Sabtu, 14 Januari 2017

Kartika Devi Tanos: Menjaga Kesehatan Jantung Itu Penting.

Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sulawesi Utara dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS  bersama Kadis Kesehatan Provinsi Sulut dr.Debie Kalalo MSc.Ph mengikuti senam jantung sehat di halaman Kantor Jalan Samratulangi No 221  ( kantor BKOW) Titiwungan Selatan  kecamatan Sario Manado  sabtu (14/01) kemarin.

Kegiatan ini dalam rangka Soft Opening kantor baru Yayasan  Jantung  Indonesia Cabang Utama Sulut.
Setelah selesai senam di lanjutkan dengan rapat perdana untuk membahas program  kegiatan yayasan jantung 2017.

Kartika Devi Tanos mengatakan ini   senam  dan rapat perdana membahas program di masing masing bidang , serta tujuan dari berdirinya yayasan ini adalah membuat masyarakat Sulut lebih sehat.

Untuk tahun  ini paling tidak 6 sampai 7 pengurus di kabupaten dan kota sudah terbentuk , salah satu program kegiatan senam jantung yaitu  sudah di jadwalkan kegiatan senam di pemprov sulut seminggu 2 kali. kata Kartika Devi

" Inovasi dari yayasan Jantung  ke depan di bandara dan mall mall akan di pasang alat J Shock dalam arti seandainya ada penderita jantung  yang tiba tiba kambuh disediakan pertolongan pertama bagi penderita jantung dan pembuluh darah sebelum dibawah ke rumah sakit",  tegas Kartika Devi

Umtuk sumber dana dan program kegiatan yayasan jantung sebagian menempel di dinas kesehatan sulut dan pemprov sulut menghibahkan dana 500 juta kepada yayasan serta bantuan dari pemerintah pusat

Kegiatan ini  senam di ikuti oleh klub-klub jantung sehat, anak anak sekolah, untuk di ketahui yayasan ini pengurusnya terdiri dari ahli-ahli jantung yang sudah berpengalaman di Sulut, tutup Kartika Devi Tanos

Struktur Pengurus Yayasan
Jantung Indonesia Cabang Utama Sulawesi Utara.
Ketua : dr Kartika Devi Kandouw-
 Tanos MARS
Wakil ketua 1 Prof DR dr Grace Kandow Mkes
Wakil ketua 2 Prof DR dr Reggy Lefrand SpJP(K)
Wakil ketua 3 dr M.S.J Tangel-Kairupan
Sekretaris dr, Felicia.Maria Kalesaran
Wakil Sekretaris Inggrit Walewangka
Bendahara.Jeanetta Rumerung SE,MM
Wakil Bendahara.Nova Eman Wala

Pegurus Badan Pelaksana
Bagian Bantuan Medis

Ketua dr Lidya E Tulus MARS
Bagian Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)
Ketua dr Joy.A.M Rattu MS PhD AIFO
Badan pelaksana Klub Jantung Sehat
Ketua Coutje M.D Rumampuk S Sos.
Bagian Pengembamgan Dana
Ketua DR Peggy.A Mekel SE MA ( Humas Pemprov Sulut)



Jumat, 13 Januari 2017

Ratusan Jabatan Administrator dan Pengawas Pemprov di Kukuhkan Wagub Kandouw

    Konsekwensi dan dinamika Organisasi pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2016 tentang : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mengharuskan segenap Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib di angkat dan di kukuhkan dalam jabatan, serta berdampak pada beberapa Job dan Jabatan yang dilikuidasi pun Merger, bahkan berimbas dengan kuota jumlah kursi jabatan dengan dirampingkannya struktur maupun efesiensi jabatan.
     Rivalitas dan dinamika memperebutkan jabatan begitu mengemuka dan kompetitif. Suasana bathin dan nuansa romantikanya begitu terasa manakalah Wagub Sulut, Drs Steven OE Kandouw, Mengukuhkan dan Mengangkat sejumlah 465 Pejabat Lingkup Pemprov Sulut level Eselon III dan IV dalam posisi sebagai Administrator dan Pengawas, yang di gelar terbuka di Kompleks Perkantoran Lingkup Pertanian,Perkebunan dan Perikanan Prov Sulut Desa Kalasey 1 Kec. Mandolang-Kabupaten Minahasa, Jumat Petang 13/01/17.
    Setelah pada beberapa Pekan lalu, gelaran Pelantikan bagi Pejabat Eselon II dan III Pemprov usai, maka Rolling dan Rotasi serta Promosi Part Two, kembali digulirkan. Banyak kejutan dan sensasi kecil tercipta manakalah nama dan posisi jabatan di sebutkan. Ada yang bersorak, ada yang menggerutu tertahan, tidak sedikit riuh tepukan applaus dari para Undangan dan Masyarakat yang menyaksikan secara dekat akan Prosesi Pelantikan tersebut.
   Sementara itu, Wagub Steven Kandouw dalam arahannya di awal sambutan, sebagaimana di kutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy Saroinsong SH, menegaskan bahwa "Pangkat dan Golongan adalah Hak Kalian, tapi Jabatan dan Kepercayaan adalah Milik Pimpinan, untuk itu jawablah dengan memperlihatkan Kinerja yang optimal, ingat !!! dedikasi, loyalitas, prestasi dan pengorbanan patut dikedepankan, juga yang utama adalah jadikan kepercayaan ini dengan menggelorakan  semangat...kerja,kerja, kerja serta ber disiplin" Tandas Mantan Ketua DPRD Prov Sulut ini.

   Selanjutnya dalam amanat Wagub Sulut, dengan lugas memberi warning dan peringatan kepada segenap Pejabat yang dilantik maupun para Pejabat Teras yang memenuhi Bangsal tenda pelantikan, agar senantiasa dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan tetap mengedepankan prinsip Prudential (Ke hati-hatian), karna dalam waktu dekat ini akan di bentuk 'Task Force' yakni Satuan Tugas/Satgas yang akan berfungsi sebagai Pengawas Internal untuk memantau secara berkala baik formil maupun In Cognito, dan memberikan informasi akan prilaku dan tindak tanduk para Kepala SKPD maupun Pejabat Teknis lainnya dalam pemanfaatan anggaran dan pertanggung jawabannya.
   Pada akhir sambutan dan arahan Wagub Kandouw yang turut di dampingi Sekprov Edwin Silangen SE MS, serta para Asisten Setda Prov Sulut ini, juga memberikan penegasan akan makna suksesnya Visi-Misi OD-SK yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Sulut juga komitmen moril pada Pakta Integritas yang telah di sepakati oleh segenap Pejabat yang baru di lantik, untuk sekiranya menjaga "Amanah dan Marwah yang telah di ikarkan.  "Karna apabila kalian melangkahinya maka konsekwensi logisnya, dicopot dan di non jobkan serta wajib dipertanggung jawabkan secara normatif dan bersedia menerima sanksi sosial" ujar Wagub dengan ekspresi serius.
   Adapun landasan dan pijakan regulasi peraturan pelaksanaan Pelantikan para Pejabat di atas adalah di dasari pada SK Gubernur Sulut No 821.2/BKD/SK/06/2017, tanggal 13 Januari 2017 bagi Jabatan Administrator Eselon III,serta SK Gubernur Sulut No 821.2/BKD/SK/06/07/2017,tanggal 13 Januari 2017 bagi Jabatan Pengawas Eselon IV.
   Demikian Kabag Humas Pemprov memberitakan.
  

Wagub Melantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV Sulut.

Wakil.Gubernur Slawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw melantik  Pejabat Struktural  Eselon  III dan IV,  bertempat di lapangan Kantor Pertanian Kalasey Jumat (13/01) kemarin.

Untuk Pejabat Eselon III sesuai Keputusan Gubernur Sulut Nomor: 821.2/BKD/SK/06/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang pengukuhan dan pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan administrator.

Sedangkan untuk Pejabat eselon IV sesuai Keputusan Gubernur Nomor: 821.2/BKD/SK/06/07/2017 tentang pengukuhan dan pengangkatan pegawai negeri sipil jabatan pengawas

Dalam sambut4an Wagub memgatakan bersyukur pada Tuhan karena acara pelantikan bisa berjalan dengan baik

Selamat bertugas kepada pejabat yang yang baru dilantik selamat bertugas berkarya dan mengemban amanah dan keprrcayaan yang di taruh di pundak kiranya harus di jalankan secara paripurna.

"Eselon dan Pangkat milik ASN tapi Jabatan milik Gubernur dan Wakil Gubernur kalau tidak melaksanakan tugas dengan baik Gubernur bisa mencabut jabatan  tersebut"


"Hasil roling ini berdasarkan penilaian yang penuh dengan kehati - hatian,  berdasarkan kinerja, dedikasi dan prestas dan loyalitas"kata Kandouw.

Dalam pelaksanakan tugas harus berjenjang sekarang tidak ada sistem by pass jadi masalah koordinasi jangan langsung ke  pimpinan ini musti bertahap, mengenai penggunaan masalah keuangaan harus ada prinsip kehati- hatian.

Dengan mengelorakan semangat Kerja kerja kerja

Saat ini kata Kandouw, pelantikan Eselon III hampir terisi semua dan untuk eselon IV masih lumayan banyak yang akan di roling.

"Minggu depan akan dilakukan roling lagi. Begitu juga dengan guru - guru tingkat SMA," tegasnya.

Selain itu,  untuk meningkatkan kinerja maka Gubernur dan Wakil Gubernur akan membentuk Aparat Pengawasan Internal Pemerintah .(APIP).

"Gubernur akan membentuk satgas untuk menguatkan inspektorat dalam hal pengawasan. Satgas ini akan ditugaskan secara khusus baik terbuka maupun tertutup"  tegas Kandouw.
Diketahui jumlah ASN yang dilantik untuk Eselon III  226 Eselon IV 239  total.465

Turut hadir dalam acara pelantikan Sekprov Sulut Edwin Silangen SE MS Pejabat Eselon 2 di lingkup Pemprov Sulut (.Humas Pemprov Sulut)



Kamis, 12 Januari 2017

Ahmad Basarah Pancasila adalah Pedoman Hidup Berbangsa dan Bernegara

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE membuka acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan meminta para ASN lingkup Pemprov Sulut menyampaikan apa yang diperoleh ini diteruskan pada masyarakat. "Kalau implementasi nilai-nilai Empat Pilar  ini sampai di tingkat bawah, negara kita aman dan tenteram,  tempat Graha Gubernuran Bumber Manado kamis (12/01) kemarin

DR. Ahmad Basarah, MH mengatakan Pancasila sebagai ideologi dibentuk atas dasar kesepakatan para pendiri bangsa.  "Kesepakatan itu tercapai karena Pancasila diyakini dapat pengantar Indonesia untuk mencapai kemakmuran, adil, dan sejahtera.

Untuk mengetahui fungsi dari Pancasila sebagai ideologi bangsa, menurut Basarah, pertama-tama kita yakin dulu. Setelah yakin baru kita pelajari apa itu Pancasila.

"Pancasila itu tidak hanya dihapal, tapi dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara," ungkap Basarah.

Oleh karena itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, MPR yang sekarang satu-satunya lembaga negara yang mendapat amanah mensosialisasikan Empat Pilar tidak ingin menafsirkan Pancasila.  Tapi, "Kita kembalikan kepada sejarah terbentuknya Pancasila," katanya.
Pancasila adalah dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendorong semangat tidak ingin membentuk negara federal atau bentuk lainnya, sementara Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan negara.

"Jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur bisa saja berubah, begitupun sekretaris daerah karena telah diatur oleh undang- undang cukup 2 periode, namun empat pilar kebangsaan bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar atau diubah," katanya.

.

Turut hadir, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen serta para pejabat eselon II,III serta IV lingkup Pemprov Sulut.

Joy Korah Akan Kaji Seluruh Ijin Sesuai Pergub

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan mengkaji kembali terkait dengan perizinan, baik izin pusat, izin provinsi maupun izin kabupaten kota.

Hal ini diutarakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Ir Joy Korah, kepada  Kamis (12/1) kemarin

"Yang pertama kita akan benahi izin-izin yang ada di provinsi termasuk izin yang ada di dinas-dinas teknis. Itu sesuai dengan izin Pergub yang masuk dalam PTSP," ungkapnya.

Selain itu, kata Korah untuk perizin kabupaten kota sampai saat ini masih dalam pengkajian sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

"Karena, dengan hadirnya PTSP sangat membantu bagi para warga dalam mengurus surat perizinan tersebut. Semisalnya, izin pertambangan, kehutanan dan tenaga kerja serta kelautan. Jadi, saya minta kepada para warga masyarakat untuk taat dalam aturan sesuai Pergub yang berlaku," pungkas mantan Kadisbudpar Sulut ini.

Gubernur : Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Laksanakan Jumat

Besok, Jumat (13/1/2017) pelantikan pejabat struktural eselon III dan IV akan dilantik oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk masuk dalam kabinet kerja OD-SK.

Pernyataan tersebut dikatakan langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey saat membawahkan sambutan dihadapan ribuan ASN lingkup Pemprov Sulut pada acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan revolusi mental menuju sulut hebat, yang dihadiri langsung oleh Pakar Ideologi Pancasila Achmad Basarah, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen serta ASN lingkup Pemprov yang dilaksanakan di Graha Gubernuran Bumber Manado, (12/1/2017).

"Sebanyak 1200 pejabat lingkup Pemprov Sulut akan saya dilantik. Pejabat eselon III dan IV masuk dalam kabinet kinerja untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya pemerintah OD-SK yang mensejahterahkan masyarakat bumi nyiur melambai sulawesi utara," ungkap Gubernur Olly.

Olly menegaskan, kalau ada pejabat yang belum dilantik bukan disingkirkan tapi masih ada kesempatan masuk dalam kabinet kerja OD-SK.

"Nama-namanya saya sudah kantongi kalaupun belum terbaca, akan ada kesempatan berikut untuk masuk dalam kabinet kinerja kami," tegasnya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada pejabat yang nantinya besok akan dilantik, setelah memegang posisi jabatan yang baru untuk segera melakukan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dalam membantu pemerintahan OD-SK menuju sulut hebat.

Diketahui, lokasi pelaksanaan rolling pejabat eselon III dan IV sesuai rencana agenda akan bertempat  di Kalasey.

Rabu, 11 Januari 2017

Biro Orpeg Sulut Jadwalkan Pemasukan Lakip Semua SKPD

Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekertaariat Daerah Povinsi Sulawesi Utara setelah beberapa waktu lalu sukses mempersiapkan bersama Badan Kepegawaian Daerah Sulut untuk melaksanakan kegiatan Pelantikan beberapa waktu lalu oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE memasuki tahun 2017 sedang menunggu masing-masing SKPD untuk memasukan Laporan Kinerja (Lakip) Instansi Pemerintah tahun 2016.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Setda Provinsi Sulut, Farly Kotambunan, Rabu (11/01/2017) mengatakan saat ini sedang menunggu pemasukan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja SKPD kurun waktu satu tahun anggaran.

“Kami saat ini sedang menunggu pemasukan laporan kinerja pemerintah di masing-masing SKPD sampai dengan 31 januari diharapkan semua sudah masuk dan setelah itu kami akan melakukan rapat Tim bersama Inspektorat” ujar Kotambunan.

Disinggung soal reword and ponismen jika ada SKPD yang tidak memenuhi target capaian Kotambunan menyampaikan bahwa hal itu harus dirapatkan bersama Tim yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

“Hal ini akan kita lihat karena masing-masing pejabat telah menandatangani perjanjian kinerja dan target kinerja dan kalau ada yang tidak terlaksana apa sumber  masalahnya, namun itu harus dirapatkan bersama Tim terkait” Ujar Kotambunan

“Kalau memang hal itu karena efisiensi pengurangan anggaran hal itu tidak terlaksana tentu itu tidak masalah karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena seperti yang anda tahu sendiri untuk masalah pemotongan anggaran sedang Instansi Pemerintah yang ada di pusat saja dilakukan pengurangan anggaran” Jelas Kotambunan.