Lima Kabupaten/kota Tak Hadir EPPA Provinsi

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi sedikit gerah dengan ketidak hadiran lima Kabupaten/kota  pada pelaksanaan EPPA Kab/Ko posisi 31 Maret 2014 yang di pimpin Kepala BPK-BMD Praseno Haddy di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Selasa (22/4) kemarin.

Kelima daerah tersebut yakni Tomohon, Minahasa, Minsel, Mitra dan Talaud. Mengingat pentingnya kegiatan itu, maka sesuai arahan dan petunjuk Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, dana bagi hasil mereka untuk sementara akan ditahan, sebagai bentuk hukuman atas ketidak taatan dan ketidak seriusan penyampaian laporan mereka termasuk hadir dalam kegiatan ini, ujar Haddy di sela-selah membuka pelaksanaan EPPA tersebut. “Ini buka hanya ngomong doang saja, tapi benar Pemprov akan menahan dana bagi hasil mereka, karena hingga memasuki bulan keempat ini, realisasi keuangan dari lima daerah tersebut belum juga masuk alias masih dalam posisi nol persen untuk laporan ke TEPPA Provinsi, sehingga terjadi deviasi keuangan, tandasnya, sembari menyebutkan, pelaksanaan EPPA kab/ko ini mendapat monitoring langsung dari TEPPA pusat (UKP4).

Dalam rapat terserbut Haddy juga menemukan ada 11 daerah hingga kini belum melakukan proses kontrak pengadaan barang dan jasa, karena sesuai data baru Manado, Bitung, Minahasa dan Minut yang telah melaksanakan tandatangan kontrak. Sedangkan capaian realisasi keuangan bitung paling tinggi hampir mencapai 20 persen, sementara Bolmong, Talaud Tomohon, Minsel dan Bolsel masih nol persen. Haddy menambahkan Manado dan Minahasa menjadi pilot projek pendampingan APBD 2014 untuk kabupaten dan kota.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan, berharap Tim EPPA Kab/Ko kiranya lebih serius untuk menghadiri rakor EPPA yang digelar Provinsi pada setiap triwulan, hal itu dimaksudkan agar berbagai kekurangan yang ada di daerah bisa dilengkapi oleh provinsi. Mantan Karo Umum menyebutkan, Biro yang dipimpinnya itu selalu terbuka menerima Tim EPPA Kab/Ko yang belum mengetahui tentang aplikasi data ke Sismontep, staf kami akan selalu siap membantu untuk melayaninya, seperti waktu dekat ini Tim EPPA Provinsi akan turun ke bolmong membantu memfasilitasi dan mengasistansi bagi petugas imput data, karena sampai bulan April ini mereka ada kesulitan untuk petugas ini, tambah Kotambunan (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).    

  

  

Mokodongan: Pengelola LPSE Belum Merata

Dengan semakin berkembangnya pelayanan pengadaan barang dan jasa seperti sekarang ini, maka permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi yang menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan semakin bertambah dan beragam pula, hal itu dikatakan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, saat membuka Bimtek standarisasi dan rakor LPSE kabupaten/kota, LPSE Polda Sulut, Unima, Unsrat, serta LPSE Politeknik, di ruang Huyula, Selasa (22/4) kemarin.

Dikatakannya, salah satu permasalahan yang paling mendasar ialah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola LPSE yang belum merata, khususnya dari sisi teknis infrastruktur, layanan dan keamanan informasi. Karena itu dengan diselenggarakan kegiatan ini diharapkan akan mampu menjawab usaha pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM tim pengelola LPSE, ujarnya.

Karena itu Mokodongan mengajak, agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, curahkan segenap perhatian dan pemikiran saudara dalam bentuk ide dan gagasan yang konstruktif. Jadikan pula momentum ini sebagai wahana untuk saling tukar pikiran dan saling memotivasi antar pengelola LPSE, tandasnya. Turut hadir Deputy Monev PSI Robbin Asad Suryo, Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE serta Kabag Administrasi Pembangunan sekaligus Kepala LPSE Selvie Paat SP MSi. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSI selaku jubir pemprov).      

Kepala BKPM RI Buka KP3MN 2014 di Manado

Sulawesi Utara ternyata selalu menjadi daerah yang menarik untuk dikunjungi oleh siapa saja, termasuk menarik untuk dijadikan daerah pelaksanaan iven-iven yan bersifat nasional. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya iven nasional oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Senin 21 April 2014 di Hotel Novotel Grand Kawanua, yang dibuka mulai pukul 19.00 wita.

Menurut laporan Deputi PIMP BKPM RI dalam pembukaan, acara ini dihadiri oleh sekitar 400 orang yang terdiri dari Kepala BKPM Provinsi dan Kabupaten Kota serta Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu se Indonesia, selama 2 hari dan topik yang dibahas antara lain bagaiamana memperkuat diplomasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional serta topik tentang bagaimana mendorong kebijakan hilirisasi produk pertanian dan hilirisasi mineral/batu bara, dengan moderator salah satu presenter/artis nasional Anya Dwinov.

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang, dalam sambutannya menyampaikan tentang peluang dan tantangan investasi di Sulawesi Utara. Peluang tersebut bisa menjadi suatu keuntungan misalnya, masyarakat yang open minded sehingga dapat menerima dan berteman dengan siapa saja, stabilitas keamanan yang sampai saat ini sangat kondusif, pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara per tahun yang rata-rata sekitar 8% (diatas pertumbuhan ekonomi nasional), komoditinya telah dikemas menjadi komoditi ekspor. Namun disisi yang lain terdapat tantangannya yaitu; infrastruktur yang masih terbatas, seperti listrik yg masih mati menyala, regulasi-regulasi yg diluarkan pemerintah yang masih menghambat investor (Misalnya regulasi di bidang perikanan (ijin operasi kapal) yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, regulasi di bidang ketenaga kerjaan. Harusnya rugulasi-regulasi yang ada saat ini harus mampu memberikan kemudahan sehingga menarik investor.

Disisi lain Sarundajang mengharapkan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di daerah agar perlu kerjasama antar daerah yang saling menghidupkan dan saling mendukung untuk mempromosikan potensi daerahnya masing-masing.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Mahendra Siregar, SE, MEc, mengingatkan agar daerah selalu menjaga stabilitas keamanan sebagai modal dasar yg dapat menarik investor, daerah juga harus menyikapi terjadinya transformasi tujuan investor yang dulunya lebih banyak kepada pemanfaatan potensi sumber daya alam, namun sekarang lebih banyak kepada proses pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan manufaktur. Lebih lanjut Siregar menyatakan bahwa dalam rangka menarik para investor, daerah harus selalu meningkatkan kuaitas pelayanan dan melakukan perbaikan daya saing sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaannya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri ESDM, Ir. Susilo Siswoutomo, Duta Besar RI di Tokyo Yusron Ihza Mahendra, Duta Besar RI di Seoul John Prasetio, Duta Besar RI di Bangkok Lutfi Rauf, Wakil Duta Besar RI di London Harry Kandouw dan Duta Besar RI di Moskow Djouhari Oratmangun.

Kansil Presentasikan 4 DOB di DPD RI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur DR. Djouhary Kansil, MPd mempresentasikan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) dalam rapat dengan Komite I DPD RI pada Senin 21 April 2014 mulai pukul 14.00 WIB di Jakarta. Paparan tersebut disampaikan langsung dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI. Dalam Paparan tersebut Kansil menyampaikan kesiapan 4 (empat) daerah DOB yaitu Bolmong Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna dan Kabupaten talaud Selatan, untuk menjadi DOB definitif. Berdasarkan syarat administratif, teknik dan fisik kewilayahan 4 DOB tersebut telah dianggap memenuhi syarat. Dalam Diskusi, sebagian besar anggota Komite I DPD RI mendukung penuh dan mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera menetapkannya. Setelah paparan dilanjutkan pertemuan dengan Ketua DPD RI Irman Grusman yang juga mendukung dan segera mengagendakan untuk melakukan peninjauan lapangan. Selanjutnya Rapat Pleno ini akan diparipurnakan untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap 4 daerah DOB ini. Hadir mendampingi Wakil Gubernur, Asisten I Pemprov Sulut Edwin Silangen SE, MS, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Noudy Tendean, MSi, Kepala Bagian Otda, Drs Jimmy Ranti, juga bupati/wakil bupati, pimpinan DPRD dan panitia pemekaran. (DR Jemmy S. Kumendong, MSi, Kabag Humas selaku Juru Bicara Pemprov)

GUBERNUR SULUT JEMPUT KA BADAN PENANAMAN MODAL RI

Dalam rangka pelaksanaan even nasional tentang Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Utara. Maka sekitar pukul 15.30 Gubernur Sulawesi utara menjemput Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Mahendra Siregar SE, MEc, bersama para Deputi di Lingkungan Badan Penanaman Modal RI di ruang VIP Bandara  Pemprov,  dalam kesempatan tersebut Gubernur langsung mengagendakan pemaparan Singkat Tentang kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus dan Jalan Tol. Dalam pemaparannya Sarundajang menyatakan bahwa Sulut memerlukan Infrastruktur  yang memadai dalam rangka memasarkan hasil sumber daya alam utamanya dihidang pertanian, perkebunan, pertambangan dan di bidang perikanan. KEK dan jalan Tol dipastikan dapat menunjang kelancaran pemasaran produk-produk Sulut, KEK juga dapat menampung berbagai industri baru atau industri yang direlokasi untuk mendekatkan kepada pasar, sedangkan jalan tol sepanjang 39 km diharapkan  mampu meningkatkan dinamisasi roda perekonomian Sulut, utk itu Sarundajang mengharapkan bantuan Kepala BKPM RI untuk membantu memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tender jalan tol yg sedang berproses di Jakarta. Ketika membawakan sambutan Kepala BKPM RI, menyatakan bahwa daerah harus mampu menyikapi perubahan paradigma perekonomian nasional dengan memanfaatkan pangsa pasar lokal yang dianggap luar biasa pertumbuhannya, hal ini menjadi perhatian para investor,  sehingga sebuah komoditas tidak hanya dipasarkan di dalam negeri tetapi juga di Luar negeri. Turut hadir bersama Kepala BKPM RI di VIP Bandara Sulut, Duta Besar RI di Moskow, Duta Besar RI di Seoul, Duta besar RI di  Bangkok dan Wakil Duta Besar RI di London, sedangkan pejabat di lingkungan Pemprov Sulut yaitu  Kadis PU Itu.J.E.Kenap Kadis Perindag, IR  Olvie Atteng .Kadis Pariwisata, Suprianda Roeroe, SH, Kepala BKPMD Ir Joi Korah. (DR. Jemmy S. Kumendong, Kabag Humas Selaku Juru Bicara Pemprov)

Mokodongan 2015 Sulut Jadi pilot Projek SAPBA

Pemprov Sulut saat ini semakin dituntut untuk bisa menghasilkan laporan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparan tinggi. Untuk dapat menghasilkan laporan tersebut maka pemprov sulut selama lima hari menggodok para PPTK, bendahara dan Satker SKPD dilingkungan Pemprov Sulut untuk mengikuti waorkshop penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAPBA). Kegiatan yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provin si Sulut, telah dibuka Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan yang diwakili Kepala BPKBMD Praseno Haddy SE AK, di Hotel Arya Duta manado, Senin (21/4) kemarin.

Kegiatan yang turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Sulut Adil Hamonangan Simanjuntak serta pejabat terkait lainnya, menurut Mokodongan, penerapan SAPBA, menjadi semakin penting dan sangat diperlukan, mengingat selama ini pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan cenderung masih belum tertata dan terpola dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya unsur-unsur laporan keuanganyang belum dapat disajikan dengan baik sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undanganyang berlaku.

Untuk itu Mokodongan, minta kegiatan ini kiranya akan menjadi jawaban 

solutif bagi perbaikan dalam pengembangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD dilingkungan pemprov sulut, sembari berharap, dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) ini, maka setiap SKPD akan mampu menyusun laporan keuangan yang meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun  sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemprov dan juga melakukan pembenahan manajemen keuangan, karena paling lambat Tahun 2015 Pemprov akan menjadi pilot projek SAPBA, kunci putra terbaik bumi totabuan. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).