Gubernur Mengajak Jemaat Menjaga Kebersamaan dan Toleransi

Saya berharap agar jemaat GMIM Pniel Kakaskasen senantiasa mewarnai proses pertumbuhanya dengan upaya -upaya peningkatan kebersamaan antar segenap komponen jemaat.
Hal ini dikatakan  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang di dampinggi Ketua TP-PKK Rita Dondokambey-Tamuntuan bersama Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw dan Wakil Ketua TP-PKK Devi Kandouw -Tanos dalam ibadah bersama Jemaat GMIM PNIEL Kakaskasen pada Minggu (11/06 ) Kemarin.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan bahwa kebersamaan sangat penting dalam setiap dimensi interaksi sosial manusia itu semua akan bermuara pada kehormanisan kehidupan, kedamaian dan berbagai hal positif lainya, sehingga dapat dikatakan  kebersamaan adalah kunci kesuksesan bagi jemaat dalam mengarungi dinamika pelayanan kedepan, katanya.
Gereja juga harus mengajak untuk terus mendorong jemaatnya , khususnya yang berada pada usia produktif agar senantiasa berkarya dan bekerja, tidak membudayakan pola hidup malas apalagi menganggur. Berdayakan setiap talenta dan potensi yang telah dikaruniakan Tuhan umtuk pengembangan kapasitas dan produktivitas diri, kata Gubernur Olly.
Selanjutnya menyikapi dinamika pembangunan bangsa akhir-akhir ini dengan berbagai isu regional dan global yang berkembang seperti maraknya pemberitaan palsu ( hoax ) dan penyalahgunaan media sosial , isu radikalisme dan terorisme dan isu lainya maka saya mengajak jemaat untuk senantiasa tampil sebagai figur-figur yang cerdas dan bijak dalam menanggapi berbagai isu yang ada, ajak Gubernur.
Saya pula  perlu ingatkan  bahwa saat ini saudara-saudara kita umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadi saudara-saudara yang toleran , untuk itu senantiasa tunjukan sikap saling menghormati dan menghargai serta toleran, harap Gubernur Olly.
Dan mari kita bersama sama mendoakan agar saudara-saudara kita dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senatiasa memberikan kekuatan , hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua dalam memberikan karya pengabdian guna membangun, gereja , daerah dan bangsa tercinta, tutup Gubernur Olly Dondokambey

( Humas Pemprov Sulut )

OD -SK Safari Ramadhan di Kampung Jawa Tondano

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan TP PKK melakukan Safari Ramadhan ke Minahasa dan berbuka puasa bersama umat Muslim Jawa - Minahasa .
Bertempat di Masjid Agung Al-Falah Kiay Modjo Kampung Jawa Tondano(Jaton), Sabtu (10/06) Kemarin


Buka puasa bersama dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara  Olly Dondokambey SE, Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw, Ketua Tim Penggerak PKK  Sulawesi Utara Ir. Rita Dondokambey-Tumuntuan, Wakil ketua tim penggerak PKK dr. Kartika Kandouw-Tanos, Kanwil Agama provinsi sulawesi utara, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH Msi, Ketua DPRD kabupaten Minahasa James Rawung SH, Kapolres Minahasa AKBP Samsubair SIK, Forkopimda Kabupaten Minahasa, Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Minahasa Dr. Olga Sajow-Singkoh MHum, asisten pemerintahan dan kesra Dr. Denny Mangala MSi, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit SH, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, pimpinan imam masjid, tokoh agama, anak yatim piatu dan seluruh umat muslim di Minahasa.
Dalam Sambutan Gubernur Olly mengatakan "Hendaklah pelaksanaan buka puasa bersama dapat dimaknai umat sebagai momentum memantapkan tekad, komitmen dan panggilan hati lebih dekat dengan sang pencipta," katanya

Dengan momentum  yang bermakna religius untuk saling menopang dan saling memotivasi melaksanakan perintah agama, serta dapat menjadi suatu kegiatan strategis mempererat kebersamaan serta memperkokoh solidaritas dan soliditas antarumat beragama memperkuat sinergitas,  serta jangan terpengaruh isu- isu.( Hoax ) dan paham- paham radikalisme  , fundamentalisme  yang memecah belah persatuan dan kesatuan, demi kemajuan untuk  melanjutkan pembangunan daerah, bangsa yang kita cintai, harap Gubernur Olly Dondokambey.

( Humas Pemprov Sulut

Pemprov Sulut Kembali Raih Opini WTP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemprov Sulut 2016 dan implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan.

Laporan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara CA. CPA kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pada rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sulut di Manado, Jumat (9/6/2017) sore.

Diketahui, Pemprov Sulut juga meraih opini WTP dari BPK pada laporan keuangan 2014-2015 sehingga predikat WTP yang kembali diraih pada 2016 menambah capaian yang diperoleh.

Menurut Djanegara, prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut.

Sulut, kata Ketua BPK RI, telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 2016 secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih, baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Kendati demikian, meskipun telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatannya. Diantaranya, pengelolaan aset tetap belum memadai, dan pembayaran belanja jasa tenaga ahli yang tidak sesuai dengan standar biaya masukan.

"Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah
menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan,” katanya.

Gubernur Olly menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut atas diraihnya opini WTP tersebut.

"Kami bersyukur bisa meraih opini WTP dan sejumlah catatan dari BPK akan segera diperbaiki dalam 60 hari kerja. Sejumlah catatan akan diperbaiki dan diberi penjelasan," tandasnya.

Adapun penyerahan opini WTP turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, M.Si, jajaran Forkopimda dan pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Ribuan Lansia Akan Berkumpul di Mitra

Hari Lanjut Usia Nasional ( HLUN ) dirangkaikan denganJambore Lansia untuk Sulawesi Utara akan dilaksanakan  di Desa Rasi  Minahasa Tenggara tepatnya pada tanggal 13 Juni 2017 , rencananya akan dihadiri sekitar 2000 orang lanjut usia (Lansia).

Untuk itu Wakil Gubernur (Wagub) , Steven O.E  Kandouw sebagai Ketua Komisi Daerah (Komda) Lansia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Memimpin rapat persiapan teknis pelaksanaan kegiatan.

Dalam rapat persiapan terakhir pelaksanaan acara yang dipimpim langsung Wagub di ruang rapatnya kamis ( 08/06 ) kemarin , sejumlah persiapan akhir dibahas. Hal itu, dalam rangka kelancaran acara nanti. Sejumlah kegiatan juga dipersiapkan oleh panitia pelaksana bagi para lansia. Rencananya juga para lansia akan menerima sejumlah bantuan dan door prize  dari Pemerintah Provinsi Sulut dan pihak pihak yang membantu kegiatan tersebut.

Wagub dalam arahannya mengatakan, kegiatan tersebut harus berjalan sukses. “Seluruh panitia yang dipercayakan membidangi dan diberi tanggungjawab masing-masing agar bekerja dengan baik,” kata Kandouw. 
Yang hadir dalam rapat tersebut Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut, Perwakilan dari Bank BRI, Pengadaian, Bank Sulut,BPJS dan Taspen .
( Humas Pemprov Sulut )


  

Literasi Media Cegah Radikalisme dan Terorisme di Sulut

Akhir-akhir ini Indonesia dihujani berita radikalisme dan terorisme. Karena itu, peran pers sangat dibutuhkan untuk menjaga kedamaian di tengah masyarakat.

Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Steven Liow, S.Sos dalam kegiatan literasi media sebagai upaya cegah dan tangkal radikalisme dan terorisme di masyarakat yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulut di Hotel Ibis Manado, Kamis (8/6/2017) siang.

"Marilah menjadi jurnalisme damai, karena sejatinya jurnalisme damai mampu melawan dan mengurangi kekerasan seperti yang dianut paham radikal dan teroris dan mampu menjadi komponen bangsa untuk menciptakan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat," ujarnya.

Namun disadari pula bahwa penyebaran gerakan radikalisme dan terorisme sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan pemberitaan media. Dijelaskan gubernur, bahwa industri media berperan untuk mencegah masuknya paham menyimpang tersebut ke Sulut.

"Peran dan tanggung jawab industri media senantiasa diharapkan dalam upaya pencegahan dan penangkalan masuk serta berkembangnya gerakan radikalisme dan terorisme," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutannya, Gubernur Olly optimis pelaksanaan literasi media dapat diaplikasikan seluruh peserta sekaligus menutup peluang tumbuhnya bibit paham radikalisme dan terorisme. 

"Literasi media saat ini menjadi penting dan sangat diharapkan dan dapat diaktualisasikan dalam pemberitaan, termasuk untuk tidak memberi ruang pada kekerasan dalam narasi pemberitaan mengenai radikalisme dan terorisme," imbuhnya.

Diketahui, fenomena global gerakan radikalisme dan terorisme semakin mengusik keamanan dan ketertiban negara. Salah satu bukti nyata adalah konflik baku tembak yang berkecamuk antara Militer Filipina dan Kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS di Kota Marawi.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Filipina, tentunya hal ini menjadi sebuah ancaman besar bagi Indonesia, terlebih Sulut yang berhadapan langsung sangat berpotensi menjadi jalur masuk, tempat transit bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi lokus aksi bagi pelaku terorisme.

Di tempat yang sama, Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi, menyatakan, pers atau media massa jangan menjadi senjata teroris, sebab para penganut aliran radikalisme menjadikan sarana media untuk menyebar rasa ketakutan.

"Teroris sangat pintar sekarang ini menjadikan sarana media untuk menyebar ketakutan, maka hati-hati memberitakan segala aksi terorisme," ujarnya didampingi Ketua FKPT Sulut James Tulangow, SE.

Menurutnya, yang menjadi senjata utama teroris adalah pemberitaan yang berlebihan dari media massa. Akhirnya menjadi teror yang teramat besar.

"Hingga pesan mereka sampai dan sukses, tidak sadar kita media telah membantunya, hal ini jangan sampai terjadi," tandas Silalahi.

Adapun kegiatan tersebut turut diikuti perwakilan dari praktisi humas, dosen, mahasiswa, pelajar dan Polda Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Siapkan Command Center, Wagub Kandouw Minta SKPD Bereskan Data

Ruang pusat kendali informasi atau Command Center yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah digagas langsung pembangunannya oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE. Nantinya Command Center ini akan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemprov Sulut.

"Sejak dilantik bapak gubernur sudah mengintruksikan untuk membuat command center yang resmi untuk Pemprov Sulut," ujar Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw saat memimpin rapat evaluasi program kerja SKPD di ruang kerjanya, Rabu (7/6/2017) siang.

Karena fungsinya yang sangat penting, Kandouw meminta seluruh SKPD menyampaikan segera data-data yang nantinya mudah diakses masyarakat melalui Command Center.

"Sekarang ini sedang 'on going'. Namun yang menjadi kendala adalah lambatnya data yang masuk dari SKPD, padahal data itu untuk menunjang E Goverment. Minggu depan semua data harus beres dan sudah di drive ke konten resmi pemerintah supaya masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat," tandasnya.

Oleh karena itu Wagub Kandouw meminta seluruh SKPD selalu berkoordinasi untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. "Mulai sekarang, SKPD dituntut harus benar-benar menunjukan kinerja yang maksimal," tegasnya.

Lebih jauh Kandouw menerangkan bahwa pendirian Command Center ini telah direncanakan pemerintah pusat sejak masa kepemimpinan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 lalu.

"Ternyata ini sudah ada instruksinya sejak Presiden Megawati Soekarno Putri. Tapi Sulawesi Utara saja yang lambat merespon," imbuhnya.

Diketahui, Command Center sebagai perwujudan sinkronisasi dari program pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan kemajuan di segala bidang di Indonesia, termasuk di bagian Timur khsususnya di Sulawesi Utara yang menjadi wilayah strategis asia pasifik sebagai pintu gerbang perekonomian sehingga harus segera dituntaskan. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Siap Optimalkan Perlindungan Hak Anak

Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak mulai dari kekerasan terhadap anak, perkawinan anak dan pekerja anak menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.

Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE yang diwakili Staf Ahli Dra. Lynda Deasy Wantania, M.Si dalam pelatihan Konvensi Hak Anak yang diadakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Manado, Rabu (7/6/2017) pagi.

"Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus senantiasa menjadi fokus perhatian kita selaku komponen pembangunan bangsa yang harus dijawab dengan langkah-langkah konkrit melalui perencanaan terpadu dan sinergitas kerja," katanya.

Solusi atas semua kendala tersebut, dijelaskan gubernur didukung dengan kerangka hukum demi terbentuknya zona aman dan nyaman bagi anak.

"Keadaan ini menuntut pentingnya penguatan kerangka hukum diantaranya melalui ratifikasi instrumen hak anak yang relevan, review terhadap peraturan, termasuk Perda, kebijakan terkait hak kebebasan berekspresi anak melalui forum anak dan memerangi kekerasan terhadap anak dalam berbagai keadaan," ujarnya.

Lebih jauh, gubernur masih dalam sambutannya menyatakan optimis pelaksanaan pelatihan konvensi hak anak dapat memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

"Dengan menyadari hal itu, maka pelaksanaan pelatihan ini bernilai konstruktif yang kemudian patut direspons positif karena berdampak positif terhadap kapasitas dan upaya kita semua dalam mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak anak," imbuhnya.

Diketahui, berbagai upaya perlindungan anak tersebut diantaranya, aspek penguatan kelembagaan dan program, inkorporasi prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, kewarganegaraan bagi anak, paradigma pengasuhan anak serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan anak.

Di tempat yang sama, Kepala DP3A Sulut Ir. Mieke Pangkong, M.Si berharap pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh peserta sehingga mampu memahami dan melaksanakan tujuan konvensi hak anak.

"Kegiatan ini bertujuan agar semua peserta dapat memahami tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kita ketahui bahwa konvensi hak anak disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ini akan terus disosialisasikan ke masyarakat," katanya.

Adapun pelatihan itu diikuti peserta dari DP3A kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)