Sekprov: Penyaluran Bantuan Bencana Disalurkan Sesuai Prosedur

Penyaluran bantuan kepada seluruh korban banjir yang diterima Pemprov Sulut dari semua pihak yang membantu, telah disalurkan sesuai prosedur kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan Rabu (5/2) kepada sejumlah wartawan selesai pertemuan dengan komisi V DPR RI di VIP Pemda Bandara Samratulangi.

“Pemprov telah menerima banyak bantuan, semua bantuan yang masuk telah di data dan disalurkan sesuai prosedur kepada semua pihak yang membutuhkan,” ujar Mokodongan.

Bantuan berupa barang maupun uang tunai disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sesuai data yang diterima Pemprov dan tidak ada indikasi kecurangan. Untuk uang tunai yang disalurkan digunakan sepenuhnya untuk penanggulangan bencana seperti membayar sewa kendaraan untuk mengangkut sampah, untuk dapur umum dan sejumlah bantuan lainnya.

Untuk itu Mokodongan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati kepada pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab mencoba mengambil kesempatan dengan menyebarkan isu tidak baik terkait penyaluran bantuan.

“Semua bantuan yang disalurkan jelas penggunaannya, bantuan yang disalurkan berupa uang tunai juga diawasi oleh pihak inspektorat, jadi tidak ada kecurangan,” tegas Sekprov.(Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut)

Pemprov Bantu 5 Ton Beras Bencana Sitaro

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut  telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 ton bagi warga di enam desa yang mengalami musibah banjir bandang dan tanah longsor pekan lalu di Kabupaten Siau Tagulangang Biaro (Sitaro). Bantuan beras tersebut di serahkan langsung Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd kepada Pemkab Sitaro, di sela-sela pelaksanaan gelar budaya adat tulude di lapangan Batahi Ondong Kecamatan Siau Barat, Selasa (4/1).

Kansil mengatakan, di awal tahun 2014 Sulut mendapatkan ujian dan cobaan, tapi sesungguhnya musibah banjir bandang dan tanah longsor dan tenggelamnya kapal disebabkan oleh gejala dan fenomena alam, dan ini juga terjadi di negara-negara lain, di belahan bumi ini, disamping tentunya kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu kita tetap harus waspada terhadap fenomena alam ini.

“Musibah bisa datang kapan saja, untuk itu kita perlu tetap waspada dengan keadaan yang ada, dengan adanya bantuan dari pemerintah ini juga diharapakan bisa meringankan beban para korban bencana,” ujar Wagub.

Bencana di Sitaro yang terjadi di kampung Nameng, Bukide, Apelao, Lantang, dan desa lia dan desa lia 1 mengakibatkan 25 orang hilang, 29 meninggal dunia dan 5 orang mengalami perawatan medis, kiranya menjadi perenungan bagi semua masyarakat, jika mungkin ada kesalahan dalam merawat lingkungan kiranya itu diperbaiki.

Namun Kansil mengapresiasi juga kepada masyarakat dan Pemkab Sitaro yang sampai saat ini mampu mempertahankan adat istiadat daerah yakni tulude guna menjadi semangat untuk membangun daerah, walaupun dalam keadaan duka.

“Dengan adanya keluhuran adat tulude ini diharapkan memberi inspirasi, pengharapan, pemahaman dan penghayatan seni dan budaya bagi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat,” kata Wagub.

Turut hadir juga dalam acara tersebut Wakil Bupati Kabupaten Sangihe Jabes Gagana dan unsur Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Kadis Koperasi Mourits Bernardus, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik Drs Maxi Lukas, beserta tokoh adat setempat.(Kabag Humas Judhistira Siwu, selaku jubir Pemprov Sulut) 

Komisi V DPR RI Tinjau Kerusakan Infrastruktur Pasca Banjir Manado

Perhatian terhadap bencana alam yang menimpa kota Manado,  mendapat perhatian dari seluruh pihak baik Pemerintah, pengusaha, sampai para wakil rakyat yang duduk di DPR pusat. 

setelah minggu lalu Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan lapangan akibat banjir, kali ini giliran Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, telekomunikasi dan pekerjaan umum, datang meninjau secara spesifik kerusakan akibat bencana alam tersebut, Rabu (5/2). 

kunjungan para Wakil Rakyat yang di pimpin oleh Dra Yasti Soepredjo Mokoagow yang juga merupakan anggota DPR utusan Sulut ini, diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil di dampingi Sekprov Ir Siswa R Mokodongan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub memaparkan kejadian dan kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat banjir Bandang akhir Januari lalu. 

"Bencana kali ini merupakan bencana yang cukup parah bagi kami, sampai saat ini Pemprov Sulut dan Pemkot Manado masih bekerja untuk membersihkan sampah serta memperbaiki infrastruktur akibat banjir,"ujar Wagub.

sejumlah infrastruktur yang rusak diantarnya Jalan, jembatan, jalur komunikasi yang cukup berdampak besar bagi kehidupan warga. 

Rencananya pihak Pemprov akan melakukan usulan rehabilitasi serta normalisasi alur sungai, serta bendungan guna menghindari bencana alam yang lebih parah lagi, untuk itu melalui kunjungan Komisi V ini diharapkan bisa mendapat bantuan anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan Pemprov Sulut. 

Sementara itu Yasti Mokoagow menyatakan, Komisi V harus melihat secara dekat bagaimana dampak kejadian yang terjadi dan akan mengevaluasi penanganan pasca banjir guna meminimalisir kejadian serupa. 

"Kami datang ingin melihat langsung dampak kejadian, agar kami tau bagaimana nanti dan keputusan apa yang akan ditangani untuk memperbaiki daerah yang cukup parah kerusakannya," ujar Yasti.

Yasti berharap sisa sisa tender dari Kementrian PU akan dialihkan untuk perbaikan infrastruktur di Manado, karena hal ini begitu mendesak guna lancarnya kegiatan ekonomi di daerah banjir.

"Saya berharap setelah balik dari manado, teman-teman komisi lima dapat dengan cepat merespon untuk rapat bersama guna memberikan anggaran bagi perbaikan seluruh infrastruktur yang rusak akibat banjir," Tegas Yasti. Tak lupa juga seluruh anggota Komisi V menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa kepada seluruh korban yang ada di daerah banjir. 

Selesai melakukan pertemuan, Seluruh rombongan melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana yakni jalan yang putus akibat longsor di daerah Tinoor, daerah banjir di Karombasan dan Wonasa.

Turut hadir juga dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat dari Kementrian PU, Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut, serta pejabat Eselon II Pemkot Manado.(Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut) 

SHS Minta Kawanua Batam Junjung Terus Budaya Mapalus

Sekitar 4.000an warga Sulut (Kawanua) yang berdomisili di wilayah Batam dan sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (1/2) memadati Temanggung Sport Hall Batam untuk menghadiri ibadah agung 'Kunci Taon' Kerukunan Keluarga Kawanua Batam (K3B) yang dirangkaikan dengan pagelaran seni budaya serta penggalangan bantuan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sulut. Wakil Gubernur Kepulauan Riau DR. H.M. Soerya Respationo, SH, MH hadir bersama dengan Walikota Batam Drs. Ahmad Dahlan, MH beserta Wakil Walikota Rudi, SE. Tampak juga hadir dalam acara akbar tersebut Ketua Lembaga Adat Melayu Batam Dato Sri Nyat Kadir yang merupakan mantan walikota Batam. Dalam laporan Ketua K3B Frans Karamoy dikatakan bahwa kehadiran Gubernur DR. SH Sarundajang memang menjadi kerinduan warga kawanua yang ada di Batam dan sekitarnya dan warga kawanua juga sangat berbangga karena Gubernur menjadi salah satu kandidat Calon Presiden PD. Walikota Batam sendiri dalam sambutannya memohon kepada SHS untuk membagi pengalaman dan kiat-kiat dalam bagaimana membangun Sulawesi Utara karena menurut Dahlan, apa yang dilakukan SHS di Sulut dan beberapa daerah lain adalah prestasi yang luar biasa. "Saya mohon kiranya Bapak Sarundajang bisa membagi pengalaman dan kebajikan yang saya yakin akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi daerah, tapi juga bagi pembangunan bangsa ini kedepan", ujar Dahlan yang juga adalah Ketua DPD Partai Demokrat Kepri tersebut. Wakil Gubernur Kepri  DR. H.M. Soerya Respationo pun menyampaikan apresiasi kepada Sarundajang atas keberhasilannya juga membina warga kawanua yang ada di Batam dan sekitarnya karena sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Batam maupun di Provinsi Kepri. "Terima kasih saya ucapkan kepada pak Gubernur Sulut karena telah berhasil membina warga kawanua yang ada di sini. Selain memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan daerah ini, warga kawanua juga mampu menjaga keharmonisan daerah ini", ujar Soerya. SHS dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh warga kawanua yang hadir agar terus menjaga dan mencerminkan budaya 'Mapalus' serta memberikan motivasi bagi warga kawanua agar dapat berkarya melalui profesi masing-masing. "Saya senang ketika mendengar bahwa warga kawanua di Batam dan sekitarnya adalah 'anak-anak manis'. Saya minta itu dijaga terus, junjung terus budaya Mapalus dan kalau bisa bersaing dalam posisi yang strategis semata-mata untuk membangun bangsa ini bersama-sama", ujar Gubernur pilihan pertama rakyat Bumi Nyiur Melambai. Seusai pagelaran seni budaya, perwakilan Kawanua di Pulau Bintan dansekitarnya menyampaikan bantuan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Manado sejumlahRp 20 juta yang diserahkan langsung kepada Gubernur.Hadir pula dalam acara ini Ketua K3 Pusat Irjen Pol (Purn). Benny Mamoto beserta beberapa pejabat pemprov yaitu asisten 1 Edwin Silangen, SE, MS, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Ronald Sorongan dan Kadis Hubkominfo Ir. Joi Oroh.

(Juru Bicara Pemrov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi) 

479 PNS Pemprov Tercatat Jadi Korban Banjir

Bencana alam banjir bandang yang melanda kota Manado beberapa waktu lalu, tidak memandan siapapun korbanya.

Tercatat dari 46 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov Sulut, jumlah pegawai yang tercatat mendapat dampak bencana tersebut berjumlah 479 orang. 

Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Selasa (4/2). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKD Ir Sandra Moniaga, Msi, di dampingi Kabid Binwas Drs. V Solang MM.

"Kami telah melakukan pendataan diseluruh SKPD, siapa saja pegawai yang terkena dampak bencana banjir januari lalu," ujar Moniaga.

lanjut mantan Karo SDA ini, Pegawai yang paling banyak terkena dampak banjir berada di Biro Umum dengan jumlah 46 orang, disusul Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah 31 orang. 

Setelah di data, nantinya para pegawai ini akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulut. 

Dihimbau juga kepada Kepala SKPD yang pegawainya terkena banjir agar memperhatikan pegawai tersebut. 

BKD nantinya akan memberikan data ini Kapada Posko Penanganan Banjir Pemprov Sulut agar bantuan yang diterima bisa langsung disalurkan kepada pegawai yang bersangkutan.(Kabag Humas Judhistira Siwu, Selaku Jubir Pemprov Sulut). 

Gubernur ‘Jemput Bola’ Perjuangkan Dana Rehabilitasi Pasca Bencana, Sehari Sambangi Dua Kementerian

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Sulut pada pertengahan Januari lalu selain menyebabkan korban jiwa, namun juga menyisakan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dari laporan terakhir Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang saat rapat evaluasi akhir pecan lalu di Manado, Kerugian materil yang diderita provinsi ini mencapai lebih dari 1,8 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerusakan baik sarana fasilitas dan utilitas umum berupa jalan, jembatan, saluran air, gedung kantor, juga serta rumah-rumah warga yang hilang maupun rusak. Berbagai bantuan baik dari pemerintah, swasta, maupun kelompok-kelompok lain telah diberikan dan disalurkan bagi yang membutuhkan, namun tentunya jumlah tersebut masih jauh dari angka total kerugian yang diderita masyarakat. Melihat hal tersebut, Gubernur Sarundajang langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat guna menanggulangi pasca bencana melalui program-program yang ada di pihak kementerian-kementerian. Langkah tersebut dilakukan menurut Sarundajang mengingat pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan apalagi berbicara tentang anggaran. “Sebagai pemerintah di daerah kita memiliki banyak keterbatasan, khususnya soal kewenangan dan anggaran, oleh karena itu kita harus cepat berkoordinasi dengan pihak pusat agar secepatnya disalurkan program-program menyangkut rehabilitasi ataupun rekonstruksi pasca bencana di kementerian atau lembaga setingkat itu”, ujar SHS. Hal itu dibuktikan Gubernur dengan mengadakan pertemuan langsung dengan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Juanda dan Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Jakarta pada Senin (3/11). Dalam pertemuan di BNPB, Gubernur yang turut didampingi oleh Asisten 1 Edwin Silangen, SE, MS, Kepala BPBD Ir. Noldy Liouw, Kepala Dinas PU Ir. J.E. Kenap, Kepala Dinas Sosial Gemmy Kawatu, SE, MSi dan Kepala Dinas Perhubungan Ir. Joi Oroh diterima oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Ir. Fatchul Hadi, DIPL.HE. Dalam pertemuan dengan pihak BNPB, Gubernur menyampaikan usulan untuk penggantian rumah yang rusak/hilang sebesar Rp 50 juta per rumah serta Rp 35 juta per rumah untuk yang mengalami rusak sedang/ringan. Gubernur juga mengusulkan perbaikan ataupun relokasi terhadap kerusakan jalan utama jalur Manado-Tomohon yang sudah labil dan sangat berbahaya untuk dimanfaatkan. Selain itu, diusulkan juga normalisasi DAS, serta pembangunan rusunawa bagi warga yang menempati bantaran sungai. “Instruksi dari Bapak Wapres melalui Menkokesra supaya warga yang menempati bantaran sungai sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat itu, jadi harus dipikirkan untuk pembangunan rusunawa”, ujar Sarundajang. Sestama BNPB juga mengatakan bahwa usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dirapatkan dengan pihak-pihak terkait. “Dalam rapat dengan Bapak Wapres, Beliau mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan ini akan ditetapkan tentang bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Sulawesi Utara”, ujar Hadi.

Diterima Mensos RI

Setelah dengan BNPB, Gubernur dan pejabat-pejabat terkait melanjutkan petemuan di Kementerian Sosial RI yang langsung diterima oleh Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Mensos turut didampingi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Andi Z.A. Dulung, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Hartono Laras dan Staf Khusus Menteri  Musoli. Menteri Sosial dalam pembicaraan tersebut berjanji kepada gubernur akan memberikan bantuan bagi para korban bencana di Sulawesi Utara melalui program di ditjen masing-masing. “Untuk bantuan yang diberikan kementerian sosial paling kurang berkisar 8 miliar rupiah. Untuk detailnya nanti akan disusun oleh ditjen yang terkait”, kata Al Jufri seusai pertemuan.

Gubernur juga rencananya akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Joko Kirmanto hari Selasa (4/1). Pertemuan dengan Menteri PU lebih spesifik akan membahas soal perbaikan fasilitas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana. “Jika tidak ada  kendala besok saya akan ketemu Menteri PU untuk membicarakan jalan dan jembatan yang rusak. Pokoknya kita harus bergerak cepat”, ujar SHS sebelum meninggalkan kantor Kemsos.

(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)     

Pemprov Pemkot dan BNPB Tandatangani Berita Acara Kerugian Sementara Bencana Manado.

Pemprov Sulut yang diwakili Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Walikota Manado Vecky Lumentut mewakili pemerintah kota manado bersama Deputy Rehabilitas dan Rekonsiliasi BNPB Ir. Wisnu Wijaya MSi menandatangani berita acara kesepakatan hasil sementara penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana banjir bandang kota manado, 15 Januari 2014 lalu. Penandatangan berita acara dimaksud bertujuan agar data sementara yang dimiliki baik oleh Pemda maupun BNPB tidak berbeda melainkan pemahamannya harus seragam, ujar Wisnu Wijaya diselah-selah pertemuan konfirmasi hasil sementara inventarisasi dan verivikasi pasca bencana manado, Senin ( 3/2) kemarin, di ruang Ex WOC kantor Gubernur.

Wisnu berharap, Pemkot Manado yang di back up Pemprov Sulut paling lambat tanggal 8 Pebruari 2014, sudah bisa menyampaikan hasil pendataan harus valid (lengkap) terkait dengan bencana yang terjadi di Manado, sesuai hasil inventarisasi dan verifikasi secara by name, by addres, by foto dan by koordinat oleh Tim kepada pemerintah pusat, mengingat di masa recoveri ini jika terlalu lama,  maka kerugian akan terus bertambah. “Karena itu kami minta secepatnya laporan lengkap pemda untuk di kirim ke pusat, karena sudah menjadi tugas kami mendampingi pemda sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden SBY, sehingga pengiriman dana bantuan pusat ke daerah akan semakin cepat dikucurkan”, kata Wisnu sembari menyebutkan, data yang sudah ada baru pendidikan dan kesehatan, sedangkan data sektor lainnya seperti perumahan, infraturktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor, serta Human Recovery Need Assesment (HRNA) yang terjadi di 9 kecamatan di Kota Manado belum ada.

Wagub sendiri memberi apresiasi kepada BNPB yang telah banyak memberi perhatian dan dukungan yang cukup besar terhadap bencana yang terjadi di 7 daerah di Sulut. Karena itu apa yang menjadi harapan BNPB kiranya secepatnya kita bikin, kalau perlu sebelum 8 Pebruari ini penyusunan kelengkapan data  bencana tersebut sudah tuntas dibuat, sehingga bisa segera kita kirim ke pemerintah pusat.

Bagian lain Kansil menyebutkan, terkait dengan penyiapan rumah bagi korban banjir dan rumahnya telah hilang pemprov sudah menyiapkan tanah di kalasey dan dan pandu.

 Sementara Pemkot sendiri menurut Lumentut, telah menyiapkan rusunawa yang sudah ada, mengingat masih banyak pengungsi yang saat ini menempati fasilitas umum seperti gereja, masjid dan  sekolah. Disamping itu jika di setujui pemprov, maka rencananya pemkot  akan menyewa beberapa bangunan yang belum digunakan saat ini seperti gedung KONI dan bekas asrama PPLP Sario, gedung wanita, asrama haji di tuminting, GOR Ari Lasut serta bangunan yang ada dilokasi pameran pembangunan di kaiwatu, untuk dipakai sementara  bagi pengungsi yang rumahnya telah hilang. Turut hadir Sekprov Ir. Ssiswa R Mokodongan, Direktur pemulihan peningkatan fisik BNPB Tety Saragih SK, Sekot Manado Harvey Sendoh, Ketua Bappeda Ir. Ro Roring MSi, Kadis Kesehatan dr. Grace Punuh M.Kes  serta pejabat terkait lainnya. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).