Sulut Banjir Penghargaan Bidang Kesehatan Tahun 2013

Program pemerintah provinsi Sulut dibawah komando Gubernur DR. S.H. Sarundajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan terbuktI berhasil. Prestasi tersebut tercermin dari diterimanya penghargaan di bidang kesehatan oleh 5 (lima) kota/kabupaten di Sulawesi Utara yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Kamis malam (14/11) di Hotel Merlyn Park Jakarta. Kelima kota/kabupaten di Bumi Nyiur Melambai yang menerima penghargaan sebagai Kota dan Kabupaten Sehat tersebut adalah: Kota Bitung dan Kota Manado (untuk kategori Wistara); Kabupaten Minut, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Tomohon (untuk kategori Wiwerda). Kementerian Kesehatan dan tim penilai memberikan penghargaan kepada daerah-daerah ini karena dianggap layak serta memenuhi indikator pokok, khusus dan umum terhadap kontribusinya dalam pembangunan di bidang kesehatan untuk daerahnya masing-masing. Penilaian indikator pokok misalnya yang dinilai antara lain: terlaksananya wajib belajar 9 tahun, angka melek huruf, pendapatan perkapita domestik, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, program jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang berjalan baik, dan adanya RTRW di daerah. Sedangkan untuk indikator umum dan khusus yang dinilai lebih pada pendekatan terhadap program dan kegiatan spesifik bidang kesehatan yang direncanakan daerah dan pelaksanaannya. Prestasi Provinsi Sulut dalam bidang kesehatan ini terbilang luar biasa karena merupakan Provinsi yang paling banyak menerima penghargaan tersebut dari prosentase jumlah kota/kabupaten pada provinsi Se-Indonesia. Melengkapi prestasi pembangunan bidang kesehatan ini, orang nomor satu di Sulut yakni Gubernur DR. S.H. Sarundajang dianugerahi penghargaan tertinggi di bidang kesehatan di republik ini yaitu Ksatria Bhakti Husada. Penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan oleh Presiden RI DR. Soesilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (15/11).
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

SHS Presentasikan Prospek Hub-port Bitung Bagi Kemajuan Indonesia

Geliat Gubernur Sulut DR.S.H. Sarundajang mensejahterakan masyarakat melalui implementasi MP3EI (Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia) getol dilakukan melalui berbagai forum baik dalam skala nasional maupun internasional. Kali ini dihadapan ratusan investor dan pejabat yang membidangi infrastruktur se-Asia Pasifik dalam acara Regional Government Conference (RGC) on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development, Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (14/11). Dalam presentasi berbahasa Inggris dengan durasi 20 menit, Gubernur mecara padat namun jelas menjelaskan betapa besarnya prospek perekonomian jika dibangun Hub-port di di Bitung. SHS juga menambahkan bahwa pemerintah menjamin diberikannya insentif kepada infestor yang serius untuk berinvestasi di sulawesi Utara. Dalam presentasi tersebut, Sarundajang menyentil sedikit tentang kesiapan Sulut dalam mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. "Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sudah sangat siap mewujudkan KEK Bitung. Semakin cepat ini terwujud, semakin terbuka juga peluang-peluang peningkatan ekonomi bukan bagi daerah Sulut saja tapi bagi Indonesia bagian Timur", terang Sarundajang. Pejabat yang mendampingi dalam acara tersebut nampak Kepala Bappeda Ir. Royke Roring, MSi, Kepada BKPM Ir. Happy Korah, Kepala Dinas PU Ir. J.E Kenap dan Kepala Perwakilan Sulut di Jakarta Ir. Jemmy Kuhu. Hadir pula beberapa Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut yaitu Drs. Arthur Kotambunan, Drs. Edison Masengi, Sherpa Manembu dan John Dumais. Kegiatan tersebut adalah bagian dari Indonesia Infrastructure Week yang berlangsung tanggal 10-15 November 2013.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )

Fungsi Gubernur Sebagai Jembatan Pemerintah

Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi,dimaksudkan untuk memperkuat tingkatan pemerintahan. dalam pelaksanaanya, maka hubungan gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinawas) terhadap penyelenggaraan pemerintahandaerah. Sebaliknya bupati/walikota wajibmelaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota. Hal itu dikatakan inspektur provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi, ketika mewakili Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang saat membuka Rakor Perencanaan dan Program Dekonsentrasi dan TP Urusan Bersama Lingkup Kemendagri, di hotel Gran Puri Manado, Kamis (14/11) kemarin.
Untuk itu fungsi gubernur dalam pelaksanaan korbinawas menjadi sangat strategis sebaga bagian dari upaya membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih baik, ujar mantan asisten pemerintahan dan kesra,sembari menyebutkan disinigubernur mempunyai fungsi sebagai jembatan untuk memeperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah diwilayah provinsi.
Sementara, Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi melaporkan kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan humas selama dua hari itu diikuti para Kepala BPMPD dan Ketua Bappeda Kabupaten/kota serta SKPD Provinsi yang mengelola dana dekon dan TP. Sedangkan tujuannya dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah diwilayah provinsi, tambah kabag paling senior di biro pemerintahan dan humas. Turut hadir Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Kabag Perencanaan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri Mohammad Novel MSi, Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE serta kasubag Pemerintahan UmumChistian Iroth SSTP.

 

Tendean Perkuat Citra Pol. PP

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, mengatakan, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, didalamnya termasuk pencitraan Pol. PP. Sebab dewasa ini pemerintah terus berupaya menempatkan arah dan tujuan pengabdian Pol. PP terhadap bangsa dan negara kearah yang lebih baik, sesuai dengan filosofi dari lambang Pol. PP yaitu kemudi kapal. Hal itu disampaikan mantan Direktur IPDN Regional Sulut, dihadapan peserta rakor fasilitasi pencitraan Sat. Pol PP di hotel gran puri manado, Kamis (14/11) kemarin.
kemudi kapal yang menjadi lambang dari para aparat penegak perda dan pengamanan kepala daerah, memiliki arti yang luas, artinya sekalipun kapal itu menghadapi musim pancaroba diserta badai yang dahsyat ditengah laut, aparat Pol PP sebagai pengendali atau kemudi harus berupaya dengan segala daya upaya untuk mengatasi gelora yang ada sehingga kapal itu tidak karam. karena itu kalian tak perlu berkecil hati, sebab kepamongprajaan tugasnya sangat banyak, walaupun diakui masih banyak persepsi negatif yang dialamtkan kepada pasukan baju hijau tua itu hanya menjadi pendobrak kaki lima, tetapi  lebih dari pada itu tugasnya memiliki tanggungjawab yang sangat besar bagi kemajuan daerah, sebagai pengendali pemerintahan pembangunan dan kemasyarakat, katanya, sembari menyebutkan bahwa tugas seorang kepamongprajaan yaitu melayani, mengayomi dan memberdayakan masyarakat.
Bagian lain Tendean menyebutkan, siapa saja yang dimaksud dengan kepamongprajaan yaitu mereka yang telah dilatih dididik seperti lurah camat, seluruh aparat yang bertugas di SKPD hingga sekprov disebut seabagi aparat kepamongprajaan, kuncinya. hadir Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju, Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE serta Kasubag Pemerintahan umum Christian Iroth SSTP. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).    

Sesditjen PUM Buka Rakor Pencitraan Pol PP

humas Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum (Sesditjen PUM) Drs. Moh. Roem MM Rabu (13/11) kemarin di hotel gran puri manado membuka rakor pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan rapat dekonsentrasi fasilitasi pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah. Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut diikuti Satpol PP, Bappeda, Inspektorat, BPK BMD, Biro Pembangunan serta Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota.

Menurut Roem, penyelenggaraan urusan pemerintahan di koordinasikan kepada gubernur, baik intansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota wajib berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota dalam rangka keserasian hubungan antar susunan pemerintah. Sedangkan terkait dengan penguatan fungsi gubernur dalam pelaksanaan korbinawas menjadi sangat strategis sebagai bagian dari upaya membangun sinergitas antara pemerintah pusat san daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, dimana gubernur mempunyai fungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas pemerintahan diwilayah, tandas Roem.  Karo Pemerintahan dan humas DR. Nody RP Tendean menyebutkan, sebagai wakil pemerintah gubernur dapat melakukan korbinawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping itu penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah akan dapat memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap fragmentasi spasial, sosial dan ekonomi di daerah. Turut Hadir Kasubag Dekonsentrasi dan Tp Boslar Sanger dan kasubag Pemerintahan umum Christian Iroth SSTP. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

selaku jubir pemprov).     

Tiga Sekretaris SKPD Mendapat Promosi Eselon II

Sedikitnya ada 37 Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV diakhir tahun 2013, mendapat kepercayaan Gubernur Sulut Dr. Sinyo harry Sarundajang, untuk memegang jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sulut. Dilevel Pejabat Eselon II  lima pejabat yang dilantik, karena dua pejabat memasuki masa pensiun, yaitu Ir. Boy Tamon dan Ir. Hoyke Makarawung, sehingga harus segera di isi seperti Kadis ESDM yang selama ini dipegang oleh Ir. Boy Tamon digantikan Ir. Marly Gumalag begitu pula dengan jabatan yang ditinggalkan Ir. Hoyke Makarawung sebagai Kepala BPBD kini di gantikan Ir. Noldy Liow. Di tingkat Kepala Biro juga mengalami perggeseran Dra Femmy Suluh MSi dari Karo Perlengkapan menjadi Karo Umum, Karo perlengkapan dipegang oleh Drs Edwin Kindangen, sedangkan Karo Umum lama Drs Rudij Roring  kini diangkat menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan.
Sementara ditingkat pejabat Eselon III ada sekitar 17 pejabat yang dilantik, diantaranya Drs. Benny Kalonta  back to basic dari Ka. UPTD Wil.ayah II Minahasa kembali dipercayakan untuk menahkodai UPTD Wilayah I Manado, bergantian tempat dengan Drs. Ferdinand Sumarau, termasuk 15 pejabat Eselon IV yang dilantik terdapat Kasubag Pengumpulan dan Penyaringan Informasi Biro Pemerintahan dan Humas yang selama ini kosong di isi oleh Fietje Havelaar SE.
Pelantikan yang berlangsung di ruang huyula, Rabu (13/11) kemarin dipimpin langsung Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd dan turut disaksikan Seprov Ir. Siswa R Mokodongan, para Asisten serta pejabat teras pemprov sulut.
Menurut Kansil, perlu dipahami bahwa penempatan dalam jabatan struktural merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan, agar sebagai birokrat, harus terus menunjukan loyalitas dan etos kerja yang tinggi dalam setiap jabatan yang dipercayakan, seperti halnya saudara yang baru dilantik.
 Intinya dalam bekerja saudara dapat merespons secara epat dan cerdas segala sesuatu yang dibutuhkan organisasi, utamanya masyarakat, karena kita adalah abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat yang dalam tugas dan fungsinya, dituntut menghasilkan output maupun outcome yang bukan hanya biasa-biasa saja, bukan standard-standard saja, melainkan capaian-capaian spektakuler dan capaian-capaian prestasi, tandasnya. Pelantikan tersebut berdasarkan SK Gubernur No. 821.2/BKD/SK/190/2013 untuk pejabat Eselon II serta bagi pejabat eselon III dan IV didasari No. 821.2/BKD/SK/191/2013 Tanggal 12 Nopember 2013. Diketahui tiga Sekretaris yang mendapat promosi ke Eselon II yaitu Edwin Kindangen sebelumnya Sekretaris Inspektorat, Marly Gumalag Sekretaris Dinas ESDM dan Noldy Liow Sekretaris Dinas Perkebunan. ( Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

      

Sarundajang Lepas Kontingen PORNAS KORPRI Sulut

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Even Nasional Pekan Olahraga Nasional KORPRI di daerah Nyiur melambai provinsi sulawesi utara maka Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang melepas kontingen Pornas KORPRI Sulut ke 16 yang akan dilaksanakan di lobi Kantor Gubernur (12/11) manado.

Pada kesempatan tersebut Sarundajang didampingi Wagub Sulut DR. Djouhari Kansil, MPd, Sekda Prov. Ir. Siswa Rahmat Mokodongan dan seluruh Pejabat eselon II di lingkungan pemprov. Sulut mengatakan bahwa pelaksanaan Pornas Korpri ini memang sudah lama nanti oleh segenap warga korpri untuk menunjukan kemampuan dan prestasi dari setiap warga korpri di seluruh indonesia maka sebagai tuan rumah sulut patut berbangga karena pada tahun ini boleh menjadi tuan rumah. Kata Sarundajang.

Lebih lanjut Sarundajang berpesan dan berharap agar setiap atlit Pornas Korpri sulut  dapat menjaga kesehatan dengan baik dan mengikuti setiap arahan dari pembina serta dapat beristirahat dan latihan dengan kesungguhan agar dapat memberikan kemampuan terbaik untuk berlomba dan menggapai hasil yang maksimal. Dan sebagai tuan rumah diwajibkan agar setiap warga korpri dan warga masyarakat untuk dapat menjaga nama baik daerah nyiur melambai. 
Sebelumnya didahului laporan kadis pemuda dan olahraga B. Mononutu, SH yang mengatakan atlit Pornas KORPRI sulut berjumlah 96 atlit dan akan mengikuti 7 cabang olahraga yakni tenis meja, tenis lapangan, bulutangkis, catur, brige, volly ball dan futsal.(kabag humas Pemprov Sulut selaku jubir, Judhistira Siwu, SE,MSi)