Presiden Tugaskan Anggota Watimpres Temui SHS, Hasibuan: Stabilitas Polkam Sulut Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Politik Hukum dan Keamanan DR. Albert Hasibuan, SH melakukan kinjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10-12 Oktober 2013. Ketika ditanyakan tentang maksud kunjungan di kantor gubernur Jumat (11/10), Hasibuan mengatakan bahwa dirinya ditugaskan langsung oleh presiden SBY untuk belajar tentang kerukunan dan stabilitas politik dan keamanan di daerah ini. "Stabilitas polkam dan kerukunan di Sulut sampai saat ini sudah terkenal dan menjadi contoh bagi daerah lain, itulah sebabnya Bapak Presiden menugaskan saya untuk mempelajari faktor-faktor apa yang menyebabkan ini. Tentunya ini tidak lepas dari peran Pak Sarundajang sebagai Gubernur daerah ini", ungkap suami tercinta dari Louise Walewangko tersebut. Hasibuan mengadakan tatap muka bersama BKSAUA dan FKUB serta tokoh-tokoh masyarakat di ruang WOC kantor gubernur setelah bertatap muka dengan Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang. Dalam penjelasannya kepada Hasibuan saat berdiskusi, Sarundajang mengungkapkan bahwa situasi aman dan rukun yang tercipta di Bumi Nyiur Melambai adalah berkat kerjasama dan toleransi yang tinggi dari semua komponen daerah ini. "Semua elemen memililiki andil besar terhadap kerukunan yang tercipta selama ini. Saya bersyukur karena para pimpinan agama, tokoh masyarakat selalu bersinergi dengan kami pemerintah mewujudkan ini. Selama hampir satu dekade ini juga khususnya saat saya menjadi Gubernur, Forkopimda juga menjalankan perannya dengan baik dan senantiasa terus berkoordinasi", ujar Gubernur terbaik Indonesia ini. Baik Sarundajang maupun Hasibuan berharap agar kerukunan Sulut dapat menjadi "episentrum" bagi daerah lain sehingga bisa terwujud seperti apa yang diharapkan presiden SBY dalam pidato kenegaraan pada HUT Proklamasi tanggal 17 Agustus lalu yaitu 'Toleransi Bangsa'. Turut hadir dalam tatap muka tersebut Asisten Pemerintahan Provinsi Sulut Edwin Silangen, SE, MS.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Kansil : DPRD adalah Mitra Pemerintah.

DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan pergantian yang terjadi merupakan bagian dari proses demokrasi serta tuntutan konstitusi yang harus terus dijalankan sehingga dari konteks kedudukan  dan fungsi DPRD, anggota yang baru diambil sumpahnya tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam eksistensinya sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Demikian disampaikan Waki Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil, MPd saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulut dalam rangka pengucapan sumpah/janji penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Prov. Sulut (10/10) di Ruang Rapat DPRD.

Kansil mengharapkan agar kedepan tetap mengedepankan prinsip demokrasi yang santun dan etis serta tetap bersama tumbuh kembangkan proses politik yang berkeadaban dalam ruang dan waktu perjalanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di sulawesi utara. Dan melalui kemitraan yang positif serta dinamis antara pemangku kepentingan di sulawesi utara maka pasti daerah ini akan semakin maju, semakin terdepan dengan daerah lain dan menjadikan sulawesi utara terdepan dikancah pembangunan, menjadi terdepan dalam perekonomian dan menjadi terdepan dalam berdemokrasi untuk menggapai sulut yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Ibu Sus Sualang Pangemanan, SPd melakukan pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Prov. Sulut Frangky Donny Wongkar, SH yang menggatikan James Sumendap, SH yang kini menjabat Bupati Mitra. (kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)

Mokodongan : Tingkatkan Mutu dan Keamanan Ikan

Kawasan pantai dan perairan laut yang ada Sulawesi utara merupakan tempat bertelur ikan-ikan migran (highly migratory fishes) seperti tuna, cakalang, lumba-lumba dan berbagai jenis ikan paus dan penyu sehingga wilayah kelautan yang di provinsi sulawesi utara amat kaya dengan spices ikan dengan potensi sumber daya biologi yang dinyatakan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan di wilayah Sulawesi Utara (10/10) di swiss-bellhotel manado.

Mokodongan yang didampingi Kaban Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Narmoko Prasmaji, SH, MH dan Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Sulut Ir. Ronald Sorongan, MSi mengatakan bahwa Pembangunan perikanan harus dipertahankan kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan didukung dengan gerekan pengembangan komoditas unggulan berbasis agribisnis meliputi ikan tuna, cakalang dan ikan layang sehingga sangat tepat untuk menerapkan blue ekonomi dengan pembangunan melalui sektor laut dengan melihat potensi dan kekayaan alam kelautan sulut.”

Mokodongan mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mendorong perilaku masyarakat yang sadar akan mutu dan keamanan serta karantina ikan dalam mengelola serta mengolah hasil perikanan sehingga boleh tercipta sinergitas  bersama dengan unit terkait dan dapat menyamakan visi dalam produksi  dan pemanfaatan  hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. (kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)

Kansil: Bulan Depan Penyerapan Anggaran Diatas 75 Persen

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, berharap seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Sulut bulan depan mampu merealisasikan penyerapan anggaran APBD maupun APBN sudah diatas 75 persen. Penegasan tersebut disampaikan Kansil saat memimpin Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Provinsi Sulut untuk posisi 30 September 2013, di ruang Rapat Wagub, Selasa (8/10) kemarin.

Menurut Kansil, saat ini kita sudah memasuki semester IV di triwulan akhir ini. Karena itu kegiatan yang ada harus kita pacu agar bisa tuntas dengan baik. Karena itu saya percaya seluruh SKPD, mampu merealisasikan ini,  mengingat kita juga akan mengadapi dana ABT untuk kegiatan di akhir tahun ini, ujarnya.

Senada dengan Wagub, Karo Pembangunan Setda Provinsi Sulut Farly Kotambunan SE, merasa optimis jika penyerapan anggaran masing-masing SKPD bisa tercapai dengan baik di akhir bulan ini, sehingga apa yang menjadi harapa  pimpinan bulan depan penyerapan anggaran dari semua SKPD ini bisa terealisasi, pungkasnya.

Diketahui, dari hasil evaluasi kali ini hanya Empat SKPD yang mendapat rapor merah, ke-empat SKPD tersebut yaitu Disbudpar, Dispora, Diknas dan Sek.Korpri. Tiga SKPD masuk sona kuning, 6 SKPD masuk sona hijau serta 36 SKPD di posisi aman dengan rapor biru diantaranya, Biro Perekonomian, Biro Pemerintahan dan Humas,  Biro Hukum, Biro SDA serta Satpol PP.  Ikut mendampingi Wagub, Asisten Ekonomi Pembangunan Sanny Parengkuan, Kaban BPKBMD. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

(Kabag Humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).    

Mokodongan: SKPD Wajib Miliki IKU

Untuk mengukur  keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran  organisasi, maka setiap SKPD dilingkungan Pemprov Sulut diwajibkan harus memiliki Indikator  Kinerja Utama (IKU), penegasan  Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Ir. Siswa R Mokodongan itu disampaikan dihadapan para Sekretaris dan pejabat yang membidangi perencanaan dinas, badan dan kantor dilingkungan pemprov sulut, Selasa (8/10) kemarin, di ruang rapat Ex WOC.

Indikator tersebut merupakan strategi dari suatu organisasi untuk bisa mengukur sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai melalui   tujuan dan sasaran dari organisasi itu sendiri yaitu Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), ujar Mokodongan sembari memintakan agar Biro Orgganisasi, tahun depan bisa memilih satu SKPD untuk menjadi contoh dalam penerapan IKU.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pula setiap SKPD wajib menyusun dan menetapkan IKU  sesuai dengan perencanaan strategis SKPD masing-masing, tambah Mokodongan.

Karo Organisasi Jemmy Ringkuangan MAP MSi, menyebutkan Kegiatan yang di prakarsai Biro Organisasi Setda provinsi Sulut itu, juga turut menghadirkan dua pembicara dari Kemendagri yaitu, DR. Royadi,SH MH Kasubid Perencanaan Pengembangan Daerah Wil IV Ditjen Ditjen Bina bangda serta Tenaga Ahli Ir. Guritno, serta Kaban BPK BMD Praseno Hady SE AK. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

   

Sarundajang: Pegawai Pemprov Harus Disiplin dan Loyal

Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang menegaskan, agar para pegawai dilingkungan pemprov harus disiplin serta memiliki loyalitas yang baik kepada atasan. Penegasan itu dikemukakan orang nomor satu di sulut saat memimpin Apel perdana bersama Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, Senin (7/10) kemarin di ruang Mapalus.
"Disiplin dan loyalitas harus tetap kita pegang teguh, karena sebagai sosok birokrat disiplin dan loyalitas sudah merupakan harga mati, dan tidak ada tawar menawar", kata Sarundajang sembari menyebutkan sebagai seorang pegawai negeri kita telah diambil sumpah dan janji, karena itu jangan ada saling membenci apalagi saling meremehkan satu dengan yang lain, itu harus kita hindari, ajaknya.
Begitu pula dalam kaitanya tugas dengan aparat pemeriksa, kita harus bangun kerjasama yangbaik, guna memperlancar dari tugas-tugas pemeriksaan tersebut. Jka ketahuan sampai ada pegawai yang coba-coba menghalang-halangi tugas pemeriksaan,  maka yang bersangkutan akan mendapat pembinaan, tegasnya.
Bagian lain Gubernur juga mengingatkan, tugas-tugas dibidang administrasi, harus disimpan di tempat yang lebih aman guna mengindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau di curi orang. Semua administrasi perkantoran yang ada harus diarsip dengan baik, karena telah menjadi salah satu temuan pemeriksaan BPK. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).      

SHS Bakal Terima Pengharggaan Bidang Kesehatan

Sosok Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus dibidang kesehatan di daerah ini, rupanya mendapat penilaian tersendiri dari kementerian Kesehatan RI. Buktinya Empat pejabat Eselon II dan sejumlah pejabat eselon III Kemenkes RI yang dipimpin Karo Umum  Sukendar Adam, DIM. M.Kes bertemu dengan Gubernur Sulut diruang kerjanya, Senin (7/10) kemarin.
Sekretaris Dinkes Sulut Dr. JUNI Tampemawa M.Kes Mars yang ikut mendampingi dalam pertemuan itu menyebutkan, pengharggaan yang bakal diterima oleh orang nomor satu di sulut itu, yaitu pengharggaan Satria Bhakti Husada merupakan pengharggaan tertinggi perseorangan di bidang kesehatan. Pengharggaan tersebut nantinya akan diserahkan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Tanggal 12 Nopember 2013 mendaang di jakarta, tambah Dr. Mina sapaan akrab Tampemawa. Ikut hadir dalam pertemuan itu Dirut RSUP Prof. RD Kandou Dr. Maxi Rondonuwu DHSM. (Kabag Humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).