan nawacita.

Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPM-DD) Drs. Roy H. Mewoh, DEA dalam kegiatan Rapat Pelaksanaan Survei Eksternal Wilayah III dan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Manado, Kamis (20/4/2017) siang.

"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa adalah bagian dari nawacita," tegasnya.

Program nawacita itu dijelaskan gubernur dapat diimplementasikan dengan berbagai upaya strategis, salah satunya melalui pengalokasian dan penyaluran dana desa untuk 74.093 desa di Indonesia termasuk 1.508 desa yang ada di Sulut.

Diketahui, anggaran dana desa di Sulut di 2017 ini sebesar Rp. 1,161 triliun. Karena itu menurut Gubernur Olly harus dikelola seoptimal mungkin sesuai prioritas kebutuhan serta aturan yang berlaku.

"Agar penggunaan dana desa dapat optimal diperlukan pemahaman secara menyeluruh terkait aspek-aspek penting penggunaan dana desa, utamanya ketentuan atau aturan yang mengikat," ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Olly menjelaskan empat tujuan penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.

"Penggunaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan," paparnya.

Di tempat yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi, Ph.D menjelaskan bahwa pembangunan keunggulan desa dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa.

"Dana desa harus diarahkan untuk membangun keunggulan desa. Kita dorong setiap desa harus punya keunggulan komparatif yang berbeda dengan desa lainnya," kata dia.

Dengan keunggulan tersebut, desa-desa akan memiliki daya tawar tersendiri. Hal itu menjadi prioritas yang harus dikawal. Selain itu, kata dia, program perekonomian desa harus dapat dilembagakan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pendirian BUMDes di masing-masing desa. "Gagasan ini harus dikawal untuk peningkatan perekonomian desa," ungkap dia.

Hal senada dikatakan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Drs. Sugito, M.Si. Sugito mengimbau seluruh kepala dan aparat desa untuk melakukan perencanaan penggunaan dana desa secara matang dan melibatkan warga. Dengan begitu, penggunaan dana desa dapat dioptimalkan untuk pengembangan desa.

"Dana desa ini aman, tapi harus jelas perencanaannya. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum. Harus direncanakan dulu bersama warga desa," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. H. Muklis, M.Si, para kepala desa dan camat dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sekprov Silangen Mengajak Ibu Dharma Wanita Mendukung Tugas -Tugas Suami Sebagai ASN.

Peristiwa  bagi kita selaku umat yang percaya tentunya mempunyai makna yang sangat mendalam. Melalui paskah kita diajak untuk merefleksi dan merenungkan tentang arti sebuah pengorbanan Sang Juru Selamat dalam menebus umatnya di kayu salib serta makna kemenangan Sang Juru Selamat atas maut melalui kebangkitanNya dari antara orang mati.
Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS dalam acara ibadah paskah oikumene pengurus dan anggota Dharma Wanita  Persatuan ( DWP ) di aula Dharma Wanita Persatuan  di Bumi Beringin Manado Rabu ( 19/04/2017) kemarin.

Melalui penyaliban , kebangkitan serta kemenangan atas maut, Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan keteguhan komitmen Allah terhadap keselamatan umat manusia.
Karena itu , maknailah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, untuk meningkatkan etos kerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita di berbagai bidang kehidupan, yang diikuti dengan semangat baru , motivasi baru dan oemberian diri dari tugas-tugas yang kita emban.
Saya mengajak segenap pengurus dan anggota Dharma Wanita untuk mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki  dalam  menghadapi tuntutan dan tantangan serta dinamika perubahan dalam berbagai aspek kehidupan melalui pembinaan mental dan spritual anggota, agar menjadi manusia yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berkepribadian , serta berbudi pekerti yang luhur.

" kepada para ibu Dharma Wanita kiranya selalu mendukung pekerjaan suami  dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)".

Selain itu melalui momentum paskah ini segenap pengurus Dharma Wanita semakin meningkatkan pembinaan terhadap anggota dalam memperkukuh  rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan.dan pengetahuan , menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kepedulian sosial ditengah masyarakat.
Untuk itu Saya atas nama Bapak Gubernur, Wakil Gubernur mengucapkan selamat Paskah Kepada kita sekalian , semoga Tuhan Yesus sang sumber berkat senantiasa memberkati kita dalam segala tugas dan pelayanan kita, tutup Silangen

Ibadah dipimpin oleh Pdt Talita Doodoh STh   dalam khotbahnya mengatakan , suasana Paskah ini mari kita menjadi wanita -wanita yang bangkit didalam Dia karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk menjalani kehidupan ini.

Ucapan terima kasih oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut Dra Ivonne Silangen - Lombok.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Mieke Pangkong, Kepala Biro Umum Clay Dondokambey, dan tamu undangan lainnya.

Polda & Pemprov Sulut Rapat Bersama Bahas Persiapan Keamanan Paskah Nasional

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait persiapan kemananan paskah nasional di Aula Tribrata, Rabu (19/4/2017) siang.
  
Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Sulut Brigjen Pol. Drs. Refdi Andri, MSi mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk mematangkan rencana pengamanan sejumlah lokasi yang dipakai sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan paskah nasional dan pekan kerukunan yang berada di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa itu.

"Ada jaminan Sulawesi Utara itu aman mantap terkendali sebelum pelaksanaan paskah nasional, saat pelaksanaaan dan sesudahnya," tegasnya.

Wakapolda memastikan semua jajaran kepolisian hingga di wilayah tingkat terkecil bakal disiagakan. "Semua teknis pengamanan dimaksimalkan. Dari polsek hingga polres semuanya siap," imbuhnya.

Terkait pengamanan rute pawai yang digelar saat paskah nasional nanti, Brigjen Pol. Drs. Refdi Andri, MSi berharap rute yang disiapkan nantinya tidak menyulitkan masyarakat.

"Pengamanan rute menjadi perhatian. Masyarakat disekitar rute juga harus tahu maket rutenya. Jadi masyarakat yang ingin mengikuti ataupun tidak mengikuti kegiatan paskah nasional dapat terbantu untuk melewati jalan yang tepat," paparnya.

Diketahui, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dikabarkan bakal datang juga pada kegiatan paskah nasional tersebut. Hal itu juga menjadi perhatian pihak Polda Sulut. "Deteksi kami tajam. Polda Sulut pasti mengoptimalkan semua yang ada," katanya.

Hal senada disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, M.Si. Sekdaprov mengatakan pemerintah daerah terus menyiapkan segala hal terkait pelaksanaan paskah nasional termasuk data registrasi peserta baik dari dalam maupun luar negeri yang diperlukan Polda Sulut untuk mempermudah pengamanan peserta. "Tempat registrasi peserta dari dalam dan luar negeri ada di beberapa tempat. Semuanya akan terdata dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Sekdaprov juga memastikan pemerintah daerah akan memaksimalkan waktu persiapan menjelang pelaksanaan paskah nasional. "Kami juga akan melaksanakan lagi rapat internal agar semuanya berjalan lancar," imbuhnya.

Di tempat yang sama Pemerintah Kabupaten Minahasa yang diwakili Sekretaris Kabupaten Jeffry Korengkeng memastikan kesiapan Minahasa sebagai tuan rumah kegiatan religi itu. "Kami siap melaksanakan paskah nasional," tegasnya.

Adapun paskah nasional di Sulut ini sekaligus bertepatan dengan peringatan 500 tahun reformasi gereja. Hal ini juga menimbulkan harapan dapat dihasilkannya pemikiran dan kesadaran baru tentang misi gereja di Indonesia bahkan di dunia.

Semangat dan reformasi itu telah mencetuskan pemikiran kreatif ke dalam sejarah peradaban barat dan berakibat besar dalam pembaruan dunia yang sangat relevan dengan kehidupan yang berlaku baik dalam perubahan politik, sosial, ekonomi dan gerejawi.

Rapat tersebut turut dihadiri Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol. Drs. Kristino, Plt Karo Umum Clay June Dondokambey, S.STP, Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik dr Bahagia Mokoagow, Kaban Kesbangpol  Evans Steven Liow, S.Sos, Kasat Pol PP  Dr. Edison Humiang, M.Si dan sejumlah pejabat lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Apresiasi Bantuan CSR Bank Victoria

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw yang juga Ketua Umum Panitia Paskah Nasional mengapresiasi bantuan Corporate Social Responsbility (CSR) berupa tas sebanyak 500 buah dari Bank Victoria. Sumbangan tersebut rencananya akan diberikan kepada anak-anak sekolah di Sulut.

"Kami berterimakasih atas sumbangan ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak yang menerimanya," kata Kandouw yang saat itu turut didampingi istri tercinta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr Kartika Devi Tanos, MARS.

Sebelumnya, Kepala Cabang Bank Victoria Manado Herry Sulangi, SE mengatakan sumbangan untuk kegiatan paskah tersebut bersumber dari Bank Victoria Pusat. Herry berharap hal itu dapat meningkatkan semangat belajar siswa. "Kiranya dapat menumbuhkan semangat belajar dan semangat menabung generasi muda menuju masa depan yang lebih baik dan Sulut Hebat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Herry mengatakan bantuan yang diberikan pada momen paskah tersebut adalah sebagai wujud kepedulian sosial Bank Victoria terhadap dunia pendidikan. "Kegembiraan bagi kami untuk dapat berbagi kasih dengan masyarakat. Bank Victoria juga mengucapkan selamat paskah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua," ujarnya.

Diketahui, Bank Victoria Manado merupakan cabang yang ke 102 di Indonesia. Bank Victoria hadir memberikan layanan perbankan konsumen, korborasi, komersial dan UMKM.

Pada tahun 1999 Bank Victoria sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dan telah aktif melakukan aksi korporasi, seperti penawaran umum terbatas dan menerbitkan obligasi.

Bank Victoria senantiasa mengembangkan usahanya berpijak pada tiga landasan utama, yaitu layanan yang personal, inovasi produk dan manajemen yang pruden. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Sulut Siap Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak besar pengaruhnya terhadap pembangunan di Sulawesi Utara. Karena itu setiap kendala didalamnya menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah daerah.

Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Roy H. Mewoh, DEA dalam kegiatan Diskusi Tematik Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA) di Swiss BelHotel Manado, Selasa (18/4/2017) pagi.

"Pemerintah provinsi beserta pihak terkait lainnya melakukan upaya konkrit dan langkah konstruktif untuk menyikapi ketimpangan-ketimpangan gender, diskriminasi gender serta kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Terkait upaya untuk menangani ketimpangan dan diskriminasi tersebut, gubernur menjelaskannya dalam empat upaya. Pertama,  membentuk perlindungan anak berbasis dasa wisma, lembaga keagamaan dan sekolah.

Kedua, membentuk sistem pelayanan satu pintu untuk penanganan anak korban kekerasan. Ketiga, Membentuk Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang holistik dan integratif. Keempat, mengadakan kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berhasilnya keempat upaya untuk mengurangi bahkan menyetop tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut menurut gubernur sangat tergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Apalagi, berdasarkan data tahun 2016, jumlah penanganan kasus yang difasilitasi Dinas PP dan PA sebanyak 131 kasus.

"Untuk mengurangi jumlah kasus ini serta memantapkan berbagai upaya lainnya, kami juga berharap pada dukungan dan sinergitas kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulut (PP dan PA) Ir. Mieke Pangkong, M.Si. berharap kegiatan diskusi dapat bermanfaat positif sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat berperan maksimal.

"Nantinya ada masukan-masukan dan rekomendasi kepada KPP dan PA terkait kebijakan-kebijakan PP dan PA yang ada selama ini dan masukan untuk yang akan datang," katanya.

Mieke juga yakin melalui diskusi ini nantinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan di Sulut dapat ditingkatkan. "Diskusi ini akan meningkatkan komitmen, pemahaman dan pengetahuan para stake holder untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki," tegasnya.

Diketahui, kegiatan diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni staf ahli menteri bidang hubungan antar lembaga Dra. Luly Altruiswaty, M.Sc yang menyampaikan materi  tentang Cedaw, BPFA, SDG'S dan upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Kemudian staf ahli menteri bidang pembangunan keluarga Dra. Sri Danti Anwar, MA menyampaikan materi tentang indikator pembangunan ketahanan keluarga.

Adapun narasumber ketiga adalah Kepala dinas PP dan PA Ir. Mieke Pangkong, M.Si. yang menyampaikan informasi tentang strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kegiatan diskusi turut diikuti peserta dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten dan kota se-Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)