Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Senin, 28 Oktober 2013
Jaffar Umar Thalib: Seharusnya Indonesia Berhutang Budi kepada Sarundajang
Konflik horisontal yang terjadi di Maluku Utara dan Maluku pada tahun 2002-2003 seakan memberikan catatan buram perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat lebih dari setengah abad. Tercatat ratusan orang menjadi korban konflik tersebut. Dikala asa rakyat Maluku dan Maluku Utara mulai sirna, muncul sebuah sosok yang datang membawa "Hati" di dua daerah yang sedang dilanda kekacauan tersebut. Dialah Sinyo Harry Sarundajang, Inspektur Jenderal Depertemen Dalam Negeri RI yang saat itu ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Penjabat Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil di kedua daerah tersebut. Sebelas bulan lamanya di Maluku Utara dan sebelas bulan juga di Maluku, Sarundajang dengan 'One Way Ticket Mission' nya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Nyawapun menjadi taruhannya namun SHS (sapaan akrab Sarundajang) menjalankan itu dengan pemberian diri sepenuhnya karena kecintaan dia akan bangsa ini. Tangan dingin kepemimpinan SHS pun berbuah manis, bersama segenap komponen yakni aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan terlebih karena dukungan masyarakat yang berkonflik di Maluku dan Maluku Utara perdamaian pun tercipta. Salah satu saksi hidup yang juga memegang peran kunci situasi di daerah konflik pada waktu itu adalah Ustad Djafar Umar Thalib, yang dikala itu adalah panglima laskar jihad Indonesia menceritakan betapa sosok SHS adalah tokoh yang paling berjasa dalam mendamaikan dua daerah yang saat itu hampir porak poranda. Ustad Djaffar mengungkapkan bahwa kehadiran SHS di sana pada waktu itu seakan membawa 'Pelangi Damai' dikala rakyat disana seolah-olah sudah buntu jalan penyelesaian. Diungkapkan pula bahwa niat yang tulus yang ditunjukkan Sarundajang menggugah hati nuraninya untuk barsama dengan Penguasa Darurat Sipil yakni Sarundajang mewujudkan perdamaian di sana.
Seakan bernostalgia, kedua tokoh pendamai Maluku dan Maluku Utara ini secara kebetulan di salah satu pusat media nasional terbesar di Jakarta pada Jumat (25/10), Ustad Djaffar mengurai secara gamblang peran SHS dalam mengupayakan perdamaian di dua daerah itu. "Saya tidak mengatakan ini secara berlebihan, namun pada kenyataannya jika tidak muncul seorang Sinyo Harry Sarundajang disana pada waktu itu, saya yakin pertikaian dan konflik masih saja teejadi sampai dengan saat ini", kata Ustad Djaffar. Dia mengatakan bahwa dengan kerendahan hati dan niat yang tulus untuk berdialog dengan pihak-pihak yang bertikai pada waktu itu membuka mata hatinya sebagai panglima Jihad tertinggi di negeri ini untuk menarik pasukannya. "Pada waktu itu kami seolah kehilangan titik temu karena pemerintah dikala itu menganggap kami sebagi musuh bebuyutan yang harus disingkirkan, namun ketika pak Sarundajang datang dan menemui kami sampai beberapa kali, barulah saya yakin bahwa niat beliau tulus untuk perdamaian kita semua", jelas Ustad Djaffar. Ketika ditanya apakah dia merasa berhutang budi kepada pak Sarundajang, Ustas Djaffar mengatakan bahwa bukan hanya dia yang berhutang budi melainkan Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya berhutang budi kepada SHS. "Bukan hanya saya dan kelompok saya, tapi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia berhutang budi kepada Pak Sarundajang. Bangsa ini membutuhkan pemimpin seperti beliau, yang mampu mengatasi permasalahan dan mampu mengenali permasalahan. Saya yakin dalam menangani isu-isu lain bangsa ini juga Pak Sarundajang mampu mencarikan solusinya", ungkap jebolan pendidikan Afghanistan dan Pakistan tersebut. ditempat yang sama, SHS juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Djaffar Umar Thalib yang membantunya menciptakan perdamaian di Maluku dan Maluku Utara kala itu. "Pertama, kedua dan ketigakalinya saya datang menemui Ustad Djaffar saya diusir mentah-mentah. Namun saya tidak patah arang, begitu saya datang kali berikutnya beliau menerima saya dan kita berdialog. Saya berkeyakinan, sebuas-buasnya orang itu, kalau disentuh hati nuraninya pasti akan luluh juga. Dan itulah yang terjadi. Saat ini saya bersama Ustad Djaffar seperti kakak-beradik", kata Sarundajang yang langsung diiringi tawa akrab Djaffar.
Diminta tanggapan mengenai keikutsertaan SHS sebagai Calon Presiden 2014-2019 konvensi Partai Demokrat, Ustad Djaffar menanggapi bahwa dirinya bukan orang politik namun sosok SHS adalah figur yang tepat menjadi pemimpin di negeri ini. "Saya bukan politisi dan saya tidak paham dengan perpolitikan, namun kalau saya mendukung dan merekomendasikan kepada bangsa ini untuk memberikan kesempatan kepada pak Sarundajang menjadi pemimpin di republik ini", jelas lelaki yang selalu bersorban ini.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )
Wagub Lepas Auto Rally Diakonal PKB GMIM
Bertempat dihalaman Mapolda Sulut Wakil Gubernur Sulut Dr.
Djouhari Kansil, MPd bersama Wakapolda Sulut Kombes (Pol) Drs. Charles Himler
Ngili melepas keberangkatan Auto Rally Diakonal Pria/Kaum bapa GMIM menuju
Rantepao di tanah Toraja (tator), Senin (28/10)kemarin.
Kegiatan yang di ikuti perutusan PKB Wilayah itu, menurut
Sekretaris panitia AKBP Jhon Rori, akan melakukan kegiatan diakonal berupa
pengobatan Cuma-Cuma di empat titik yang dimulai dari jemaat yang berada di
Batu tajam wilayah bolmong, kemudian jemaat yang berada di Donggala, tentena
dan rantepao tator. Rori menambahkan
selama berada di tator pimpinan PKB GMIM akan mengikuti kongres serta sering
pelayanan, wisata religius dan diakhiri dengan ibadah bersama jemaat gereja kristen
tator.
Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat menyampaikan sambutannya,
tak lupa memberi apresiasi positif kepada PKB GMIM karena apa yang dilakukan
ini memiliki manfaat ganda, selain untuk mendorong masyarakat tertib berlalulintas
disisi lain merupakan pelayanan diakonal dengan membatu setiap jemaat setempat yang
disingahi. Dengan kegiatan itu pula setidaknya PKB GMIM akan menambah pengalaman
tersendiri guna memotivasi pelayanan kita
bersama, ujar Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna.
Disamping itu lewat kegiatan tersebut PKB GMIM juga akan memberikan pelayanan diakonal berupa pengobatan bagi jemaat-jemaat yang akan disingahi nanti secara gratis, jelas Ketua PKB Wilayah Mawakom.
Kansil yang juga selaku Penasehat PKB GMIM menilai kegiatan ini sangat baik karena telah menunjang sektor pariwisata di daerah ini.
Sementara Wakapolda Sulut kombes Pol Charles Himler Ngili, menilai tujuan utama pelaksanaan auto rally ini adalah untuk pelayan kasih, sehingga bisa mendapat simpati dan empati jemaat setempat, ujarnya. Ngili juga tak lupa berpesan mengingat perjanalan yang ditempug sangat panjang, karena itu diharapkan peserta mampu menjaga kesehatan dan menjadi pelopor berlalulintas yang baik. Kesempatan itu Wakapolda telah menyematkan pin keselatamatan berlalulitas kepad Wagub Sulut dan kepada peserta. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Menpora: Pemuda Indonesia Tidak Muda Menyerah
Sumpah pemuda merupakan momentum yang telah membangun
komitmen kolektif bangsa untuk bersatu dan mengembangkan jiwa nasionalisme
ditengah-tengah hegemoni kolonialisme penjajah, hal itu disampaikan Wakil
Gubernur Sulut Dr. Jouhari Kansil MPd saat membacakan sambutan tertulis Meneg
Pemuda dan Olah Raga Roy suryo pada upacara bendera dalam rangka memperingati, hari
sumpah pemuda tingkat provinsi sulut yang digelar di halaman kantor gubernur,
Senin (28/10) kemarin.
Menurut Menpora, peringatan hari sumpah pemuda merupakan
momentum sejarah yang sangat penting dalam perjuangan bangsa indonesia yang
dipelopori oleh anak-anak muda pada jamannya.
Bertindak sebagai
Komandan Upacara Ketua KNPI Minahasa Jemmy Ringkungan MAP MSi, yang seharinya
sebagai Karo Organisasi Setda Provinsi Sulut. karana itu momentum sejarah ini
penting untuk kembali direnungkan dan di aktulaisasikan agar semangat yang
terkandung didalamnya dapat terus memberikan inspirasi dan motivasi bagi
seluruh bangsa ini untuk mencapai kejayaan bangsa dimasa depan agar dapat hidup
sejajar dengan bangsa-bangsa lain, ujar Menpora sebagaimana di kutib Wagub
Sulut.
Karena itu, Menpora berharap pemuda indonesia tidak mudah
menyerah dengan keadaan dan kondisi saat ini, namun mampu bertangung jawab dan
senantiasa melakukan yang terbaik untuk dirinya, masyarakatnya dan terlebih untuk
bangsanya.
Peringatan hari usmpah pemuda tahun ini mengambil tema
mewujudkan pemuda yang santun, cerdas, inspirasi dan berpartisipasi, jelas
Ringkuangan usai upacara bendera, Turut hadir Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan,
para Asisten serta seluruh pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan pemprov
serta para pelajar SMA di Manado. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir
pemprov).
Wagub: Pengelola Dana Dekon dan TP Harus profesional
Kepada seluruh
pengelola dana dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (TP) harus profesional,
sehingga dikemudian hari tidak akan
berurusahan dengan masalah hukum. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur
Sulut Dr. Dkouhari Kansil MPd saat membukan Rapat koordinasi Evaluasi APBN
Triwulan III di Hotel Granda Puri Manado, Senin (28/10) kemarin.
Kegiatan yang digelar
Bappeda Sulut bekerjasama dengan Kanwil Anggaran ini diikuti seluruh SKPD Provinsi
dan kab/ko serta Instansi Vertikal di daerah ini. Karena itu Wagub Djouhari
Kansil, berharap untuk tahun kedepan
pelaksanaan anggaran Tahun 2014, dibutuhkan staf pengelola yang profesional
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga pelaksanaan program
kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan harapan.
Mengingat saat tinggal 45 hari di triwulan IV, semester dua,
diupayakan kepada satker pengelola dana APBN untuk memacu program/kegiatan yang belum terserap
atau belum terlaksanakan di satker masing-masing. Bagi satker dan kab/ko yang
mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dan TP yang realisasinya sampai dengan
semester empat triwulan II tidak sesuai dengan harapan, maka Gubernur sebagai
wakil pemerintah di daerah akan memberikan sanksi berupa teguran kepada satker
dan kab/ko yang bersangkutan, dan akan diteruskan kepada kementerian atau
lembaga masing-masing, tandas Djouhari Kansil.
Sebagaimana laporan Kepala Bappeda
Sulut Ir. Roy O Roring MSi sampai pada akhir triwulan III Tahun 2013, realisasi
keuangan telah mencapai 52,39% atau senilai Rp.3.787.351.816.390, dari total Rp.
7.229.515.594.000. Dengan perincian realisasi dana dekonsentrasi mencapai Rp.120.940.827.000.
atau 54, 17 persen dari total anggaran Rp. 223.265.201.000. Untuk dana tugas
pembantuan realisasi keuangan masih dibawah 50 persen yaitu 43,93 persen dari
total anggaran 340.892.000.000. Sedangkan untuk dana urusan bersama Roring
menyebutkan, tingkat serapan sudah sebesar 60,16 persen atau sebesar
Rp.122.812.60. Dalam evaluasi tersebut khusus untuk dana dekonsentrasi ada tiga
satker yang masih nol persen serapan dana, ketiga satker tersebut berada di
unit kerja Inspektorat, Dinas sosial dan Dispora Provinsi Sulut. (Kabag humas
Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Sekprov Tegur Pejabat Malas Ikut Upacara
Ulah sejumlah pejabat esselon III dan IV di lingkup Pemprov Sulut yang malas saat di perintahkan mengikuti kegiatan upacara dalam rangka hari sumpah pemuda ke 85, Senin (28/10) pagi, bertempat di halaman kantor Gubernur, membuat Sekretaris Provinsi Sulut SR Mokodongan geram.
Pasalnya pada saat upacara akan segera dimulai sejumlah pejabat Eselon III dan IV yang menjadi peserta belum mempersiapkan diri untuk masuk dalam barisan. padahal Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil yang bertindak sebagai pembina upacara sudah berada di tempat.
melihat ulah para Birokrat tersebut, selesai pelaksaan upacara Sekprov memanggil seluruh pejabat yang ikut dalam upacara untuk memberikan pembinaan.
"Anda merupakan pemimpin, tidak perlu diatur lagi jika mengikuti upacara, jadilah contoh, anda semua belum tua jadi masih kuat mengikuti upacara," tegur Sekprov.
dilanjutkannya, ketika akan melaksanakan upacara diharapkan pejabat struktural agar berlonba menjadi terdepan dalam barisan.
"Kinerja pejabat bisa dilihat saat mengikuti upacara, siapa yang berdiri di belakang berarti kinerjanya terkebelakang, akan tetapi siapa yang berdiri didepan, berarti kinerjanya baik dan terdepan," Sindir Sekprov.
Minggu, 27 Oktober 2013
Kansil: Manusia Hidup Harus Bekerja Memberi Buah
Penatua Dr. Djouhari Kansil MPd, saat memimpin Ibadah di
Jemaat GMIM Ebenhaezar Watutumou Wil. Kalawat Satu, Minggu (27/10) kemarin,
mengajak jemaat untuk mampu meneladani sikap keteladanan dari Rasul Paulus
dalam memberitakan injil kepada jemaat. Firman
Tuhan yang diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru Filipi 1:12-26 menurut
Ketua PKB Pniel Tuna, bagi Paulus penjara tidak menjadi hambatan untuk
memberitakan injil, beda dengan kita jika ada masalah langsung mogok atau putus
asa, sebaliknya Paulus melihat penjara sebagai motivasi untuk terus
memberitakan injil keselamtan Allah bagi dunia dan manusia. Paulus selama
berada di dalam penjara, tak pernah meminta tolong orang lain, ada pepatah
mengatakan, Firman Tuhan semakin
dihambat maka akan semakin merambat, karena itu Rasul paulus tidak pernah
membuang kesempatan untuk terus melayani jemaat. Demikian pula, dalam melayani
Paulus tidak mencari nama, melainkan bekerja bekerja untuk melayani Tuhan,
jelas Ketu PKB Wil. Mawakom,
Karena itu Kansil yang juga dikenal sebagai Wagub Sulut,
mengajak warga jemaat GMIM Ebenhaezar Watutumou untuk hidup selalu bekerja memberi buah. Karena sebagai
orang percaya kita harus berani berkata-kata tentang Firman Allah dengan tidak
takut. Sama seperti Rasul Paulus walaupun
dipenjara sekalipun, tak pernah takut,
karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungannya, Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, jelas
Penasehat PKB Sinode GMIM.
Ketua Jemaat Ebenhaezar Watutumou Pdt Reky Puirih STh, atas
nama Jemaat dan BPMJ menyampaikan terima kasih kepada Pak Wagub Dr. Djouhari Kansil bersama Ibu Mieke Kansil Tatengkeng dan Bupati Minut Sompie Singal bersama pejabat teras pemprov dan Minut yang telah beribadah bersama
jemaat. Apalagi Pak Kansil telah memimpin aksi lima menit dalam menunjang upaya pengumpulan
dana rehabilitasi plafon gereja yang mampu terkumpul Rp. 25 Juta lebih, tambah
Bendahara jemaat Syamas Farly Kotambunan SE yang seharinya dikenal sebagai Karo
Pembangunan Setda Prov Sulut.(Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir
pemprov).
Jumat, 25 Oktober 2013
Pemprov Kembali Ingatkan Penyelesaian e-KTP
Pemerintahan Provinsi Sulut seakan tak jemuh-jemuh untuk mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk
segera menuntaskan percepatan penyelesaian perekaman e-KTP. Hal itu ditegaskan
Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP.MSi, Jumat (25/10)
diruang kerja kemarin.
Mengingat sisa waktu pengambilan perekaman e-KTP tinggal 2
bulan lagi hanya sampai 31 Desember 2013, maka dimintakan kiranya seluruh
pemerintah kabupaten/kota, terutama yang masih sementara melakukan perekaman terus
berupaya semaksimal mungkin secepatnya menyelesaikan
dengan mengerahkan semua potensi didaerah seperti petugas dinas dukcapil,
camat, operator, kepala desa maupun lurah yang didukung SKPD lainnya, ujar mantan
Direktur IPDN Regional Sulut, sembari mengajak, bagi daerah yang perekaman
e-KTPnya sudah hampir selesai maka perekaman sidik jari, iris mata dan pas foto
dikembangkan bagi penduduk dibawah 17 tahun secara bertahap dengan
memprioritaskan penyelesaian perekaman bagi penduduk wajib KTP, serta bagi penduduk yang berumur dibawah 17 tahun yang
telah melakukan perekaman sidik jari, iris mata dan pas foto dikembangkan bagi
penduduk yang berumur dibawah 17 tahun secara bertahap dengan memprioritaskan
penyelesaian perekaman bagi penduduk wajib KTP, tandas pria berkacamata minus,
yang turut didampingi Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Tajuh MSi, Kasubag Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Nita Tarumingkeng SSTP
serta Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing, S.Sos.
Sedangkan menyangkut soal waktu jam pelayanan harian perekaman
e-KTP, diharapkan, pemerintah kabupaten/kota dapat menambah waktu jam pelayanan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik, termasuk warga yang
berdomisili didaerah pelosok atau daerah kepulauan serta warga yang sakit
maupun lansia agar bisa dilayani dengan menggunakan mobile e-KTP. kata Lucky Taju. Apabila masih
terdapat penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman, maka yang bersangkutan
tidak dimungkinkan untuk mendapatkan e-KTP sehingga pada tahun 2014 yang
bersangkutan tidak memiliki identitas karena disatu pihak KTP non elektronik
tidak berlaku lagi, di pihak lain e-KTP belum dimilikinya, maka yang rugi
adalah masyarakat itu sendiri, sebab mereka tidak dimungkinkan untuk
mendapatkan pelayanan publik lainnya termasuk untuk berpartisipasi menyalurkan
hak suara pada Pemilu Tahun depan karena tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap
dan daftar pemilih khusus, jelas kabag paling senior di Biro Pemerintahan dan
Humas. Himbauan ini merupakan tindak lanjut dari edaran Mendagri No.471.13/3938/SJ
Tanggal 25 Juli 2013 Perihal percepatan dan pengembangan perekaman e-KTP,
tambah Nita Tarumingkeng. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Langganan:
Postingan (Atom)


