Hari ini Presiden lantik OD-SK jadi Gubernur dan Wagub Sulut

7 Calon Gubernur dan 7 Calon  Wakil Gubernur masa Jabatan 2016-2021 akan diambil sumpah dan dilantik oleh Presiden Jokowidodo  berlangsung hari ini Jumat(12/02) bertempat di Istana Merdeka Jakarta.
Pelantikan tersebut mengalami pergeseran jam dari jadwal semula pukul 10.00 WITA, menjadi pukul 13.30 WITA, hal itu disampaikan kabag protokol Kemendagri Ibu Imelda Sorbin dalam pertemuan dengan 7 perutusan pemerintah provinsi di Kemendagri RI, Kamis (11/02) kemarin.
Pertemuan yang diikuti Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Jemmy Kumendong M.Si,  Karo Umum Jimmy Ringkuangan AP, M.Si, Kabag Humas Roy Saroinsong SH, Kasubag Protokol Internal Reynaldo Walujan S.STP.
menurut Imelda, pelantikan Gubernur dan Wagub hasil pilkada ssrentak pertama ini sedikit mengalami perubahan dari yang biasanya yaitu para calon gubernur dan wakil gubernur sebelum dilantik sudah menggunakan Tanda Pangkat dan Jabatan, begitu pula dengan penyerahan kutipan surat keputusan Presiden akan diserahkan Jokowi di ruangan khusus Istana Merdeka sebelum dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan. Ujar Imelda.
Dengan demikian, Imelda menjelaskan pengambilan sumpah dan pelantikan OD-SK Cs berbeda dengan pelantikan Gubernur dan Wagub yang biasanya kita saksikan dimana pemasangan tanda pangkat dan jabatan dan penyerahan kutipan SK itu berlangsung dalam satu rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan, tapi untuk penandatangan berita acara pelantikan Gubernur dan Wagub akan berlangsung di tengah suasana pengambilan sumpah dan pelantikan, Itulah perbedaan saat ini, sembari menambahkan bahwa prosesi pelantikan bahwa para calon tiba di wisma negara kemudian menuju istana Merdeka yang diatur oleh kepala biro protokol sekretariat Presiden. Pada saat memasuki istana merdeka akan melewati jajaran kehormatan paspampres, di ruang tunggu utama disambut kepala sekretariat Presiden, para calon Gubernur dan Wagub akan mengikuti prosesi yang sama, selanjutnya menuju verenda depan istana Merdeka, satu persatu cagub dan cawagub kemudian menuju ruang kredena dipandu oleh kepala biro protokol sekretariat Presiden. Kemudian tiba di ruangan kredensia para cagub dan cawagub diperkenalkan kepada Presiden dan Wapres RI dan dila jutkan dengan penyerahan petikan keputusan presiden yang diserahkan oleh Jokowi. Selanjutnya, satu persatu cagub dan cawagub menuju ruang resepsi istana Merdeka dan menempati tempat yang telah ditentukan. Kemudian Presiden RI beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden serta ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla menuju rua g resepsi. (Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono : Terima Kasih Warga Sulawesi Utara!

Kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono MDM  berakhir hari ini. Sumarsono berterimakasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Ucapan terimakasih ini disampaikan Sumarsono di Ruang kerjanya kantor Dirjen Otda gedung F Kemendagri Kamis (11/2).
Dalam kesempatan ini, Sumarsono mengungkapkan kebahagiaanya ketika diterima dengan keterbukaan oleh seluruh masyarakat, dari berbagai agama, etnis, dan Sub etnis di Sulut, "saya sangat terkesan atas sambutan yang saya terima di bumi nyiur melambai ini tanpa memandang suku dan agama" jelas Dirjen Otda.
Sumarsono juga menambahkan, bahwa menjadi Gubernur di Sulawesi Utara juga memberi pengalaman tersendiri, serta pelajaran yang berharga yang didapat kala berkunjung ke segala elemen masyarakat, apalagi ke Gereja-Gereja. "Pluralisme adalah hal yang baik, ketika berjalan beriringan. Banyak hal berharga saya pelajari dari masyarakat juga dari gereja ke gereja." Ujar Sumarsono.
Sumarsono berpesan, agar kiranya kekompakan dan ikatan persaudaraan yang kuat, serta nilai kebudayaan dan keagamaan yang kokoh terus bertumbuh di bumi Nyiur Melambai, sembari memohon maaf kepada warga dan masyarakat, apabila selama masa kepeminanya ada hal yanv tidak sesuai atau berkenan bagi sebagian masyarakat.
(Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono Pimpin Rapat Tim Teknis DPOD

Dirjen Otonomi Daerah [Otda] Kemendagri RI Dr Soni Sumarsono MDM, memimpin rapat tim teknis sekretariat DPOD tentang penataan daerah di kantor dirjen otda, gedung F Kemendagri, Jakarta Kamis (11/2).
Dalam rapat tersebut Sumarsono  mengatakan saat ini kita sedang dalam pembahasan regulasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan desain besar penataan daerah (Desertada) dan RPP penataan daerah sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Dalam hal ini Sumarsono mengatakan bahwa semua sesuai dengan kemajuan demokrasi dan banyaknya polemik yang terjadi di daerah karena pemekaran daerah sehingga dibuatkan aturan agar daerah tersebut bisa betul-betul siap menjadi DOB, agar seluruh daerah bisa mandiri untuk menjalankan tugas pemerintahanya dimana tujuan dan fungsi pemerintahan itu tercapai. Tandas Penjabat Gubernur Sulut.
Dalam Rapat tersebut, Sumarsono turut didampingi Direktur DPOD Teguh Setiabudi dan salah satu direktur dari dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu.
Rapat tersebut dihadiri pejabat kementrian dan lembaga terkait pemerintah pusat.
(Humas Pemprov Sulut)

12 Pebruari Olly-Steven Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Sulut

Dipastikan  mulai Jumat 12 Pebruari 2016 Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Octavianus Estevanus Kandouw resmi akan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut definitif periode Tahun 2016-2021, setelah Sekretariat Negara (Setneg) secara resmi telah mengagendakannya acara pelantikan tersebut.

Hal itu di tegaskan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong  MSi, di ruang kerjanya, Rabu (10/02) kemarin, kepada wartawan liputan Pemprov Sulut.

“Presiden Joko Widodo nantinya akan melantik Pak Olly dan Pak Steven sebagai Gubernur dan Wagub Sulut bersama Enam Gubernur dan Wagub lainnya di Istana Negara Jakarta, sekitar Pukul 10:00 WIB,” ujar Kumendong.

Kumendong mengatakan berdasarkan rundown acara, dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan keputusan Presiden RI oleh deputi bidang administrasi aparatur, Kementrian Setneg, pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan wakil Gubernur masa jabatan periode tahun 2016-2021 oleh Presiden RI , Penandatangan Berita Acara pengambilan sumpah jabatan Secara berturut-turut ,  Olly Dondokambey, S.E Sebagai Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw Sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Prof. Dr. H. Irwan Prayitno S.Psi, M.Sc Gubernur Sumatra Barat, Drs. H. Nasrul Abit Wakil Gubernur Sumatera Barat, Sdr. H Zumi Zola Zulkifli, STP, MA Gubernur Jambi, Dr. Drs. H. Fachron Umar, M.Hum wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Muhammad Sani Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si Sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Ridwan Mukti M.H Sebagai Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah M.M sebagai Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Ir. H. Irianto Lambine M.M Gubernur Kalimantan Utara, H. Udin Hilanggio Wakil Gubernur Kalimantan Utara, dan H. Sahribin Noor, S.Sos, M.H  Sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Drs. H. Rudi Resnawan sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Kumendong menambahkan dilanjutkan dengan pemberian ucapan Selamat yang didahului oleh Presiden RI beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo dan Wapres beserta ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, diikuti oleh para undangan lainya, Ramah Tamah (Foto Bersama). (Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono Gelar Dialog Interaktif Dengan Praja IPDN

Tak terasa, masa menjabat Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM di Bumi Nyiur Melambai tidak lama lagi. Di detik-detik terakhir ini, Sumarsono menggelar dialog interaktif kepada ratusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulut, Selasa (9/2) kemarin.

Dalam materinya, Sumarsono menjelaskan tentang dua tanggungjawabnya sebagai Penjabat Gubernur Sulut dan Ditjen Otda Kemendagri. Menurutnya, sebagai Penjabat Gubernur Sulut ada tiga tugas khusus yang harus dikerjakan di Sulut. “Yaitu mengawal Pilkada serentak, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Juga, menangani permasalahan strategis nasional di daerah yang sifatnya mendesak,” kata Sumarsono.

Sumarsono pun mengajukan pertanyaan, tentang contoh kepentingan strategis di daerah. Banyak yang menjawab, kepentingan strategis itu adalah masalah tapal batas di daerah, dan pembangunan KEK Bitung. Namun, ditanggapi Sumarsono itu belum terlalu tepat.

“Semua jawaban itu tidak salah. Namun, itu belum terlalu mendesak. Masalah yang mendesak yang harus secepatnya dilaksanakan seperti penanganan bencana alam. Kalau masalah-masalah seperti itu masih bisa ditunda,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan tugasnya sebagai Ditjen Otda Kemendagri. Dijelaskannya, Ia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Seperti, perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Di akhir materi, Sumarsono mengharapkan, Praja IPDN ini harus lebih banyak belajar. Jangan jadi sama dengan mahasiswa umum lainnya. “Karena, Praja IPDN itu berbeda dengan mahasiswa umum lainnya. Bedanya di mana? Harus punya keberanian lebih. Sebab, kalian adalah calon pemimpin-pemimpin daerah. Suatu saat, kalian perlu ambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin. Dan itu, sangat dibutuhkan keberanian,” tandasnya. (Humas Pemprov Sulut]

Sumarsono Terima Kasih JIPS

Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Umarsono MDM tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Jurnalis Independen Pemprov Sulut [JIPS] karena telah mengawal keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masryarakat yang telah dilakukan Pemprov Sulut.
Ungkapan terima kasih Gunernur itu disampaikan pada acara kebersamaan yang di gelar JIPS di kediaman wartawan RRI Manado Roy Pesak di Desa Koka minahasa, Senin [07/02] kemarin.
"Saya perlu sampaikan ucapan terima kasih ini kepada rekan-rekan sekalian karena selama lima bulan menjabat Pj. Gubernur sulut kalian telah banyak membantu saya memberikan masukan-masukan termasuk kritik dan saran lewat tulisan saudara di media masing-masing. Dan saya melihat itu semua merupakan suatu bentuk dukungan media kepada saya," ujarnya.
Mestinya saya yang mengundangl kalian, tapi kebalikan justru saya yang di undang ketempat ini. Tapi tidak apalah saya suka acara di buat di tempat ini skalian meningkatkan rasa kebersamaan di antara kita, sebagai sesama anak bangsa.
Gubernur, juga menceritakan pengalaman pertama sejak dipercaya sebagai Pj Gubernur, Sulut, ada sejumlah aktifis di sulut, dimana mereka sebelumnya meragukan kahadiran saya sulut, apakah mampu mengimbangi kepemimpinam, mantan Gubernur Dr Sinyo H Sarundajang. Semua keraguan aktifis tadi satu kata pun saya tidak menjawab. Namun jawaban itu saya buktikan dengan kerja-kerja dan kerja. Lewat pengabdian dalam tugas sehari-hari. Dimana-mana saya datangi mulai dari pimpinan agama, kepasar, hingga ke Kabupaten/kota, saya serap semua aspirasi itu
Sehingga selang lima bulan ini saya membuat empat program proiritas pemprov Sulut yaitu gengam gerakan sulut menanam [GSM], Gerakan bersih kuala [GebeKa], gerakan Sulut Berkarya, serta program Mari Jo Ka Manado. Semua gerakan ini ternyata mendapat sambutan positif dari rakyat sulut. Karena empat program ini, semuanya itu mensupot sektor paeiwisalta Sulut agar lebih maju lagi.
Sementara Koodinator JIPS Donny Aray menilai walaupun kepemimpinan Sumarsono hanya singkat namun gebrakannya sama seperti Guberur satu periode, rakyat begitu merasakan sentuhan kepemimpimannya dan hal itu di mana-mana Sumarsono di terima rakyat, ujar wartawan Kompas TV ini.
JIPS tidak akan melupakan perjuangan Om No sapaan akrab dari Gubernur Sumarsono, kepemimpinannya akan sekalu di kenang, tandas aray.
Acara kebesamaan ini di akhiri dgn lagu kensraan yang dinyanyikan JIPS, Guberbur, Pj Walikota Manado Ir Roy O Roring, Pembina JIPS Jemmy Ringkuangan AP MSi [karo umum], Jadis Diknas Asiano G Kawatu MSi, dan Kadis Budpar Ir Happy Korah MSi. [Humas penprov Sulut].

Tendean Minta Bendahara Serius Ikut Diklat.

Pendidikan dan pelatihan teknis bendahara
pengeluaran di lingkup pemerintah provinsi Sulut, diharapkan mampu
meningkatkan kualitas dan kompetensi selaku pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan
mempertanggjawabkan keuangan pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD . Hal ini diungkapkan Kepala Badan Diklat Provinsi Sulut DR Noudy
Tendean.
Lanjut Tendean tuntutan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel ini, mejadi kewajiban untuk dicermati dan direspon oleh semua aparatur sipil negara (ASN), karena pemerintah terbangun dari pilar-pilar penyangga yang kokoh sehingga mampu menghadirkan dan memberikan kepastian sisten dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan disemua elemen pemerintah.
Dijelaskannya pula, bendahara pengeluaran merupakan kiunci sentral
dalam pengelolaan keuangan, sehingga dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Sehinga dengan memahami tugas dan fungsinya maka bendahara pengeluaran dapatmenghilangkan ataupun meminimalisir  kesalaahn-kesalahan dalam pelaksanaan tigasnya, sehingga dapat terhindar dari masalah terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan melanggar hukum ataupun  kelalaian.
Sementara itu, Dolfie Tinangon selaku panitia pelaksanan menlaporkan peserta merupakan bendahara di 40 SKPD, dimana diklat ini bertujuan meningkatkan komptensi dan ketrampilan dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa berkomptene dalam tugasnya. (Humas pemprov Sulut).