Wakili Gubernur, Humiang Terima Kunker Komite I DPD RI

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang menerima Kunjungan Kerja Komite I DPD RI di Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Ruang F.J. Tumbelaka, Selasa (18/12/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Humiang menerangkan bahwa wilayah perbatasan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan dan cermin bukti harga diri bangsa, serta merupakan security belt yang menjadi benteng bagi tetap tegaknya NKRI.

"Dengan posisi wilayah perbatasan yang demikian strategis mengharuskan adanya special treatment terhadap pengembangan wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya dilihat dalam konteks pembangunan yang normal dan sama seperti wilayah daratan," ungkap Humiang.

Humiang menuturkan, terdapat berbagai isu dan permasalahan wilayah perbatasan, yang perlu mendapat perhatian dan didiskusikan bersama untuk dicarikan solusi terbaik.

Secara politis, penetapan batas-batas terluar dari daerah-daerah di wilayah perbatasan belum begitu jelas, hal ini memberikan peluang terjadinya infiltrasi asing yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Disamping itu, kondisi keamanan yang sangat rawan, terutama berkaitan dengan kegiatan penyelundupan barang, narkoba dan psikotropika, uang palsu, jalur transit gerakan terorisme internasional, pembuangan limbah berbahaya, dan illegal fishing oleh nelayan asing dengan armada yang lebih canggih.

Lanjut Humiang, jaringan telekomunikasi yang belum menjangkau secara merata di semua daerah perbatasan mengakibatkan terbatasnya akses terhadap informasi. 

"Padahal kecepatan menguasai informasi merupakan suatu hal penentu bagi kemajuan di abad ini, apalagi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara," kata Humiang.

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara dan laut bagi kegiatan mobilitas penumpang, barang dan jasa dapat menyebabkan masyarakat wilayah perbatasan terisolasi dari proses pembangunan.

Tambah Humiang, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat wilayah perbatasan yang sangat tergantung pada kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari lautan.

"Apabila kondisi alam tidak bersahabat menyebabkan masyarakat terperangkap pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kalaupun ada, harganya sangat tinggi. Kondisi ini membuat masyarakat wilayah perbatasan hidup dalam kemiskinan serta keterbelakangan," imbuh Humiang.

Lebih lanjut, masih dalam sambutan, Humiang mengatakan, masih kurangnya infrastruktur kesehatan dan pendidikan, menyebabkan masyarakat perbatasan sulit memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Karenanya, masyarakat perbatasan yang menjadi tenaga kerja di negara tetangga umumnya hanya mengisi lowongan pekerjaan di sektor informal atau pekerja kasar.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan, RUU tentang Daerah Kepulauan yang terdiri dari 11 Bab dan 45 Pasal ini dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pemerintah daerah kepulauan. Selain itu juga RUU ini mampu menjaga dan mempertahankan karakteristik daerah kepulauan, mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.

“RUU Daerah Kepulauan mampu menjadi pemicu bagi pembangunan dan menjawab segala persoalan-persoalan di daerah kepulauan yang saat ini masih terpinggirkan. Negara harus hadir di pinggiran ini sebagai negara kesatuan,” kata Rhamdani.

Pertemuan itu turut dihadiri para anggota Tim Komite I DPD RI, pejabat Pemprov Sulut dan aktivis LSM pemerhati masalah kepulauan. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Gelar Assesment Kompetensi ASN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulut menggelar Assesment Kompetensi Pegawai ASN yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Selasa (18/12/2018) pagi.

Dalam arahannya, Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Femmy Suluh menerangkan bahwa tuntutan terhadap kualitas aparatur pemerintahan semakin tinggi, seiring dengan kebutuhan pembangunan bangsa yang juga terus meningkat, dikarenakan perkembangan global, serta tuntutan masyarakat luas terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Untuk mensolusikan hal ini, Pemprov Sulut mengambil berbagai langkah dan kebijakan strategis di bidang kepegawaian, termasuk Assesment Kompetensi bagi ASN di Lingkup Pemprov Sulut.

"Lewat tes ini kemampuan setiap ASN sekalian akan diukur, apakah betul-betul layak atau memenuhi kriteria jabatan yang tersedia," kata Femmy.

Disamping itu, menurut Kepala BKD, melalui assesment test ini dapat menghasilkan pemetaan jabatan ASN.

"Kita harus lakukan tes ini. Karena dalam kurun waktu lima tahun ke depan kita harus punya pemetaan jabatan. Assesment kompetensi ini sangat penting untuk mengukur gap kompetensi ASN," ujar Femmy.

Sementara itu, Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Sulut, Kompol Winarko yang menjadi assessor pada tes yang diikuti sebanyak 125 ASN ini menjelaskan tujuan assesment kompetensi.

"Tes ini untuk mengukur kemampuan psikologi, pemetaan kepribadian, kemampuan sikap kerja, kemampuan manajerial, dan pemetaan minat kerja ASN Pemprov Sulut," kata Winarko. (Humas Pemprov Sulut)

Wakili Gubernur, Sekprov Silangen Terima Kunker Komisi VIII DPR RI

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin H. Silangen, SE, MS menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur, Senin (17/12/18). 

Kepada Komisi dengan lingkup tugas bidang agama dan sosial tersebut Silangen menjelaskan Visi Pembangunan Daerah 2016-2021 yakni Terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya, serta penjabarannya dalam tujuh misi (saptacita) pembangunan daerah diantaranya bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, badan amil zakat, penanggulangan bencana, serta perwakafan di Provinsi Sulut. 

"Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi yang pelaksanaannya disinergikan dan dikoordinasikan secara langsung dengan segenap stakeholders pembangunan yang terkait," beber dia. 

Lebih jauh dirinya memaparkan, di bidang agama Pemerintah Provinsi Sulut selalu bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama serta melibatkan Tokoh Agama dan lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah sehingga kemajemukan kehidupan beragama di daerah ini senantiasa diwarnai dengan keharmonisan dan kerukunan. 

"Sulawesi Utara termasuk daerah yang paling Toleran di Indonesia. Hal itu berlaku juga pada bidang sosial yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di daerah Sulut dengan menurunnya  angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, dan ini paling rendah Se-sulawesi," paparnya. 

Terkait permasalahan penanggulangan bencana, Sekprov melaporkan bahwa Sulawesi Utara cukup rawan terdampak bencana, maka kesiap siagaan di sektor ini menjadi perhatian penting, dengan melaksanakan Rakor serta Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Alam yang melibatkan seluruh Stakeholders terkait di daerah ini. 

Diakhir sambutannya, Sekprov Silangen mengharapkan kepada Komisi VIII agar melalui Forum ini dapat memberikan masukan informasi maupun data yang sifatnya terperinci dan mendetail sehingga kunjungan kerja ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pembangun daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas P3A Mieke Pangkong, Kepala Kesbangpol Meky Onibala, Kepala BPBD Joi Oroh, Kepala Biro Kesra dr.Kartika Devi Tanos, Staf Ahli Gubernur Roy Tumiwa, perwakilan Kakanwil Kemenag dan Perwakilan Baznas Sulawesi Utara.(humas provinsi sulut)

Dibuka Wapres JK, Gubernur Olly Hadiri Konferensi SDGs 2018

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs) 2018 yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengatakan dalam sebuah pembangunan berkelanjutan bukan hanya pemerintah yang bergerak tetapi juga masyarakat mendorong untuk tercapainya tujuan.

"Dibutuhkan koordinasi bukan hanya departemen, antar negara. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga harus mendorong. Memberikan suatu sumbangan atau tujuan kepada SDGs ini atau PBB, adanya pembangunan berkelanjutan," kata Wapres.

JK menjelaskan pembangunan yang berkelanjutan memiliki efek kebersamaan. Jika hal tersebut bisa dilakukan akan timbul keadilan.

"Keadilan dan kesejahteraan sudah jadi bagian daripada kebutuhan masyarakat kita semua sehingga bahwa kita juga berusaha untuk memajukan pendidikan ini secara merata," kata JK.

Tidak hanya itu, dibutuhkan juga sebuah inovasi untuk menunjang pendidikan yang bermutu. Sebab dia menjelaskan pembangunan berkelanjutan harus berkaitan satu sama lain. Tidak hanya pemerintah kata dia, perlu ada dorongan dari masyarakat.

"Dengan gerakan ini dapat kita laksanakan apa yang bicarakan bersama. Baik di tingkat PBB, baik tingkat pemerintah atau tingkat masyarakat," kata JK.

Kerja sama tersebut kata JK harus dilakukan. Agar tercipta koordinasi yang baik. Pemerintah kata dia hanya menyediakan dana yang cukup serta program. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga pelatihan yang baik agar infrastruktur berjalan dengan baik.

"Diperlukan langkah perhatian yang baik, dan dibutuhkan sistem yang baik, dan butuh subsidi yang baik," ungkap JK. 

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan upaya untuk mempererat kerjasama di antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pencapaian target SDGs di Indonesia.

Menurut dia, konferensi tersebut memiliki beberapa tujuan. Konferensi yang baru diadakan untuk pertama kalinya ini diharapkan mampu merumuskan masukkan bagi perumusan kebijakan pencarian target SDGs.

"Memberikan masukkan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan secara lebih baik, dalam mencapai target SDGs tahun 2030. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia," kata Kepala Bappenas. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Safari Natal Bersama Masyarakat Kota Manado

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE bersama jajaran Pejabat Pemprov Sulut melaksanakan ibadah bersama dengan Jemaat GMIM Galilea Malalayang Dua pada, Minggu (15/12/2018) pagi. Kegiatan yang juga merupakan agenda safari natal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut, dirangkaikan dengan Hut ke-21 Jemaat GMIM Galilea Malalayang Dua.

Gubernur Olly dalam sambutannya menuturkan bahwa momentum perayaan Natal ini hendaknya dirayakan dengan kesederhanaan, tidak condong pada perayaan yang sifatnya pesta pora dan pemborosan semata. Sebaliknya, Gubernur Olly mengingatkan kepada segenap lapisan masyarakat yang hadir agar merayakan natal dengan ungkapan syukur atas berkhat yang senantiasa diberikan kepada masyarakat Sulut khususnya kepada Jemaat Galilea.

Sejalan dengan itu, Gubernur menjelaskan bahwa Natal merupakan peristiwa cinta kasih. Untuk itu Gubernur mengajak kepada jemaat untuk melihat Natal seperti pertambahan usia pelayanan sebagaimana yang dirasakan jemaat saat ini.

Lanjut Gubernur, Natal juga merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan semangat sekaligus sinergitas dalam bekerja memajukan gereja, daerah dan bangsa. Untuk itu, terkait dengan progres pembangunan di Sulut, Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan derah Nyiur Melambai sudah berada di jalur yang tepat. Yakni dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya angka pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara.

Turut serta dalam safari natal tersebut, para pejabat Pemprov Sulut, BPM Wilayah Malalayang Dua Nelly Pongkorung-Uguy, Ketua BPM Jemaat GMIM Galilea Malalayan Dua Pdt. Timmy Mandagi. (humas provinsi sulut)

Pasca Erupsi Gunung Soputan, Gubernur Olly Himbau Masyarakat Tetap Siaga dan Waspada

Gunung Soputan yang ada di Minahasa Tenggara Minggu Pagi (16/12/2018) kembali mengalami erupsi.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menginstruksikan kepada Jajaran Pemerintah Daerah yang ada di seputaran gunung Soputan untuk tetap waspada dan siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana akibat erupsi gunung Soputan.

Semua Stakeholders terkait hingga masyarakat setempat diminta tetap waspada dan sigap jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Semua stakeholders saat ini harus terus berkoordinasi dan  mempersiapkan semua keperluan terkait penanggulangan bencana, mendata semua relawan bencana, satkorlak penanggulangan bencana. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang SOP evakuasi jika terjadi bencana.

Disamping itu, masyarakat diminta juga tidak gampang mempercayai informasi yang beredar di media sosial  baik dalam bentuk foto maupun video terkait suasana daerah Sulut pasca erupsi gunung Soputan. Semua informasi harus di cek kebenarannya dari pihak yang kredibel agar tidak tercipta informasi yang tidak benar, meresahkan hingga berdampak pada gangguan keamanan daerah.

Diketahui berdasarkan data pos pemantau Gunung Soputan di Silian, erupsi pertama terjadi pada pukul 01:02 Wita, dengan amplitudo 40 milimeter disertai suara gemuruh. Pada pukul 05:40 Wita Gunung Soputan kembali terjadi erupsi. Tinggi kolom abu teramati 7.000 meter dari puncak gunung. Saat ini Gunung Soputan berada pada level siaga 3.

Masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di sekitar gunung tersebut dengan radius 4,5-6 kilometer dari puncak dan dalam wilayah sektor arah barat daya sejauh 6,5 km yang merupakan daerah bukaan kawah, guna menghindari ancaman leleran lava dan awan pana guguran.

Selain itu, warga diminta mewaspadai terjadinya ancaman aliran lahar, terutama pada sungai-sungai yang berhulu di sekitar lereng Gunung Soputan. Sungai-sungai tersebut misalnya Sungai Ranowangko, Sungai Lawian, Sungai Popang, dan Sungai Londala Kalewahu. Masyarakat juga diminta untuk menyiapkan masker, mengantisipasi hujan abu di daerah-daerah yang terdampak.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Saksikan Kejurnas Pacuan Kuda Piala Presiden

Ada yang menarik dalam babak kualifikasi kejuaraan nasional (kejurnas) pacuan kuda tingkat provinsi yang diselenggarakan di Gelanggang Pacuan Kuda Maesa Tompaso, Sabtu (15/12).

Orang nomor satu di Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey, SE menyempatkan diri untuk menyaksikan secara langsung kualifikasi Kejuaraan Nasional (kejurnas) Pacuan Kuda Pordasi Seri II Piala Presiden tersebut.

Didampingi Asisten Pemerintahan dan kesra Sekda Provinsi Sulawesi Utara Drs. Edison Humian, M.Si, Kadispora Sulawesi Utara M.M.Sendoh, SH, M.Si dan Kaban Kesbangpol Sulawesi Utara Drs. M. M. Onibala, M.Si, nampak Gubernur Olly sangat antusias menyaksikan para joki memacu kuda mereka untuk memperebutkan posisi satu.

Tak kalah dengan ribuan penonton yang memadati stadion tersebut, tampak di tribun VIP, Gubernur Olly bersama dengan rombongan bersorak sorai menyemangati para joki-joki tersebut.

Untuk diketahui, race kejurnas pacuan kuda ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan  Christmas Festival 2018, yang mempertandingkan 10 race pacuan kuda dan 9 race pacuan tambahan roda sapi serta 5 race pacuan bendi kalaper.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara Ferry Wowor, menuturkannbahwa membludaknya penonton yang menyaksikan babak kualifikasi Kejuaraan Nasional  Pacuan Kuda Pordasi Seri II Piala Presiden  diluar dugaan dari panitia pelaksana mengingat pada hari sabtu ini masih tahapan  babak kualifikasi  serta dari pagi hingga siang hari diguyur hujan.

Selanjutnya babak final Kejuaraan Pacuan Kuda Pordasi seri II Piala Presiden  akan dilaksanakan  pada (22 /12/2018) mendatang, mulai pukul  09.00 wita dengan mempertandingkan 10 kelas utama dan 4  kelas tambahan. (humas provinsi sulut)