Mensos dan Gubernur Salurkan Dana PKH di Kota Tomohon.

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara Jumat (12/05/2017), di Aula Rudis Walikota Tomohon,

Dalam kesempatan tersebut,Khofifah menghimbau bagi penerima dana PKH hendaknya menggunakan dananya itu untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan bukan untuk keperluan lain yang kurang penting.

“Penyaluran tahap satu PKH yang sekarang diterima ibu-ibu nilainya Rp. 500.000 kan? Saya minta jangan digunakan untuk keperluan yang kurang penting! Gunakan untuk kebutuhan yang penting seperti anak sekolah” tegas Khofifah.


Dia berharap dana PKH yang disalurkan itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak atau usaha yang menambah kesejahteraan keluarga dan harus digunakan sebaik baiknya sehingga akan sangat bermanfaat untuk keluarga.


”Kartu PKH digabungkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disebut Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE-PKH). Dengan begitu, PKH tak lagi dikucurkan dalam bentuk uang tunai dan hal ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat menabung”.Ujarnya.



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan Menteri Sosial datang adalah untuk melihat apakah program ini bermanfaat bagi masyarakat dan Olly berharap agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Kota Tomohon, karena tugas pemerintah, presiden dan menteri  hanya satu yaitu bagaimana untuk mensejahterakan rakyat.


“Kami menyambut gembira atas kunjungan ibu menteri sosial ke Sulut. Hal ini merupakan wujud komitmen dan bukti kepedulian pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah kami dan saya kira ini adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah, mudah-mudahan apa yang  rakyat rasakan dapat bermanfaat dan juga saya berharap agar program ini dapat berjalan terus dengan lancar” tutup Gubernur.

Turut hadir juga Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nur Pujianto, Walikota Tomohon Jimmy Eman, Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan, unsur Forkopimda Kota Tomohon, Pemimpin Wilayah Bank BRI Manado D P Oka Waharjana, Pemimpin Cabang BRI Tondano Noeroel Fadjari, Pimpinan Cabang BRI Pembantu BRI Tomohon Herri Santosa, Kepala Dinas Sosial Prov Sulut Grace Punuh, Kepala Dinas Sosial Tomohon dr John Lumopa.

Ketika Wagub Kandouw Jadi Korban Akun FB Palsu

Jejaring sosial Facebook (FB) sudah menjelma menjadi situs jejaring sosial paling besar saat ini. Pengguna atau user FB di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari satu miliar orang. Bukan angka yang kecil.

Namun perkembangannya diikuti juga dengan meningkatnya jumlah korban kejahatan online yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab melalui akun FB dengan menyalahgunakan fasilitas didalamnya dengan membuat akun palsu.

Satu diantaranya yang menjadi korban adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven. O.E. Kandouw yang dicatut orang tak bertanggungjawab melalui akun FB Steven Kandouw palsu.

Beruntung, aksi tidak terpuji itu segera diketahui oleh Wagub Kandouw. “Hari ini beberapa laporan masuk ke saya kalau ada akun Facebook yang mengatasnamakan saya. Itu palsu. Saya tidak punya akun Facebook,” tegas Kandouw di ruang kerjanya, Jumat (12/5/2017) sore.

Dia berharap, masyarakat Sulut yang menjadi pengguna FB yang mendapat pesan atau lainnya dari akun FB palsu tersebut agar tidak menanggapinya. “Jadi kalau akun Facebook palsu itu meminta pertemanan harap diabaikan saja atau ditolak saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.

Kandouw juga meminta agar pemilik akun berhati-hati dan mengklarifikasi kepadanya lebih dulu, sebelum menerima permintaan akun palsu itu. “Jangan begitu saja percaya,” katanya.

Seperti diketahui, dalam era digital seperti sekarang, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Salah satunya adalah perbuatan membuat akun media sosial palsu, seperti yang telah dijelaskan. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia tentunya tidak akan diam menanggapi fenomena pemalsuan akun media sosial tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun media sosial palsu atas nama artis, aktor, atau selebriti tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 Tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw : Sulut Laboratorium Kerukunan

Adanya sejumlah aksi simpati yang prihatin pada vonis Basuki Tjahaja Purnama di Sulut mendapat dukungan dari Wagub Drs Steven OE Kandouw. "Saya juga bersimpati pada pak Ahok, tapi saya imbau masyarakat Sulut yang berlebihan dalam menunjukkan simpatinya," imbau Wagub. "Alangkah baiknya hiruk pikuk di Jakarta jangan berlebihan dibawa ke daerah kita, karena Sulut adalah laboratorium kerukanan, tak hanya secara nasional tapi juga dunia," tegas politisi PDI-Perjuangan yang dikenal tegas itu.
Menurut Wagub, simpati dan prihatin pada vonis 2 tahun pada Ahok boleh-boleh saja. "Tapi sebagai orang Sulut kita harus tetap menjaga kebersamaan, jangan sampai simpati yang berlebihan bisa merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini menjadi ciri khas daerah kita," pesan Wagub lagi.
Sebab menurut Wagub, kerukunan di Bumi Nyiur Melambai telah mendapat perhatian tak hanya nasional, tapi juga internasional. "Sukses pelaksanaan pekan kerukunan nasional, dengan dihadiri delegasi luar, membuat daerah kita mendapat kepercayaan international. Dengan akan dipercaya sebagai pelaksana Paskah Asia, termasuk ada rencana pertemuan gereja-gereja Asia juga akan digelar di daerah kita," ungkap Wagub. "Daerah kita pun kini telah memberi pandangan positif pada dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan damai, serta ikut menepis isu tentang kelompok-kelompok radikal yang banyak dicap dunia luar pada negara kita," tegas Wagub.
Lanjut Wagub, vonis terhadap Ahok juga ada hikmah positif. "Ini menjadi Jurisprudensi bagi kasus-kasus penghinaan agama yang harus divonis berat. Jadi Habib Rizieq harus dihukum berat dan FPI harus dibubarkan," tegas Wagub. "Pemerintah harus menghukum berat para penghina agama, dengan tidak memandang bulu. Siapa pun yang menghina agama lain, wajib mendapat hukum berat, karena NKRI sudah harga mati," pungkas suami tercinta dr Kartika Devi Tanos MARS itu.
Sejumlah kegiatan keagamaaan nasional bahkan internasional telah digagas untuk digelar di Sulut. "Jadi masyarakat Sulut harus tetap solid dalam menjaga kerukunan dan kedamaian, karena Sulut adalah laboratorium kerukunan," tutup Wagub.

Wagub : Sulut Laboratorium Kerukunan

Adanya sejumlah aksi simpati yang prihatin pada vonis Basuki Tjahaja Purnama di Sulut mendapat dukungan dari Wagub Drs Steven OE Kandouw. "Saya juga bersimpati pada pak Ahok, tapi saya imbau masyarakat Sulut yang berlebihan dalam menunjukkan simpatinya," imbau Wagub. "Alangka baiknnya hiruk pikuk di Jakarta jangan berlebihan dibawa ke daerah kita, karena Sulut adalah laboratorium kerukanan, tak hanya secara nasional tapi juga dunia," tegas politisi PDI-Perjuangan yang dikenal tegas itu.
Menurut Wagub, simpati dan prihatin pada vonis 2 tahun pada Ahok boleh-boleh saja. "Tapi sebagai orang Sulut kita harus tetap menjaga kebersamaan, jangan sampai simpati yang berlebihan bisa merusak kerukunan dan kedamaian yang selama ini menjadi ciri khas daerah kita," pesan Wagub lagi.
Sebab menurut Wagub, kerukunan d. Bumi Nyiur Melambai telah mendapat perhatian tak hanya nasional, tapi juga internasional. "Sukses pelaksanaan pekan kerukunan nasional, dengan dihadiri delegasi luar, membuat daerah kita mendapat kepercayaan internatsonal. Dengan akan dipercaya sebagai pelaksana Paskah Asia, termasuk ada rencana pertemuan gereja-gereja Asia juga akan digelar di daerah kita," ungkap Wagub. "Daerah kita pun kini telah memberi pandangan positif pada dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan damai, serta ikut menepis isu tentang kelompok-kelompok radikal yang banyak dicap dunia luar pada negara kita," tegas Wagub.
Lanjut Wagub, vonis terhadap Ahok juga ada hikma  positif. "Ini menjadi Jurisprudensi bagi kasus-kasus penghinaan agama yang harus divonis berat. Jadi Habib Rizieq harus dihukum berat dan FPI harus dibubarkan," tegas Wagub. "Pemerintah harus menghukum berat para penghina agama, dengan tidak memandang bulu. Siapa pun yang menghina agama lain, wajib mendapat hukum berat, karena NKRI sudah harga mati," pungkas suami tercinta dr Kartika Devi Tanos MARS.
Juga menambahkan bahwa memang sejumlah kegiatan keagaan nasional bahkan internasional telah digagas untuk digelar di Sulut. "Jadi masyarakat Sulut harus tetap solid dalam menjaga kerukunan dan kedamaian, karena Sulut adalah laboratoium kerukunan," Pungkas Wagub Kandouw

Mensos Khofifah : Dana PKH Jangan Buat Beli Pulsa HP!

Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa menyatakan, penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) hendaknya menggunakan dananya itu untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan bukan untuk pulsa telepon genggam atau HP.

Khofifah menyampaikan pesan itu saat menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kabupaten Minahasa, Kamis (11/5/2017) sore.

"Penyaluran tahap satu PKH yang sekarang diterima ibu-ibu nilainya Rp. 500.000 kan? Saya minta jangan digunakan buat beli pulsa HP ya! Gunakan untuk kebutuhan yang penting seperti anak sekolah," tegas Khofifah.

Menurut dia, dana PKH yang disalurkan empat tahap yang total besarannya Rp. 1.900.000 itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak atau usaha yang menambah kesejahteraan keluarga.

"Kalau digunakan betul-betul akan sangat bermanfaat untuk keluarga," ucapnya.

Diketahui, Kartu PKH digabungkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disebut KUBE-PKH. Dengan begitu, PKH tak lagi dikucurkan dalam bentuk uang tunai. "Ini untuk membiasakan masyarakat menabung," ujarnya.

Lebih jauh, Mensos menyebutkan, jumlah penerima PKH non tunai di Indonesia saat ini sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat dan akan meningkat dua kali lipatnya pada bulan Juni.

"Tapi pada Juni nanti bisa mencapai enam juta keluarga penerima manfaat PKH," imbuhnya.

Oleh karenanya, kata Khofifah, dalam proses tahap berikutnya ini Kemensos akan sangat serius untuk memastikan kesiapannya dilapangan terutama untuk akses masyarakat untuk mengambil dana PKH.

Adapun bantuan sosial untuk Minahasa Tahun 2017 ini totalnya mencapai Rp 41.860.124.000 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 7.876 KPM.

Di tempat yang sama, Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta, SE, M.TP menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyeleksi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan.

"Penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga program ini akan tepat guna dan tepat sasaran," ujarnya.

Gubernur juga mengapresiasi kedatangan Mensos Khofifah ke Sulut untuk menyalurkan bantuan bansos. "Kami menyambut gembira atas kunjungan ibu menteri sosial ke Sulut. Hal ini merupakan wujud komitmen dan bukti kepedulian pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah kami," tandasnya.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Bupati Minahasa Drs. Jantje Sajow, Sekkab Jeffry Korengkeng, Kepala Dinas Sosial dr. Grace Punuh, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Nur Pujiyanto, Pemimpin PT. BRI Persero Tbk. wilayah Manado Dewa Putu Oka Maharjana dan jajaran Forkopimda. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Guru Ujung Tombak Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

Kemampuan guru dalam menginformasikan nilai-nilai kepahlawanan kepada anak didiknya harus terus ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial dr. Grace Punuh dalam kegiatan bimbingan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial bagi guru-guru di Provinsi Sulawesi Utara yang diadakan di Hotel Sahid Kawanua, Rabu (10/5/2017) siang.

"Saya berharap guru-guru dapat menjadi fasilitator untuk terus menginformasikan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada para pelajar," katanya.

Oleh karenanya Grace menegaskan agar semua peserta guru yang hadir dapat menindaklanjuti pengetahuan yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan kedalam proses belajar di sekolah.

"Sangatlah penting bagi semua guru untuk untuk menindaklanjutinya saat mengajar siswa khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial," tegasnya.

Lebih jauh, Grace mengingatkan seluruh peserta untuk selalu meneladani semangat juang yang tinggi dari para pahlawan untuk meraih kemerdekaan.

"Perkembangan dan kemajuan saat ini tidak luput dari perjuangan para pahlawan dalam berbagai peristiwa heroik sehingga Indonesia mempunyai daya saing dengan bangsa lain dalam berbagai aspek kehidupan," imbuhnya.

Ditambahkannya, pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian dari pembangunan nasional sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sulut yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK).

Hal itu berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. "Kaitannya adalah agar kita terus meningkatkan pemahaman tentang kepahlawanan, peningkatan kesejahteraan para keluarga pejuang dan pahlawan sebagai pewaris serta memberdayakan segala potensi sumber daya yang ada untuk kelangsungan pembangunan di Sulut," pungkasnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Ajak Masyarakat Perkuat Nilai Kebangsaan

Menjaga, memelihara dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun juga seluruh masyarakat.

Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Sekdaprov Edwin H. Silangen, SE, M.Si pada sosialisasi nilai-nilai kebangsaan bagi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Hotel Peninsula, Rabu (10/5/2017) pagi.

"Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri demikian juga dengan elemen masyarakat, keduanya memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi satu sama lain agar tujuan bersama dapat tercapai," katanya.

Menurut gubernur, untuk mencapai tujuan bersama tersebut pemerintah terus menjalankan kewajibannya untuk membina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta memelihara keutuhan NKRI.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengapresiasi kegiatan peningkatan pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Sulut itu. Dijelaskannya, hal itu akan terus dioptimalkan untuk menghadapi berbagai tantangan terhadap kehidupan bangsa.

"Pemahaman tersebut harus kita tingkatkan, mengingat berbagai tantangan, hambatan dan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang semakin beragam dan kompleks baik yang datang dari luar maupun dalam," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Steven Liow, S.Sos mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk memantapkan semangat kebangsaan masyarakat dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Harus diakui negara sedang dalam ancaman. Karena itu melalui sosialisasi ini diingatkan juga kepada seluruh Ormas dan LSM untuk menjaga NKRI," tegasnya.

Menariknya, sosialisasi tersebut turut diselingi dengan pelantikan pengurus Forum Bersama Ormas/LSM Sulawesi Utara (Forsa) periode 2017-2022 yang diketahui Novie Ngangi, SE oleh Sekdaprov.

Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan dari Ormas, LSM, pengurus PKK serta pelajar di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)