Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Kamis, 09 Mei 2019
Dibuka Presiden Jokowi, Wagub Kandouw Hadiri Musrenbangnas 2019
Presiden RI Joko Widodo membuka langsung acara yang bertujuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Adapun tema RKP 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan peluang Indonesia menjadi negara terkuat dalam bidang ekonomi dengan didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang dikenal dengan Visi Indonesia 2045. Visi tersebut telah disusun Bappenas atas dasar gagasan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama Impian Indonesia 2045.
“Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkuat ke-4 dan ke-5 di dunia pada 2045, tapi untuk mencapai itu tidak akan mudah karena banyak tantangan yang harus diselesaikan,” kata Jokowi.
Tantangan pertama yang harus diselesaikan adalah pemerataan infrastruktur. Faktor ini merupakan modal dasar dalam mengakselerasi perekonomian nasional. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat dicapai secara komprensif.
“Setelah dibangun jalan tol, pelabuhan dan bandara maka segera provinsi dan kabupaten koneksikan dengan titik-titik produksi di daerah masing-masing,” paparnya.
Tantangan kedua adalah melaksanakan reformasi struktural dan birokrasi. Aspek ini merupakan kunci untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor. Perizinan yang tidak berbelit dan birokrasi yang fleksibel menjadi arah kebijakan ke depannya.
Struktur birokrasi yang semakin sederhana dinilai akan membuat fleksibilitas dalam memutuskan kebijakan. Oleh karena itu, pola lama dan terjebak dalam rutinitas penggunaan anggaran tidak tidak bisa diteruskan oleh aparatur negara.
“Problem kita di defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan artinya kita butuh ekspor dan investasi yang berorientasi ekspor dan subtitusi impor. Perizinan yang berbelit-belit baik di pusat dan daerah belum ada penyelesaian yang drastis. Ini yang akan segera kita mulai,” paparnya.
Tantangan ketiga adalah tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Aspek ini tidak kalah krusial karena struktur dari angkatan kerja masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan rendah.
“Data terakhir 51% angkatan kerja itu lulusan SD. Ini persoalan kita bagaimana harus diselesaikan dengan peningkatan keterampilan. Soal SDM butuh jutaan tenaga kerja yang harus ditingkatkan kemampuannya dan harus dilakukan bersama,” imbuhnya.
Sementara itu, Wagub Kandouw mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangnas 2019. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara.
Tambah Kandouw, sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sulut untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya dengan memperkuat sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan.
"Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional," beber Kandouw.
Pembukaan Musrenbangnas 2019 turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja lainnya, pimpinan DPR dan MPR dan kepala daerah seluruh Indonesia. (Humas Pemprov Sulut)
Rabu, 08 Mei 2019
Kunjungi Dubes RI di Spanyol, Gubernur Olly Promosikan Sulut
Kunjungan ini diterima Duta Besar (Dubes) Hermono dan sejumlah pejabat KBRI.
Kunjungan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Pada kesempatan tersebut Gubernur Olly menyampaikan kemajuan pembangunan Sulut di berbagai bidang sekaligus mempromosikan pariwisata Sulut kepada jajaran KBRI Spanyol.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang digelar KBRI Spanyol yang diikuti Dubes Hermono dan Gubernur Olly beserta seluruh tamu undangan.
Adapun pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey dan Sekdaprov Edwin Silangen. (Humas Pemprov Sulut)
Gubernur Olly Temui Direktur Eksekutif UNWTO Bahas Soal Asistensi Pariwisata Sulut
Pada kesempatan tersebut, UNWTO menawarkan asistensi sustainable tourism development di Sulut melalui observer UNWTO.
UNWTO merupakan salah satu badan PBB yang menangani masalah pariwisata dunia yang berada di Madrid, Spanyol. Dibentuk pada tahun 1998, UNWTO kini telah menaungi 158 negara sebagai anggotanya.
Kesempatan baik itu diapresiasi Gubernur Olly. Pasalnya dengan asistensi UNWTO tentunya semakin mendorong perkembangan pariwisata Sulut.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata RI menobatkan Sulut sebagai The Rising Star sektor pariwisata Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisatanya hingga 600% dalam empat tahun terakhir.
Wisatawan mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Sulut, pada 2015 sebanyak 20 ribu, tahun 2016 meningkat menjadi 40.000 atau dua kali lipat. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 80.000, dan tahun 2018 meningkat menjadi 120.000.
Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, padahal di daerah lain hanya sekitar 5 persen sampai 10 persen
Selain itu, Sulut tahun ini memiliki 3 event pariwisata unggulan berkelas internasional yang masuk dalam 100 Wonderful Event 2019.
Ketiga event tersebut yaitu Festival Bunaken 26-29 Juli 2019, Festival Pesona Selat Lembeh 6-10 Oktober 2019, dan Tomohon International Flower Festival 17-12 Agustus 2019.
Adapun pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekdaprov Edwin Silangen, jajaran UNWTO dan Kedutaan Besar Indonesia di Spanyol. (Humas Pemprov Sulut)
Selasa, 07 Mei 2019
Wagub Kandouw Optimis MKKS SMA Majukan Dunia Pendidikan Sulut
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw optimis bahwa wadah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA mampu berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan Sulut.
"MKKS harus menjadi wadah positif dalam memajukan dunia pendidikan di Sulut," kata Wagub Kandouw saat membuka kegiatan MKKS SMA Sulawesi Utara di SMA Negeri 1 Manado, Selasa (7/5/2019) pagi.
Menurut Kandouw, keinginan tersebut pernah disampaikan Gubernur Olly Dondokambey sebelumnya agar kualitas pendidikan Sulut menjadi terbaik di tingkat nasional.
" Biarpun APBD Sulut tidak sama dengan daerah yang lain kita tetap utamakan mutu pendidikan," ucao Kandouw.
Disamping itu, Wagub Sulut juga meminta seluruh kepala sekolah SMA sederajat dan para guru harus menjaga penampilannya agar menarik, bersih dan rapih serta meningkatkan kualitas dalam mengajar siswa.
"Penampilan guru harus bersih rapih menarik dan wangi supaya murid betah," tegas Kandouw.
Lebih jauh, Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai juga mengimbau seluruh tenaga pengajar untuk selalu berkoordinasi sehingga terhindar dari masalh yang tak diinginkan.
"Kepsek rajin koordinasi, berbagi ilmu, saling berbagi masalah yang ditemukan," ujar Kandouw.
Terkait pelaksanaan ibadah puasa, pada kesempatan tersebut, Wagub Kandouw menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat Islam dan meminta kepada masyarakat untuk selalu menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Sementara itu, dalam laporannya ketua MKKS SMA Sulut, Anton Rosang yang juga Kepala SMA Negeri 1 Kawangkoan ini mengatakan, MKKS SMA bertujuan untuk menindaklanjuti program Pemerintah Provinsi Sulut dan Dikda Sulut dalam meningkatkan dunia pendidikan di Sulut.
" Ini juga wadah untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah khususnya di SMA," kata Anton.
Lanjut Anton, saat ini jumlah SMA di Sulut mencapai 226 sekolah yang terbagi 119 sekolah negeri dan 107 sekolah swasta
Kegiatan MKKS SMA Sulawesi Utara turut dihadiri Kadisdikda Sulut, Grace Punuh, Kepala Biro Kesra Kartika Devi Kandouw Tanos, kepala LPMP Sulut dan para Kepala SMA Se Sulut.
Pemprov Sulut Dukung Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Kepala Bappeda Ricky Toemandoek menghadiri rapat koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sulut yang digelar di Manado, Selasa (7/5/2019) pagi.
Dalam sambutannya, Toemandoek mengapresiasi sekaligus mendukung penyelenggaraan Rakor tersebut sebagai langkah responsif dari Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penataan ruang di Sulut."Kegiatan ini menjawab tuntutan dan tanggung jawab untuk senantiasa menghadirkan program dan agenda kerja strategis yang dapat diimplementasikan dalam proses mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan nasional," katanya.
Menurut Kepala Bappeda, Sulut merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi dan kekayaan alam melimpah. Karenanya segenap komponen pemerintah kabupaten/kota dan stakeholders pembangunan harus mampu mengelola penataan ruang secara nasional.
"Pemerintah daerah dan stakeholders pembangunan diharapkan mampu mengelola penataan ruang secara optimal. Terlebih karena, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan, terdapat Tiga Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Sulut yang menjadi prioritas dalam penataan ruang nasional, yaitu KSN Perbatasan Laut, KSN Kawasan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung serta KSN Konservasi dan Wisata DAS Tondano," kata Toemandoek.
Adapun rapat koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sulut turut dihadiri Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Wisnubroto Sarosa, para Pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa. (Humas Pemprov Sulut).
Racikan ODSK Angka Pengangguran Turun Tajam
Terbukti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyentuh angka 9,03 persen. Namun selang tiga tahun tiga bulan berjalannya Program ODSK, angka pengangguran turun tajam di angka 5,37 persen pada Februari 2019.
"Tingkat pengangguran terbuka Februari 2019 sebesar 5,37 persen, turun 0,72 persen poin dibandingkan Februari 2018," sesuai rilis BPS Sulut, Selasa (7/5/2019) pagi.
Untuk diketahui, TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.
Adapun jumlah angkatan kerja Sulawesi Utara pada Februari 2019 tercatat sebanyak 1,19 juta orang dan yang bekerja ada 1,13 juta orang. Dari 1,13 juta orang yang bekerja, 7,85 persen di antaranya termasuk kategori setengah penganggur dan 19,91 persen termasuk kategori pekerja paruh waktu.
Sementara itu, masih menurut data BPS, jumlah penduduk Sulut yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian sebesar 24,27 persen, perdagangan sebesar 17,83 persen dan industri pengolahan sebesar 11,19 persen.
Dilihat berdasarkan tren sektoral selama Februari 2018 Februari 2019, lapangan pekerjaan di Sulut yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah industri pengolahan (3,85 persen poin), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (2,16 persen poin), jasa pendidikan (1,01 persen poin), transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi (0,60 persen poin), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,52 persen poin), jasa keuangan asuransi (0,26 persen poin), dan real estate dan jasa perusahaan (0,16 persen poin).
Turunnya angka pengangguran di Sulut ditanggapi Wakil Ketua ISEI Sulut Oldy Rotinsulu. Oldy mengatakan keberhasilan Pemprov Sulut mengelola APBD melalui berbagai program pembangunan yang pro kesejahteraan masyarakat seperti ODSK menjadi kunci turunnya angka pengangguran.
"Menurunnya angka pengangguran berarti pemerintah mampu mengoptimalkan pengunaan APBD demi kesejahteraan masyarakat Sulut," kata Rotinsulu.
Sementara itu, pengamat ekonomi Gerdi Worang menerangkan pembangunan ekonomi Sulut telah tepat sasaran. Pasalnya, kata Worang, turunnya angka pengangguran searah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sulut di Kuartal I tahun 2019 sebesar 6,58 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar 6,01 persen.
"Ada daerah yang pertumbuhan ekonominya naik tetapi penganggurannya tidak turun. Namun di Sulut pembangunannya sudah tepat sasaran karena pertumbuhan ekonominya naik dan angka penganggurannya turun," ungkap Worang. (Humas Pemprov Sulut)
Senin, 06 Mei 2019
Wagub Kandouw Harap Rekapitulasi Berjalan Lancar
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw memantau rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sulut Pemilihan Umum tahun 2019, tepatnya di Hotel Peninsula Manado senin ( 6/5/2019) pagi
“Saya optimis rekapitulasi suara selama tiga hari berjalan lancar dan aman,” ujar Wagub Kandouw
Wagub juga mengharapkan proses rekapitulasi berjalan lancar tak hanya di tingkat Provinsi Sulut saja, tetapi hingga ke tingkat nasional.
“Situasi kondisi keamanan tadi saya koordinasi dengan Pak Kapolda dan Pak Panglima Kodam 13 Merdeka semua sangat kondusif. Ya diharapkan terus kondusif hingga tanggal 22 Mei, tidak hanya di Sulut tapi juga seluruh Indonesia,” tutur wagub.
Wagub Kandouw meminta kepada para calon legislatif agar sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Janganlah melakukan klaim-klaim kemenangan sebelum ada hasil resmi dari pihak penyelenggara.