Terima Kepala BBPOM , Wagub Kandouw : Pengawasan dan Koordinasi Harus Ditingkatkan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menerima  kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan (BBPOM) Manado yang baru Dra Sandra M.P Linthin/ P Apt, M Kes di ruang kerjanya selasa (9/10/18 ) kemarin.
Kunjungan Dra Sandra  Linthin selain perkenalan dengan Pemerintah Sulut, BBPOM juga mengundang  Wagub Kandouw untuk membuka acara  forum interaktif pengawasan obat dan makanan pada media promosi lokal dalam rangka penguatan tindak lanjut pengawasan kosmetik melalui jejaring kerjasama lintas sektor.

Pada kegiatan tersebut menurut Sandra Linthin akan diadakan  penandatanganan nota kesepahaman antara BB POM Manado dengan KPID ( Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ) Sulut dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan iklan di daerah yang akan dilaksanakan  hari Rabu tanggal 10  jam 09 pagi bertempat di  Hotel Aryaduta,  kata Sandra Linthin.

Selain itu meminta petunjuk dan juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tentang pengawasan obat dan makanan, jelas Sandra Linthin.

Wagub Kandouw yang didampingi oleh Assisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Edyson Humiang dan assisten 2  bidang perekonomian dan pembangunan Rudy Mokoginta  serta kepala biro administrasi pembangunan Edwin  Kindangen menyambut baik kedatangan Dra Sandra Linthin dan bersedia hadir  dalam kegiatan tersebut serta mengatakan BBPKM harus meningkatkan pengawasan obat dan makanan karena banyak wisatawan berkunjung ke daerah ini agar obat dan makanan selalu di awasi.
 "Sebab banyak kejadian contohnya salah satu negara di luar negeri wisatawan menginap di salah satu hotel esok harinya ditemukan meninggal setelah diperiksa keracunan makanan", kata Kandouw
Untuk itu Wagub Kandouw meminta BB POM untuk meningkatkan pengawasan dan selalu secara rutin untuk mengadakan sidak ke hotel-hotel dan rumah makan agar kejadian diluar negeri tidak terjadi di Sulut, harap Kandouw.

Oleh karrena itu, fungsi pengawasan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi ha-hal yang tidak kita inginkan, tutup Wagub Kandouw

Wagub Kandouw : Jangan Mudah Percaya Isu-Isu Meresahkan

Beredar kabar bahwa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) rawan mengalami bencana alam. Isu itu membuat wisatawan takut ke Bumi Nyiur Melambai.

Kabar miring itu langsung dibantah Wagub Kandouw, hingga saat ini Sulawesi Utara aman. Kalau bilang potensi (bencana) seluruh dunia potensi tegas Wagub Kandouw di ruang kerjanya, Selasa (9/10/2018) sore.
Terkait erupsi Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa pekan lalu,
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  secara tegas mengatakan bahwa Sulut masih dalam kondisi aman dan kondusif.

'Kemarin memang sempat erupsi, tadi tidak seberapa, dan tidak ada pengungsian warga apalagi korban jiwa, jadi Sulut masih sangat aman dan kondusif untuk warga dan wisatawan”, kata Kandouw.

Hal tersebut disampaikan Wagub setelah adanya sejumlah foto yang sempat menyebar yang menampilkan gambar letusan gunung merapi, yang setelah ditelusuri merupakan video/foto letusan gunung merapi, juga terkait isu miring bahwa Provinsi Sulut saat ini rawan gempa dan tsunami.

"Sampai saat ini sekali lagi saya sampaikan Sulut aman, kami sudah berkoordinasi dengan pihak BMKG dan BPBD Sulut terkait hal ini, dan sampai saat ini status gunung Soputan ada di level tiga, yang artinya masih dalam kondisi aman”, tegas Kandouw

Wagub pun menghimbau agar masyarakat Sulawesi Utara tidak mudah percaya kepada isu-isu yang mengatakan bahwa Sulut dalam keadaan rawan bencana atau darurat bencana.

”Saya mewakili pak Gubernur menghimbau agar seluruh masyarakat Sulawesi Utara tidak mudah percaya kepada isu-isu   yang mengatakan kita sedang dalam situasi rawan bencana, karena sampai saat ini semua masih aman dan kondusif”, harapnya.

Lebih lanjut, Wagub menghimbau kepada kepada masyarakat bahwa soal potensi bencana, setiap daerah diseluruh dunia berpotensi mengalami bencana.

”Kalau soal bencana, seluruh daerah di dunia berpotensi bencana, bukan hanya Sulut, jadi jangan percaya isu-isu meresahkan yang  mengatakan kita ini sedang rawan gempa atau semacamnya yang hanya ingin menakut-nakuti masyarakat saja, kecuali info resmi dari badan-badan yang berwenang”, tegas Wagub.

Isu-isu miring tersebut sangat disayangkan oleh Wagub, pasalnya pemerintah saat ini dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey SE sedang gencar-gencarnya mempromosikan Sulut sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia, dan isu-isu tersebut hanya membuat Sulut kehilangan wisatawan.

”Sangat disayangkan, ketika pak Gubernur sedang gencar-gencarnya mempromosikan setiap potensi wisata di Sulut, ada orang yang suka menyebarkan kabar seperti itu, jangan percaya, tidak benar itu, Sulut tetap aman dan kondusif”, tutup Wagub Kandouw.

Pemprov Sulut Terus Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana Sulteng

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut terus menyalurkan bantuan baik lewat udara, laut dan darat untuk korban bencana gempa dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah.

“Sesuai instruksi Pak Gubernur, sampai hari ini sudah ada sekitar 30 ton bantuan yang disalurkan baik lewat armada laut, darat maupun udara”, kata Kandouw di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Selasa (9/10/2018) sore.

Lanjut Wagub Kandouw, antusias semua pihak baik swasta, organisasi agama maupun elemen lainnya untuk memberikan bantuan sangat tinggi. Terbukti banyak bantuan yang telah dikumpulkan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut.

“Sampai hari ini sudah ada sekitar 100 ton bantuan yang masuk ke BPBD, dan Pak Gubernur meminta agar segera disalurkan," ucap Kandouw.

Lebih jauh, Kandouw mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan bantuan bagi korban bencana Sulteng

“Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Sulut, tenyata jiwa sosial kita masih tinggi," beber Kandouw.

Tidak hanya berupa natura, bantuan non natura berupa uang tunai senilai satu miliar rupiah juga telah disalurkan pihak Pemprov Sulut sejak pekan lalu oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE.

“Pekan lalu kan sudah dikirim satu miliar, dan saat ini sesuai laporan pihak BPBD Sulut, bantuan uang tunai yang masuk sudah mencapai Rp. 321.393.400 dan akan segera dibawa langsung oleh Kepala BPBD Sulut dalam waktu dekat," tandas Kandouw.

Terkait isu yang menyebut Pemprov Sulut tidak menyediakan layanan dan posko bencana di Palu, Donggala dan Sigi, Wagub Kandouw pun membantah hal itu.

“Sampai saat ini tim kita masih siaga di Palu, baik tenaga medis, BPBD, PMI, Tagana, Baguna dan sejumlah relawan aktif lainnya. Sedangkan untuk posko, sampai saat ini tim Sulut telah berbaur dengan Pemda setempat, kita bawa bantuan langsung ke Posko utama di Korem agar kebutuhan korban bencana  terdata dengan baik dan bisa cepat tersalur, ada juga bantuan dari Gereja, Masjid, instansi Non Goverment ," imbuh Kandouw.

Supaya bantuan tersalur lancar, Kandouw pun menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait baik BPDB maupun Dishub untuk segera berkoordinasi dengan seluruh pihak.

“Koordinasi cepat, baik dengan TNI, Bakamla, Pelni, dan armada lainnya lebih cepat lebih baik," tegasnya lagi.

Di akhir pertemuan, Kandouw mengimbau agar seluruh masyarakat Sulut bisa terus menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Sulteng.

”Saya himbau masyarakat Sulut bisa terus membantu  saudara-saudara kita korban bencana di Sulteng," harap Kandouw.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPBD Sulut Tenny Tompodung yang turut mendampingi Wagub mengatakan bahwa Pemprov Sulut telah mengirimkan bantuan lewat darat menggunakan 9 truk kontainer.

“Sudah ada 9 kontainer yang ke Sulteng, dan akan terus bertambah, karena bantuan masih banyak di kantor kami”, jelas Tompodung.

Tak hanya itu, Tompudung pun mengatakan bahwa saat ini sesuai instruksi Gubernur Olly dan Wagub Kandouw, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Sulut untuk nantinya memfasilitasi armada untuk mengangkut bantuan-bantuan yang masuk kloter ketiga tersebut.

“Sesuai instruksi Pak Gubernur dan Pak Wagub, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Dishub terkait armada pengangkut”, tambahnya. (Humas Pemprov Sulut)

Pelajari Kerukunan Beragama, Majelis Rakyat Papua Kunker Ke Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Bappeda Ricky Toemandoek menerima kunjungan kerja Tim Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Ruang WOC Kantor Gubernur, Selasa (9/10/2018) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly menegaskan komitmen Pemprov Sulut menjadikan stabilitas daerah, semangat persatuan serta sinergitas kerja dengan berbagai stakeholders pembangunan bangsa.

"Termasuk di dalamnya Majelis Rakyat Papua sebagai poin penting dalam implementasi urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta kunci keberhasilan pembangunan daerah," katanya.

Oleh karenanya, Olly berharap melalui momentum kunker itu dapat meningkatkan sinergitas kerja sekaligus saling berbagi masukan positif.

Disamping itu, masih dalam sambutan, Olly menerangkan aspek administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Tambahnya, Provinsi Sulut memiliki 15 Daerah Otonom, yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota.

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,6 Juta jiwa, namun masyarakat Sulut hidup rukun dan damai dalam kemajemukan baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Realitas keberagaman ini disyukuri sebagai anugerah, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana persaudaraan, rukun dan damai.

"Falsafah “Si Tou Timou Tumou Tou” yang berarti “Manusia hidup untuk menghidupi Manusia lainnya”, telah membentuk masyarakat  untuk senantiasa saling menghargai dan menghormati, sehingga benih persatuan dan kesatuan tertanam dan bertumbuh subur, serta semakin memperkuat stabilitas daerah menjadi lebih aman dan kondusif," ujarnya.

Prilaku hidup masyarakat telah menjadikan roda pemerintahan dan pembangunan di Sulut berjalan dinamis sehingga menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Sulut untuk terus berupaya memaksimalkan pembangunan menuju tercapainya visi terwujudnya Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya serta menjadikan Sulut sebagai salah satu pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Tim Pokja Agama MRP Yoel Luiz Mulait mengapresiasi perhatian dari Pemprov Sulut sekaligus menjelaskan tujuan kunker tersebut.

"Kami berterimakasih karena sudah diterima dengan baik di Sulawesi Utara. Kunjungan MRP ini adalah untuk mempelajari kerukunan di Sulut. Di Papua hanya ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) tetapi di sini selain FKUB juga ada BKSUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama)," ucap Yoel.

Pertemuan itu turut dihadiri anggota MRP dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Nyatakan Sulut Siap Gelar Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 26-28 Oktober 2018

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyatakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai panitia siap melaksanakan gelaran acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, rencananya akan digelar 26 sampai dengan 28 Oktober 2018 mendatang

Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri Rapat Persiapan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental ke 2 yang dilaksanakan di Kantor Kemenko PMK Jakarta senin (8/10/18 ) kemarin.

Dalam rapat tersebut Wagub Kandouw memaparkan kesiapan Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental dan berbagai persiapan untuk mensukseskan kegiatan ini telah dilakukan.
"Bapak Gubernur Olly Dondokambey telah menginstruksikan kepada setiap jajaran untuk mensukseskan kegiatan  ini," kata Wagub.

Lanjut Wagub, menurut Bapak Gubernur bahwa Gerakan Nasional ini meliputi berbagai program Aksi Nyata yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Karena  menginjak 3,5 tahun pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia, telah banyak perubahan yang terjadi antara lain semakin baiknya pelayanan publik, tingkat disiplin ASN dan masyarakat, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan serta semakin kokohnya NKRI ditengah terpaan berbagai ideologi dunia.

Diketahui, kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Ke-2, dilaksanakan di Sulawesi Utara akan dibuka oleh Presiden RI Bpk Jokowi dan akan dihadiri oleh 9 Kementerian yg terkait, 34 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota  dengan peserta sekitar 15.000 orang dari Provinsi dan Kab/Kota Seluruh Indonesia akan menghadiri acara puncak tgl 26-28 Oktober 2018 di Lapangan Koni Sario dengan Kegiatan seperti :
1. Forum Dialog Keormasan dan Wawasan Kebangsaan,
2. Pembukaan dirangkaikan Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Kreatifitas Anak Bangsa
3. Pementasan Seni dan Budaya Kontemporer
4. Pemutaran Film dan Bedah Film RevMen
5. Penutupan yg dirangkaikan dengan Karnaval Budaya Indonesia

Untuk itu dharapkan keterlibatan dan partisipatif masyarakat Sulawesi  Utara dalam menunjang kegiatan ini yang dimulai pada  tanggal 1 Oktober 2018 yang juga secara serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan pencanangan Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental dari tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2018. Panitia daerah telah menyiapkan segala kebutuhan terkait pelaksaan kegiatan tersebut. Turut hadir dalam rapat, Kepala Badan Kesbang Pol Sulut Mecky Onibala, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong,Msi, panitia pusat dan daerah.(humas provinsi sulut)

Humiang Ingatkan Perangkat Daerah Teliti Dalam Pembuatan Naskah Dinas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondodokambey, SE melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Edison Humiang, M.Si menegaskan agar seluruh perangkat daerah memperhatikan dengan sesama terkait pembuatan naskah dinas. Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur Sulut tentang Naskah Dinas, di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (8/10/2018).

"Terkait naskah dinas seperti pembuatan lembar disposisi, izin tugas dan lain sebagainya harap bapak/ibu memperhatikan dengan detail, jangan sampai pimpinan mengulang-ulang paraf naskah yang terus-menerus salah karna kelalaian bapak/ibu," tegas Humiang.

Dirinya menambahkan agar dalam hal paraf berjenjang dan bahasa redaksi, diteliti dengan benar sebelum tiba di meja pimpinan.

“Sekretaris merupakan filter terakhir tanda tangan kepala dinas. Jangan terjadi lagi di tingkat keasistenan ada paraf dikoreksi lagi. Bahasanya tidak terlalu menjadi tumpang tindih. Satu paragraf mengandung satu pokok pikiran, tak ada dua pokok pikiran,” jelas Humiang.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Glady Kawatu, SH, M.Si mengatakan bahwa rapat ini sangat penting guna menyamakan keseragaman naskah dinas dan peningkatan standar pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulut.

“Jangan sampai salah menuliskan nama maupun jabatan, hal itu adalah kesalahan fatal," kata dia.

Lebih lanjut dirinya memaparkan saat ini Pemprov Sulut akan menerapkan standar baru dalam hal pelayanan publik dengan memberi fasilitas terbaik kepada masyarakat maupun instansi yang berurusan di kantor dinas/badan lingkup Pemprov Sulut.

"Front office dan papan kantor ada panduannya lewat undang-undang tentang standar front office sesuai standar pelayanan publik. Sebab, citra pemerintah ada di garda terdepan yakni front office,” beber Kawatu.

Diketahui, Pemprov Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw gencar meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui rapat ini ditetapkan tahap pertama Kantor-kantor Dinas/Badan Pemprov  Sulut di sepanjang jalan 17 Agustus Manado akan memiliki papan nama baru, front office dengan ruang tunggu yang dilengkapi kursi tamu, TV dan dispenser air minum, ruang laktasi, ruang pelayanan dan pengaduan, toilet khusus tamu, papan penunjuk ruang, papan SOP, maklumat dan kotak saran.

Rapat ini dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III dan IV, serta para Sekretaris Dinas/Badan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.(humas provinsi sulut)

Hadiri HUT Ke-131 GMIM Eben Haezer Panasen, Kumendong : Jangan Jadi Penyebar Hoax

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si hadiri Ibadah Syukur HUT Ke-131 Tahun Jemaat GMIM Eben Haezer Panasen di Kakas kabupaten minahasa. Kemarin (07/10)

Kumendong menyampaikan bahwa  131 tahun pelayanan berjemaat ditempat ini bukanlah usia yang singkat, sehingga dapat digambarkan bahwa jemaat di tempat ini telah melalui berbagai masa perjalanan bangsa.

"Satu hal yang dapat dipastikan bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti tercurah bagi jemaat,"katanya

Sebagaimana arti Eben Haezer dalam Alkitab yang berarti batu pertolongan, maka jemaat dituntut untuk hadir sebagai sumber penolong maupun penopang bagi masyarakat luas.

Implementasinya dengan mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta menekan laju inflasi daerah lewat pemanfaatan setiap lahan pekarangan rumah dengan tanaman peroduktif, dan mendukung pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan lewat produktifitas diri, berani berwirausaha, serta mendorong generasi muda Gereja agar mengejar pendidikan setinggi mungkin. Jelasnya

Kumendong menghimbau jemaat untuk cerdas memanfaatkan kemajuan teknolagi, khususnya media sosial.

"Jangan jadi penyebar hoax, tetapi manfaatkan media sosial sebagai sarana silaturahmi serta sarana mempromosikan Sulawesi Utara dengan berbagai keunggulannya kepada masyarakat luas," tutupnya.

Turut hadir Ketua Komisi PKB Sinode GMIM Vicky Lumentut, Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda, Kapolsek Kakas IPTU. Andri Mamahit