Wagub Nyatakan Sulut Siap Gelar Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 26-28 Oktober 2018

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyatakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai panitia siap melaksanakan gelaran acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, rencananya akan digelar 26 sampai dengan 28 Oktober 2018 mendatang

Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri Rapat Persiapan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental ke 2 yang dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK Jakarta senin (8/10/18 ) kemarin.

Dalam rapat tersebut Wagub Kandouw memaparkan kesiapan Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental dan berbagai persiapan untuk mensukseskan kegiatan ini telah dilakukan.
"Bapak Gubernur Olly Dondokambey telah menginstruksikan kepada setiap jajaran untuk mensukseskan kegiatan  ini," kata Wagub.

Lanjut Wagub, menurut Bapak Gubernur bahwa Gerakan Nasional ini meliputi berbagai program Aksi Nyata yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Karena  menginjak 3,5 tahun pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia, telah banyak perubahan yang terjadi antara lain semakin baiknya pelayanan publik, tingkat disiplin ASN dan masyarakat, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan serta semakin kokohnya NKRI ditengah terpaan berbagai ideologi dunia.

Diketahui, kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Ke-2, dilaksanakan di Sulawesi Utara akan dibuka oleh Presiden RI Bpk Jokowi dan akan dihadiri oleh 9 Kementerian yg terkait, 34 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota  dengan peserta sekitar 15.000 orang dari Provinsi dan Kab/Kota Seluruh Indonesia akan menghadiri acara puncak tgl 26-28 Oktober 2018 di Lapangan Koni Sario dengan Kegiatan seperti :
1. Forum Dialog Keormasan dan Wawasan Kebangsaan,
2. Pembukaan dirangkaikan Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Kreatifitas Anak Bangsa
3. Pementasan Seni dan Budaya Kontemporer
4. Pemutaran Film dan Bedah Film RevMen
5. Penutupan yg dirangkaikan dengan Karnaval Budaya Indonesia

Untuk itu dharapkan keterlibatan dan partisipatif masyarakat Sulawesi  Utara dalam menunjang kegiatan ini yang dimulai pada  tanggal 1 Oktober 2018 yang juga secara serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan pencanangan Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental dari tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2018. Panitia daerah telah menyiapkan segala kebutuhan terkait pelaksaan kegiatan tersebut. Turut hadir dalam rapat, Kepala Badan Kesbang Pol Sulut Mecky Onibala, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong,Msi, panitia pusat dan daerah.(humas provinsi sulut)

Humiang Ingatkan Perangkat Daerah Teliti Dalam Pembuatan Naskah Dinas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondodokambey, SE melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Edison Humiang, M.Si menegaskan agar seluruh perangkat daerah memperhatikan dengan sesama terkait pembuatan naskah dinas. Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur Sulut tentang Naskah Dinas, di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (8/10/2018).

"Terkait naskah dinas seperti pembuatan lembar disposisi, izin tugas dan lain sebagainya harap bapak/ibu memperhatikan dengan detail, jangan sampai pimpinan mengulang-ulang paraf naskah yang terus-menerus salah karna kelalaian bapak/ibu," tegas Humiang.

Dirinya menambahkan agar dalam hal paraf berjenjang dan bahasa redaksi, diteliti dengan benar sebelum tiba di meja pimpinan.

“Sekretaris merupakan filter terakhir tanda tangan kepala dinas. Jangan terjadi lagi di tingkat keasistenan ada paraf dikoreksi lagi. Bahasanya tidak terlalu menjadi tumpang tindih. Satu paragraf mengandung satu pokok pikiran, tak ada dua pokok pikiran,” jelas Humiang.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Glady Kawatu, SH, M.Si mengatakan bahwa rapat ini sangat penting guna menyamakan keseragaman naskah dinas dan peningkatan standar pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulut.

“Jangan sampai salah menuliskan nama maupun jabatan, hal itu adalah kesalahan fatal," kata dia.

Lebih lanjut dirinya memaparkan saat ini Pemprov Sulut akan menerapkan standar baru dalam hal pelayanan publik dengan memberi fasilitas terbaik kepada masyarakat maupun instansi yang berurusan di kantor dinas/badan lingkup Pemprov Sulut.

"Front office dan papan kantor ada panduannya lewat undang-undang tentang standar front office sesuai standar pelayanan publik. Sebab, citra pemerintah ada di garda terdepan yakni front office,” beber Kawatu.

Diketahui, Pemprov Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw gencar meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui rapat ini ditetapkan tahap pertama Kantor-kantor Dinas/Badan Pemprov  Sulut di sepanjang jalan 17 Agustus Manado akan memiliki papan nama baru, front office dengan ruang tunggu yang dilengkapi kursi tamu, TV dan dispenser air minum, ruang laktasi, ruang pelayanan dan pengaduan, toilet khusus tamu, papan penunjuk ruang, papan SOP, maklumat dan kotak saran.

Rapat ini dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III dan IV, serta para Sekretaris Dinas/Badan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.(humas provinsi sulut)

Hadiri HUT Ke-131 GMIM Eben Haezer Panasen, Kumendong : Jangan Jadi Penyebar Hoax

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si hadiri Ibadah Syukur HUT Ke-131 Tahun Jemaat GMIM Eben Haezer Panasen di Kakas kabupaten minahasa. Kemarin (07/10)

Kumendong menyampaikan bahwa  131 tahun pelayanan berjemaat ditempat ini bukanlah usia yang singkat, sehingga dapat digambarkan bahwa jemaat di tempat ini telah melalui berbagai masa perjalanan bangsa.

"Satu hal yang dapat dipastikan bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti tercurah bagi jemaat,"katanya

Sebagaimana arti Eben Haezer dalam Alkitab yang berarti batu pertolongan, maka jemaat dituntut untuk hadir sebagai sumber penolong maupun penopang bagi masyarakat luas.

Implementasinya dengan mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta menekan laju inflasi daerah lewat pemanfaatan setiap lahan pekarangan rumah dengan tanaman peroduktif, dan mendukung pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan lewat produktifitas diri, berani berwirausaha, serta mendorong generasi muda Gereja agar mengejar pendidikan setinggi mungkin. Jelasnya

Kumendong menghimbau jemaat untuk cerdas memanfaatkan kemajuan teknolagi, khususnya media sosial.

"Jangan jadi penyebar hoax, tetapi manfaatkan media sosial sebagai sarana silaturahmi serta sarana mempromosikan Sulawesi Utara dengan berbagai keunggulannya kepada masyarakat luas," tutupnya.

Turut hadir Ketua Komisi PKB Sinode GMIM Vicky Lumentut, Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda, Kapolsek Kakas IPTU. Andri Mamahit

Wagub Kandouw Hadiri MTQ Ke-27 Tingkat Nasional Di Medan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw didampingi Wakil Ketua TP PKK yang juga Kepala Biro Kesra Sulut Dr Devi Kandouw-Tanos MARS , bersama rombongan tiba di Medan Sumatera Utara, disambut oleh panitia secara meriah, Sabtu (06/10/2018) sore .
Menurut Kandouw, kedatangannya di Medan, menjalankan tugas mewakili Gubernur Sulut Bapak Olly Dondokambey, untuk menghadiri pelaksanaan MTQ  Ke.-27  Tingkat Nasional sekaligus menjadi pimpinan MTQ Sulut.
Dari pantauan, kehadiran rombongan Wagub Kandouw  sempat menjadi perhatian karena Provinsi Sulawesi Utara menjadi cermin kerukunan  umat beragama di Indonesia yang  mengusung slogan Torang Samua Basudara karena Torang Samua Ciptaan Tuhan.

Pelaksanaan MTQ ke-27 Tingkat Nasional di Medan, Sumatera Utara terpencar di 11 lokasi mulai dari arena utama di Jalan Pancing Medan sampai ke gedung serbaguna Medan.
.
Adapun mata lomba dan lokasi pelaksanaan MTQ adalah sebagai berikut:

1. Cabang tilawah dewasa dan cabang qiraah sab'ah dewasa mujawwad putra dan putri, bertempat di arena utama (Sport center area) Jln Williem Iskandar Medan Estate
2. Cabang tilawah anak anak dan remaja putra putri di lapangan Merdeka Medan
3. Cabang tilawah cacat netra dan tartil putra dan putri di Aula King Abdul Aziz Asrama Haji Medan
4. Cabang hafiz Quran golongan 1 juz dan 5 juz di Lapangan Istana Maimun
5. Hafiz 10 dan 20 juz di Aula Jabal Nur Asrama Haji
6. Hafiz golongan 30 juz dan tafsir bahasa Arab putra dan putri bertempat di Aula Qubra Asrama Haji Medan
7. Golongan tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris putra dan putri bertempat Aula H Anif UNIMED, Jalan Williem Iskandar Pancing
8.  Fahmil Quran di lantai 2 Aula Kampus UIN-SU
9. Syahril Quran di Gelanggang UIN-SU
10. Cabang khattil Quran golongan naskah dan hiasan mushaf di gedung serba guna Medan
11. Cabang khattil Quran golongan dekorasi  dan kontemporer di gedung serbaguna jalan Williem Iskandar, Medan.
Seluruh  lomba akan dimulai Minggu (7/10/2018).

Wagub Kandouw Buka Rakor Dan Sosialisasi Saber Pungli

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli )  bertempat di Swiss Belhotel Meleosan Manado jumat (5/10/18 ) pagi.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan kewajiban kita bersama sesuai amanat pemerintah pusat bapak Presiden tentang saber pungli ini dengan adanya rakor -rakor seperti ini. Tujuan saber pungli yang paling utama adalah  prevent ( mencegah ).

" Karena walaupun  sudah ada saber pungli  masih banyak upaya upaya yang berbuntut dan bertubi - tubi tetap saja kita masih temukan oknum -oknum yang melakukan pelanggaran bahkan penyelewengan ini", kata  Wagub Kandouw.


Untuk itu mewakili Bapak Gubernur Olly Dondokambey, Pemerintah Sulut berterima kasih sekali karena  setahun belakangan ini sesuai laporan Inspektorat  masih ada  penyelewengan tapi jauh menurun.
"Apalagi setelah di tanda tangani kesepakatan antara Kapolri, Mendagri dan Jaksa Agung , satu sisi mempercepat pembangunan tentang penyerapan anggaran disisi lain sama- sama mengawasi penyelewengan-penyelewengan terutama saber pungli ini",  jelas Wagub Kandouw.
Lanjut Kandouw, di Sulut ASN yang berrmasalah dengan hukum sampai bulan lalu sekitar 138 orang  in suatu jumlah yang relatif kalau di bandingkan dengan daerah lain tentang  jumlah penduduk itu kecil tapi tetap saja  138 orang ini dari seluruh ASN di Sulut sekitar 40 ribuan adalah suatu jumlah yang tidak sedikit.
" Menurut saya ini fenomena gunung es yang tertangkap sebanyak 138  di bawah masih banyak lagi yang belum ketahuan " ungkap Wagub Kandouw.

Maka dari itu , acara ini sangat penting untuk memperkuat, memperdalam
-kesadaran, pengetahuan dan wawasan kita tentang hal-hal mana yang yang  bisa dilakukan dan bisa mencegah pelanggaran ini.
" Sebab  semakin canggih teknologi  yang ada, sekarang terkenal dengan revolusi industri generasi ke 4 , contohnya  pinjam uang  ratusan juta bisa pake Handphone tidak perlu lagi ke bank,  disisi lain modus  termasuk kejahatan pungli semakin canggih" jelas Kandouw.
Harapan saya pertemuan  diikuti dengan baik supaya betul -betul  tujuan saber pungli bisa mendapatkan output dan outcome yang optimal, supaya keinginan pemerintah pusat Bapak Presiden oleh Nawa Citanya termasuk good governance dan clean governance bisa dirasakan seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara,  tutup Wagub Steven Kandouw .

Setelah sambutan Wakil Gubernur Steven Kandouw memukul Gong tanda dibukanya rapat koordinasi dan sosialisasi saber pungli.

Kegiatan ini dihadiri oleh Irwasda  Polda Sulut Kombes Pol Drs Hotman Simatupang,  SH , Inspektur Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Helda Tirajoh SH, Irdam XIII Merdeka diwakili oleh Major CPM Samsudin Usman, Asswas Kajati Sulut diwakili oleh Pemeriksa Tindak Pidana Umum Asswas Kajati Berti Wongkar SH, Kapores dan Wakapolres se Sulut, Para Ketua Pokja UPP Provinsi  Sulut, Para KA UPP Kabupaten/Kota se -Sulut.

Bakal Dihadiri Presiden Jokowi, Pemprov Sulut Matangkan BP-GNRM Dan PKN-Revmen 2018

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat persiapan menyambut Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental (BP-GNRM) tahun 2018 di  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jumat (5/10/2018)

Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Sulut, Edison Humiang yang juga didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov Sulut, Mecky Onibala membahas akan kesiapan panitia guna mensukseskan kegiatan tersebut.

Diagendakan, puncak kegiatan BP-GNRM akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN) pada Jumat (26/10). Pada rapat tersebut juga, dibahas lokasi pembukaan yang dicanangkan di Lapangan Koni Manado. Disamping itu juga, pusat kosentrasi kedatangan Presiden serta rombongan dicanangkan pada tiga tempat, yakni lapangan koni, MCC dan Mantos.

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia tahun 2018 mengangkat tema "Revolusi Mental Untuk Indonesia Satu, Mandiri dan Melayani". Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menyemarakan gerakan revolusi mental, yakni gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih (9 Oktober), gerakan Indonesia tertib (18 Oktober), gerakan Indonesia Mandiri (19 Oktober) dan gerakan Indonesoa bersatu (20 Oktober).

Sementara pada acara puncak pada tangal 26-28 Oktober diagendakan acara PKN-Revmen yakni, forum dialog bela negara, forum dialog pembaruan kebangsaan, pembukaan PKN-Revmen, pemutaran film dan bedah film, seminar tentang ada dan kepercayaan, rembuk nasional (5 gerakan), pameran inovasi pelayanan publik dan inovasi kreatif anak bangsa, pementasan seni dan budaya daerah dan kontemporer serta karnaval budaya.

Nampak juga dalam rapat tersebut kehadiran dari setiap kepala SKPD yang masuk dalam susuan kepanitian. (humas provinsi sulut)

Humiang: Pentingnya Sinergritas Pemerintah Kabupaten/Kota dangan Pemprov

Gubernur Sulawesi Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, M.Si hadiri Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, di Best Western The Lagoon Hotel. Kemarin (05/10)

Dalam sambutannya Humiang menjelaskan tentang peran, kedudukan dan kewenangan gubernur tidak terlepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan, karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan negara secara keseluruhan.

"Sebuah sistem pemerintahan hanya akan berfungsi jika sub-sub sistem terintegrasi, saling mendukung dan tidak berlawanan,". Katanya

Sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia  dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut konsep Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan asas dekonsentrasi (Local State Goverment), dan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan asas desentralisasi (local self government). Tambahnya

Dalam praktek hubungan atar pemerintahan daerah, berkembang fenomena umum bahwa kabupaten/kota tidak memiliki keterkitan hubungan hirarkis dengan Provinsi, meskipun UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Hal ini sebagai akibat dan kesalahan logika dalam menginterprestasikan otonomi yang menganggap bahwa keleluasan pemerintah kab/kota dengan semangat otonomi seluas-luasnya, sama dengan tidak ada hubungan hirarkis sama sekali dengan Provinsi.
Sehingga muncul perilaku yang mengacuhkan kepada Gubernur yang mengakibatkan hilangnya kewibawaan pemerintah pusat yang melekat pada Gubernur.

"Ini menggambarkan bahwa kedudukan Gubernur sangat strategis dan hubungan hirarki pemerintah dalam batas kewenangan masing-masing mutlak diperlukan," tegasnya

Terkait dengan hal ini Humiang mengajak kapada seluruh kabupaten/kota untuk terus bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan bersama-sama mendukung program pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi utara yang sejahtera. Tutupnya

Turut hadir Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si dan Para Pejabat Struktural di Lingkup Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota se-sulawesi utara.