Gubernur Wajib Membina Kabupaten/Kota

Peran dan posisi Gubernur dalam implementasi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat penting dan strategis dalam menentukan efektifitas, efisiensi serta berkelanjutan proses pembangunan antar daerah kabupaten/kota, provinsi dan nasional dalam kerangka keutuhan NKRI, hal itu di katakan Kadis Perindag Sulut Ir. Olvi Ateng MSi ketika menyampaikan sambutan Sekprov Sulut Ir. siswa R Mokodongan, pada rapat konsinyasi dalam rangka peningkatan peran gubernur terhadap kabupaten/kota di kawasan ekonomi, industri dan perdagangan di hotel arya duta manado, Kamis (7/11) kemarin. Kegiatan yang  yang berlangsung selama dua hari itu, diikuti pejabat terkait dari kab/ko. Menurut Ateng, gubernur memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan dan integritas bangsa dalam nuansa otonomi daerah, termasuk didalamnya peran gubernur terhadap kab/ko di kawasan ekonomi, industri dan perdangan, ujarnya. Olvie Ateng menambahkan dalam konteks inilah maka pelaksanaan kegiatan ini merupakan momentum yang tepat untuk semakin meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pembangunan daerah terutama bagi kab/ko  dimaksud. karena itu dia juga berharap agar pserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan sampai selesai acara. Kabag Pemerintahan Lucky aju mengataakan, tujuan kegiatan itu adalah untuk membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan. pesertanya Ketua Bappeda, Kadis Perindag, kabag Ekonomi serta kepala BP Kapet, tambah Taju. hadir Kasubid Hendri Pertanahan Ditjen PUM, Kasi Wil I Kawasan ekonomi Khusus Industri Perdangan Bebas Ditjen PUM sekaligus sebagai pembicara dan Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

        

Masyarakat Wajib Melaporkan data Kependudukan

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (adminduk) mewajibkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan, hal itu disampaikan kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi saat membacakan sambutan tertulis Karo Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut Dr. Noudy  RP. Tendean SIP MSi pada acara peningkatan  peran serta lembaga non pemerintah dalam rangka mewujudkan tertib adminduk di pro. Sulut.

Kegiatan yang berlangsung dihotel aryaduta manado, Kamis (7/11) kemarin diikuti para tokoh agama, PKK, Dharma Wanita, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), PGRI, LSM  dan mitra kerja pemerintah yang mendukung penyelenggaraan adminduk, menurut Taju terkelolanya tertib andminduk yang baik diperlukan adanya kesadaran masyarakat termasuk WNI yang berdomisili di luar  negeri untuk melaporkan diri atas beberadaannya maupun perubahan-perubahan atau peristiwa penting terkait dengan masalah pencatatan sipil seperti pencatatan lahir mati, perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarga negaraan serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya kepada pemerintah setempat untuk di catat. Pencatatan ini penting karena selain untuk memberi perlindungan, pengakuan serta penentuan status hukum pribadi juga untuk data dan dokumen kependudukan secara nasuional, jelas kabag paling senior di biro pemerintahan dan humas. Turut hadir Kasubid penyerasian kebijakan dengan lembaga non pemerintah ditjen Dukcapil Kemendagri, DiniAnggraeni SE MSi  sekaligus sebagai pembicara, Kasubag Dukcapil Nita tarumingkeng SSTP dan Kasubag Dekonsentrasi dan TP Boslar Sanger SE. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Kansil: Pimpin Pertemuan Dua Calon DOB Nusa Utara

Pasca di setujuinya pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Talaud Selatan (Talsel) di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kota Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Komisi II DPR-RI akhir bulan lalu, maka Wakil Gubernur  Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS dan Karo Pemerinahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Kadis  Koperasi dan UKM Drs. Mourits Berhandus MSi selaku Sekretaris PPKNU, serta Kabag Otda Jimmy Ranti S.Sos Rabu (6/11) kemarin di rupat Wagub, memimpin pertemuan pembahasan pemantapan kesiapan calon DOB di Kabupaten dua kepulauan tersebut.

Sementara dari Kab Talaud dihadiri Ketua DPRD Engel Tatibi, Ketua Bappeda Ir. Adolf Binilang selaku Ketua Panitia Pemekaran Talsel, Ketua DPRD Sangihe Tanao Jangkobus, Sekda Ir. Welly Kumentas dan Ketua Bappeda Ir. Harry kedua serta pejabat terkait dari dua Kabupaten di nusa utara 

Dalam pertemuan itu Kansil yang juga selaku Ketua Panitia Pemekaran Provinsi Perbatasan Kepulauan Nusa Utara (PPKNU) memberi banyak petua menyangkut  pentingnya sosialisasi  pembentukan DOB baru kepada masyarakat. Ini penting diingatkan agar  ketika Tim Komisi Dua DPR-RI melakukan peninjauan lapangan, tidak akan mendapat hambatan serius dari masyarakat. Karena itu sosialisasi ini perlu terus disampai-sampaikan kepada masyarakat agar mereka bisa memahaminya, jelas Kansil sembari mengingatkan,  hal penting lainnya seperti  batas antar daerah yang dimekarkan dengan induk, peta wilayah yang disahkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) harus segera diselesaikan serta memperhatikan faktor non tehnis lainnya.

Dalam pertemuan itu kedua Ketua DPRD, Enggel Tatibi dan Tanao Jangkobus menyatakan, pihaknya telah siap menyambut terbentuknya kab. Talsel dan kota tahuna sebagai daerah otonom baru di nusa utara, alasannya karena sudah menjadi kerinduan dari masyarakat di nusa utara, ujar keduanya sembari menambahkan  baik Talaud dan sangihe telah  menganggarkan di APBD 2014 terkait dengan pembangunan infrasturktur  pemerintahan di dua daerah tersebut.  Khusus untuk  Talsel, kesiapan sudah hampir rampung seluruhnya, baik kantor bupati sementara menggunakan kantor camat lirung  dan aula Germita untuk kantor DPRD, penyiapan aparatur, aset termasuk kajian akademik dari lembaga independen, dan peta wilayah pemekaran dari BIG, jelas Ketua panpel Talsel  Adolf Biniling. Sedangkan untuk ibu kota kec. Tahuna di tabukan Utara, tambah Ketua Bappeda Sangihe Ir.Harry Kedua. Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

Chip e-KTP Harus di Aktifkan di Kantor Camat

Menindaklanjuti Surat Mendagri No. 471.13/1826/SJ Tanggal 11 April 2013 perihal pemanfaatan e-KTP dengan menggunakan card reader, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) UU No. 23 tahun 2006  tentang administrasi kependudukan dan Perpres No. 26 tahun 2009  tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (e-KTP), sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 67 tahun 2011 dan Perpres No. 126 Tahun 2012, maka dihimbau, kepada masyarakat yang sudah menerima fisik e-KTP, yang belum melakukan pengaktifan, agar dapat melakukan pengaktifan chip e-KTP di alamat kantor camat setempat melalui sidik jari. Hal ini penting  di-ingatkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya ketika ada urusan dengan instansi pemerintah, lembaga perbankan maupun swasta, hal  itu di tegaskan Gubernur Sulut melalui, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MSi, Rabu (6/11) kemarin. Pentingnya pengaktifan chidp e-ETP ini, karena banyak pemilik e-KTP tidak mengambil langsung di kantor camat, melainkan  hanya melalui jasa aparat desa/kelurahan. Sebab kelebihan mendasar e-KTP dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas foto, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga tidak dimungkinkan untuk dipalsukan atau dapat digandakan, karena hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip), jelas Silangen yang turut didampingi Karo Pemerintahan dan Humas DR.Noudy RP Tendean SIP MSi, Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Kasubag Adminduk dan Capil Nita Tarumingkeng SSTP dan Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing S.Sos.

Karena itu dimintakan intansi pemerintah, lembaga perbankan dan swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kiranya dapat memfasilitasi penyediaan  kelengkapan teknis yang diperlukan terkait dengan penerapan e-KTP termasuk kard reader sebagaimana diamantkan pasal 10 C ayat (1) dan (2) Perpres No. 67 Tahun 2011, agar supaya masyarakat yang berkepentingan dengan lembaga-lembaga itu tidak terkendala karena masalah non teknis, kata Tendean, sembari menambahkan  e-KTP tidak diperkenankan di foto copy, distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai gantinya di catat NIK dan “nama lengkap”. tandas mantan Direktur IPDN Regional Sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov). 

Pria Kaum Bapa Gereja Se-Indonesia Utus Sarundajang di Konvensi Calon Presiden RI SHS: Mari Tunjukkan Bahwa Kita Bisa Bersatu

Setelah mengadakan pertemuan Konferensi Nasional selama lima hari (31 Oktober - 4 Nopember 2013) di Hotel Patan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menghasilkan beberapa poin rekomendasi. Salah satu poin yang disepakati adalah 'Mendukung dan Mengutus DR. Sinyo Harry Sarundajang yang juga merupakan salah satu anggota Pria Kaum Bapak PGI sebagai Calon Presiden RI 2014-2019 dalam konvensi capres Partai Demokrat. Hal ini disampaikan langsung Anggota Majelis Pertimbangan PGI Pdt. DR. Ishak Lambe yang didampingi Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI Pnt. Ir. Royke O. Roring, MSi yang notabene adalah ketua Forum Komunikasi P/KB PGI dan Anggota MPH PGI Pdt. DR. Zakaria Ngelow, Sekum BPS Gereja Toraja Pdt. Suleman Allolinggi, MSi, Minggu (3/11) di Hotel Patan Makale, Tana Toraja.
Dua hari sebelumnya dalam kegiatan yang sama, DR. S.H. Sarundajang memenuhi undangan panitia dan membawakan ceramah dengan topik 'Gereja dan Politik' berhasil memukau peserta konas. "Sebagai warga gereja, kita harus mampu membawa damai dan menjadi terang. Politik sering disalah artikan akibat oknum-oknum yang sesungguhnya tidak mengerti apa arti politik itu sendiri. Kaum bapa gereja yang berkecimpung dalam dunia politik harus membawa amanat Kristus terhadap gereja yaitu Tri-tugas panggilan gereja yakni: bersaksi, bersekutu dan melayani", papar Sarundajang dalam ceramah tersebut. Menyinggung tentang keikutsertaannya sebagai peserta dalam konvensi calon presiden, Sarundajang yang juga adalah Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) berujar bahwa dengan diikutsertakan dia dalam konvensi capres ini merupakan penghargaan juga bagi warga gereja atau orang Kristen karena siberi kesempatan untuk berkiprah menjadi pemimpin negari ini meskipun masih harus melalui sebuah proses. "Janganlah kita bicarakan lagi soal mayoritas-minoritas karena negara kita menganut ideologi Pancasila dan masih mengedepankan musyawarah mufakat dalam berdemokrasi. Yang terpenting saat ini adalah apakah kita sebagai warga gereja bisa 'bersatu' dalam rangka melahirkan kader untuk dapat berkiprah di level nasional? Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa!", ujar suami tercinta Deetje Adeline Laoh Tambuwun tersebut yang langsung disambut dengan aplaus peserta.
Pdt. Yoppie Wakano, peserta konas dari Gereja Protestan Maluku pada saat diskusi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada SHS mewakili warga gereja dan rakyat Maluku dimana Sarundajang merupakan tokoh dan sosok bersejarah di Maluku karena berhasil meredam konflik di daerah itu ketika dia menjabat sebagai Penjabat Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil di daerah itu. "Saya mewakili warga jemaat GPM Maluku menyampaikan terima kasih kepada Pak Sarundajang atas jasa beliau membawa perdalamian di tanah Maluku. Saya menyatakan pada kesempatan ini kesiapan dan kesediaan saya menjadi Tim Sukses Pak Sarundajang jika manjadi calon Presiden", ungkap Wakano dengan berapi-api.
Diketahui, sebanyak 88 Sinode dan organisasi gereja mengutus para pimpinan Pria Kaum Bapak masing-masing untuk Konas tersebut. Agenda lain dari konferensi ini adalah evaluasi program 2008-2013 serta pemilihan pengurus periode 2013-2018 yang mengasilkan Pnt. Ir. Royke O. Roring, MSi kembali terpilih lagi sebagai Ketua Forum untuk periode keduanya. Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE dan Ketua DPRD Tana Toraja Wellem Sambolangi selaku Ketua PKB Gereja Toraja memonitor dan mengikuti langsung kegiatan ini dari pembukaan hingga selesainya.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Bupati Tana Toraja: Rakyat Tator Mendukung dan Mendoakan SHS!

Dukungan terus mengalir kepada DR. S.H. Sarundajang dalam keikutsertaannya sebagai peserta konvensi calon presiden partai demokrat. Kali ini dukungan diungkapkan langsung Bupati Tana Toraja, THEOFILUS ALLORERUNG, SE. Hal itu disampaikan Theofilus ketika menjamu rombongan Sarundajang di rumah jabatan bupati di Makale, Tana Toraja pada Kamis malam (31/10). Sarundajang melakukan lawatan ke Tana Toraja dalam rangka memenuhi undangan dari Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) untuk membawakan ceramah pada kegiatan Konferensi Nasional VII 29 Oktober- 2 Nopember 2013 di hotel Patan Makale Tana Toraja.
"Pak Sarundajang adalah seorang tokoh nasional dan merupakan figur yang sangat bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan. Saya mengenal beliau sejak beliau menjabat Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri dikala saya saat itu juga dipercayakan sebagai Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, jadi Pak Sarundajang itu sesungguhnya adalah 'Komandan' saya dan akan selalu menjadi komandan saya", ungkap Theofilus. Bupati Tator tersebut juga bahkan hafal betul dengan rekam jejak Sarundajang sejak dari Walikota Bitung, hingga ditarik ke Departemen Dalam Negeri sampai menjabat Penjabat Gubernur di Maluku dan Maluku Utara dimana Sarundajang menjadi tokoh kunci yang mendamaikan konflik di dua daerah tersebut. "Apa yang dilakukan Pak Sarundajang di Maluku dan Maluku Utara pada waktu itu adalah hal yang sangat mulia. Kami sebagai warga Indonesia Timur pada umumnya sangat bangga dengan beliau, oleh karena itu rakyat Tana Toraja akan selalu mendoakan agar Sarundajang bisa dicalonkan melalui konvensi Partai Demokrat. Saya pikir akan sangat keliru jika Partai Demokrat tidak mencalonkan Pak Sarundajang", imbuh Theofilus. Diketahui Sinyo Harry Sarundajang merupakan salah satu dari 11 peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat dan satu-satunya peserta yang dari Indonesai Timur.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Silangen: Pertumbuhan Penduduk Perlu Ada Pengendalian

Pengendalian kuantitas penduduk perlu dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS saat membuka rapat pembahasan rancangan Permendagri tentang penetapan struktur dan komposisi penduduk, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas, di swiss belhotel maleosan manado, Jumat (1/11). kemarin.
Pengendalian pertumbuhan penduduk harus tita lakukan mulai saat ini, sehingga bisa menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.hal itu selaras dengan UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kata Silangen sembari menyebutkan, UU ini diharapan juga mampu menjawab masalah-masalah yang lebih spesifik yang kemudian menjadi isu kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, degradasi lingkungan dan sebagainya.   Melalui pertemuan ini, diharapkan peserta dapat memberikan berbagai bahan masukan demi penyempurnaan penyusunan rancangan permendagri ini, harap Silangan. Hadir Direktur Pengembangan Kewilayahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Drs.Syabnikmat Nizam MSi, Karo Pemerintahan dan Humas. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).