Selasa, 14 November 2017
Dukung Nawacita, Silangen Sebut Pentingnya Peran PLD Dalam Pembangunan Desa
Keberadaan Pendamping Lokal Desa (PLD) sangat diperlukan dalam membantu, memfasilitasi dan bekerjasama dengan aparatur desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sesuai ketentuan berlaku untuk membangun desa di Sulawesi Utara.
Oleh karenanya, pelatihan peningkatan peningkatan kapasitas PLD kabupaten dan kota se Sulut memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan PLD saat menjalankan tugasnya di desa.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE pada pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas Pendamping Lokal Desa kabupaten dan kota se Sulut yang dilaksanakan di Manado, Selasa (14/11/2017) pagi.
"Saya harap setelah pelaksanaan pelatihan ini, para peserta sekalian mampu melakukan pendampingan lebih baik lagi sesuai metode pendampingan masyarakat desa dan turut berkontribusi dalam perwujudan visi pembangunan daerah," kata Silangen.
Dijelaskan Silangen, desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Bahkan Presiden RI Joko Widodo melalui nawacita menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran atau desa.
"Presiden telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk membangun desa di Sulawesi Utara. Apa yang dilakukan sampai desa ini adalah bagian dari program nawacita, yaitu membangun dari desa," ujarnya.
Lanjut Silangen, keberhasilan pembangunan desa melalui pendampingan desa yang optimal bakal menentukan keberhasilan pembangunan Sulut.
"Keberhasilan pembangunan desa tergantung pada keberhasilan pendampingan lokal desa. Kalau desa maju maka kecamatan, kabupaten dan seluruh daerah di Sulut pun akan maju," imbuhnya.
Diketahui, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita ketahui bahwa untuk membangun kemandirian desa melalui pembangunan dan pemberdayaan deaa atau untuk percepatan pembangunan desa perlu didukung oleh tenaga pendamping profesional yang mempunyai kapasitas dalam mendampingi desa dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan sektoral di desa.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPMDD) Sulut Drs. Royke H. Mewoh, DEA menjelaskan tujuan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas PLD tersebut.
"Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas agar mampu memfasilitasi, mensupervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) bersama-sama dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)," katanya.
Ditambahkan Mewoh, pelatihan itu juga diharapkan mampu membangun sinergitas di semua jenjang serta adanya pola pemahaman yang sama terhadap implementasi program kegiatan, pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pembukaan pelatihan itu turut dihadiri ratusan PLD dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
Gubernur Olly Terima Duta Besar Thailand
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapat kunjungan kehormatan dari Duta Besar Thailand untuk Indonesia di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (04/04) siang kemarin
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, bersama Wagub Steven Kandouw menerima langsung Duta Besar Thailand untuk Indonesia Mr Pitchayaphant Charnbhumidol di ruangannya.
Tujuan dilakukan kunjungan ke daerah Sulut selain untuk memperkenalkan diri, yang pertama kerjasana di bidang pariwisata, kedua mereka tertarik mengembangkan teknologi pertanian, serta Perikanan dan peternakan.
Thailand butuh suplay ikan yang banyak ke negaranya , mereka juga menawarkan membuat perusahaan ikan di bitung ikan kaleng dll, karena iklim cuaca di sulut sama dengan Thailand jadi untuk pertanian sangat cocok dan tahun depan mereka tertarik ingin bangun peternakan babi yang besar untuk di ekspor.
Gubernur Olly sangat merespon niat baik dari Duta besar Thailand untuk pertanian gubernur arahkan agar ditanam buah-buah didaerah tropis dan sayur - sayuran untuk di ekspor. Kemudian untuk pertanian Gubernur tawarkan tanaman jenis jagung untuk bangun Silo dengan drayer yang bagus agar jagungnya tidak cepat rusak.
Dan untuk perikanan Dubes harapkan Sulut suplay ikan ke Thailand dengan regulasi menteri perikanan dan kelautan duta besar Thailand meminta Gubernur untuk memfasilitasi pertemuan Menteri Susi dan Menteri Perikanan Thailand.
Dubes juga juga meminta Gubernur Olly Dondokambey untuk berkunjung ke Negeri Gajah Putih.
( Humas Pemprov Sulut )
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, bersama Wagub Steven Kandouw menerima langsung Duta Besar Thailand untuk Indonesia Mr Pitchayaphant Charnbhumidol di ruangannya.
Tujuan dilakukan kunjungan ke daerah Sulut selain untuk memperkenalkan diri, yang pertama kerjasana di bidang pariwisata, kedua mereka tertarik mengembangkan teknologi pertanian, serta Perikanan dan peternakan.
Thailand butuh suplay ikan yang banyak ke negaranya , mereka juga menawarkan membuat perusahaan ikan di bitung ikan kaleng dll, karena iklim cuaca di sulut sama dengan Thailand jadi untuk pertanian sangat cocok dan tahun depan mereka tertarik ingin bangun peternakan babi yang besar untuk di ekspor.
Gubernur Olly sangat merespon niat baik dari Duta besar Thailand untuk pertanian gubernur arahkan agar ditanam buah-buah didaerah tropis dan sayur - sayuran untuk di ekspor. Kemudian untuk pertanian Gubernur tawarkan tanaman jenis jagung untuk bangun Silo dengan drayer yang bagus agar jagungnya tidak cepat rusak.
Dan untuk perikanan Dubes harapkan Sulut suplay ikan ke Thailand dengan regulasi menteri perikanan dan kelautan duta besar Thailand meminta Gubernur untuk memfasilitasi pertemuan Menteri Susi dan Menteri Perikanan Thailand.
Dubes juga juga meminta Gubernur Olly Dondokambey untuk berkunjung ke Negeri Gajah Putih.
( Humas Pemprov Sulut )
Senin, 13 November 2017
Hadimuljono Lantik Silangen Nahkodai PERGATSI Sulut
Manado - Senin (13/11), bertempat di Hotel Sintesa-Peninsula Manado, Pengurus Provinsi Sulut Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) dan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) periode 2017 - 2021, dilantik oleh Ketua Umum PB PODSI dan PB PERGATSI, Basuki Hadimuljono yang juga dikenal sebagai Menteri PU - PR.
Edwin Silangen yang juga diketahui sebagai Sekprov Sulut, dilantik sebagai Ketua Umum PERGATSI Sulut dan Sekum Novie Ilat, bersama sejumlah pengurus seperti Audi Karamoy, Stive Keppel, Gammy Kawatu, Daniel Mewengkang, Jani Lukas, Edy Kenap, Clay Dondokambey, Dantje Lantang, Lina Pusung dan lainnya. Sementara Djidon Watania nahkodai PB PODSI Sulut.
Olly Dondokambey selaku Ketua Umum KONI Sulut yang juga merupakan Gubernur Sulut, mengaku mendukung penuh keberadaan kedua olahraga ini dengan menyiapkan sarana prasarana untuk bisa menjadi andalan dan berprestasi di ajang nasional maupun internasional.
Sementara itu, Basuki mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan dua buat untuk penunjang olahraga dayung di danau Tondano. Harapannya akan lahir atlit - atlit berprestasi dari Sulut.
Silangen selaku Ketua PB PERGATSI Sulut, mengatakan segera mengadakan konsolidasi hingga ke Kabupaten/Kota agar olahraga ini bisa segera masuk ke lapisan masyarakat dan berprestasi bagi Sulut.
Pemprov Sulut Optimalkan Keunggulan Produk Lokal
Berbagai keunggulan produk yang dimiliki kabupaten dan kota di Sulawesi Utara harus dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.
Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. John Palandung, M.Si pada rapat koordinasi sistem simpul jaringan daerah yang dilaksanakan di Manado, Senin (13/11/2017) pagi.
"Pemerintah daerah dapat secara maksimal memanfaatkan dan mengelola berbagai keunggulan produk yang dimilikinya, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteran rakyat," katanya.
Oleh karena itu, menurut Gubernur Olly, untuk mengakomodir pengembangan produk unggulan daerah se Sulut harus didukung sistem simpul daerah.
"Realisasi sistem simpul jaringan daerah nantinya diharapkan mampu mendorong lahirnya sistem pengembangan produk-produk unggulan daerah yang tepat sasaran, di tengah ketatnya persaingan antar provinsi bahkan negara," ujarnya.
Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly menerangkan, skenario sistem yang berkelanjutan mampu menguatkan kualitas produk-produk unggulan daerah.
"Sekaligus menjadi mata rantai pengembangan produk unggulan daerah sejak tahap perencanaan, produksi, peningkatan kualitas, alih teknologi, inovasi serta distribusi pemasaran produk unggulan," imbuhnya.
Diketahui kegiatan tersebut merupakan kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Sulut dengan TP-PKK Sulut.
Inisiatif untuk menggandeng TP-PkK sebagai mitra kerja merupakan langkah strategis yang hatus diapresiasi karena TP-PKK secara kapasitas dan organisatoris merupakan organisasi yang berada pada semua jenjang pemerintahan baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga desa serta kelurahan.
Adapun, pertemuan itu turut dihadiri Kepala Bapelitbangda, dr. Jemmy J.R. Lampus, M.Kes, Staf Ahli Bidang SDM Dra. Lynda Deasy Wantania, M.Si, pengurus PKK Sulut Mareyke Moningka dan perwakilan dari kabupaten serta kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
Wagub Kandouw Buka Rakorda BKSAUA Sulut
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw membuka Rapat Koordinasi Daerah Badan Kerjasana Antar Umat Beragama ( BKSAUA ) Sulut di Hotel Swissbel Maleosan Manado Senin ( 13/11/2017) kemarin.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan tiada kata yang paling indah selain bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas kerukunan, kedamaian yang sangat kondusif yang diberikan Tuhan terhadap Sulawesi Utara.
" Kedamaian ini menjadi keinginan saya, kamu dan rakyat sulut supaya berlangsung terus sampai selama lamanya, keinginan hasrat ini harus jadi tekad , ikhtiar bagi semua, kata Kandouw
Kedamaian, keamanan ketentraman, kenyamanan itu suatu hal yang murah kalau darii awal kita susun dan bentuk bersama-sama dan akan menjadi mahal sekali tidak ternilai kalau kita akan membentuk itu kembali
" Banyak contoh-contoh mulai Maluku, Poso dan Kalimantan Barat , suatu hal yang murah kalau kita lalai bisa menjadi mahal sekali", ujar Wagub.
Wagub juga meminta rapat koordinasi yang dilakukan 5 tahun sekali dilakukan tahun satu kali.
" Rakorda boleh lima tahun tapi rapat kerjanya 1 tahun satu kali". usul Kandouw.
Lanjut Kandauw dalam penyusunan anggaran Kabupaten /kota , saya meminta untuk mengangarkan dana BKSUA
" Ini bagian dan ikhtiar kita untuk mendatangkan kerukunan kedamaian , ketentraman, katanya
Lebih lanjut Kandouw mengatakan rapat koordinasi momentumnya ini, tapi implementasi dilapangan koordinasi harus jalan terus baik horisontal maupun vertikal.
horisontal spektrumnya antar umat beragama kedua legislatif dan eksekutif. Tidak usah ragu -ragu rapat kerja dengan legislatif maupun semua komponen masyarakat bahkan dengan sesama BKSUA Kabupaten / Kota yang bertetangga .
" Karena-kadang dari segi geo politik, kausalitas, resiprositas timbal balik ini pengaruh situasi satu daerah dengan daerah tetangganya contoh bamyak daerah yang ribut dengan masalah perbatasan, dan BKSUA boleh terlibat juga disitu .lanjut Kandouw.
Wagub berharap jangan hanya dengan momen ini dapat bertemu buka satu hotline untuk dapat berkoordinasi
" Up date segala sesuatu lebih cepat lebih baik, Early Deterens, pencegahan dini dengan sarana komunikasi dan koordinasi 24 jam antara kita semua" harap Wagub.
Apresiasi kepada BKSAU dan panitia yang melaksanakan acara ini dan saya senang 15 kabupaten kota hadir situasi ini harus kita jaga terus untuk melakukan koordinasi.
" Kalau masih ada kabupaten /kota yang merasa negara sendiri tidak mau berkoordinasi , ini jangan terjadi , karena NKRI ini regulasinya berjenjang kalau tidak mau berkoordinasi bisa konyolatau bahaya tegas Kandouw.
Wagub juga menambahkan untuk menciptakan Pilkada yang damai pesan saya jangan pakai politik aliran , pakai politik substantial karena yang dilihat bagaimana orang itu kontribusinya jelas tentang sendi-sendi kehidupan, batu bata peradapan, dimana orang ini tidak hitam putih melihat pilkada itu menang atau kalah karena nilai demokrasi itu luas konsep mana yang kita pilih memberikan kekuasaan kepada masyarakat menentukan pilihan itu substansinya demokrasi, jelas Kandouw
Saya yakin dengan terus menjalin kerjasama, komunikasi yang baik terus mengimplementasikan perilaku hormat antar umat beragama di lingkungan masing-masing daerah ini akan semakin baik, maju dan hebat kedepanya, tutup Wagub Kandouw.
Rapat Koordinasi ini dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS , Pimpinan dan Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama se Sulut, Tokoh Agama dan Masyarakat serta Segenap Pejabat di Lingkup Biro Kesra Sulut.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan tiada kata yang paling indah selain bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas kerukunan, kedamaian yang sangat kondusif yang diberikan Tuhan terhadap Sulawesi Utara.
" Kedamaian ini menjadi keinginan saya, kamu dan rakyat sulut supaya berlangsung terus sampai selama lamanya, keinginan hasrat ini harus jadi tekad , ikhtiar bagi semua, kata Kandouw
Kedamaian, keamanan ketentraman, kenyamanan itu suatu hal yang murah kalau darii awal kita susun dan bentuk bersama-sama dan akan menjadi mahal sekali tidak ternilai kalau kita akan membentuk itu kembali
" Banyak contoh-contoh mulai Maluku, Poso dan Kalimantan Barat , suatu hal yang murah kalau kita lalai bisa menjadi mahal sekali", ujar Wagub.
Wagub juga meminta rapat koordinasi yang dilakukan 5 tahun sekali dilakukan tahun satu kali.
" Rakorda boleh lima tahun tapi rapat kerjanya 1 tahun satu kali". usul Kandouw.
Lanjut Kandauw dalam penyusunan anggaran Kabupaten /kota , saya meminta untuk mengangarkan dana BKSUA
" Ini bagian dan ikhtiar kita untuk mendatangkan kerukunan kedamaian , ketentraman, katanya
Lebih lanjut Kandouw mengatakan rapat koordinasi momentumnya ini, tapi implementasi dilapangan koordinasi harus jalan terus baik horisontal maupun vertikal.
horisontal spektrumnya antar umat beragama kedua legislatif dan eksekutif. Tidak usah ragu -ragu rapat kerja dengan legislatif maupun semua komponen masyarakat bahkan dengan sesama BKSUA Kabupaten / Kota yang bertetangga .
" Karena-kadang dari segi geo politik, kausalitas, resiprositas timbal balik ini pengaruh situasi satu daerah dengan daerah tetangganya contoh bamyak daerah yang ribut dengan masalah perbatasan, dan BKSUA boleh terlibat juga disitu .lanjut Kandouw.
Wagub berharap jangan hanya dengan momen ini dapat bertemu buka satu hotline untuk dapat berkoordinasi
" Up date segala sesuatu lebih cepat lebih baik, Early Deterens, pencegahan dini dengan sarana komunikasi dan koordinasi 24 jam antara kita semua" harap Wagub.
Apresiasi kepada BKSAU dan panitia yang melaksanakan acara ini dan saya senang 15 kabupaten kota hadir situasi ini harus kita jaga terus untuk melakukan koordinasi.
" Kalau masih ada kabupaten /kota yang merasa negara sendiri tidak mau berkoordinasi , ini jangan terjadi , karena NKRI ini regulasinya berjenjang kalau tidak mau berkoordinasi bisa konyolatau bahaya tegas Kandouw.
Wagub juga menambahkan untuk menciptakan Pilkada yang damai pesan saya jangan pakai politik aliran , pakai politik substantial karena yang dilihat bagaimana orang itu kontribusinya jelas tentang sendi-sendi kehidupan, batu bata peradapan, dimana orang ini tidak hitam putih melihat pilkada itu menang atau kalah karena nilai demokrasi itu luas konsep mana yang kita pilih memberikan kekuasaan kepada masyarakat menentukan pilihan itu substansinya demokrasi, jelas Kandouw
Saya yakin dengan terus menjalin kerjasama, komunikasi yang baik terus mengimplementasikan perilaku hormat antar umat beragama di lingkungan masing-masing daerah ini akan semakin baik, maju dan hebat kedepanya, tutup Wagub Kandouw.
Rapat Koordinasi ini dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS , Pimpinan dan Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama se Sulut, Tokoh Agama dan Masyarakat serta Segenap Pejabat di Lingkup Biro Kesra Sulut.
(Humas Pemprov Sulut )
Langganan:
Postingan (Atom)