Buka Musrenbang Regional, Wagub Kandouw Harap Ada Komitmen Bersama Antar Pimpinan Daerah se-Sulawesi Perkuat Ekonomi Daerah

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandouw berharap Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2019 melahirkan komitmen bersama antara Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota se-Sulawesi untuk memperkuat ekonomi daerah masing-masing dengan mengelaborasi potensi, keunggulan bahkan kekurangan dalam pembangunan.

Wagub Kandouw beralasan, setiap Provinsi di Sulawesi memiliki potensi dan keunggulan tersendiri sehingga keunggulan yang dimiliki setiap daerah bisa disinkronisasi dengan kebutuhan daerah lainnya.

"Harapan saya, acara yang begitu penting ini, bisa kita ikuti dengan baik sampai tuntas. Karena rasa-rasanya, tidak ada daerah yang bisa berdiri sendiri baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Semua harus saling suplementer, komplementer karena ada resiprositas, ada timbal balik dan ada sebab akibatnya," ungkap Wagub Kandouw saat membuka Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2019 dan Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut di Hotel Peninsula Manado, Senin (01/04/2019) siang.

Menurut Wagub Kandouw, peningkatan infrastruktur untuk Pembangunan sumber daya dan peningkatan ekonomi wilayah Sulawesi sangat penting untuk kemajuan daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Untuk itu, dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi serta mencermati keunggulan pun kekurangan yang ada pada setiap daerah, justru semakin memperkuat tercapainya harapan pembangunan yang lebih baik kedepan.

"Kalau perlu, kita sama-sama mengidentifikasikan, mencermati dan kita mengelaborasi masalah-masalah di setiap daerah, pun keunggulan yang ada sehingga kita dapat menciptakan cluster-cluster keunggulan masing-masing daerah di Sulawesi," tandas Wagub Kandouw.

Bahkan, Wagub Kandouw mengajak pemerintah dan masyarakat di Sulawesi untuk menggunakan produk lokal dari hasil keunggulan daerah seperti minyak kelapa dan ikan dari Sulut, hasil industri dan perkebunan dari Makassar, pun tenaga listrik yang surplus yang bisa dishare dan diinterkoneksi ke daerah lain yang masih membutuhkan listrik.

Selain itu, Wagub Kandouw juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan anggaran ke daerah daerah yang hingga kini masih menggunakan skala perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan. Padahal, dari setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang membutuhkan daya dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat.

"Karena hingga kini, ada daerah yang belum mampu membiayai pembangunan dengan menggunakan keuangan daerahnya. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh pemerintah pusat," ujar Wagub Kandouw.

Diapun menggelitik Kebijakan Kementerian Kelautan terkait moratorium perijinan tangkap di atas 30 GT.

"Saya kira, jikalau Gubernur se-Sulawesi sepakat dan mengambil kebijakan yang sama guna membantu para nelayan dan usaha tangkap, maka Kementerian KP dan Ibu Menteri Susi, bisa mengerti kondisi ini bahwa ada kebijakan yang sama yang berlaku di Sulawesi terkait perijinan yang berlaku atas kesepakatan para Gubernur se-Sulawesi," terang Wagub Kandouw.

Demikian halnya dengan pembentukan UPT Kementerian seperti Balai-Balai, yang sehakekatnya, menurut Wagub Kandouw, tidak perlu lagi. Dia berharap, pengelolaan sarana infrastruktur yang ada di daerah yang hingga kini masih melekat pada masing-masing Kementerian, dapat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Sulut DR Ricky Toemandoek MSi melaporkan bahwa tujuan pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mengidentifikasi isu-isu strategis nasional dan regional yang dihadapi oleh masing-masing provinsi di wilayah Sulawesi.

Selain itu, memecahkan permasalahan dan isu strategi dalam pemerintahan dan pembangunan antar profesi di wilayah Sulawesi kemudian mengusulkan upaya-upaya pemecahan permasalahan antar Provinsi sesuai tingkat kewenangannya kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

"Bahkan, bisa menjalin kerjasama pembangunan antar provinsi di wilayah Sulawesi, target dan sasaran, kinerja sebagai terciptanya keterpaduan dan sinergitas perencanaan antar provinsi di wilayah Sulawesi," tutup Toemandoek.

Kegiatan Musrenbang Regional Sulawesi dan Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut tahun 2019 dihadiri Staf ahli Bidang Strategi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Widyasanti PHd, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Drs Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata Kemenpar RI Dadang Rizky Ratman, Mewakili Kementerian PUPR Irwan Nurmanto, Wakil MPR RI EE Mangindaan, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Walikota, Kepala Bappeda dan instansi terkait se-Sulawesi.

Didampingi Gubernur Olly, Presiden Jokowi Resmikan KEK Bitung

Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Morotai, Rusun Mahasiswa IAIN Manado dan UKIT Tomohon. Peresmian seluruh proyek itu dilakukan di Bandara Sam Ratulangi Manado, Senin (1/4/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Jokowi menerangkan bahwa dengan diresmikannya KEK akan diikuti dengan masuknya investasi pabrik pengolahan bahan jadi.

“Investor baru bermunculan, lapangan pekerjaan baru bertambah. Kalau tadinya kita mengirimkan bahan mentah, dengan adanya KEK kita ekspor bahan jadi hasil olahan bahan mentah tersebut,” kata Jokowi.

Terkait KEK Bitung, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur Jalan Tol Manado-Bitung untuk menunjang KEK sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

“Jalan Tol Manado-Bitung ternyata sudah rampung 80 persen. Saya minta untuk bisa dioperasikan di bulan Oktober ini,” beber Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi memuji pesatnya pembangunan Sulut. Menurut dia, pada kunjungan kerjanya kali ini, aktivitas perekonomian Sulut lebih baik dari sebelumnya.

“Saya lihat jalan-jalan lebih lebar. Pada malam hari juga kegiatan ekonomi tetap ramai," imbuh Jokowi.

Untuk diketahui, KEK Bitung memiliki kegiatan utama industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan logistik. Dibangun di area seluas 534 hektar. KEK Bitung ditargetkan mampu menarik investasi sebesar Rp 35,2 triliun dan mampu menyerap hingga 34.710 tenaga kerja. KEK Bitung diproyeksikan memberikan efek terhadap perekonomian nasional dengan peningkatan output sebesar Rp 92,1 triliun pada 2025.

KEK Bitung telah mendatangkan beberapa investor dengan total komitmen investasi sebesar Rp 3,8 triliun. Salah satunya adalah Futai Indonesia yang bergerak di bidang industri pengolahan kertas daur ulang dengan komitmen investasi sebesar Rp 2,8 triliun.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung keberlangsungan KEK Bitung diantaranya adalah Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Jalan Tol Manado-Bitung.

Pada Pelabuhan Hub Internasional Bitung, telah dibangun Terminal Petikemas Bitung dengan kapasitas 500.000 Teus/tahun. Sementara itu, Jalan Tol Manado-Bitung sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan dapat beroperasi di bulan Oktober 2019. Jalan Tol yang dibangun sepanjang 39,9 kilometerdengan jumlah 2 lajur 2 arah (lebar lajur 3,6 m) ini berkapasitas 14.000 kendaraan per hari.

Peresmian tersebut turut dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, perwakilan Forkopimda, Ketua TP PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, Walikota Bitung Max Lomban, Sekretaris Dewan Nasional KEK, jajaran Jasa Marga Manado-Bitung, Pemda Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kalimantan Timur. (Humas Pemprov Sulut)

Dicegat Warga 9 Kali, Ini Cerita Jokowi Di Silaturahmi KGM X-PGI

Sosok Presiden RI Joko Widodo memang spesial di hati masyarakat Sulawesi Utara. Betapa tidak, iring-iringan mobil kepresidenan yang ditumpangi Jokowi harus terhenti sembilan kali lantaran dicegat ribuan warga ketika akan menghadiri silaturahmi bersama peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Sutan Raja Convention Centre, Kabupaten Minahasa Utara, Minggu (31/3/2019) malam. Warga sangat antusias menyambut kedatangan Jokowi bersama Ibu Negara Iriana sejak keluar dari Bandara Sam Ratulangi Manado hingga lokasi acara.

Menurut Jokowi, di negara lain tak akan ada peristiwa warga mencegat seorang kepala negara. 

Jokowi tiba di Manado sekitar pukul 17.45 Wita. Seharusnya, perjalanan dari bandara menuju lokasi hanya memakan waktu 15 menit, namun, Jokowi terlambat hingga 1,5 jam ke lokasi. 

"Apa yang terjadi? Saya di jalan dicegat. Cuma di sini ada presiden lewat dicegat. Kalau cuma memanggil dipinggir jalan enggak apa-apa. Pak, pak, tapi ini di tengah jalan. Berhenti sampai sembilan titik," ucap Jokowi.

Warga yang mencegat memintanya untuk keluar. Jika dia tidak keluar, kerumunan massa tidak akan bubar. 

Para warga, kata Jokowi, sekadar meminta berfoto bersama. Jokowi pun akhirnya memenuhi permintaan warga itu.

"Mereka minta saya keluar, kalau enggak keluar mereka enggak bubar. Coba, tunjukan, di negara mana presiden dicegat," ujar Jokowi yang langsung disambut meriah oleh seluruh peserta konferensi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat Sulut untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 17 April 2019. Menurutnya, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut memerlukan pembiayaan yang besar sehingga amat disayangkan bila masyarakat tak memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Pilihan kita akan menentukan masa depan bangsa ini," ujar Jokowi.

Lebih jauh, pada kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan. Tambah dia, dengan suasan kondusif maka pembangunan dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi yang menyempatkan diri hadir di Sulut meskipun padatnya agenda kepala negara. Olly juga menerangkan pesatnya pembangunan Sulut di berbagai bidang sejak kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Atas nama Pemprov Sulut, saya sangat berterima kasih atas semua yang Bapak Presiden lakukan untuk Sulut," kata Olly.

Menurut Olly, semua sektor pembangunan di Sulut juga terus menunjukan pencapaian positif hingga kini.

"Pertumbuhan ekonomi Sulut meningkat, angka kemiskinan menurun, jumlah pengangguran menurun, pembangunan infrastruktur terus dikerjakan dan semakin banyaknya jumlah turis yang berkunjung di Sulut . Ini semua karena dukungan dari Bapak Presiden," beber Olly.

Lebih jauh, terkait pembangunan infrastruktur, Olly menyatakan bangga kepada Jokowi karena pada Senin besok kepala negara bakal meresmikan pembangunan rumah susun mahasiswa di Sulut.

"Kami juga berterimakasih atas bantuan Bapak Presiden atas pembangunan rumah susun mahasiswa UKIT dan rumah susun mahasiswa IAIN," ungkap Olly.

Untuk diketahui, selain meresmikan rumah susun mahasiswa, Jokowi juga akan meresmikan sejumlah proyek strategis nasional di Sulawesi Utara (KEK Bitung), Sulawesi Tengah (KEK Palu) dan Maluku Utara (KEK Morotai) yang pelaksanaannya bakal disatukan di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PGI Pdt. Henriette Tabita Lebang dalam sambutannya menerangkan tujuan pelaksanaan KGM X-PGI untuk mengevaluasi persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya yang dihadapi umat Kristiani sebagai upaya membangun bangsa sekaligus memberi sumbangsih bagi kemajuan, kemaslahatan umat Kristen dan warga masyarakat secara umum.

"Nantinya, setiap usulan dari konferensi ini akan dibahas pada Sidang Raya PGI XVII bulan November 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur," kata Ketum PGI.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Wakil Ketua TP PKK Devi Kandouw-Tanos, para bupati dan walikota serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Hormati Minggu Sengsara, Jokowi Jadi Datang Ke Sulut Tapi Tak Berkampanye

Presiden RI Joko Widodo dipastikan akan datang di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (31/3/2019). Jokowi diperkirakan akan tiba di Manado pada malam hari.

Namun untuk menghormati minggu sengsara Umat Kristiani dalam menyambut Paskah, Jokowi yang juga Calon Presiden pada Pemilu 2019 ini memilih tidak berkampanye sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.

Kendati demikian, Presiden Jokowi akan melakukan tugas kenegaraan menghadiri Konferensi Gereja dan Masyarakat X Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (KGM-X PGI) di Minahasa Utara dan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di Sulut, diantaranya kawasan KEK Bitung, Asrama Ukit Tomohon dan Asrama IAIN Manado.

Sulut memang istimewa bagi Presiden Jokowi. Betapa tidak, kedatangan Jokowi ke Sulut pada Minggu besok akan menjadi kunjungan kelima kalinya kepala negara di Bumi Nyiur Melambai.

Khusus di era Gubernur Olly Dondokambey, Jokowi akan mencetak quatrick (4 kali berkunjung) pada kunjungannya esok hari.

Menurut catatan, Kunjungan pertama Jokowi ke Sulut pada tanggal 26 Desember 2016. Saat itu Jokowi meresmikan sejumlah proyek PLTP Geotermal dan menghadiri Natal Nasional di Tondano.

Kemudian Jokowi mengunjungi Sulut pada tanggal 19 Oktober 2016 untuk meresmikan bandara di Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Adapun kunjungan ketiga dilakukan Jokowi pada tanggal 15 November 2017 untuk menghadiri acara GMNI di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado. (Humas Pemprov Sulut)

Serahkan LKPD 2018, Gubernur Olly Harap BPK Terus Beri Masukan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba di Kantor BPK Manado, Jumat (29/3/2019) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov Sulut bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se Sulut sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut Olly, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah juga menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

"Saya sangat mengharapkan BPK dapat memberikan pencerahan kepada seluruh aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Semoga apa yang sudah dikerjakan ini mendapatkan restu dan berkat dari Tuhan sehingga hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Olly.

Terkait pengelolaan keuangan daerah di Sulut, Olly menegaskan bahwa telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran Pemprov Sulut untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah demi kemajuan bersama.

"Kami sangat mengharapkan agar melalui hasil audit ini masyarakat bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sulut," imbuh Olly.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba menerangkan bahwa penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang Undong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun penyampaian LKPD Unaudited TA 2018 turut dihadiri bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Serahkan Bantuan Motor Operasional Untuk Kodam/XIII Merdeka

Untuk menunjang kinerja Kodam XIII/Merdeka dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE memberikan bantuan 10 unit sepeda motor bagi Batalyon Infanteri Raider 712/Wiratama yang berada di bawah komando Kodam XIII/Merdeka. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis berupa dummy kunci sepeda motor oleh Gubernur Olly kepada Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Tiopan Aritonang di Lapangan Makodam XIII/Merdeka Manado, Jumat (29/3/2019) siang.

Olly berharap bantuan sepeda motor tersebut dapat menjadi sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Prajurit TNI di lingkup Kodam XIII/Merdeka.

"Bantuan ini akan benar-benar dapat dimanfaatkan secara tepat, sebagaimana peruntukannya untuk menunjang operasional Kodam XIII Merdeka," kata Olly.

Lanjut Olly, dalam penyelenggaraan negara, kedudukan TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara telah menjadi garda terdepan bangsa Indonesia, utamanya dalam menangkal setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan bangsa.

Karenanya, menurut Olly, keseragaman visi, kesatuan tekad dan komitmen, serta harmonisasi langkah antara TNI dan segenap komponen pembangunan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Tiopan Aritonang mengapresiasi bantuan sepeda motor tersebut. Pangdam XIII/Merdeka meminta semua prajurit TNI yang menggunakan motor operasional dapat merawatnya dengan baik.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulut atas bantuan sepeda motor ini. Kendaraan operasional ini akan dirawat sebaik-baiknya agar bisa digunakan maksimal," imbuh Aritonang. (Humas Pemprov Sulut)

Pakai Kaos Nomor 3, Gubernur OD Pimpin Jalan Sehat Pemilu Rukun Tanpa Golput

Tampil sporty mengenakan kaos putih bertuliskan angka tiga di bagian lengan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE membuka kegiatan Jalan Sehat Pemilu Rukun Tanpa Golput yang dimulai di Bundaran Patung Soekarno, Jalan Soekarno, Minahasa Utara, Jumat (29/3/2019) pagi.

"Ayo sama-sama jalan sehat agar badan kita sehat. Merdeka!," ucap Olly dalam sambutan singkatnya dan langsung disambut gemuruh ribuan peserta dengan kata 'Merdeka'.

Pria yang gemar jogging pagi di kediamannya Desa Kolongan sebelum memulai aktivitasnya ini menyatakan bahwa olahraga termasuk kegiatan yang harus rutin untuk dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Pemprov Sulut ini kemudian dibuka oleh Olly dengan mengangkat lalu mengibarkan bendera start.

Jarak yang ditempuh dalam jalan sehat ini sendiri sekitar enam kilometer.

Usai membuka kegiatan, peristiwa menarik terjadi karena beberapa kali langkah Olly terhenti untuk memenuhi permintaan selfie dari masyarakat termasuk peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat X Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (KGM X-PGI) yang mengikuti jalan sehat.

"Ayo lanjut jalan," ajak Olly kepada para peserta jalan sehat.

Akhirnya, mantan anggota DPR RI kemudian membelah lautan manusia yang memadati kawasan tenda acara.

Olly kemudian memimpin kegiatan tersebut dan berbaur bersama warga untuk menggalakan gaya hidup sehat melalui olahraga.

Di tengah perjalanan, Olly bersama jajaran Forkopimda dan para peserta lainnya kemudian berhenti sejenak untuk menggelar deklarasi Pemilu Rukun Tanpa Golput dengan menandatangani spanduk yang telah disiapkan panitia.

Olly pun membubuhkan tanda tangan di spanduk dukungan Pemilu Rukun Tanpa Golput. Tak ketinggalan, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang dan Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa juga ikut menandatangani spanduk.

Setelah deklarasi, Olly bersama rombongan melanjutkan jalan sehat hingga di garis finish di Kawasan Cempaka yang juga tempat tinggal Olly. Kemudian seluruh peserta istirahat sejenak menikmati sarapan bubur kacang, mie cakalang dan berbagai kudapan lokal lainnya yang tersaji di meja di halaman kediaman orang nomor satu di Sulut ini. (Humas Pemprov Sulut)