Dipimpin Gubernur Olly, RUPS BSG Tetapkan Edwin Silangen - Revino Pepah Sebagai Komut dan Dirut

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 dan RUPS Luar Biasa (LB) Bank SulutGo (BSG) di Kabupaten Minahasa, Kamis (18/3/2021).

Untuk diketahui, ada 25 pemegang saham BSG yang mengikuti RUPS yang mengagendakan penetapan pengurus periode 2021-2025 untuk jajaran komisaris dan direksi BSG dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

Pemprov Sulut 36,64%, PT Mega Corpora 24,90%, Pemkab Boalemo 5,78%, Kopkar Bank Sulut 4,44%, Pemkab Gorontalo 3,17%, Pemprov Gorontalo 3,01%, Pemkab Minahasa 2,87%, Pemkot Bitung 2,67%, Pemkot Manado 2,45%, Pemkab Pohuwato 2,14%, Pemkab Bolmong 1,95%, Pemkot Gorontalo 1,72%, Pemkab Gorontalo Utara 1,62%, Pemkab Sangihe 1,45%, Pemkot Kotamobagu 0,94%, Pemkab Bone Bolango 0,86%, Pemkab Bolmut 0,61%, Pemkab Minut 0,56%, Pemkot Tomohon 0,60% serta Pemkab Sitaro 0,46%, Pemkab Minsel 0,46%, Pemkab Mitra 0,37%, Pemkab Bolsel 0,36%, Pemkab Boltim 0,12% dan Pemkab Talaud 0,03%.

Adapun nama-nama yang masuk di jajaran komisaris dan direksi BSG sebagai berikut :

Komisaris:
Edwin Silangen: Komisaris Utama.
Marhani Pua: Komisaris Independen
Max Kembuan: Komisaris
Buchari Mokoagouw: Komisaris
Febriyanto Kanio: Komisaris

Direksi:
Revino Pepah: Direktur Utama
Machmud Turuis: Direktur Pemasaran
Joubert Dondokambey: Direktur Umum
Louisa Parengkuan: Direktur Operasional
Pius Batara: Direktur Kepatuhan.

RUPS BSG turut dihadiri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan para Bupati/Walikota se-Sulut dan Gorontalo.

Gubernur Olly Tinjau Vaksinasi Covid-19 Bagi Tenaga Pendidik di Unima

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meninjau pemberian vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik yang dilaksanakan di Universitas Manado (Unima), Kabupaten Minahasa, Kamis (18/3/2021).

Didampingi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Bupati Minahasa Royke Roring, Gubernur Olly melihat secara langsung proses pemberian vaksin Sinovac mulai dari saat pendaftaran sampai pada penyuntikan vaksin.

"Ini bagian dari masyarakat, guru-guru dan keluarganya, tenaga pendidilan dan keluarganya," kata Olly setelah selesai meninjau pemberian vaksin.

Olly juga menjelaskan bahwa Pemprov Sulut nantinya akan melakukan perincian ke daerah-daerah yang masyarakatnya telah selesai diberikan vaksin.

"Nanti sektor-sektor kita bikin klaster-klaster supaya kita tahu persis dimana yang sudah bisa kita buka secara total karena masyarakat di daerah itu sudah divaksin," ujarnya.

Lanjut Olly, Sulut merupakan salah satu prioritas pemberian vaksin oleh pemerintah sehingga target pemberian vaksin harus terealisasi optimal.

"Saya kira Provinsi Sulut merupakan salah satu provinsi yang ditargetkan memenuhi kebutuhan vaksin sampai 70% secepatnya," tandasnya.

Hal ini menurut Olly karena Sulut kedepannya akan dijadikan sebagai koridor bebas covid sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

"Karena kita lagi membengking kepada pemerintah pusat bagaimana Sulut menjadi koridor bebas covid supaya pariwisata kita maju," kuncinya.

Diinfokan vaksinasi ini akan diberikan kepada 900 orang yang dibagi menjadi dua sesi yakni pada hari ini dan pada Jumat besok.

Gubernur Olly dan Ibu Rita Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Mari Jo Torang Sukseskan Program Vaksinasi

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama istri Ketua TP PKK Sulut Rita Dondokambey-Tamuntuan menerima suntikan vaksin Covid-19 Sinovac dosis kedua di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (17/3/2021).

Sebelum disuntik, Gubernur Olly dan istri terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan, antara lain suhu tubuh dan pengukuran tekanan darah kemudian menuju menerima suntikan vaksin Covid-19.

Usai penyuntikan, keduanya mengikuti proses observasi kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) selama sekitar 30 menit.

Usai divaksin, Olly mengajak semua elemen masyarakat Sulut menyukseskan program vaksinasi Covid-19 agar berjalan lancar.

"Saya bersama istri selesai menerima vaksin Covid-19 dosis yang kedua. Mari jo torang sukseskan program vaksinasi. Vaksin aman dan halal," kata Olly seraya mengingatkan seluruh warganya untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan walaupun telah mendapatkan vaksinasi.

Gubernur Olly Apresiasi Timja Setjen DPR RI Terkait Penyusunan Naskah Akademik & Draf RUU Provinsi Sulut

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang mengikuti pertemuan dengan Tim Kerja (Timja) Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Ruang Mepalose Kantor Gubernur, Rabu (17/3/2021).

Pertemuan ini dihadiri oleh Riyani Shelawati yang juga Ketua Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Provinsi Sulut dari Badan Keahlian Setjen DPR RI dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Pada kesempatan itu, Asisten 1 Humiang menyampaikan sambutan Gubernur Sulut yang mengapresiasi penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Provinsi Sulut yang tentunya akan mengurangi terjadinya potensi permasalahan hukum serta permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan sangat berdampak bagi keberlanjutan pembangunan di Sulut.

"Sampai pada prosesnya saat ini, kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Perancang Perundang-Undangan, Peneliti, Tenaga Ahli dari Badan Keahlian Setjen DPR RI juga stakeholder Uji Konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara," katanya.

Disamping itu, Asisten 1 juga menerangkan letak geografis serta administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan Sulut kepada Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Provinsi Sulut.

Menurutnya, sebagaimana diketahui bahwa sejak tanggal 23 September 1964, Sulut telah menjadi salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, yang secara geografis berada di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina. Provinsi Sulut terletak di jazirah utara pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa, yakni: 0° – 3° LU dan 123° – 126° BT

Sulut memiliki 287 Pulau yang terdiri dari 59 Pulau Berpenghuni dan 228 Pulau Belum Berpenghuni dengan 12 Pulau Terluar, yakni 7 Pulau berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 5 Pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dari aspek administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan, Sulut memiliki 11 Kabupaten dan 4 Kota, yang di dalamnya terdapat 171 Kecamatan serta 1839 Desa dan Kelurahan. Dengan Jumlah Penduduk sebanyak 2,62 Juta Jiwa.

Secara umum kehidupan bermasyarakat di Sulut hingga saat ini terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat.

Hal ini terpelihara dan terjaga, berkat kerja nyata dan pengabdian dari aparat TNI, Polri, serta dukungan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat, yang senantiasa proaktif dalam merespon dan meredam isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan yang ada di daerah ini.

Buah dari sinergitas dan kerja sama seluruh stakeholders terkait, telah memberi dampak positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari survei indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana Sulawesi Utara berada pada peringkat ke-4 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Bahkan baru-baru ini, Setara Institut mengeluarkan laporan terkait Indeks Kota Toleran (IKT), dimana Kota Manado menduduki peringkat ke 3 dan diikuti Kota Tomohon di peringkat ke 4; Berkat stabilitas keamanan dan kerukunan daerah, berbagai program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pun, mampu kita wujudnyatakan, dan menuai progres yang signifikan serta membanggakan.

Rapat Bersama Forkopimda, Gubernur Olly Bicara Vaksin Hingga Perda Covid-19

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memimpin Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 bersama dengan Forkopimda Sulut di ruang kerjanya, Rabu (17/3/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Olly menyampaikan beberapa poin penting terkait penanganan Covid-19 diantaranya tentang penyaluran vaksin di Sulut.

Orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini menjelaskan bahwa Sulut menjadi salah satu prioritas penyaluran vaksin dari pemerintah pusat karena Sulut menjadi salah satu tujuan pariwisata yang dapat mendongkrak perekonomian.

"Untuk vaksin saya kira kita akan koordinasi lagi karena memang dengan alasannya pariwisata kita selalu mendapatkan prioritas," kata Olly.

"Termasuk juga vaksin buat Sulut lebih cepat dari daerah lain kita dapat, sehingga ini menjadi satu catatan pak presiden fokus membuka koridor pariwisata ini," lanjutnya.

Disamping itu, Olly juga berbicara tentang Perda Covid-19 yang hampir selesai dibahas di DPRD Provinsi sehingga penerapan peraturan terkait Covid-19 dapat diterapkan kepada masyarakat Sulut.

"Saya kira di DPRD hampir selesai pembahasan tinggal ada revisi sedikit minggu depan saya rasa kita sudah sahkan perda Covid-19 ini," bebernya.

Dalam kesempatan itu, Olly juga meminta masukan terkait alat penunjang dalam penanganan Covid-19 termasuk operasional di lapangan agar anggaran Covid-19 tepat sasaran.

"Kita sudah recofusing, total kita dapat seratus sembilan miliar sekian, saya kira ini program kita kedepan saya kira kita perlu masukan. Berapa besar untuk beli alat penunjang prokes dan lain-lain termasuk operasional yang di lapangan selama beberapa bulan yang harus kita tangani ini," terangnya.

Lebih jauh, Olly mengharapkan kepada pihak aparat keamanan agar rencana operasional lapangan dapat juga disampaikan kepada Pemprov Sulut sehingga percepatan penanganan Covid-19 bisa berjalan dengan optimal.

 

Secara Virtual, Ibu Rita Ikuti Penutupan Rakernas IX PKK oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

Ketua TP PKK Sulawesi Utara Ibu Rita Dondokambey-Tamuntuan mengikuti penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021 secara virtual di Kantor Gubernur, Selasa (16/3/2021).

Rakernas IX TP PKK ditutup oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mewakili Ketua Umum TP PKK Pusat Ny Tri Tito Karnavian.

"Saya sangat mengapresiasi terhadap partisipasi dari TP-PKK, kami memantau secara langsung dan mengamati setiap tahap," kata Yusharto

Ia melihat Rakernas IX PKK yang diikuti oleh 448 peserta ini sangat baik dan efektif dalam mencitpakan program dan kegiatan PKK yang secara nyata menyentuh masyarakat Indonesia.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus pusat sebagai panitia dan penyelenggara," ujarnya.

Lebih jauh, Yusharto mengharapkan agar lewat kegiatan ini sinergitas dan kolaborasi baik dari PKK Pusat dan PKK di setiap daerah terus terpelihara.

"Saya berharap lewat kegiatan ini dapat memperkuat sinegritas PKK dan stakeholder lainnya dan peran serta pkk dapat selalu ditingkatkan," tutupnya.

Adapun empat agenda prioritas dari TP-PKK selama 2021-2024 yakni ketahanan ekonomi, ketentuan pelayanan dasar, revolusi mental dan lingkungan hidup.

Turut hadir dalam penutupan Rakernas IX PKK Wakil Ketua TP PKK Sulut Ibu Kartika Devi Kandouw-Tanos dan pengurus TP PKK Sulut. 

Samakan Persepsi, Sekdaprov Silangen Terima Audiensi BI Terkait TP2DD

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menerima audiensi jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut terkait Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan di ruang kerjanya, Selasa (16/3/2021).

Diketahui, TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

TP2DD dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi.

Pada kesempatan itu Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa sebelum mengawali kerja TP2DD dilakukan pertemuan awal dengan seluruh Perangkat Daerah (PD) yang menjadi sasaran program ini.

"Di satu sisi pertemuan awal ini kita bisa berkomunikasi dan menyamakan persepsi, sehingga sasarannya tepat dan target dari kerja tim ini tercapai," kata Silangen.

Sebagai informasi, dukungan BI terhadap digitalisasi daerah adalah melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, mendorong digitalisasi perbankan melalui Open Aplication Programming Interface (Open API), serta mengembangkan interlink fintech dan perbankan.

Ada tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan ETP. Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Dan Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Adapun pertemuan Pemprov Sulut dan BI berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.