OD-SK Hadiri Launching TIFF 2016

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Wagub Drs. Steven Kandouw menghadiri acara launching dan press conference Tomohon International Flower Festival (TIFF) ke 6, tahun 2016. TIFF kali ini juga mengambil tema Enchating Tomohon.

Acara tersebut dilaksanakan Minggu (29/5) di kota Jakarta, diawali dengan jalan sehat bersama panitia dan Pemerintah Kota Tomohon dari Bundaran Hotel Indonesia hingga ke kantor kementrian pariwisata RI dengan menampilkan parade kendaraan hias,  tarian kabasaran.

Dalam sambutan Gubernur Sulut yang dibawakan Wagub mengatakan pemprov Sulut memberikan apresiasi positif bagi Pemkot Tomohon yang telah melaksanakan event internasional untuk memajukan pariwisata Sulut dan sejalan dengan visi OD-SK yang memajukan dunia pariwisata Sulut.

Kegiatan internasional yang akan dilaksanakan 8 sampai dengan 12 Agustus 2016 mendatang ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk mempromosikan pariwisata  menjadi unggulan daerah, juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan kreatifitas serta sebagai pendorong bagi petani dan pengrajin bunga untuk meningkatkan kualitas produknya hingga dapat menarik kunjungan wisatawan, untuk itu Pemkot Manado dan stakeholders lainya yang berkaitan dengan acara ini harus mempersiapkan dengan baik semua kebutuhan acara agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik serta sukses dan bisa mendatangkan lebih banyak turis yang berkunjung ke Sulut agar target 1 juta wisatawan mengunjungi sulut dapat terwujud.

Deputi bidang pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esthy Reko dalam sambutan mewakili Menteri Pariwisata mengatakan kegiatan ini menjadi ajang promosi kreatif kota Tomohon untuk meingkatkan pergerakan pariwisata.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil ketua TP PKK Sulut Dr. Kartika Devi Kandouw Tanos, Ketua DPRD Sulut Andrei Ang, Walikota Wakil Walikota Tomohon dan Bitung, Pejabat Eselon II lingkup pemprov sulut dan tamu undangan lainnya.(humas provinsi sulut)

Pemprov Prihatin TKI Ilegal Sulut Kerja di Congo

Terkait dengan adanya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Sulut yang bekerja di Congo dan telah di deportasikan ke tanah air, mendapat perhatian serius dari Pemprov Sulut.
Hal itu di tegaskan Gubernur Sulut Olly Domdokambey SE melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulut Marsel Sendoh SH MSi kepada sejumlah awak media liputan Pemprov di kantornya, Jumat (27/05) kemarin.
setelah kami berkonfirmasi dengan Badan Pelayanan Perlindungan dan Penempatan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) Sulut serta melakukan  hearing dengan Komisi IV DPRD Sulut, maka yang perlu kami sampaikan, bahwa TKI asal Sulut yang bekerja di Congo itu adalah murni ilegal.
Apa sebab disebut murni ilegal, karena yang pertama tidak ada perusahaan yang menjamin soal pengiriman mereka, kedua tidak ada perjanjian kontrak dengan satu wadan atau badan penjamin perusahaan sesuai dengan aturan Uandang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,  ketiga kami tidak pernah mendapat informasi untuk di daftarkan menjadi tenaga kerja Indonesia yang seharusnya setelah di daftar di Kabupaten/Kota harusnya di beritahukan ke provinsi bahwa ada TKI yang akan bekerja/dikirim ke luar negeri, keempat masalah tersebut nanti kami tahu setelah mereka kembali dan sudah ada masalah, namun demikian setelah ada konformasi dengan BP3TKI belum lama ini, kami  di panggil langsung pertemuan, bahwa kalaupun misalkan terjadi masalah kecelakaan pada mereka maka pemerintah tetap akan memberikan bantuan  melalui  BP3TKI. Mereka akan menyiapkan dana-dana bantuan termasuk apabila ada yang meninggal dunia, ada dana santunan yang akan diberikan sebagai mana penjelasan yang kami terima dari Kepala BP3TKI Sulut, ujar mantan Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulut ini.
Namun demikian kami akan berkoordinasi lebih dengan Polda Sulut, karena masalah tersebut sedang berproses di Polda Sulut, katanya.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tenaga kerja di Bitung karena pada umumnya mereka itu tinggal di sana, sembari menyebutkan kemarin saya sudah mengeluarkan surat pembebasan kepada pengawas untuk turun ke Bitung mencari tahu dimana lokasi mereka berada dan kedua ada yang namanya si A ini yang kami belum tahu pasti nama jelasnya sementara dicari keberadaannya. Karena dari informasi yang ada yang bersangkutan yang mengirim mereka menjadi TKI di salah satu negara di Afrika tersebut.
Bagian lain Sendoh mengatakan, dalam upaya menunjang program ODSK maka Dinasnakertrans telah melakukan berbagai kegiatan seperti Jop Fair baru di Mantos dan memberikan pelatihan-pelatihan tenaga kerja melalui BLK bitung, serta di beberapa Kabupaten di daerah ini. Sendoh juga menambahkan minggu depan ada program kegiatan dari Kementerian Tenaga kerja yang akan digelar di Sulut terkait dengan pengelolaan akuntansi. (Humas Pemprov Sulut).

Dr Devi Ingatkan Tanggungjawab Perempuan Perkotaan

Wakil Ketua TP-PKK Sulut Dr. Kartika Devi Kandouw Tanos atas nama Ketua TP. PKK Provinsi Sulut Ibu Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, membuka secara resmi Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Perkotaan kerjasama TP. PKK Sulut dengan Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut, di Aula Kantor Sekretariat TP. PKK Sulut belakang Kantor Gubernur, Kamis (26/05) Kemarin.

Dr Devi mengatakan, perempuan yang ada di perkotaan cenderung sibuk, terkadang melupakan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga. Tanggungjawab dalam keluarga sangat penting yang nantinya dapat berpengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya dalam hidup rumah tangganya. 

Menurut Dokter yang kini menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulut ini, sangking sibuknya terkadang wanita sebagai istri luput menyediakan makanan yang mempunyai nutrisi yang sehat dan seimbang bagi keluarga, sehingga bisa berakibat pada gangguan kesehatan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, jelas isteri tercinta dari Wagub Sulut Drs Steven Kandouw.
Karena itu Dia berharap wanita perkotaan harus pintar-pintar membagi waktu jangan hanya mengutamakan kesibukan di luar rumah akan tetapi keluargalah yang paling utama.

Sementara Karo Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong M.Si menambahkan, kegiatan yang diselenggarakan ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk pemberdayaan perempuan yang ada di perkotaaan Sulawesi Utara. imbuh Kumendong.

bertindak sebagai narasaumber dalam kegiatan ini selain Kumendong, juga Sekretaris TP. PKK Sulut Dra Marieta Kuntag  MSi yang membahas tentang pemberdayaan perempuan perkotaan bidang ekonomi dan lingkungan hidup, serta Dr. Inggrid Giroth MKes terkait dengan keselamatan ibu (Safe Motherhood) sedangkan pesertanya terdiri dari anggota TP-PKK Kota Bitung, Tomohon, Kota Manado, serta TP. PKK Kota Kotamobagu. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Hadiri RDP Dengan DPD RI Terkait Masalah Kelistrikan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI guna membahas masalah kelistrikan yang ada di provinsi Sulut.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang GBHN gedung nusantara V DPD RI Jakarta, Rabu (25/5).

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah permasalahan kelistrikan diantaranya tingkat elektrifikasi listrik, kendala pembangunan pembangkit listrik, rencana revisi RUPTL 2015-2024 dan keterlibatan Pemda dalam pembangunan ketenagalistrikan.

Wagub menyampaikan beberapa kendala kelistrikan yang ada di Sulut diantaranya pasokan listrik yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sulut dan berbagai kendala lainnya, Wagub berharap dengan adanya pertemuan ini, kebutuhan daerah bisa tersampaikan ke pemerintah pusat dan mendapatkan solusi terbaik guna kesejahteraan rakyat.

Hadir dalam kegiatan tersebut anggota komite II DPD RI, GM PLN regional.(humas provinsi sulut)

Gubernur OD Hadiri Wisuda Presiden RI KE-5

    Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Terkemuka dan tertua di Indonesia, hari ini Rabu 25/05 memberikan Penganugerahan Gelar Docktor Honoris Causa ( Dr H C), dalam bidang Politik dan Pemerintahan kepada Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Hajjah Megawati Soekarno Putri. Yang turut dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, di dampingi Ketua Tim Penggerak PKK Prov Sulut, Nyonya Ir Rita M Dondokambey-Tamuntuan.
   Dalam kesempatan menghadiri Pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri.  Yang mengambil judul Disertasi "PEMIKIRAN POLITIK MEGAWATI , KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT"  dengan Tim Promotor diantaranya Prof Dr H Obsatar Sinaga, MSi, Prof Dr Oekan Soekotjo Abdoellah,MA PhD, Dr Arry Bainus,MA.Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, yang nota bene juga adalah salah satu pengurus teras Partai Moncong Putih ini selaku Bendahara Umum Tiga periode masa kepengurusan Partai Nasionalis ini. Juga berkesempatan bersama dengan salah satu Cucu Putri Mendiang Presiden RI Ke-1, Ir Soekarno yakni Puan Maharani yang juga merupakan Anggota Kabinet Menteri Indonesia Hebat di bawah Kepemimpinan Presiden Ir Joko Widodo.
   Sidang Senat dibuka oleh Rektor Unpad, Prof Dr Med Tri Hanggono Achmad, yang berlangsung di Gedung Rektorat Unpad,  Bandung- Jabar ini, turut pula dihadiri Wakil Presiden RI Hi Mohammad Jusuf Kalla, yang menyampaikan Pidato dan sambutan, kata Sekretaris Pribadi Gubernur Sulut, Clay June Dondokambey SSTP, MAP, sebagai mana dikutip Jubir Pemprov Sulut, Roy Saroinsong SH.
    Acara Wisuda penganugerahan Gelar Doktor ini diakhiri pemberian ucapan selamat dan foto bersama.
   Demikian Humas Pemprov Memberitakan.

Mokodongan : Optimalkan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Generasi Muda

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir SR Mokodongan meminta kepada suluruh stakeholders baik pemerintah maupun swasta untuk mengoptimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Permintaan ini disampaikan Mokodongan saat membuka Diskusi tentang penyalahgunaan obat-obatan resmi dan lem ehabon oleh anak-anak, pelajar, dan mahasiswa di kabupaten kota yang di gelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Rabu (25/05).
Dikatakan Mokodongan, upaya pembebasan kaum muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan secara dinamis dan berkelanjutan, ini buka hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan peran serta dari seluruh kalangan agar masa depan bangsa ini bisa terselamatkan.
Untuk itu lanjut Sekprov pelaksanaan kegiatan diskusi ini merupakan upaya strategis dalam memaksimalkan dan memperkuat mata rantai kinerja organisasi pemerintahan khususnya yang terkait dibidang dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba, dengan tujuan operasional pemerintahan dapat semakin maksimal serta mampu mengawal generasi muda, sehingga dapat berkembang sebagai generasi yanh berdaya saing tinggi dan terutama bebas dari narkoba, tandas Mokodongan.

Kotambunan Berharap ASN Biro Organisasi Tingkatkan Pelayanan Publik

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Farly Kotambunan SE berharap agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro yang dipimpinnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di masing-masing bagian.

Harapan itu di sampaikan Kotambunan saat memimpim apel pagi ASN Biro Organisasi di halaman kantor Gubernur, Rabu (25/05) kemarin.
Mengingat Biro Organisasi oleh pimpinan diberi tugas antara lain mengevaluasi pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulut bahkan sampai ke unit-unit pelayanan publik di Kabupaten/Kota supaya dapat di jabarkan sebaik mungkin.
Karena dalam penilaian pimpinan dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur maupun pemerintah pusat kualitas pelayanan publik di daerah ini masih dianggap rendah, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di maksud.
Beberapa faktor penyebab rendahnya pelayanan publik di katakan oleh mantan Karo Umum ini antara lain konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara negara pelayanan publik non pemerintah, tidak adanya dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah.
Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik, ujar Kotambunan sembari menyebutkan, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran, kunci mantan Karo Pembangunan ini.(Humas Pemprov Sulut).