Gubernur Sulawesi Utara Terima Yayasan Torang Samua Basudara

Gubernur Sulawesi Utara menerima para Pengurus dan Anggota Yayasan Torang Samua dalam sebuah jamuan makan malam di Gubernuran Bumi Beringin Manado 1/5/2014.
Ketua Yayasan Torang Samua Basudara Coretta Kapoyos yang juga adalah isteri Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri dalam sambutannya menyatakan bahwa terbentuknya yayasan ini berawal dari kepedulian putra putri asal Sulawesi Utara dari berbagai profesi yang ada di  Jakarta ketika terjadinya musibah banjir bandang bulan Januari 2014 yang lalu yang meluluhlantakkan kota Manado.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dari seluruh warga Manado kepada Yayasan Torang Samua Basudara karena telah berpartisipasi aktif membantu warga Manado yang menjadi korban bencana banjir bandang bulan Januari 2014 yang lalu. Sambil berharap bahwa Yayasan ini juga turut berpartisipasi aktif menggali, mengembangkan dan membantu budaya Minahasa yang semakin terkikis oleh perkembangan jaman, misalnya budaya perkawinan Minahasa yang semakin menghilang.
Sebagaimana  diketahui, Yayasan Torang Samua Basudara aktif melalukan penggalangan dana dan membantu warga yang terkena musibah banjir dan membantu beberapa fasilitas umum seperti beberapa sekolah di Manado.
Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DR. Djouhari  Kansil bersama Ibu, Jajaran Forkompinda Sulawesi Utara, para tokoh agama, para pejabat dilingkungan Pemprov bersama ibu, Wakil Bupati Minahasa dan dihibur oleh Paduan Suara Unima dan Lion Dance (DR. Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Juru Bicara Pemprov)

Alimansori : Provinsi BMR sangat layak

Gubernur Sulawesi Utara diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudi R. P. Tendean, SIP, Msi mendampngi Tim Komite I DPD RI yang dipimpin oleh ketua H. Aliman Sori SH, MKum dan DPD RI asal Sulut Ny. Sintje Sondak Mandey dan Arianti Baramuli, serta 6 anggota DPD RI lainnya. Kedatangan Komite I ini kata Aliman Sori, SH, Mkum adalah  untuk melakukan peninjauan lapangan dan melihat persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru Calon Provinsi Bolaang Mongondow Raya yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu sebagai calon Ibukota Prov. BMR (29/4).
Saat memasuki perbatasan Kab. Minsel dan calon DOB baru Prov. BMR rombongan telah dijemput oleh ratusan masyarakat yang  dalam mendukung terbentuknya provinsi ini dan saat memasuki calon ibukota provinsi BMR di Kota Kotamobagu rombongan telah dijemput oleh masyarakat yang menggunakan motor, bentor dan kendaraan-kendaraan dan sepajang jalan yang dilewati rombongan di dalam kota  disambut oleh anak-anak sd, smp, sma dan mahasiswa universitas dumoga sampai dengan masyarakat turun kejalan untuk mensuport dan mendukung penuh pembentukan DOB provinsi ini dan disambut secara adat di depan rumah dinas walikota Kota Kotamobagu.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang pertemuan walikota kotamobagu ketua komite I DPD RI H. Aliman Mori, SH, Mkum mengatakan bahwa kedatangan tim komite I ini adalah untuk melihat dari dekat kesiapan daerah ini baik sarana maupun prasarana pendukung dan kesiapan dukungan dari masyarakat dalam pembentukan DOB juga sangat diharapkan. Dan setelah melihat sambutan masyarakat terhadap kedatangan tim komite I, Aliman Sori mengatakan bahwa Daerah Otonom Baru  (DOB) Prov. Bolaang Mongondow Raya sangat layak.
Lebih lanjut Aliman Sori mengatakan bahwa tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru (BOB) atau pemekaran ini adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dan bukan karena faktor dan kepentingan elit politik dan jangan ada kepentingan politik yang akan menunda terbentuknya pemeran ini karena maksud dari terbentuknya DOB ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat harus didapat dan diprioritaskan sebagaimana harapan kita bersama.  Kemudian anggota DPD RI melakukan peninjauan lokasi calon kantor gubernur, calon kantor DPRD dan calon rumah dinas gubernur.(Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSI selaku jubir pemprov).

Mokodongan : Kekuatan KORPRI itu hebat

Kemajuan suatu bangsa salah satunya sangat bergantung serta ditentukan oleh kemampuan dan keteladanan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik secara profesional dan akuntabel dan eksistensi aparatur menjadi sangat penting terutama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan umum terutama melalui sisi pelayan kepada masyarakat. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka sosialisasi peningkatan mental dan budaya kerja aparatur (30/4) di ruang Mapaluse kantor gubernur.

Mokodongan yang didampingi sekretaris Korpri Yanni Lukas, SPi, MSi dan kepala biro organisasi Jemmy Ringjuangan, SSTP, MSi mengatakan bahwa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kekuatan korpri itu hebat bila ada kerja sama yang baik dan saling membantu sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan. PNS juga harus disiplin dan loyal pada pimpinan serta mampu menunjukkan kemampuan, kualitas serta  prestasi kerja yang baik.
Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan kiranya pelaksanaan sosialisasi ini para pns harus lebih disiplin, lebih kerja keras dan konsisten terhadap tugas dan tanggung jawab serta jangan jenuh dengan rutinitas pekerjaan yang dikerjakan setiap hari dan dapat menumbuhkan tekad dan komitmen bersama dari seluruh anggota korpri sulawesi utara untuk menjadikan mental dan budaya kerja sebagai modal utama dan kekuatan penting dalam melaksanakan tugas  dan pekerjaaan sehari-hari.
Sebelumnya didahului laporan ketua panitia pelaksana Anatje Saselah, SE yang mengatakan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penyegaran kembali kepada anggota korpri agar lebih profesional, kreatif dan inovatif terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan mengayomi masyarakat. Dan kegiatan ini dilaksankan sehari dan diikuti seluruh pengurus korpri kab/kota dan skpd di lingkup pemprov sulut.(Jubir Pemprov DR. Jemmy S. Kumendong selaku kabag humas)

SAG Ibadah Paskah di Kediaman Wagub di Tatelu

Sinode Am Gereja-Gereja Sulutteng akan melaksanakan Ibadah Paskah sekaligus pertemuan perdana personalia Departemen, Komisi dan Pokja SAG di Kediaman Pribadi Keluarga Kansil Tatengkeng di tatelu jalan menuju pinili, pada hari Jumat 2 Mei 2014 pukul 15:00 Wita. Kegiatan yang akan dipimpin Sekjen  SAG Pdt. Lamberty Mandagie MTh serta Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Pria Kaum Bapa (PKB) SAG. Untuk itu Kansil berharap semua, personalia baik yang duduk di departemen, komisi maupun pokja kiranya dapat menghadiri Ibadah paskah yang dirangkaikan pula dengan pertemuan perdana. (Kabag humas Jemmy Kumendong selaku jubir pemprov).

Pemprov Lakukan Penandatanganan Kontrak Proyek

Sebanyak 48 Paket proyek yang bersumber dari dana APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2014, Rabu (30/4) mulai dilakukan penandatanganan kontrak tahap pertama dengan pihak perusahaan kontraktor. Penandatangan kontrak bersama paket lelang pengadaan barang dan jasa pemprov sulut ini berlangsung di ruang Mapalus Kantor Gubernur dan turut disaksikanWagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Asisten Bidang Pekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE.  

Wagub mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

 Karena itu saya minta, penandatanganan kotrak bersama paket proyek ini, kiranya mendapat perhatian serius dari seluruh pimpinan SKPD,  unit kerja, termasuk para pimpinan perusahaan, sehingga dalam pekerjaan nanti dapat memperhatikan kualitas pekerjaan  dan bisa selesai tepat waktu, bukan sebaliknya walaupun sudah mendapat uang muka tapi proyeknya mogok ditengah jalan, ujar Kansil sembari mengajak para pejabat pembuat komitmen, PPK dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan diharapkan, dapat bersinergi sehingga sehingga yang diuntungkan bukan hanya perusahaan tapi juga masyarakat bisa menikmatinya, tandas orang nomor dua di sulut.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE melaporkan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penyerapan anggaran pemprov dengan tetap memperhatian peraturan yang berlaku serta tetap memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan, serta tujuannya untuk mewujudkan prinsip pengadaan yang transpara, efisien, efektif dan akuntabel serta menuju pengadaan berang/jasa 100 % E-Procurement. Kotambunan juga menyebutkan, dari 48 paket pekerjaan yang ada Dinas PU paling banyak yaitu 32 paket, dikuti Dinas Perkebunan 8 paket, Biro Perlengkapan 2 paket serta Diknas, Dispora, Sekretariat DPRD, DKP, UPTD Museum dan Biro Pembangunan masing-masing 1 paket dengan total pagu anggaran Rp. 92.239.966.900, sedangkan penandatangan kontrak tahap kedua akan dilaksanakan pada bula Mei 2014 mendatang, tambah mantan Karo Umum. Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).   

          

Makodongan Tokoh Agama Berperan Dalam Pelaksanaan Dukcapil

Peran para tokoh agama dalam penyelenggaraan kebijakan bidang kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) sangat membantu keberhasil tugas pemerintah, hal itu disampaikan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan saat membuka acara temu teknis penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di Swiss-belhotel maleosan Manado, Selasa (29/4) kemarin.

Tugas dukcapil tidak hanya melakukan pencatatan masalah kelahiran, kematian, serta pencatatan perkawinan, akan tetapi lebih dari pada itu mampu mencermati setiap gejala yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, seperti KDRT atau  masalah  perceraian yang dianggap masih tinggi di daerah ini, karena itu peran dari tokoh-tokoh agama sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut, jelas Mokodongan sembari menyebutkan, mengingat pentingnya pertemuan ini apalagi melibatkan TP.PKK Provinsi Sulut, diharapkan pertemuan ini mampu merumuskan biaya nikah dan biaya cerai agar bisa sama di daerah ini, sehingga sulut benar-benar menjadi terdepan sekaligus contoh bagi daerah lain untuk masalah tersebut, kalau biaya nikah di kasih murah tetapi untuk biaya cerai dikasih mahal agar orang tidak gampang bercerai, tandas putra terbaik bumi totabuan.

Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE melaporkan, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari, tujuannya untuk meningkatkan kesadarandan tangungjawab aparat pemerintah provinsi dalam membina aparat kabupaten/kota dan aparat kabupaten/kota kepada aparat kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat dalam bidang dukcapil. Sementara sasarannya untuk meningkatkan rasa tanggungjawab dan kemampuan teknis apart pemerintah provinsi dan kab/ko dalam bidang sistem adminduk.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Prov Sulut Drs Lucky Taju MSi, menyampaikan bahwa peserta yang diundang dalam kegiatan adalah para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, TP.PKK, Kabid Pencatatan Sipil kab/ko serta Instansi vertikal di Provinsi Sulut, sedangkan nara sumber berasal dari Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kasi Monev Dirjen Dukcapil Ibu Zulvimar, SH), Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS dan Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean, SIP MSi. Turut hadir Wakil Ketua TP.PKK Sulut Dra. Ny. Sherly Mewengkang Nayoan, Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Kasubag Dukcapil Nita S Tarumingkeng SSTP, MPA. (Kabag Humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku Jubir Pemprov).   

Sekprov: Penataan SDM Aparatur Disesuaikan Dengan Beban Kerja

Birokrasi pemerintahan sebagai mesin penggerak roda pemerintahan dituntut untuk senantiasa mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik  antara lain adanya kepastian hukum, efisiensi, efektifitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta profesionalisme, hal itu dikatakan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan saat membuka Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja bagi PNS. Kegiatan yang digelar BKD Provinsi Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (29/4) kemarin, menurut Mokodongan mestinya PNS sebagai mesin birokrasi haruslah menjadi aparatur yang cerdas, serta mampu bekerja produktif, namun kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Salah satu penyebab utamanya karena target rencana kerja yang kurang jelas, lemahnya kontrol pimpinan menjadi benalu yang mengerogoti kehidupan kerja para pegawai juga pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam artian belum didasari pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lainnya merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut, ujarnya.

Karena Mokodongan berharap, perlu ada perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan (beban kerja organisasi) serta menjadi First Step pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional serta bebas KKN, kuncinya. Turut hadir Kepala BKD Ir. Sandra Moniaga, MSi, Sekretaris BKD Jahya P Rondonuwu MSi, Kabid Bimtek Kanreg XI BKN Manado Burhan Mana SH MH, serta Kasi Bimtek Kanreg XI BKN Manado Ricky Talumepa S.Sos. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pem prov).