Buka Gebyar UKM 2018, Gubernur Olly Sampaikan Hal Ini...

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE membuka pelaksanaan Gebyar UKM (Usaha Kecil Menengah)  Indonesia Tahun 2018 di Provinsi Sulut yang dipusatkan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (13/11) pagi.

Dihapan para tamu undangan, seperti Hermawan Kartajaya selaku Chairman International Council Of Small Business (ICSB) serta Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) ibu. Ir. Emilia Suhaimi, MM, Gubernur Olly menerangkan tentang perkembangan UKM yang ada di Bumi Nyiur Melambai.

Dijelaskannya, Provinsi Sulut memiliki UKM mencapai 76.154 UKM dengan nilai omzet sebesar Rp. 10,8 triliun dan total nilai asset sebesar Rp. 2,8 triliun serta serapan tenaga kerja sebanyak 173.350 orang.

Sejalan dengan itu, Gubernur melihat bahwa kontribusi ini memiliki dampak dengan meningkatnya pertumbuhan di Sulawesi Utara yang juga berimbas pada menurunya angka kemiskinan dari 8,89% menjadi 7,9%. Dan juga angka pengangguran turun menjadi 6,12%.

Harapanya pula, kegiatan ini dapatk meningkatkan produktivitas serta kreativitas bagi pelaku UKM melalui barang dan jasa yang lebih spesifik dengan kemasan yang menarik dan unik.

Nampak juga hadir pada kegiatan tersebut Deputi ICSB Jacky Mussry, Wakil Walikota Manado, Bupati Minahasa Selatan serta para pejabat Pemprov dan tamu undangan.

Terobos Paradigma Lama, Pemprov Sulut Luncurkan Aplikasi E-LPPD Berbasis Android

Bertempat di Ruang F.J Tumbelaka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Biro Pemerintahan dan Humas melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Launching LPPD berbasi elektronik pada Selasa (13/11).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS. yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang, M.Si mendorong stakeholder penyusun LPPD untuk memiliki keseragaman visi, pemahaman, presepsi serta kapasitas dalam proses penyusunan LPPD.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan ini juga dipandang sangat relevan dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan diera digital. "Kita harap bersama, program terobosan ini dapat mulai diterapkan dalam penyusunan LPPD di tahun mendatang, karena taget kita jelas, yakni meraih kembali pestasi dan prestise daerah dengan kinerja terbaik di kancah nasional," terangnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rollies R Rondonuwu,AP. Disampaikannya, maksud dan tujuan pelaksanaan FGD dan launching e-LPPD ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas LPPD dilingkup Pemprov Sulut. Disamping itu juga, memudahkan penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Utara dengan memanfaatkan teknologi digital.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan launching e-LPPD berbasis Android yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong bersama jajaran yang terkait.

Karo Jemmy selaku penggagas ide inovasi e-LPPD ini menyampaikan bahwa, pengembangan sistem e-LPPD ini selangkah lebih maju dibanding dengan daerah lainnya, karena Provinsi yang lain belum ada sistim yang sama, mungkin juga karena pemerintah pusat sampai saat ini masih mengarahkan daerah untuk menyusun LPPD secara manual dengan menggunakan pola lama.  e-LPPD yang di gagas ini, selain memperingkas waktu penyusunan, mampu mengurangi deviasi dalam penyusunan LPPD yg disembabkan oleh human error,.. bahkan Pimpinan pun dapat melihat perkembangan kinerja perangkat daerah melalui statistik kinerja yang di tampilkan dalam aplikasi, sehingga kondisi riil kinerja dari masing-masing perangkat daerah dapat dipantau dan jika ada kelemahan dapat direkomendasikan kebijakan utk diperbaiki melalui penguatan  penganggaran dalam program kegiatan.

Nampak juga hadir dalam kegiatan tersebut DR. Mario Tulenan, S.Kom, M.TI selaku narasumber, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Hendrik Manosso, serta jajaran SKPD yang terkait.(humas provinsi sulut)

Kunjungi Boroko, Ketua Umum TP-PKK Sulut Edukasi Kebutuhan Gizi Anak

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri Gerakan Cegah Stunting yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Boroko, Bolaang Mongondow Utara, Selasa (13/11).

Kegiatan yang mengangkat tema "Cegah Stunting Itu Penting" dirangkaikan juga dengan Gerakan Tanam Sayur Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan Prov.Sulut.

Dalam sambutannya, ibu Rita menuturkan bahwa salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas kerja yang tinggi. Dilihatnya, ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. Masalah gizi merupakan salah satu masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Kondisi kekurangan gizi akan menyebabkan rendahnya status kesehatan dan gizi, dan hal ini akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM, pencapaian pendidikan dan daya saing bangsa. Berdasarkan Global Nutrition Report (GNR) tahun 2014," katanya.

Lanjutnya pula, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara diantara 117 negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita yaitu stunting, wasting dan overweight. Disamping itu pula, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dan unsur pemerintah secara terpadu menanggulangi masalah gizi yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

"Pengaruh kekurangan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan yaitu sejak janin sampai anak berumur dua tahun, tidak hanya terhadap perkembangan fisik, tetapi juga terhadap perkembangan kognitif yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketangkasan berpikir serta terhadap produktivitas kerja," terangnya.

Dijelaskannya, kekurangan gizi pada masa ini juga dapat berisiko terjadinya penyakit kronis pada usia dewasa, yaitu kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, stroke dan diabetes.

Upaya penanggulangan ini yaitu Pemantauan Pertumbuhan Balita setiap bulan di Posyandu, Pemeriksaan Kesehatan rutin Ibu Hamil, Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita, Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri di Sekolah.

Selain itu juga Upaya penanggulangan Stunting memerlukan keterlibatan Lintas Sektor baik dari organisasi perangkat daerah terkait maupun dari Tim Penggerak PKK di semua tingkatan.

Nampak pula, Ketua TP PKK Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan memberikan makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan Bantuan bagi Kelompok Wanita Tani, serta meninjau SMK Kesehatan di Boroko. (humas provinsi sulut)

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Sulut Optimalkan Pengelolaan Kependudukan

Penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan di Sulawesi Utara.

Demikian disampaikan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang Bina Keluarga Balita dan Pembinaan Ketahanan Remaja yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Selasa (13/11/2018) pagi.

"Pembangunan tidak akan berhasil apabila tidak memasukkan unsur kependudukan, kesehatan reproduksi dan pembangunan sumber daya manusia," kata Humiang.

Karenanya, menurut Humiang, ada tiga aspek pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penduduk atau kependudukan di Sulut.

"Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup senantiasa diharuskan dapat dikelola secara terintegrasi," ungkap Humiang.

Lanjut Humiang, saat ini, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan kependudukan tengah diarahkan dan difokuskan pada Pengendalian Penduduk melalui Program Keluarga Berencana.

"Kebijakan kependudukan juga telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga," imbuh Humiang.

Lebih lanjut, Humiang berharap, terlaksananya kegiatan sosialisasi ini dapat membuka wawasan semua pihak terkait Program pembangunan kependudukan di Sulut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kadisdukcapil dan KB Sulut, dr. Bahagia Mokoagow dan Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN RI, Widati. (Humas Pemprov Sulut)

Buka SMST GMIM Ke-31, Gubernur Olly Pesan Hal ini

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Senin (12/11/18) membuka secara resmi Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) GMIM Ke-31 yang diagendakan selama empat hari mulai tanggal 12 hingga 15 November di GMIM Sentrum Likupang.

Gubernur dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sidang Tahunan saat ini adalah salah satu langkah yang tepat agar tercipta pola pelayanan efektif yang mencerminkan karakter Kristus dengan berbagai buah buah roh, sehingga dalam eksistensinya GMIM mampu merumuskan dan menghasilkan program kerja dan kegiatan yang solutif dan konkrit sebagai jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bergereja dan bernegara, serta selalu solid dengan seluruh komponen bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila guna menanggulangi kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan di Indonesia.

"Maka saya juga mengharapkan agar program kerja tersebut mampu semakin memantapkan pokok-pokok tugas yang berpihak pada jemaat dalam perspektif keadilan, khususnya mampu menjalankan perannya sebagai saluran berkat dan damai sejahtera Allah, baik di lingkungan keluarga , gereja maupun ditengah tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat secara demokratis," beber Gubernur.

Lebih lanjut dirinya memaparkan saat ini dan kedepan Gereja Masehi Injili di Minahasa harus terus menjadi pemimpin , motor penggerak dalam membangun karakter bangsa dengan memberikan pencerahan etik , moral , dan spiritual kebangsaan, baik dari nilai nilai agama, maupun nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai upaya mencari titik kesamaan dan pandangan yang sama tentang kehidupan berbangsa yang berkeadilan.

"Selanjutnya, saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa dan berharap kiranya tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memperlengkapi para peserta sekalian, sehingga Sidang Tahunan ini, akan benar benar menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik, dalam hal program kerja yang lebih cerdas, kreatif, inovatif dan solutif dalam rangka menghantar warga jemaat menjadi semakin berkualitas, semakin kokoh dalam persaudaraan yang rukun dan damai, serta senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara," demikian pesan Gubernur Olly.

Turut hadir dalam acara, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Pdt Dr. Hein Arina, Ketua Panitia Pelaksana Pnt.  Netty A. Pantouw, Ketua Badan Pekerja Majelis se Sinode GMIM, Warga Jemaat GMIM, Perwakilan dari gereja Sabah Malaysia, Perwakilan dari United Church Australia, Ketua sinode GMIBM, Ketua sinode GMIST dan Ketua sinode GERMITA.

Gubernur Olly Dorong Pengembangan Industri Kelapa Sulut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE terus mendorong pengembangan kelapa sebagai komoditas unggulan daerah penggerak ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sulut.

Hal itu diwujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulut dengan mengumpulkan segenap stake holder dalam pertemuan Sistem Simpul Jaringan Daerah Berbasis Produk Unggulan Daerah yang bertemakan 'Pengembangan klaster kelapa di Sulut dalam rangka palm teaching industrial dan ekowisata sains tekno palma' di Hotel Ibis Manado, Senin (12/11/18).

"Sistem Simpul Jaringan dihadirkan dengan maksud menghasilkan inovasi terlebih mengembangkan Klaster Inovasi Kelapa melalui kolaborasi antar berbagai pihak yakni pemerintah, akademisi, media, perbankan, organisasi pemerintah dan organisasi sosial serta kelompok masyarakat," papar Gubernur Olly melalui Kaban Balitbangda Sulut dr. Jemmy Lampus, M.Kes.

Agenda acara selanjutnya diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber
Dr. Stevie Karouw, STP, M.Sc dari Balit Palma Sulut yang membawakan topik Taman Sains Pertanian Bio Industri Palma juga ada Ketua LPPM Unsrat sekaligus Tim Klaster Kelapa Sulut Dr. Dedie Tooy, M.Si membawakan topik Teaching Industrial Palma.

Nampak hadir dalam acara, Kadis maupun perwakilan dari Dinas Perkebunan, Disperindag, Bapelitbangda, BPTP, Dinas Pertanian, Akademisi, APKI, APINDO, seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Sekprov Silangen : Peningkatan Pelayanan Samsat Dukung Gerakan Indonesia Melayani

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen, SE, MS mengatakan, pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kepada masyarakat harus selalu dioptimalkan, dievaluasi dan dimantapkan secara bersama-sama sebagai implementasi dari Gerakan Indonesia Melayani sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016.

"Pelayanan Samsat adalah bagian dari Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat," kata Silangen saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat di Manado, Senin (12/11/2018) pagi.

Silangen menuturkan, pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bermotor dan retribusi lainnya harus diutamakan dengan tetap menjaga integritas agar pelayanan berjalan efektif dan efisien.

"Jaga integritas. Jalankan sistem sesuai regulasi yang ada agar pelayanan kepada masyarakat bisa cepat dan tepat termasuk dengan menggunakan fasilitas dan teknologi seperti aplikasi yang tersedia. Kalau ada laporan dari masyarakat tentang pelayanan Samsat harus segera di follow up," ungkap Silangen.

Lebih lanjut, Silangen mengapresiasi peranan Polda Sulut dan Jasa Raharja dalam meningkatkan pelayanan Samsat kepada masyarakat Sulut selama ini. Silangen optimis Rakor Tim Pembina Samsat menjadi wahana bagi Pemprov Sulut, Polda Sulut dan Jasa Raharja untuk saling memberikan informasi dan gagasan mengenai berbagai hal kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan Samsat di Sulut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Ditlantas Polda Sulut dan Jasa Raharja yang telah mendukung peningkatan pelayanan Samsat menjadi semakin efektif, efisien dan tertib sekaligus dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD)," beber Silangen.

Rakor Tim Pembina Samsat turut dihadiri Kepala Bapenda Olvie Atteng, Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol Ari Subiyanto dan Kepala Jasa Raharja Dodi Apriansyah. (Humas Pemprov Sulut)