ONIBALA BUKA SOSIALISASI DAN OUTREACH STAR

Program State Accountability Revitalization (STAR) merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung reformasi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik, yang pendanaannya berasal dari pinjaman (Loan) Asian Development Bank (ADB). program ini berkosentrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah melalui peningkatan  kompentens istaf pengelola keuangan negara dan internal auditor pemerintahan dan dalam program STAR-SDP BPKP berperan sebagai project implementation unit. Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Inspektur Provinsi Sulut Drs. Mecky M. Onibala, Msi saat membuka Sosialisasi dan Outreach Program Star yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulut (23/4) di Arya Duta Hotel Manado.

Onibala mengatakan Pengawasan dan penerapan prinsip akuntabilitas atas pelaksanaan kewenangan pemerintah menjadi mainstream dalam manajemen pemerintahan harus diterapkan standar kinerja sejauh mana target  dan tujuan yang telah dicapai sehingga bisa dijadikan rujukan dalam konteks akuntabilitas publik baik secara vertikal maupun horisontal,  disinilah terletak urgenensi pengawasan atau audit kinerja untuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada kesempatan itu Onibala menekankan kepada para Inspektur dan Kepala BKD Kabupaten/Kota untuk mengelola dengan baik honerer K2 agar ke depan tidak timbul permasalahan hukum yang dapat merugikan para kepala SKPD yang menandatangani surat keterangan tanggung jawab. Dan Lebih lanjut Onibala mengatakan bahwa peran inspektorat dan BPKP tidak berguna jika seluruh Kab/Kota di Provinsi Sulut semuanya mendapat opini disclaimer oleh karena itu perlu perhatian terhadap manajemen pengelolaan keuangan yang baik. disamping itu Onibala menekankan kepada seluruh BKD yang ada di Provinsi maupun Kab/Kota agar tidak seenaknya memindahkan PNS yang mempunyai kemampuan teknis, terutama  teknis di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi sulut Adil H. P. Simanjuntak mengatakan bahwa program STAR ini bertujuan untuk  tata kelola keuangan baik agar lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pengawasan keuangan publik, di samping itu untuk memperkuat  SDM auditor dalam melakukan pengawasan.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Biro perencanaan dan pengawas Program STAR BPKP Pusat Justan Ridwan Siahaan. Acara sosialisasi ini dikuti oleh para Kepala Inspektur dan Kepala BKD Kab/Kota se Provinsi Sulut dan dilaksanakan sehari. (DR. Jemmy S. Kumendong, MSi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

WAGUB: HASIL PEMILU DEMI KEMAJUAN SULUT

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, Mpd menyatakan bahwa apapun hasilnya nanti,  Pemilihan Umum (Pemilu) harus diterima oleh warga Sulut karena semuanya itu demi kemajuan Sulut sendiri.

Hal tersebut disampaikan Wagub disampaikan Kansil saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sulut, yang diselenggarakan Rabu (23/4), bertempat di Manado Tateli Beach Resort (Ex Hotel Sedona).

“Pemilu telah berjalan dengan baik, saat ini kita semua menanti siapa yang akan mewakili rakyat di DPR, DPD dan DPRD, kita semua berharap pemilu ini dapat memberikan hasil positif demi kemajuan Sulut,” ujar Kansil.

Selain itu juga, Kansil memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut sebagai pihak penyelenggara pemilu, pihak Polri dan TNI yang telah bekerjasama mensukseskan dan mengamankan jalannya pemilu di Sulut. Karena, tanpa kerjasama yang baik antara sesama insan penyelenggara pemilu, tidak mungkin Pemilu di Sulut akan berjalan baik.

Wagub juga mengharapkan siapapun yang menjadi pemenang nanti dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan Sulut. “Dalam pemilu ini ada yang menang ada juga yang kalah, saya mengharapkan apapun hasilnya itu sudah merupakan yang terbaik, kita semua harus mendukung bersama, saya berharap juga rapat pleno rekapitulasi ini berjalan dengan lancar,” kata Kansil.

Senada juga dengan Wagub, Ketua KPU Sulut YEssy Momongan menyatakan rapat pleno ini harus berjalan dengan jujur dan aman, karena ini merupakan hasil akhir penentuan siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2014 ini.

 Rencananya Rapat ini akan diselenggarakan selama dua hari sd tanggal 24 April sampai dengan selesai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkoppimda Sulut, seluruh angota KPU Sulut, para wakil dari Partai Politik, LSM dan insan pers Sulut. (Kabag Humas DR J Kumendong selaku jubir Pemprov Sulut)

Lima Kabupaten/kota Tak Hadir EPPA Provinsi

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi sedikit gerah dengan ketidak hadiran lima Kabupaten/kota  pada pelaksanaan EPPA Kab/Ko posisi 31 Maret 2014 yang di pimpin Kepala BPK-BMD Praseno Haddy di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Selasa (22/4) kemarin.

Kelima daerah tersebut yakni Tomohon, Minahasa, Minsel, Mitra dan Talaud. Mengingat pentingnya kegiatan itu, maka sesuai arahan dan petunjuk Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, dana bagi hasil mereka untuk sementara akan ditahan, sebagai bentuk hukuman atas ketidak taatan dan ketidak seriusan penyampaian laporan mereka termasuk hadir dalam kegiatan ini, ujar Haddy di sela-selah membuka pelaksanaan EPPA tersebut. “Ini buka hanya ngomong doang saja, tapi benar Pemprov akan menahan dana bagi hasil mereka, karena hingga memasuki bulan keempat ini, realisasi keuangan dari lima daerah tersebut belum juga masuk alias masih dalam posisi nol persen untuk laporan ke TEPPA Provinsi, sehingga terjadi deviasi keuangan, tandasnya, sembari menyebutkan, pelaksanaan EPPA kab/ko ini mendapat monitoring langsung dari TEPPA pusat (UKP4).

Dalam rapat terserbut Haddy juga menemukan ada 11 daerah hingga kini belum melakukan proses kontrak pengadaan barang dan jasa, karena sesuai data baru Manado, Bitung, Minahasa dan Minut yang telah melaksanakan tandatangan kontrak. Sedangkan capaian realisasi keuangan bitung paling tinggi hampir mencapai 20 persen, sementara Bolmong, Talaud Tomohon, Minsel dan Bolsel masih nol persen. Haddy menambahkan Manado dan Minahasa menjadi pilot projek pendampingan APBD 2014 untuk kabupaten dan kota.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan, berharap Tim EPPA Kab/Ko kiranya lebih serius untuk menghadiri rakor EPPA yang digelar Provinsi pada setiap triwulan, hal itu dimaksudkan agar berbagai kekurangan yang ada di daerah bisa dilengkapi oleh provinsi. Mantan Karo Umum menyebutkan, Biro yang dipimpinnya itu selalu terbuka menerima Tim EPPA Kab/Ko yang belum mengetahui tentang aplikasi data ke Sismontep, staf kami akan selalu siap membantu untuk melayaninya, seperti waktu dekat ini Tim EPPA Provinsi akan turun ke bolmong membantu memfasilitasi dan mengasistansi bagi petugas imput data, karena sampai bulan April ini mereka ada kesulitan untuk petugas ini, tambah Kotambunan (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).    

  

  

Mokodongan: Pengelola LPSE Belum Merata

Dengan semakin berkembangnya pelayanan pengadaan barang dan jasa seperti sekarang ini, maka permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi yang menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan semakin bertambah dan beragam pula, hal itu dikatakan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, saat membuka Bimtek standarisasi dan rakor LPSE kabupaten/kota, LPSE Polda Sulut, Unima, Unsrat, serta LPSE Politeknik, di ruang Huyula, Selasa (22/4) kemarin.

Dikatakannya, salah satu permasalahan yang paling mendasar ialah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola LPSE yang belum merata, khususnya dari sisi teknis infrastruktur, layanan dan keamanan informasi. Karena itu dengan diselenggarakan kegiatan ini diharapkan akan mampu menjawab usaha pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM tim pengelola LPSE, ujarnya.

Karena itu Mokodongan mengajak, agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, curahkan segenap perhatian dan pemikiran saudara dalam bentuk ide dan gagasan yang konstruktif. Jadikan pula momentum ini sebagai wahana untuk saling tukar pikiran dan saling memotivasi antar pengelola LPSE, tandasnya. Turut hadir Deputy Monev PSI Robbin Asad Suryo, Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE serta Kabag Administrasi Pembangunan sekaligus Kepala LPSE Selvie Paat SP MSi. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSI selaku jubir pemprov).      

Kepala BKPM RI Buka KP3MN 2014 di Manado

Sulawesi Utara ternyata selalu menjadi daerah yang menarik untuk dikunjungi oleh siapa saja, termasuk menarik untuk dijadikan daerah pelaksanaan iven-iven yan bersifat nasional. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya iven nasional oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Senin 21 April 2014 di Hotel Novotel Grand Kawanua, yang dibuka mulai pukul 19.00 wita.

Menurut laporan Deputi PIMP BKPM RI dalam pembukaan, acara ini dihadiri oleh sekitar 400 orang yang terdiri dari Kepala BKPM Provinsi dan Kabupaten Kota serta Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu se Indonesia, selama 2 hari dan topik yang dibahas antara lain bagaiamana memperkuat diplomasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional serta topik tentang bagaimana mendorong kebijakan hilirisasi produk pertanian dan hilirisasi mineral/batu bara, dengan moderator salah satu presenter/artis nasional Anya Dwinov.

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang, dalam sambutannya menyampaikan tentang peluang dan tantangan investasi di Sulawesi Utara. Peluang tersebut bisa menjadi suatu keuntungan misalnya, masyarakat yang open minded sehingga dapat menerima dan berteman dengan siapa saja, stabilitas keamanan yang sampai saat ini sangat kondusif, pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara per tahun yang rata-rata sekitar 8% (diatas pertumbuhan ekonomi nasional), komoditinya telah dikemas menjadi komoditi ekspor. Namun disisi yang lain terdapat tantangannya yaitu; infrastruktur yang masih terbatas, seperti listrik yg masih mati menyala, regulasi-regulasi yg diluarkan pemerintah yang masih menghambat investor (Misalnya regulasi di bidang perikanan (ijin operasi kapal) yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, regulasi di bidang ketenaga kerjaan. Harusnya rugulasi-regulasi yang ada saat ini harus mampu memberikan kemudahan sehingga menarik investor.

Disisi lain Sarundajang mengharapkan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di daerah agar perlu kerjasama antar daerah yang saling menghidupkan dan saling mendukung untuk mempromosikan potensi daerahnya masing-masing.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Mahendra Siregar, SE, MEc, mengingatkan agar daerah selalu menjaga stabilitas keamanan sebagai modal dasar yg dapat menarik investor, daerah juga harus menyikapi terjadinya transformasi tujuan investor yang dulunya lebih banyak kepada pemanfaatan potensi sumber daya alam, namun sekarang lebih banyak kepada proses pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan manufaktur. Lebih lanjut Siregar menyatakan bahwa dalam rangka menarik para investor, daerah harus selalu meningkatkan kuaitas pelayanan dan melakukan perbaikan daya saing sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaannya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri ESDM, Ir. Susilo Siswoutomo, Duta Besar RI di Tokyo Yusron Ihza Mahendra, Duta Besar RI di Seoul John Prasetio, Duta Besar RI di Bangkok Lutfi Rauf, Wakil Duta Besar RI di London Harry Kandouw dan Duta Besar RI di Moskow Djouhari Oratmangun.

Kansil Presentasikan 4 DOB di DPD RI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur DR. Djouhary Kansil, MPd mempresentasikan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) dalam rapat dengan Komite I DPD RI pada Senin 21 April 2014 mulai pukul 14.00 WIB di Jakarta. Paparan tersebut disampaikan langsung dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI. Dalam Paparan tersebut Kansil menyampaikan kesiapan 4 (empat) daerah DOB yaitu Bolmong Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna dan Kabupaten talaud Selatan, untuk menjadi DOB definitif. Berdasarkan syarat administratif, teknik dan fisik kewilayahan 4 DOB tersebut telah dianggap memenuhi syarat. Dalam Diskusi, sebagian besar anggota Komite I DPD RI mendukung penuh dan mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera menetapkannya. Setelah paparan dilanjutkan pertemuan dengan Ketua DPD RI Irman Grusman yang juga mendukung dan segera mengagendakan untuk melakukan peninjauan lapangan. Selanjutnya Rapat Pleno ini akan diparipurnakan untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap 4 daerah DOB ini. Hadir mendampingi Wakil Gubernur, Asisten I Pemprov Sulut Edwin Silangen SE, MS, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Noudy Tendean, MSi, Kepala Bagian Otda, Drs Jimmy Ranti, juga bupati/wakil bupati, pimpinan DPRD dan panitia pemekaran. (DR Jemmy S. Kumendong, MSi, Kabag Humas selaku Juru Bicara Pemprov)