Kumendong Terima Komnas HAM

Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut DR Jemmy Kumendong usai menerima kunjungan Anggota DPRD Kota Bogor, secara maraton kembali menerima kunjungan Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dipimpin langsung Komisioner Komnas HAM M Imdadun Rahmat, diruang kerjanya, Kamis (20/08) kemarin.
Kumendong menjelaskan tujuan dari kunjungan mereka ke Sulut untuk mendapatkan informasi terkait dengan penanganan warga Indonesia asal nuasa utara yang sudah lama tinggal di Philipina tapi status kewarga negaraan tidak jelas. Namun demikian warga nusa utara yang ada di Philipina keadaannya baik-baik saja. karena selama ini hubungan pemerintah Indonesia dan Philipina sangat baik. Namun demikian Pemerintah Provinsi Sulut melalui Pak Gubernur DR Sinyo Sarundajang, terus berupaya mendorong agar warga nusa utara di Philipina bisa kembali tinggal di tanah air, tandas Kumendong. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov). 
   

Kumendong Terima Kunjungan DPRD Kota Bogor

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut DR Jemmy Kumendong MSi, Kamis (20/08) kemarin, diruang kerjanya  menerima kunjungan kerja  Panitia Khusus (Pansus) penyusunan Ranperda HIV AIDS Kota Bogor.
Tim Pansus yang berjumlah 13 orang tersebut dipimpin, Ketua DPRD Kota Bogor Rusmiari Ningsih
Ningsih menjelaskan, maksud dan tujuan ke Sulut yaitu untuk menggali informasi tentang pencegahan dan penanggulangan masalah HIV AIDS di provinsi Sulut, Karena Sulut merupakan salah satu daerah yang telah memiliki Perda terkait dengan masalagh tersebut, jelas Ningsih.
Kumendong mengatakan, di Sulawesi Utara dari total 1.486 kasus sampai dengan bulan Pebruari 1014, penyebaran HIV AIDS sudah menyentuh semua lapisan masyarakat dengan berbagai profesi. Sedangkan jumlah pengidap tertinggi terdapat pada kalangan swasta/wiraswasta sebanyak 454 kasusu, diikuti oleh ibu rumah tangga 284 kasus, PSK 92 kasus, dan 74 pelaut serta mahasiswa 44 kasus. Dalam pertemuan itu Sekretaris KPAP Sulut dr Meis Tangel Kairupan telah menjelaskan panjang lebar berbagai langkah dan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Sulut, (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

SHS Hadiri Wisuda UNSRAT

Dipenghujung masa tugas pengabdian dalam jabatan selaku Gubernur Sulut 2 (dua) periode, masa bakti 2010-2015, oleh DR SH Sarundajang menyempatkan diri hadir dalam upacara wisuda untuk penamatan bagi sejumlah 1040  lulusan program Sarjana, Profesi, Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDSP1) serta Doktor, di ruang Auditorium Unsrat Manado, Kamis, 20/08/2015.
    Dihadapan Citivas Akademika serta Senat Perguruan tinggi negeri terbesar di bumi nyiur melambai ini, Gubernur SH Sarundajang yang juga adalah Alumnus Fisip Unsrat ini,
Menegaskan arti kelulusan dari proses belajar mengajar yang adalah puncak karya akademik. Sehingga para wisudawan ini telah dibekali kompetensi untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif dengan tuntutan SDM yang harus berkualitas,berdaya saing profesional dlm bidangnya dilandasi nilai2 luhur dari warisan budaya bangsa guna memenuhi tuntutan pasar kerja lokal, nasional, regional maupun internasional.
    Lebih jauh dipaparkan Gubernur SH Sarundajang, selaku Ketua Dewan Penyantun UNSRAT ini, bahwa di era globalisasi dan otonomisasi saat ini peran sektor Pendidikan adalah penting dan strategis dalam membangun bangsa (nation building) disamping itu pula juga merupakan suatu upaya dan daya menumbuhkan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran serta intelektual seseorang.
    Untuk itu, kata Gubernur  yang juga turut didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Prov Sulut, Ny Deetje A Sarundajang Laoh-Tambuwun,  agar segenap civitas akademika dapat menjawab tantangan arus global dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia unggul yang mahir dan cakap sehingga menjadi pribadi yang sanggup bertindak dalam aspek pemecahan masalah (problem solver), bukan hanya dari sisi intelektual semata. Sehingga Unsrat ditantang menjadi partner Pemerintah dalam menciptakan kader pemimpin yang handal, unggul serta konsisten dalam menciptakan terobosan ataupun inovasi baru. Pada kesempatan itu, SHS memaparkan konsep serta 4 teori dalam menyikapi pengelolaan SDM yakni  Soft power, Hard power, Smart power dan Hybrid power.
   Dalam kesempatan itu turut pula digelar simbolisasi Pencanangan Pembangunan Gedung Auditorium Unsrat berstandart internasional oleh Gubernur dan Rektor Usrat Prof DR Ir Ellen Kumaat, MSc, DEA. Serta penobatan Wisuda Terbaik dimana Menantu tercinta dari Keluarga Besar Gubernur SH Sarundajang, yakni DR Preysi Siby, Isteri tercinta dari  Anggota DPD-RI utusan Sulut, Fabian Richard Sarundajang. Yang berhasil meraih predikat CUM LAUDE dengan Prestasi Sangat Memuaskan dalam Program Studi PascaSarjana  Ilmu Linguistik. (Kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

Sekprov: DPRD Minahasa Semakin Didepan

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Sekprov mengatakan DPRD Minahasa semakin di depan.

Ungkapan tersebut disampaikan Sekprov saat membuka kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa, kamis (20/8), bertempat di hotel gran puri manado.

DPRD Minahasa semakin didepan karena menjadi barometer penyelenggaraan bimtek pengelolaan keuangan daerah khusus para anggota DPRD. DPRD Minahasa menjadi contoh bagi DPRD lainnya yang ada di Sulut karena seperti diketahui, fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan.

Terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan, para anggota DPRD perlu meningkatkan kapasitas Sumber daya manusianya, agar dapat memahami dengan baik fungsi DPRD dan bias bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Lebih lanjut Mokodongan mengatakan, sebagai mitra sejajar kepala daerah, setiap anggota dewan harus mengutamakan kepentingan rakyat, saat ini kebutuhan masyarakat semakin banyak untuk itu anggota dewan perlu mendapatkan wawasan agar harapan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil ketua DPRD Kabupaten  Careig Runtu dan para anggota DPRD Minahasa, para peserta selama 2 hari mendapatkan sejumlah materi terkait pengelolaan keuangan daerah. Turut hadir Sekretaris Bandiklat Dra Olga Saisab. (kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

Mokodongan Buka Orientasi Anggota DPRD Bolmut

 

Sekprov Beri Materi Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan bagi anggota DPRD Bolmut

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan memberikan materi tentang demokrasi dan wawasan kebangsaan dalam acara orientasi  para anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  masa jabatan periode 2014-2015 dalam acara , Rabu (19/8) bertempat di hotel Gran puri manado. 

Mokodongan menjelaskan tentang demokrasi dan tujuan demokrasi dalam pemerintahan, dimana demokrasi merupakan sistem politik yang terbaik untuk mencapau tujuan bernegara, prinsip demokrasi harus dijalankan antara pihak pemerintah (Eksekutif) dan para anggota DPRS (Legislati). 

Demokrasi dan wawasan kebangsaan harus dijalankan bersama dalam pemerintahan untuk membangun ikatan emosional antar sesama, tanpa adanya hal tersebut dapat melemahkan pancasila yang merupakan petunjuk aktifitas hidup disegala bidang yang dilakukan warga negara Indonesia. 

Untuk itu setiap anggota DPRD harus memahami dengan baik tentang demokrasi dan wawasan kebangsaan demi terselenggaranya hubungan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan antara pihak legislatif dan eksekutif. 

Palandung: Sekolah Perlu Aktifkan Kembali Program UKS

Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi menegaskan, agar sekolah di Provinsi Sulut perlu mengaktifkan kembali program usaha kesehatan sekolah (UKS). Penegasan tersebut disampaikan Palandung saat membuka pemantapan program UKS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sulut.
Kegiatan yang digelar Biro Kesra Setda Provinsi Sulut, di ruang rapat ex WOC, Palandung menyebutkan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sisi mata uang yang satu sama lain saling berkaitan, tak terpisahkan serta merupakan dua dari tiga indikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang menentukan kualitas SDM.
Karena itu sekolah harus mengaktifkan kembali  program UKS yang memiliki banyak manfaat bagi siswa. Karena lewat UKS bagaiman siswa di ajarkan cara hidup sehat seperti mencuci tangan yang baik, cara mengosok gigi yang baik, cuci tangan sebelum makan, tidak sembarangan jajanan di sekolah, menanam apotik hidup dihalan sekolah dan lain sebagainya.
"dulunya program tersebut berjalan baik mulai dari Sekolah Dasar hingga ditingkat SMA/SMK, namun kini mulai menurun program UKS tersebut," ujar Palandung.
Senada dengan Palandung Kadis Diknas Sulut Asiano G Kawatu SE MSi juga mendorong agar sekolah-sekolah di sulut supaya mengaktifkan kembali perogram UKS, karena program tersebut sangat baik, terutama bagi siswa itu sendiri.
Menurut Kawatu, UKS dengan titik berat kegiatan pada upaya promotif dan preventif serta didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif berkualitas yang dijalankan melalui trias program UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan.hidup sekolah yang sehat, tandas Kawatu. Karo Kesra dr Bahagia Mokoagow mengatakan, kegiatan tersebut diikuti Diknas kabupaten/Kota se- Sulut. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov). 
     

Wagub: Berbagai Potensi Sumberdaya ASN Sulut Terus di Maksimalkan

Pemerintah Provinsi Sulut terus memaksimalkan berbagai potensi diantaranya sumberdaya aparatur pemerintah daerah sebagai motor penggerak pembangunan. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara objektif dan terbuka serta peranan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pengawas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, di daerah, khusus wilayah Provinsi Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Malut, di sintesa peninsula hotel Manado, Rabu (19/09) kemarin.
Kegiatan yang dibuka Komisioner ASN Made Suwandi, menurut Wagub, antara lain, diwujudkan dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), dimana pengelolaannya meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun sebagaimana amanat UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN.
Hal ini penting, sebab disamping lebih berorientasi pada pelayanan publik dan bukan lagi melayani atasan, juga memposisikan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari interfensi politik, sebut Wagub.
Kansil mengatakan, hal tersebut dimungkinkan, karena menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, termasuk didalamnya memiliki kompetensi, kualifikasi kinerja, transparansi,objektivitas serta bebas dari KKN,sebaba berbasis pada manajemen SDM dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional, jelasnya. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).