Wagub Kandouw Launching Of Event North Sulawesi 2018

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw
meluncurkan Calender of Event (CoE) North Sulawesi 2018 bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (27/2/2018) pagi kemarin

Langkah ini dinilai bagus karena bagian dari persiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyambut pariwisata 2018.

Dalam CoE North Sulawesi itu, terdapat empat even utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni Celebrate Of The Sea, Festival Bunaken, Pemilihan Nyong Noni Sulut, Festival Natal/Chistmas Festival serta  Ratusan lebih event lainnya yang ada di Kabupaten/Kota siap digelar pada tahun 2018 berjalan ini.

Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut Daniel Mewengkang dalam laporan mengatakan pelaksanaan program pemerintah Sulut Dinas Pariwisata 2018, untuk promosikan, sinkronisasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kedatangan turis, hasil yang diharapkan menetapkan Event of Calender dimaksud.

"Saya berharap dengan diluncurkan Calender of Event Sulut 2018 ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah Sulut," ungkapnya.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan Pariwisata Sulut tahun 2016, 2017 hingga tahun 2018 berjalan ini
secara sensasional kita mengalami kenaikan hampir 700 persen kunjungan turis asing yang masuk daerah Sulawesi Utara.

"Apakah hal ini sudah memuaskan kita semua atau sudah cukup. Kenaikan 1000 persen dari tahun 2015 sampai saat ini secara nominal mungkin tahun ini kita bisa capai 125 ribuan. Dari segi prosentase tingkat nasional kita yang paling tinggi, tapi dari segi nominal dari 16 juta turis yang datang ke Indonesia dengan capaian 120 ribu itu belum sampai satu persen," bebernya.

"Untuk itu saya (Wagub) melalui pak Gubernur Olly Dondokambey meminta kepada pemerintah Kabupaten/Kota agar rajin-rajinlah mempromosikan daerahnya untuk kemajuan pariwisata Sulut. Mudah-mudahan dengan diluncurkan Calender of Event 2018 Pariwisata Sulut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang datang berkunjung ke daerah bumi nyiur melambai Sulawesi Utara," tandasnya.

Tak lupa juga Wagub Sulut mengingatkan kepada Kabupaten Kota agar tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulut agar tidak bentrok jadwal kegiatannya.

"Agar pelaksanaan seluruh kegiatan terorganisir sesuai harapan yang ada," harapnya.

Perlu diketahui terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Februari 2018, jumlah turis asing yang mengunjungi daerah sulawesi utara sudah mencapai 14.578 orang.

Turut hadir dalam Launching tersebut Pjs Walikota Kotamobagu Muh. Ruddy Mokoginta, Wakil Walikota Manado, Mor Bastiaan, Wakil Bupati Boltim Drs Rusdi Gumalangit, Sekda Minahasa Jefri Korengkeng SH MSi, Sekda Sangihe Edwin Roring,,Kepala Dinas Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang, Kepala Dinas Kabupaten /Kota Se Sulut dan Stakehoder Pariwisata.

Ini Agenda Pariwisata  Sepanjang Tahun 2018

1. Bulan Maret Celebrate of the sea Festival Teluk Tomini Bolsel.

2. Bulan April pelaksanaan Paskah se Asia.

3.Bulan Mei Festival Danau Cinta Pulau Makalehi Sitaro , Pesona Kotamobagu, Festival Pesona Batu Pinagut di Bolmut.

4. Bulan Juni Festival Kentang di Minsel.

5 .Bulan Juli Festival Bunaken, Festival Teluk Amurang, Festival Pulau Sara'a di Talaud.

6. Bulan Agustus Pemilihan Nyong dan Noni Sulut, Manado Fiesta, Tomohon International Flower Festival.

7. September Festival Pesona Sangihe.

8. Bulan Oktober Pesona Selat Lembeh, Festival Danau Tondano, Festival Bentenan Lakban, Mitra.

9.Bulan November Festival Pantai Paal dan Budaya Klabat, serta Festival Danau Moat Boltim.

Wagub Kandouw Harap Panitia Kompak Demi Semakin Bertambahnya Kemuliaan Tuhan

Jadikanlah momentum  Hapsa dan Pekan Olahraga ini sebagai suatu hal yang  positif dan konstruktif buat iman percaya kita.
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw saat dilantik sebagai Ketua Umum  Panitia Penyelenggaraan  Hari Persatuan dan pelengggaraan Olahraga PKB Sinode GMIM Tahun 2018 di Gedung Gereja GMIM  Immanuel Passo Kakas senin ( 26/02 ) kemarin.

Disadari bersama agenda  strategis yang telah diprogramkan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM karena itu disamping menjadi wahana memupuk kebersamaan persatuan dan persaudaraan  dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.
"Mudah mudahan panitia ini semakin kompak baik satu sama lain karena muaranya hanya satu ialah demi  semakin bertambahnya kemuliaan Tuhan" Kata Wagub.

Wagub juga berharap kepada  segenap panitia yang batu dilantik agar dapat secara optimal  mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan berbagai kreasi dan terobosan baru bagi keberhasilan penyelenggaraan  kegiatan ini, harapnya.
Dalam kesempatan tersebut Wagub  Kandouw juga mengatakan kegiatan gereja ini jangan sangkut pautkan dengan pilkada, tegasnya

Untuk itu kepercayaan ini  tidak akan kami sia- siakan semoga Tuhan selalu menyertai kita semua, tutup Kandouw.

Wagub Kandouw : Hati - Hati Penyalahgunaan Dana Desa

 Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw "warning" kepada aparat desa untuk tidak menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tidak sesuai aturan.
"Hati - hati penyalahgunaan ADD, karena dampaknya akan bermasalah hukum," ujar Wakil Gubernur Sulut dalam sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa tahun 2018, yang berlangsung di gedung olahraga Tondano, Senin ( 26/02 ) kemarin.
Wagub mengatakan, bukan sedikit aparat desa terjerat hukum hanya karena penyalahgunaan ADD, bahkan salah dalam pengelolaan administrasi.
"Saya berharap, aparat desa di Minahasa mampu bekerja maksimal dan harus berintegritas sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun desa," ujar Wagub.
Dia pun mengingatkan, ada anggaran desa kurang lebih 277 milyar bagi pemerintah desa di Minahasa. Agar supaya pengelolaan dana desa itu sendiri, mampu di pertanggungkawabkan secara baik dan benar.
"Jangan sampai terkena operasi tangkap tangan baik dari pihak KPK maupun tim Saber Pungli juga aparat hukum lainnya, karena akibatnya merugikan diri sendiri juga keluarga maupun masyarakat. Dari data KPK, 80 persen penyalahgunaan ADD adalah dari laporan masyarakat, 10 persen laporan LSM sedangkan 10 persen secara langsung," ujarnya.
Dia mengatakan, bekerja secara baik, karena tidak menutup kemungkinan dari hasil yang dicapai namun disisi lain ada pihak iri atas kesuksesan, begitu juga ada yang dengki.
"Hal itu banyak ditemui, terutama dari orang-orang di dalam. Jadi hati-hati penyelewengan dana desa karena banyak warga yang memantau hal tersebut," kata Wagub.
Kaitan dengan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, indeks kemiskinan turun tapi angka pengganguran naik, ungkap Kandouw.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Kandouw menghimbau kepada peserta karena Kabupaten Minahasa akan menghadapi Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak.
" Sukses Pilkada,  pelayanan kepada masyarakat wajib, gunakan hak pilih secara proporsional dan bertanggung jawab , harap Wagub Kandouw.,
Kesempatam itu, Wagub membuka secara langsung sosialisasi pengadaan barang dan jasa di desa tahun 2018.
Hadir dalam sosialisasi, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut Roy Mewoh, Sekda Minahasa Jefry Korengkeng , Asisten 1 Minahasa Denny Mangala para pimpinan SKPD Minahasa, para Camat, Lurah, Kepala Desa  dan perangkat desa se- Minahasa.
.
    

Resmikan Kantor OJK, Gubernur Olly Optimis OJK Mampu Cegah Investasi Bodong

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE meresmikan Gedung Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado, Kamis (22/2/2018) pagi.

Orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu optimis dengan kehadiran kantor operasional OJK yang representatif tersebut mampu meningkatkan kapasitas kerja seluruh jajaran OJK, utamanya dalam mendukung progres pembangunan perekonomian di Sulut.

"Saya yakin dengan adanya gedung ini akan mengoptimalkan tugas OJK dalam memberikan pengaturan dan pengawasan terbaik di sektor jasa keuangan," katanya.

Disamping itu, Olly juga mengingatkan jajaran OJK untuk terus berupaya mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Sulut.

"Jangan ada lagi masyarakat Sulut yang dirugikan karena investasi bodong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Karena itulah peran OJK sangat diperlukan untuk mencegah investasi bodong," tandas Olly.

Diketahui, peran OJK tidak hanya mengawasi dan mengatur sektor perbankan, namun juga mengawasi dan mengatur industri keuangan lainnya, seperti lembaga keuangan non bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengapresiasi peranan OJK dalam mendorong Bank SulutGo sebagai bank dengan kinerja keuangan yang bagus dan mampu meningkatkan kemampuan bisnis serta kontribusi terhadap pembangunan Sulut.

"Saya sangat merasakan peranan OJK di Sulawesi Utara. Karena peranan OJK sehingga Bank SulutGo meraih prestasi yang baik," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi peranan Gubernur Olly yang telah menyediakan gedung milik Pemprov Sulut untuk digunakan sebagai kantor operasional OJK. Dirinya optimis dengan fasilitas itu semakin memperkuat komitmen OJK dalam mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

"Kami berterimakasih kepada Gubernur Olly Dondokambey atas dukungannya. Fasilitas ini sangat mendukung upaya kami untuk melindungi kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Elyanus Pongsoda menyebutkan komitmen OJK terhadap prinsip-prinsipnya dalam melaksanakan tugas di bumi nyiur melambai.

"OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness), " ungkapnya.

Usai penyampaian sambutan, Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menandatangani prasasti peresmian kantor perwakilan OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

Adapun kegiatan itu turut dihadiri Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Soekowardojo dan perwakilan dari lembaga keuangan di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Komitmen Tentang Pelayanan Publik, Wagub Kandouw Saling Tukar Informasi Perijinan Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Bali

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw didampingi oleh Plt Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sulut Henry Kaitjily mengadakan kunjungan kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.yang diterima  langsung oleh Kepala Dinas  Ida Bagus Made Parwata, SE., MSi di ruang kerjanya  kamis  (22/02/2018) siang kemarin
.
Menurut Wagub Kandouw kunjungan kerja ini  adalah untuk  saling tukar menukar informasi dan best practices tentang proses perijinan satu pintu di Provinsi Bali. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya pembenahan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulut menjadi efisien, akuntabel, terbuka dan mencegah praktek korupsi searah dengan komitmen para kepala daerah bersama KPK kemarin  di rakor dan supervisi pencegahan serta penindakan pidana korupsi terintegrasi,  kata Kandouw

Lanjutnya , pertemuan ini merupakan upaya jemput bola dalam  pembenahan pelayanan perijinan satu pintu di provinsi sulut . Pembenahan juga termasuk membuat peraturan gubernur ( pergub ) baru tentang pelimpahan wewenang seluruh pemberian ijin prinsip dan strategis kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ujar Wagub Kandouw.


Sementara itu menurut Kadis Penanaman Modal dan PTSP Ida Bagus Parwata SE M.Si mengatakan semua  perijinan yang menjadi kewenangan Provinsi sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi  Bali.
"Kalau di Bali  semua  yang menyangkut perijinan semua telah diserahkan Bapak Gubernur kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kata Parwata.
Diakhir pertemuan  dilakukan pertukaran cenderamata dan foto bersama dan dalam pertemuan ini turut di hadiri oleh BupatiTonny Supit dan sejumlah pejabat Sitaro.

Bersama KPK, Pemprov Sulut Bertekad Cegah Korupsi Dari Awal

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kerja sama terkait pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama dituangkan dalam rapat koordinasi dan supervisi "Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi" yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Rabu (21/2/2018) pagi.

Gubernur Olly Dondokambey, SE mengapresiasi peranan KPK dalam penyelenggaraan rakor itu di Sulut. Ia optimis dengan kerja sama ini dapat mencegah tindak pidana korupsi di bumi nyiur melambai.

"Hal ini sangat membanggakan bagi kami karena menjadi provinsi yang dipilih KPK sebagai tempat penyelenggaraan rakor. Acara ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas bebas dari perilaku koruptif. Ini akan membawa hal yang maju untuk Sulut," kata Olly.

Disamping itu, menurut Olly, agenda rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi ini bernilai konstruktif dalam memantapkan tekad dan menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan di Sulut untuk senantiasa memiliki budaya anti korupsi.

"Kegiatan ini akan menyamakan gerak langkah kita dalam upaya pencegahan tindak korupsi, terlebih dengan menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, dimana tidak dapat dipungkiri menyangkut oknum pejabat eksekutif dan legislatif," tandasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, rakor yang diluncurkan di Sulut itu ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap 15 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

"Ini komitmen kita bersama antara KPK dengan Pemprov Sulut untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulawesi Utara," kata Basaria.

Dijelaskannya, KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan selalu mengamati seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah," jelasnya.

Lebih jauh, Basariah menuturkan, KPK berharap dengan koordinasi ini, upaya pencegahan akan meningkat dengan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

KPK memandang upaya untuk mencegah korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan transparan, yang dapat diwujudkan melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting.

Sementara itu Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dirinya optimis agenda itu mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Kemendagri menyampaikan terimakasih kepada KPK yang berkomitmen melaksanakan pencegahan korupsi di Sulawesi Utara. Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih. Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK," ungkapnya.

Menariknya, rapat koordinasi itu dirangkaikan dengan penandatanganan 10 komitmen pemberantasan korupsi di Sulut oleh Gubernur Olly, Ketua Deprov Andrei Angouw, Kajati Mangihut Sinaga, SH, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito serta bupati dan walikota.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif serta para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Berikut 10 Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Kami, pimpinan pemerintahan daerah/kabupaten /kota dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi:

1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.

2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perjanjian penelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.

4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.

5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite  integritas, pengendalian gratifitasi, dan pelaporan LHKPN.

7. Membangun sinegritas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Optimis Pilkada Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018) siang.

Rakornas yang diikuti sebanyak 171 kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan menjelang pilkada.

‘’Semua kepala daerah telah sepakat untuk mewujudkan proses Pilkada yang sehat damai dan tertib, dengan harapan terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas,’’ ujar Olly.

Diketahui, sebanyak 6 kabupaten dan kota di Sulut bakal menyelenggarakan pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan, rakornas diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada serentak 2018.

"Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan Pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," tegas Sumarsono di hadapan ratusan peserta rakornas.

Peran pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul, karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.

Ditegaskannya lagi, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.

Setidaknya ada tiga tujuan diselenggarakan rapat itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada. Memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.

Selanjutnya, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Selain itu, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Edison Humiang dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)