Sekprov: Gubernur Miliki Kewenangan Bina Kabupaten/Kota

Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan menegaskan, sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 38 Gubernur memiliki tugas dan wewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terkait dengan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Penegasan itu disampaikan  Mokodongan, saat membuka workshop hasil monitoring dan evaluasi terhadap urusan pemerintahan kabupaten/kota. Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di swiss belhotel maleosan manado, Kamis (31/10) kemarin, diikuti pejabat dari Dinas Diknas, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se-sulut.

Selain itu Gubernur, juga berwenang melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan (korbinawas) terkait dengan penyelenggaraan tugas pembantuan (TP) di daerah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk didalamnya mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional Pasal 32 ayat 4 UU No. 25 Tahun 2004 Gubernur memiliki fungsi dan peran mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekon dan TP yang ada di kab/ko. Karena itu dalam konteks inilah sehingga workshop ini digelar, ujar Mokodongan sembari menyebutkan,korbinawas itu dilaksanakan secara rutin setiap triwulan, semester, tahun dan setiap akhir masa jabatan  bupati/walikota.

Karena itu diharapkan melalui kegiatan ini akan mampu menjawab berbagai isu strategis pemerintah saat ini, antara lain percepatan MDGs, sukses MP3Ei dan MP3KI serta berbagai program strategis lainnya, tandas putra terbaik bumi totabuan.

Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean mengatakan, tujuan workshop ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan peningkatan peran gubernur sebagaiwakil pemerintah diwilayah provinsi dan peningkatan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah kab/ko. Acara turut dihadiri Kasubdit Peran Gubernur Ditjen PUM Kemendagri serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MSI. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Rakor Penegasan batas Berhasil Menelorkan 5 Butir Kesepakatan

Rapat koordinasi (rakor) penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar provenisi dan kabupaten/kota, yang digelar Biro Pemerintahan dan humas selama dua hari di swiss belhotel maleosan manado, Rabu (31/10) kemarin, berhasil menelorkan lima butir kesepakatan penegasan penyelesaian batas antar daerah.

Ke lima poin tersebut yaitu, segmen kabupaten minahasa dengan kabupaten minsel sepakat untuk ditindaklanjuti  dengan proses penyusunan rancangan permendagri , segmen kabupaten boltim dengan bolsel sepakat untuk di tindaklanjuti dengan proses penyusunan rancangan permendagri, segmen boltim dengan minsel untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan khusus yang di fasilitasi oleh pemprov sulut pada batas danau moat (penambahan titik kartometrik), segmen kabupaten minahasan dan kabupaten minsel a. Masih terdapat perselisihan anata desa ranotongkor kec. tombariri timur dengan desa tangkunei kec. Tumpaan dan desa senduk kec. Tombariri dengan desa munte kec. Tumpaan, b. Pemprov sulut akan memfasilitasi penyelesaian perselisihan, segmen kabupaten minsel dengan kabupaten boltim, sepakat untuk ditindaklanjuti  dengan proses penyusunan rancangan permendagri serta meminta pemprov sulut memfasilitasi konsultasi ke Ditjen PUM Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial.

 Saya merasa bangga atas kerja keras kita semua karena selama dua hari mengikuti rakor ini, telah mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam upaya menyelesaikan batas daerah yang belum tuntas di kabupaten/kota masing-masing. ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS saat menutup rakor tersebut. Karena apa yang telah kita lakukan ini merupakan buah dari tanggung jawab kita bersama sebagai pejabat yang menangani masalah tapal batas antar daerah ini, tandas Silangen. Rakor tersebut turut dihadiri Kasi Batas Antar Daerah  Wil. 2b Ditjen PUM Kemendagri Wardani, Konsultan yang di tunjuk Kemendagri untuk menyelesaikan tapal batas kabupaten/kota (lima segmen) di sulut PT. Sarana Primadana Ir. Prihyono, AL.P, serta Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, tambah Kasubag Dekonsentrasi dan TP Boslar Sanger, SE. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

Bunda Deitje Sarundajang Sukses Bangun PAUD di Sulut

Perhatian Bunda Deitje Sarundajang Laoh Tambuwun bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) patut di beri apresiasi. Hal itu dibuktikan dengan terus berkembangnya satuan PAUD dan sejenisnya di Sulut.

Bukti tersebut ditunjukan dengan suksesnya pelaksanaan kegiatan apresiasi PAUD berprestasi yang diikuti PAUD,TK, Kelompok bermain se Sulut dilaksanakan Kamis (31/10) bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sulut.  Acara tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Sulut.

Dalam sambutannya Bunda PAUD Sulut ini menyatakan rasa terima kasihnya kepada Bunda PAUD yang ada di Kabupaten/ Kota se Sulut yang mau bekerjasama serta pro aktif memberikan pendidikan bagi anak usia dini.

“Masa depan anak ada di tangan kita semua para Bunda dan orang tua, saya mengharapkan para Bunda PAUD di daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia dini dengan melaksanakan berbagai program pendidikan peningkatan kecerdasan anak,” ujar Bunda Deitje dalam sambutannya.

Lebih lanjut Bunda Deitje meminta kepada Pemprov Sulut untuk tetap memperhatikan pendidikan anak usia dini agar anak lebih cerdas, karena Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional. Sehingga, kelak nanti anak yang ada di Sulut bisa menjadi pemimpin dan berpengaruh bagi nusa dan bangsa.

Turut hadir juga Dirjen PAUD non formal dan formal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. DR. Lydia Freyani Hawadi, SH. Dirinya juga memberi apresiasi baik bagi Sulut karena mampu menumbuh kembangkan PAUD secara baik

“Sekitar 50 persen kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika ia berusia 4 tahun, 80 persen ketika anak berusia 8 tahun dan mencapai titik kulminasi pada usia 18 tahun, PAUD menjadi sangat penting karena potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini, untuk itu diharapkan para Bunda PAUD di Sulut untuk tetap aktif dan semangat dalam mendidik anak di usia dini,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua TP. PKK Sulut Ibu Meike Kansil Tatengkeng, Sekretaris TP PKK Sulut Ibu Ester Mokodongan Turang, Kadis Diknas Sulut H Monareh, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan sejumlah lomba yakni lomba mobil hias, lomba busana daerah, tari daerah anak PAUD, pameran edukatif,serta mendongeng dan mewarnai.(Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov Sulut)

Sekprov : 2013 Pemprov Targetkan Tapal Batas Daerah Selesai

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan, segera menuntaskan penyelesaian batas antar daerah masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, saat membuka rakor penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, di swiss belhotel maleosan manado, Rabu (30/10) kemarin, diikuti para Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kabag Pemerintahan serta para Camat.

Para pejabat yang diundang untuk menghadiri hadir rakor kali ini bertujuan untuk menyatuhkan  visi, sekaligus diharapkan,  di butuhkan disini adalah pejabat daerah yang memiliki sikap negarawan. Karena permasalahan batas antar daerah, sering menjadi pelik, jika tidak diselesaikan secara musyawarah antar kedua bela pihak. Dulu sungai dan gunung atau tawaang dan balacai sering kita jadikan dasar untuk menentukan batas, namun itu pun sering menjadi masalah dikemudian hari dan bahkan sampai sekarang ini, ujar Mokodongan sembari mengajak para Asisten Pemerintah dan Kesra, Kabag Pemerintahan dan Camat  dapat melibatkan orang-orang tua untuk menanyakan kepada mereka dalam menyelesaikan  batas antar daerah, sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat.

Disamping itu,  penyelesaian batas antar daerah sangat menentukan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) serta akan mempengaruhi penyusunan RTRW di kabupaten/kota yang bersangkutan, jika batas daerah tidak jelas dipastikan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. karena itu diharapkan kabupaten/kota segera menuntaskan batas daerah masing-masing, karena pemprov sulut menargetkan tahun 2013 ini semua batas daerah sudah tuntas, tandas putra terbaik bumi totabuan.

 Karo Pemerintah dan Humas DR. Noudy RP Tendean mengatakan, tujuan rakor tersebut dalam rangka mempercepat penyelesaian penegasan bata daerah antar kab/ko.  Sampai saat ini masih ada 18 sekmen (titik penyelesaian) yang sementara di tuntaskan pemprov sulut yaitu 6 segmen proses permendagri, 6 segmen proses pelacakan dan pemasangan pilar, 5 segmen dalam proses survey serta 1 segmen sudah ada permendagri. Rakor kali ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan pemateri Kasubid batas antar daerah Ditjen PUM Ir. Wardani MSi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda provinsi Sulut Edwin Silangen, jelas mantan Direktur IPDN Regional Sulut. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  

    

PKK Sulut Gelar Temu Kader Perempuan Pedesaan

TP. PKK Provinsi Sulut, Rabu (30/10) kemarin, di ruang Mapalus, menggelar acara Temu Kader  Perempuan pedesaan. Kegiatan yang di buka Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang turut di hadiri  Inspektur Utama (irtama) BKKBN Pusat Dra. Mieke  Sangian, Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Wakil Ketua Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Ketua DWP Sulut Ibu Esther Mokodongan Turang, para Ketua TP. PKK Kab/Ko se-Prov. Sulut serta pejabat teknis terkait pemprov sulut.

 Gubernur selaku dewan penyantun PKK Provinsi, menyampaikan  apresiasi positif kepada TP.PKK Sulut, karena kegiatan itu merupakan yang pertama kali digelar dengan melibatkan secara langsung para kader perempuan yang ada di desa.

 sebagai mitra kerja pemerintah, saya menyambut baik kegiatan ini, karena diakuinya, PKK selama ini telah banyak memberi kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan daerah, melalui implementasi berbagai kebijakan dan program strategis pemerintah, seperti menekan laju pertumbuhan penduduk dari 15 persen sekarang tinggal 7 persen, pencapaian sasaran-sasaran MDGs, mampu mempertahankan IPM sulut rangkin dua setelah DKI selama lima tahun ini, serta membudayakan hidup bersih, semua itu berkat jasa dari ibu-ibu, ujar Sarundajang.

  Mieke Sangian menyebutkan,  kader perempuan pedesaan sulut sangat enerjik dan telah menjadi contoh ditingkat nasional, speeti PPLKB gaya baru, telah diadopsi oleh provinsi jabar.  Saya juga bangga karena kegiatan ini baru sulut yang menggelarnya didaerah lain belum  ada, jelas mantan Kepala BKKBN Provinsi Sulut, sembari meminta bupati/walikota untuk bisa merekrut menjadi PNS kepada PPLKB yang ada didaerahnya.

 Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengatakan, acara temu kader perempuan pedesaan yang digelar saat ini, juga dirangkaikan pula dengan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2013. Sedangkan tema yang diangkat menurut isteri tercinta dari Gubernur sulut ini yaitu, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dalam rangka meningkatkan kemandirian perempuan pedesaan guna peningkatan kesejahteraan keluarga. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).    

  

     

Silangen: Minahasa-Tomohon Segera Tuntaskan Batas Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS, atas nama Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang, menghimbau pemerintah kabupaten minahasa dan pemerintah kota tomohon untuk  segera menuntaskan batas kedua daerah khususnya yang berada di Pilar Acuan Batas Utama 49 di kasuang, karena sampai saat ini, kedua pemerintahan belum ada kesepakatan bersama.

Mencermati situasi saat ini yang berpotensi terjadinya konflik antar daerah, maka Silangen menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa penetapan batas daerah antar kabupaten minahasa dan kota tomohon masih terdapat PABU 49 yang terletak di daerah kasuang yang belum ada kesepakatan,  sehubungan dengan itu dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya konflik, maka dihimbau kepada pemerintah setempat untuk tidak melakukan kegiatan atau aktifitas fisik sampai dengan adanya kesepakatan antara kedua bela pihak,  bahwa dalam rangka menghindari terjadinya konflik, maka dimintakan pemerintah kedua bela pihak untuk masing-masing menjaga keamanan dan ketertiban serta mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menciptakan suasana yang dapat menimbulkan konflik antar daerah serta diharapkan kedua pemerintah agar dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mengantisipasi tindakan profokasi yang dapat memicu konflik antar masyarakat,  ujar Silangen yang turut didampingi Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Kabag Pemerintahan Drs Lucky Taju Msi, Kasubag Pemerintahan Umum Christian AR Iroth SSTP serta Kasubag penerangan dan Publikasi AY Rambing, S.Sos.

Tendean mengakui, pemprov sendiri tahun ini sudah beberapa kali melakukan peninjauan lapangan di  PABU 49 kasuang. Bahkan dalam peninjau terakhir pada bulan April 2013, yang dihadiri pula Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang dan Sekot Tomohon Arnold Poli di kasuang, dimana dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan di PABU 49 tersebut. Namun demikian pemprov akan terus memfasilitasinya sampai ada kesepakatan bersama dari kedua bela pihak, tandas mantan Direktur IPDN Regional Sulut.

Kabag Pemerintahan Lucky Taju menambahkan, hari ini Selasa (30/10) Pukul 14:00 di Swiss Bellhotel Maleosan Manado, Direktur Wilayah Administrasi Perbatasan Ditjen PUM Kemendagri Eko Subowo akan memimpin pertemuan dengan pemerintah kab/ko yang belum adanya penyelesaian batas daerah. Karena itu seluruh pemerintah kab/ko untuk dapat menghadiri pertemuan tersebut, ajak Kabag paling senior di Biro Pemerintahan dan Humas. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

   

Jaffar Umar Thalib: Seharusnya Indonesia Berhutang Budi kepada Sarundajang

Konflik horisontal yang terjadi di Maluku Utara dan Maluku pada tahun 2002-2003 seakan memberikan catatan buram perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat lebih dari setengah abad. Tercatat ratusan orang menjadi korban konflik tersebut. Dikala asa rakyat Maluku dan Maluku Utara mulai sirna, muncul sebuah sosok yang datang membawa "Hati" di dua daerah yang sedang dilanda kekacauan tersebut. Dialah Sinyo Harry Sarundajang, Inspektur Jenderal Depertemen Dalam Negeri RI yang saat itu ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Penjabat Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil di kedua daerah tersebut. Sebelas bulan lamanya di Maluku Utara dan sebelas bulan juga di Maluku, Sarundajang dengan 'One Way Ticket Mission' nya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Nyawapun menjadi taruhannya namun SHS (sapaan akrab Sarundajang) menjalankan itu dengan pemberian diri sepenuhnya karena kecintaan dia akan bangsa ini. Tangan dingin kepemimpinan SHS pun berbuah manis, bersama segenap komponen yakni aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan terlebih karena dukungan masyarakat yang berkonflik di Maluku dan Maluku Utara perdamaian pun tercipta. Salah satu saksi hidup yang juga memegang peran kunci situasi di daerah konflik pada waktu itu adalah Ustad Djafar Umar Thalib, yang dikala itu adalah panglima laskar jihad Indonesia menceritakan betapa sosok SHS adalah tokoh yang paling berjasa dalam mendamaikan dua daerah yang saat itu hampir porak poranda. Ustad Djaffar mengungkapkan bahwa kehadiran SHS di sana pada waktu itu seakan membawa 'Pelangi Damai' dikala rakyat disana seolah-olah sudah buntu jalan penyelesaian. Diungkapkan pula bahwa niat yang tulus yang ditunjukkan Sarundajang menggugah hati nuraninya untuk barsama dengan Penguasa Darurat Sipil yakni Sarundajang mewujudkan perdamaian di sana.
Seakan bernostalgia, kedua tokoh pendamai Maluku dan Maluku Utara ini secara kebetulan di salah satu pusat media nasional terbesar di Jakarta pada Jumat (25/10), Ustad Djaffar mengurai secara gamblang peran SHS dalam mengupayakan perdamaian di dua daerah itu. "Saya tidak mengatakan ini secara berlebihan, namun pada kenyataannya jika tidak muncul seorang Sinyo Harry Sarundajang disana pada waktu itu, saya yakin pertikaian dan konflik masih saja teejadi sampai dengan saat ini", kata Ustad Djaffar. Dia mengatakan bahwa dengan kerendahan hati dan niat yang tulus untuk berdialog dengan pihak-pihak yang bertikai pada waktu itu membuka mata hatinya sebagai panglima Jihad tertinggi di negeri ini untuk menarik pasukannya. "Pada waktu itu kami seolah kehilangan titik temu karena pemerintah dikala itu menganggap kami sebagi musuh bebuyutan yang harus disingkirkan, namun ketika pak Sarundajang datang dan menemui kami sampai beberapa kali, barulah saya yakin bahwa niat beliau tulus untuk perdamaian kita semua", jelas Ustad Djaffar. Ketika ditanya apakah dia merasa berhutang budi kepada pak Sarundajang, Ustas Djaffar mengatakan bahwa bukan hanya dia yang berhutang budi melainkan Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya berhutang budi kepada SHS. "Bukan hanya saya dan kelompok saya, tapi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia berhutang budi kepada Pak Sarundajang. Bangsa ini membutuhkan pemimpin seperti beliau, yang mampu mengatasi permasalahan dan mampu mengenali permasalahan. Saya yakin dalam menangani isu-isu lain bangsa ini juga Pak Sarundajang mampu mencarikan solusinya", ungkap jebolan pendidikan Afghanistan dan Pakistan tersebut. ditempat yang sama, SHS juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Djaffar Umar Thalib yang membantunya menciptakan perdamaian di Maluku dan Maluku Utara kala itu. "Pertama, kedua dan ketigakalinya saya datang menemui Ustad Djaffar saya diusir mentah-mentah. Namun saya tidak patah arang, begitu saya datang kali berikutnya beliau menerima saya dan kita berdialog. Saya berkeyakinan, sebuas-buasnya orang itu, kalau disentuh hati nuraninya pasti akan luluh juga. Dan itulah yang terjadi. Saat ini saya bersama Ustad Djaffar seperti kakak-beradik", kata Sarundajang yang langsung diiringi tawa akrab Djaffar.
Diminta tanggapan mengenai keikutsertaan SHS sebagai Calon Presiden 2014-2019 konvensi Partai Demokrat, Ustad Djaffar menanggapi bahwa dirinya bukan orang politik namun sosok SHS adalah figur yang tepat menjadi pemimpin di negeri ini. "Saya bukan politisi dan saya tidak paham dengan perpolitikan, namun kalau saya mendukung dan merekomendasikan kepada bangsa ini untuk memberikan kesempatan kepada pak Sarundajang menjadi pemimpin di republik ini", jelas lelaki yang selalu bersorban ini.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )