Ibu Rita Buka LP3 PKK di Yogyakarta

Ketua TP PKK Sulawesi Utara Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan membuka secara resmi kegiatan peningkatan kapasitas kader perempuan Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (LP3 PKK) Sulut yang dilaksanakan di Balai Besar Pemerintahan Desa di Yogyakarta, Kamis (21/2/2019) siang.
                                                                          
Dalam sambutannya, Ibu Rita mengapresiasi kegiatan LP3 PKK karena mampu memperkuat gerakan PKK di Sulut.

"Pelatihan ini sangat strategis, mengingat kekuatan gerakan PKK itu sesungguhnya terletak pada aspek kelembagaannya yang didukung oleh kualitas program-programnya dan sumber daya manusianya," kata Ibu Rita.

Karenanya, Ibu Rita menerangkan bahwa seluruh materi pelatihan yang diterima dari para instruktur akan disampaikan kembali pada kader perempuan kabupaten dan kota se Sulut.

"Sekembalinya dari tempat ini, kita akan melakukan penguatan kapasitas bagi kader yang berada di tingkat kabupaten dan kota," ungkap Ibu Rita.

Lebih jauh, Ibu Rita berharap Gerakan PKK yang dimotori TP PKK harus selalu melakukan inovasi untuk mencegah tuna program.

"Janganlah kita hanya bisa merekapitulasi jenis dan banyaknya program saja. Tetapi utamakanlah kualitas program berdasarkan program unggulan sebagaimana sudah menjadi kesepakatan dalam Rakernas VIII PKK Tahun 2015," ujar Ketua TP PKK Sulut.

Untuk diketahui, selama pelatihan, seluruh peserta belajar mengenai Ecoprint yang dilatih oleh Lina Paendong. Ecoprint adalah teknik mewarnai kain dan pakaian yang ramah lingkungan dengan memilih bentuk daun sebagai motif dan kunyit sebagai bahan pewarnanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Balai PMD Yogjakarta Sigit Widijatmoko, Wakil Ketua TP PKK Sulut dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, para pengurus TP PKK Sulut dan peserta peningkatan kapasitas kader perempuan. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Sampaikan Capaian Pembangunan Pada Rakorev RKPD Tahun 2018

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang didampingi Wakil Gubernur Steven O. E Kandouw menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018 se Provinsi Sulut di Graha Novotel Convention Center Manado, Kamis (21/2/19).

Gubernur Olly mengapresiasi  kepada Bupati dan Walikota atas kehadiran dalam rakorev tersebut.

“Saya berterima kasih bupati dan walikota yang hadir di sini. Ini menandakan adanya semangat yang sama, komitmen bersama kita untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Olly sekaligus membuka acara tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Olly menyampaikan pencapaian pembangunan melalui sepuluh program prioritas yang diraih selama dirinya bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw memimpin Bumi Nyiur Melambai.

Pencapaian pembangunan itu diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang menurun berdasar rilis bersama dengan Jawa Pos dan Badan Pusat Statistik.

Demikian juga dengan pembangunan pendidikan Sulut diapresiasi dengan penghargaan Kihajar Dewantara.  Adapula pembangunan kesehatan dimana tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Pelaksanaan pembangunan Sulut juga tak lepas dari apresiasi kementerian PUPR yang memberi penilaian khusus kepada Provinsi Sulut. 

"Kementerian PU memberi apresiasi, dengan memberi bonus tambahan anggaran pembangunan secara khusus yang kita dapatkan dua tahun berturut-turut," jelas Gubernur. 

Kemudian Gubernur melanjutkan, Kedaulatan pangan, pertanian, kepulauan, kemaritiman dimana ekspor ikan meningkat dengan tajam. Bidang Trantibmas dimana pengamanan dari TNI dan POLRI berjalan degan baik sehingga masyarakat maupun wisatawan menjadi aman dan nyaman. 

Kendati demikian, berbagai keberhasilan tersebut ada juga persoalan yang terjadi. Untuk itu, pada Rakorev ini Gubernur mengharapkan agar semua masalah terselesaikan. Serta perlu untuk terus dipacu serta dioptimalkan. 

"Oleh karenanya, evaluasi terhadap rentetan kerja yang telah kita laksanakan perlu dilakukan, guna perbaikan-perbaikan konstruktif kedepan," imbuhnya.

Gubernur juga memaparkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dimana efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi asas yang perlu terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah.

"Keberhasilan Bapak/Ibu sebagai Bupati/Walikota adalah mencerminkan apa yang dirangkum dalam Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Semoga melalui Rakorev ini, di tahun 2019 bisa diselesaikan segala persoalan masyarakat yang menjadi komitmen kita bersama," pungkas Gubernur Olly. 

Kepala Bappeda Sulut Ricky Toemandoek mengatakan tujuan diadakannya rapat ini untuk mendapatkan laporan dari masing-masing bupati dan walikota terkait RKPD kabupaten/kota.

“Hasil dari laporan itu akan menjadi bahan masukan penyusuan perencanaan program dan kerja tahun 2020,” tuturnya.

Selain para Bupati dan Walikota, hadir pula pada Rakorev ini, Sekprov Edwin Silangen, Perwakilan OJK dan Bank Indonesia, Forkopimda dan instansi vertikal serta pejabat struktural di lingkup Pemprov Sulut.

Gubernur OD Optimis Seluruh Kabupaten/Kota Raih WTP

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE optimis seluruh kabupaten dan kota dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 diantaranya berhasil meraih opini WTP. Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya daerah yang mendapat disclaimer.

"Saya yakin semua kabupaten dan kota di Sulut dapat meraih WTP pada tahun ini," kata Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD T.A. 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019 di Manado, Rabu (20/3/2019) pagi.

Olly juga optimis Kabupaten Bolmong mampu menyelesaikan masalah aset sehingga keluar dari disclaimer.

"Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK pasti keluar dari disclaimer," ucap Olly.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat membuka Rakornis menerangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dirinya berharap Rakornis mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antar unit kerja sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa," kata Ketua BPK.

Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

"Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik," beber Moermahadi.

Rakornis BPK turut dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para anggota BPK yaitu Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Harry Azhar Azis. (Humas Pemprov Sulut)

Jadi Daya Tarik Wisatawan, Gubernur Olly Apresiasi Perayaan Cap Go Meh

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri perayaan Cap Go Meh/Goan Siau Imlek 2570 di depan Klenteng Ban Hin Kiong Manado, Selasa (19/2/2019) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan perayaan Cap Go Meh saat ini menjadi wahana hiburan dan daya tarik wisatawan sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat Sulut.

"Pengaruhnya sangat signifikan bagi peningkatan UMKM," kata Olly.

Karenanya, Olly berharap agar perayaan Cap Go Meh dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara kontinyu, dan dikemas dengan lebih meriah lagi sehingga akan semakin mempertegas keberadaan beragam etnis, budaya, agama, dan adat istiadat di Sulut.

Lebih jauh, Olly optimis Cap Go Meh mampu mempererat tali persaudaraan sekaligus memantapkan komitmen seluruh masyarakat Sulut untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan daerah di lintas sektor.

Untuk diketahui, Cap Go Meh melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Istilah ini berasal dari dialek Hokkien dan secara harafiah berarti hari kelima belas dari bulan pertama. Ini berarti, masa perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung selama lima belas hari.

Adapun Cap Go Meh turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Majelis Rohaniawan Tri Dharma. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Apresiasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PT Manado

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi (PT) Manado Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Ruang Serbaguna Pengadilan Tinggi Manado, Selasa (19/3/2019) pagi.

"Dengan telah dicanangkannya pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado akan semakin memperkokoh sinergitas segenap komponen pembangunan didaerah, khususnya jajaran Pengadilan Tinggi Manado dalam langkah bersama untuk bekerja efektif mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendukung upaya pencegahan korupsi," ungkap Olly.

Menurut Olly, korupsi masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan bangsa yang terus diupayakan solusinya. Penguatan penguatan kerja terus dilakukan dari pusat hingga daerah termasuk di lingkungan Pemprov Sulut sebagai wujud komitmen untuk membangun bangsa tanpa korupsi.

Olly mengharapkan, pembangunan zona integritas di lingkungan PT Manado akan semakin memperkokoh sinergitas segenap komponen pembangunan didaerah, khususnya jajaran PT Manado dalam langkah bersama untuk bekerja efektif mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Lebih jauh, Olly menerangkan upaya Pemprov Sulut dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa termasuk didalamnya memberantas praktik korupsi.

"Pemprov Sulut sendiri saat ini tengah menerapkan rencana aksi pencegahan korupsi serta secara konsisten menerapkan tiga pilar good governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik," beber Olly.

Pencanangan pembangunan zona integritas turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Ketua PT Manado Robinson Tarigan, Kajati Sulut Roskanedi dan Kakanwil Hukum & HAM Sulut Efendy B Peranginangin. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur OD Ingatkan Pentingnya Peranan Tenaga Kesehatan Dalam Keberhasilan Pembangunan

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE mengatakan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor kesehatan menjadi solusi dalam pembangunan bidang kesehatan.

"Dengan bertambahnya tenaga dokter dan perawat akan lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara," kata Gubernur Olly saat menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Ners di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Manado, Selasa (19/2/2019) pagi.

Lanjut Olly, sektor kesehatan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap proses pembangunan bangsa. Tambah dia, tanpa derajat kesehatan yang tinggi, mustahil bagi suatu bangsa mampu menjalankan proses pembangunan yang ada di setiap dimensinya.

"Kesehatan merupakan syarat utama bagi masa depan suatu bangsa," ungkap Olly kepada ratusan tenaga dokter dan Ners yang baru dilantik.

Karenanya, Olly mengapresiasi perhatian pemerintah pusat atas peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Sulut melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 

"Program JKN-KIS dari Presiden Jokowi sangat memperhatikan kesehatan seluruh masyarakat. Ini semakin optimal dengan bertambahnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya," imbuh Olly.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Rektor Unsrat Ellen Kumaat beserta segenap civitas akademika Unsrat. (Humas Pemprov Sulut)

Survei Poltracking : Kepuasan Publik pada Gubernur Olly Dondokambey 76,9 Persen

Hasil Survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Utara terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey, SE hingga mencapai 76,9 persen.

"Tingkat kepuasan itu dihasilkan dari menjumlahkan responden yang menjawab puas dan sangat puas," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta, Senin (18/2/2019) malam.

Hanta mengatakan, survei Poltracking Indonesia ini merupakan pemaparan terbaru terkait evaluasi kinerja Pemprov Sulut.

Menurut Hanta, hasil survei juga mengungkap kepuasan publik di beberapa bidang. Tingkat kepuasan paling tinggi ada pada terjangkaunya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dasar-menengah (SD, SMP, SMA) serta kemudahan sarana transportasi, dan mencari lapangan kerja.

Pada harga kebutuhan pokok publik menilai positif dengan nilai 71,8 persen, pelayanan kesehatan terjangkau sebesar 82,9 persen dan pendidikan terjangkau sebesar 96 persen. Kemudian kemudahan sarana transportasi sebesar 95,6 persen dan kemudahan mencari pekerjaan sebesar 82,7 persen.

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 14 - 18 Januari 2019 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah responden adalah 1.000 orang, dengan margin of error kurang-lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulut yang diambil secara proporsional. (Humas Pemprov Sulut)