Jumat, 20 Oktober 2017

Wagub Kandouw Ajak Warga Buang Sampah Pada Tempatnya




Apel relawan dan bersih-bersih sungai diseputaran pantai boulevard dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Jumat (20/10/2017) pagi kemarin.
Gerakan pengurangan resiko bencana dan apel relawan serta bersih-bersih sungai digagas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD) Sulut dihadiri oleh Sekprov Sulut Edwin Silangen, Forkopimda dan Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut .
.
Wagub Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan  dalam semangat, upaya, ikhtiar, tujuan dan rencana dalam konteks penanggulangan resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah tapi seluruh komponen masyarakat.

"Untuk itu saya mengapresiasi jajaran BPBD yang sudah mengorganisir acara ini, yang mampu menghadirkan komponen masyarakat, stakeholder dalam upaya semangat, ikhtiar dalam upaya penanggulangan resiko bencana," ucapnya.

Tak lupa juga Wakil Gubernur mengingatkan kembali kepada masyarakat kota Manado untuk sadar akan kebersihan lingkungan.

"Karena kebersihan lingkungan itu sangat penting dalam upaya melestarikan lingkungan pantai dan sungai yang ada di sejumlah titik di kota Manado. Kita menyadari bersama bahwa sampah di kota Manado sudah sampai di titik rawan. Untuk itu saya minta kesadaran masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan nyaman," ungkapnya.

Sementara itu Kepala BPBD Sulut Noldy Liow mengatakan apel relawan dan kegiatan bersih sungai, ini bagian dari suatu kegiatan sekolah sungai secara keseluruhan.

"BPBD Sulut melaksanakan sekolah sungai yang sudah sejak bulan september dan diakhiri dengan apel relawan dan bersih sungai. Sekolah sungai ini terus kami sosialisasikan kepada masyarakat melibatkan seluruh perangkat desa di Kecamatan Malalayang, sesudah gelar sosialisasi kita melaksanakan apel relawan dan bersih sungai selanjutnya kita melepas ikan di sungai Bahu dan menanam pohon," ujarnya.

Diketahui pada apel relawan dan bersih sungai melibatkan 1000 peserta yang tersebar di 10 titik sungai yang ada di wilayah kota Manado.

Bumi Maleo Bertandang di Bumi Nyiur Melambai, Clay Sapa DPRD Gorontalo Dengan Sebutan "Saudara Kandung"

Suasana akrab begitu terasa saat berlangsungnya studi komparasi DPRD Provinsi Gorontalo terkait penyebarluasan informasi tentang kegiatan pemerintahan yang digelar di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (20/10/2017) pagi.

Pasalnya, seluruh peserta yang hadir tanpa dikomando langsung bertepuk tangan usai Kepala Biro Umum yang juga Plt. Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Clay Dondokambey SSTP MAP menyapa rombongan dari provinsi berjulukan Bumi Maleo itu dengan sebutan "Saudara Kandung".

Panggilan itu terucap bukan tanpa alasan. Secara histori, Gorontalo lahir dari pemekaran Bumi Nyiur Melambai. Bahkan secara rumpun bahasa dan kebudayaan keduanya banyak memiliki kesamaan. "Kita hanya terpisah secara administratif," ucap Clay.

Pada kesempatan itu, Clay juga menyampaikan apresiasi dari Gubernur Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS atas kunjungan dari pihak DPRD Gorontalo dalam rangka studi komparasi kehumasan.

Karo Clay melanjutkan, bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 telah terbentuknya OPD baru antara Humas dan Protokol sehingga menjadi satu instansi. Dimana fungsi Protokol dan Humas merupakan tugasnya adalah pendampingan, sehingga untuk pelaksanaan program di Biro PKKP bisa terlaksana dengan baik. Begitupun dengan adanya media pada kami yaitu JIPS yang menjadi bagian mitra keluarga besar dari Biro PKKP.

Dijelaskannya pula bahwa dengan kemitraan bersama JIPS selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi jalannya pemerintahan provinsi, baik pemberitaan secara terbuka untuk publik.

"Ini juga menjaga jangan sampai ada suatu kebenaran ditutup-tutupi itu merupakan kebohongan, dan kebohongan yang diberitakan terus akhirnya jadi pembenaran. Yang pasti hubungan kami terjaga dan insan persnya tetap independen," tandasnya.

Adapun beberapa poin penting dari hasil pertemuan ini diantaranya seperti yang disampaikan Ketua Rombongan yang sekaligus Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Firman Soenge. Menurutnya, dalam menyerap informasi masyarakat Gorontalo, pihaknya melakukan pertemuan sebulan sekali, acaranya sejenis coffe morning dengan melibatkan unsur perwakilan masyarakat,  SKPD serta tak lupa para awak jurnalis, "Di rumah kopi aspirasi Langsung diserap dan ditanggapi SKPD dan di publikasikan, kalo tunggu reses nanti tiga bulan sekali," ungkapnya.

Turut hadir sejumlah staf dari DPRD Provinsi Gorontalo, anggota JIPS dan juga Kasubag Fasilitasi Mas Media, Delfris Walangitan dan Kasubag Publikasi, Mario Wuisan, beserta staf di Biro PKKP Sulut.
(Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut dan CCCC Tandatangan Nota Kesepahaman Pembangunan KEK Bitung


Komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara ditunjukkan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sulut dan China Communications Constructions Company ( CCCC ) tentang Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (20/10/2017) kemarin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara diwakili Gubernur Olly Dondokambey, didampingi Wagub Steven Kandouw dan Sekprov Edwin Silangen.

Sementara dari pihak China Communications Constructions Company, hadir Mr. Wang Liping, Minister Counsellor, Mr. Dong Futang, Anggota Direksi dan Kepala Bagian keuangan CRBC, Mr. Zhou Yung, Manager Departemen Investasi CRBC, Mr. Wen Yuegang, GM Kantor Perwakilan CRBC di Indonesia, dan sejumlah investor dari 13 perusahaan besar China.

Selain KEK Bitung, Gubernur Olly mengatakan pengusaha China juga tertarik berinvestasi di KEK Pariwisata Likupang dan Pulau Lembeh.

“Paling utama KEK Bitung, KEK Pariwisata dan Pulau Lembeh. Tadi itu baru tandatangan MoU, nanti tindaklanjuti tanda tangan kontrak karena semua ada tahapan-tahapannya,” jelas Olly Dondokambey.

Lanjut Olly Dondokambey, kedepan Pemprov Sulut dan pemerintah China juga akan meningkatkan kerjasama sektor perdagangan dan tenaga kerja.

“Ekspor import China dan Indonesia termasuk China dan Sulawesi Utara harus ditingkatkan. Di sektor tenaga kerja juga demikian, pihak mereka berkomitmen bekerjasama dengan kita menciptakan tenaga kerja berkualitas bisa dipekerjakan disana,” terang Olly Dondokambey.

Selain investasi Gubermur Olly berharap bisa dibuka perdagangan langsung pemerintah China lewat Sulut, harap Gubernur Olly Dondokambey

Delegasi Pemerintah China yang dipimpin langsung oleh  Minister Counsellor Wang Liping mengatakan  sangat berterima kasih kepada  Pemerintah Sulut  atas kerjasama yang terbina ini.
Dan Pemerintah China melalui kantor Ekonomi dan perdagangan mengundang Pejabat Pemprov Sulut untuk berkunjung  ke China, katanya.

Serta kedepan akan memberikan bea siswa kepada  pelajar atau mahasiswa yang belajar disana , dengan harapan prospek kedepan Sulut akan baik. ujarnya.
( Humas Pemprov Sulut )



Kamis, 19 Oktober 2017

Sekprov Silangen Resmikan Kantor UPTB BP2RD Minut



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE MS membuka kegiatan rapat Forum Komunikasi Badan Pengelola Jajak dan Retribusi Daerah,(BP2RD)/(DPPKAD) dengan seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, serta meresmikan gedung kantor UPTB BP2RD Minahasa Utara,kamis (19/10/2017) pagi kemarin.

Dalam sambutan Silangen mengatakan proses pembangunan daerah dan bangsa bukanlah suatu hal yang mudah,  diperlukan kerja ekstra keras yang harus turut didukung dengan berbagai faktor penunjang,  seperti pendanaan yang kuat dan tidak sedikit.
sampai saat ini penerimaan dari sektor pajak dan retribusi masih menjadi sumber utama pendanaan bagi proses pembangunan yang dijalankan.

" Namun  sangat disadari sektor pajak dan retribusi sendiri belum optimal dikelola dan dimanfaatkan karena berbagai faktor, antara lain infrastruktur dan sarana prasarana penunjang serta penguatan kapasitas kerja dan sumber daya manusia" karanya.

Dalam konteks itulah dengan dirampungkan dan diresmikannya gedung baru unit pelaksana teknis badan minahasa utara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini,  akan menjadi solusi tuntutan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dimana peningkatan pelayanan seperti ini,  terus menjadi perhatian pemerintah provinsi sulawesi utara dalam upaya membangun daerah dan bangsa.

"Terselenggaranya agenda saat ini sangatlah tepat, dan saya pandang sebagai jawaban langsung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, atas permasalahan yang dihadapi dalam orientasi tugas, serta tuntutan untuk terus berbenah diri menguatkan kapasitas dan output kerjanya" ujarnya.


Saya juga menghimbau dan tekankan beberapa hal, dapat mendorong sinergi antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah dan Badan/Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut, serta antar unit pelaksana teknis Badan pengelola pajak dan retribusi daerah se-Sulut sehingga melalui peningkatan sinergitas tersebut akan mengoptimalkan dukungan terhadap pembangunan daerah.

"Selain itu, diharapkan kepada segenap aparatur akan lebih memahami standar operasional prosedur kerja yang dimiliki, khususnya dalam aspek pelayanan langsung kepada masyarakat.
selain itu dihimbau juga untuk senantiasa mengedepankan disiplin dan profesionalisme serta integritas dalam pelaksanaan tugas" harapnya

Perlu juga saya ingatkan kepada, bahwa kita sebagai Aparatur Sipil Negara harus hadir sebagai contoh dan barometer bagi masyarakat untuk taat dan tertib memenuhi kewajiban perpajakan, Tutupnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sulawesi Utara Olvie Ateng SE, mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan forum komunikasi ini yaitu untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dan efisien dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah.
( Humas Pemprov Sulut ).

Hadiri Hari Museum Nasional , Wagub Kandouw : Penduduk Sulut Orang Indonesia Tidak Ada Pribumi Dan Non Pribumi



Sulawesi Utara dengan 15 kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa  semua  orang Indonesia  tidak ada Pribumi dan Non Pribumi ,  
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw saat menghadiri acara Hari Museum Nasional di Museum Kebudayaan Sulut di Komo Dalam, Manado, Kamis (18/10/2017).


Museum harusnya jadi tempat memupuk wawasan kebangsaan, bahkan korelasinya untuk objek wisata. Namun kenyataannya museum di Sulawesi Utara belum optimal pengelolaannya.
 "Saya apresiasi hari museum, ini akan meningkatkan awarness kita tentang museum. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air," ujar Kandouw kala membawakan sambutan.
Padahal museum bisa menjadi solusi ketika wawasan kebangsaan Indonesia tengah dirong-rong.

"bikin saja museum, lebih efektif datang ke museum kita bisa menyadari kekayaan bangsa kita," kata dia.
Sayangnya belum semua menyadari pentingnya peran museum. Termasuk pemerintah, "Museum di Jogja sudah lebih bagus. Kau di Sulut belum optimal. Padahal jika dikelola dengan hebat korelasinya juga dengan pariwisata," kata dia

Kandouw pernah merasakan nyamannya mengunjungi museum di luar negeri "ACnya dingin, nyaman sekali. Betah di dalam, sehari keliling tidak kelar, " katanya.

Dibandingkan museum di Sulut, air conditoner saja tak ada. "Museum kita panas dan tak nyaman," ujarnya.

Kandouw pun mengakui, Pemprov menganggarkan dana untuk museum masih kecil

"Anggaran untuk museum masih secuil," katanya.
Namun Pemprov akan cari jalan keluar. Jika sulit dari APBD, bisa dari swasta berupa Corporate Social Responsibity (CSR).

Korelasi pariwisata. Dikelola baik hebat.

Panas dan nyaman museum kita. Selain bisa memupuk cinta kebangsaan pelestarian budaya bangsa. Saya ketawa poco poco tahun depan tekor sedunia. Tapi saya baca mau bikin malsyasia. Bukan poco poco saja diklaim. Sendiri tidak lestarikan akan diambil orang lain.

motivasi untuk menyajikan melestarikan musem dimiliki dengan baik. Penghargaan swasta.
Museum ini bukan cuma pemerintah tapi juga swasta. Swasta belum ambil bagian dalam museum," ujarnya.

" BUMN juga bisa kasih CSR ke museum. BUMN untuk membantu museum di luar negeri begitu. Memang BUMN sudah banyak CSR, walaupun banyak ke infrastruktur dasar. Harusnya juga bisa juga untuk museum," ungkapnya.

Sebelumnya Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman DR Harry  Widianto  mengatakan dalam acara ini direktorat cagar budaya dan permuseuman bekerja sama dengan beberapa museum menyelenggarakan pameran  yang mengambil tema "museumku merajut kerukunan hidup berbangsa" ini mengambarkan kebhinekaan yang dimiliki bangsa indonesia, katanya.
Pameran yang berjudul sepayung bersama indonesia menyajikan beberapa koleksi gabungan dari beberapa museum di indonesia antara museum Sulawesi Utara, museum Dibra Durga di Jawa Barat, Museum Tekstil, Museum Wayang, Museum Sumpah Pemuda, Museum Indinesia dan Museum Olahraga, jelasnya.
Dalam rangka memberikan apresiasi  dan penghargaan sumua pihak yang berjasa  maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  RI  tahun ini akan memberikan penganugerahan cagar budaya dan museum , penghargaan ini diberikan  kepada pelestari dan juru pelihara  dan museum terbaik 2017, ujarnya.

Turut hadir Asisten Deputi Warisan Budaya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Pamuji Lestari, Forkopimda Sulut, Ketua Dharma Wanita Sulut Ivonne Silangen-Lombok, Kadis Kebudayaan F.D Rotinsulu, Para Kepala Museum dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Olly Minta Pejabat Pemprov Fokus Bekerja

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menanggapi pemberitaan tentang beredarnya dua lembar kertas berisikan penilaian kepala perangkat daerah Pemprov Sulut yang ditulis dengan tangan.

Orang nomor satu di Sulut itu memastikan informasi tersebut isapan jempol belaka. "Itu hoax! Sumber informasinya pun tidak ada," tandas Olly, Rabu (19/10/2017) malam.

Diketahui, pada kertas yang memuat penilaian terhadap kinerja puluhan pejabat baik kepala biro, kepala badan, kepala dinas, asisten hingga staf ahli itu tidak mencantumkan informan atau sumber informasinya.

Oleh karena itu, Gubernur Olly kembali menegaskan kepada seluruh pejabat Pemprov Sulut untuk tetap fokus pada  pekerjaan dan pengabdian terhadap masyarakat Sulut.

“Saya harap semua pejabat bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik serta bersungguh-sungguh seperti apa yang disampaikan dalam sumpah dan janji jabatan,” kunci Olly. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)