Gubernur Warning Sangadi dan Aparat Desa Tentang Penggunaan Dana Desa.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menghadiri rapat pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 bertempat di  Kantor Bupati Bolaang Mongondow selasa ( 07/02) kemarin.
Dalam sambutan Dondokambey mengatakan guna tercpai visi dari pembangunan bangsa ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasiona 2015-2019 yakni Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeprubadian yang berlandaskan Gotong Royong, dengan progres pembangunan demi tercapainya sembilan  agenda prioritas yang  lebih di kenal dengan Nawa Cita dengan salah satu agendanya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu
tahun 2016 pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk 1.504 desa se Sulawesi Utara sebesar Rp.911
498.499.000,- milyar meningkat 100% dari jumlah tahun sebelumnya ( 2015) yakni Rp
402.5 milyar.
Khusus untuk kabupaten Bolaang Mongondow sendiri tahun  2016 mendapat alokasi  sebesar Rp.119.867.236.000 untuk 200 desa.
Dana desa harus dapat di pahami dana yang bersumber dari Angaran  Pendapatan Belanja Negara ( APBN) yang di peruntukan untuk desa ditranfer melalaui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan serta filosofi : meningkatkan  kesejahteraan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan,  kata Dondokambey.

Untuk tahun 2017 ini guna efektif dan efisien penggunaan dana  desa telah ditetapkan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI  No 22 tahun 2016  tentang penetapan priotitas prnggunaan dana desa tahun 2017, sebagaimana amanat pasal 2 permendes no 22 tahun tahun 2017 bertujuan memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelengaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa, memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, jelas Dondokambey

Perwakilan pemerintah pusat di daerah sulawesi utara (sulut) adalah gubernur. Oleh karena itu, terkait dengan bantuan dana desa, langsung dari pemerintah pusat masuk ke desa-desa,  jadi kalau ada sangadi dan pendamping desa yang tidak searah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini gubernur sebagai penanggung jawab di provinsi sulut, "jangan salahkan gubernur kalau  tau para sangadi dan pendamping  desa" tidak sejalan dan tidak searah dengan kebijakan ini. Jadi, saya kira penegasan ini perlu.di kawal agar program pemerintah pusat ( Dana Desa) betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, tegas Dondokambey

Saya berharap dengan program dari pemerintah pusat seperti bantuan dana desa. Pemerintah provinsi akan mengawal bantuan dana desa ini sampai ke masyarakat dan dipergunakan harus sesuai dengan peruntukan serta sesuai dengan aturan yang ada,  Lanjut Dondokambey

"Karena, saya dipilih  masyarakat sulut selama lima tahun untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat Untuk itu, Saya wajib mengawal semua program bapak presiden Jokowi agar tidak salah dilakukan oleh masyarakat. Tutup Dondokambey.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bolmong Nixon Watung dalam sambutannya mengatakan sehubungan  dengan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa No 22 tahun 2016 tentang Penetapan Proiritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di kabupaten Bolmong.

Sesungguhnya ini merupakan suatu penghormatan bagi kami pemerintah kabupaten Bolmong. Karena sudah dipercayakan memfasilitasi kegiatan ini.Dan bagi kami ini merupakan moment yang penting untuk semakin memantapkan komitmen dan konsistensi kita dalam upaya pemantapan pengelolaan dan penggunaan dana desa,  kata Watung.

Pada kesempatan itu Gubernur memberikan bantuan alat - alat pertanian umtuk  para petani.

Turut hadir, Anggota DPRD Sulut, Ketua DPRD Bolmong, jajaran pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut, jajaran Pemkab Bolmong, Camat, Sangadi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para pendamping  desa, fasilitator serta tamu undangan lainnya.

(Humas Pemrov Sulut)

TP PKK Provinsi Sulut Berbagi Kasih di Panti Asuhan.

Ketua Tim Penggerak  Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( TP- PKK  ) Provinsi Sulut Rita Dondokambey Tamuntuan dan Wakil Ketua TP-PKK Kartika Devi Kandouw Tanos serta jajaran TP-PKK, hari ini Selasa (7/2)   menyerahkan bantuan sosial (Bansos) ke sejumlah panti asuhan  lokasi panti asuhan di Sayap Kasih Tomohon dan panti asuhan di Tompaso.

Ketua TP-PKK Provinsi Sulut Rita Dondokambey Tamuntuan mengatakan, kegiatan baksos ini merupakan salah satu program TP-PKK Provinsi Sulut.

"Baksos ke panti asuhan ini sudah menjadi salah satu program TP-PKK demi menunjang program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK),"ungkap istri tercinta orang nomor satu sulut tersebut. Sembari berharap dengan bantuan sosial ini bisa meringankan beban bagi para anak yatim piatu.

Diketahui, penyaluran bantuan sosial ini atas kerjasama TP-PKK dengan Dinsos Sulut dan Biro Kesra Setdaprov Sulut.

( Humas Pemprov Sulut.)

Rudis Gubernur Siap Dihuni.

Setelah melalui renovasi selama empat ( 4)  bulan rumah dinas Gubernur akhirnya rampung dan  Tepat pada pukul 20.00 Wita Senin (06/02) kemarin  malam Gubernur Sulut, Olly Dondokambey didampingi Isteri, Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan yang turut dihadiri Wakil Gubernur, Steven Kandouw dan Isteri, Devi Kartika Kandouw-Tanos serta Sekprov Sulut, Edwin Silangen dan Isteri, Ivone Silangen-Lombok di Rumah Dinas (Rudis) Gubernuran Bumi Beringin Manado, bersama-sama telah berbagi kasih, berkat dan ucapan syukur dengan ibadah  bersama puluhan pekerja (Tukang/bas,red) yang bekerja siang malam dalam membangun 'rumah kita' yakni rumah Sulawesi Utara (Rudis,red) yang juga rencanakan bakal diusulkan Gubernur menjadi 'Wisma Negara'.

Sebelumnya Gubernur mengatakan bahwa, Rudis tersebut nantinya akan digunakan tepat pada tanggal 12 Februari 2017 ini yang tanggal tersebut merupakan genap 1 tahun masa pemerintahan kerja kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK).

"Iya nantinya akan ditawarkan usulkan (menginap,red) ke Presiden kalau jika nanti datang," ungkapnya saat mengunjungi gedung Rudis di lantai dua lobinya diperkirakan bisa menampung 500 orang.

Sementara itu, Kepala Biro Infrastruktur, Barang dan Jasa Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan mengungkapkan bahwa kesiapan dari rudis ini dalam tahapan pemeliharaan apalagi dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini tidak baik (hujan angin dan badai,red).

"Pada intinya rumah dinas ini sudah siap untuk ditempati," kata Ringkuangan.

Ibadah syukur dipimpin oleh Pendeta Sofli Lukas Maki.

Hadir dalam acara syukuran malam tadi, Asisten III Roy Roring, Kepala Biro Umum, Clay June Dondokambey beserta sejumlah pejabat teras lingkup Pemprov Sulut.

Humiang Pimpin Kerja Bakti di Kawasan KEK

Plt kasat Pol PP  Pemprov Sulawesi Utara Edison Humiang memimpin pasukan melakukan Kerjabakti dan Penertiban KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Bitung, Sagrat Tanjung Merah, Senin (06/02) kemarin siang

Menurut Humiang,  kegiatan ini untuk menunjang program Gubernur dan Wakil Gubernur dalam percepatan pembangunan.

"Gubernur dan Wagub sedang gencar - gencarnya melakukan terobosan khususnya dalam pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat sulut. Sudah sepantasnya kita juga mendorong program beliau dalam percepatan pembangunan seperti hari ini kami lakukan," terang  mantan Sekot Bitung ini.

Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara kontinue di sejumlah lokasi.

"Jadi bukan hanya di bitung tapi juga di sejumlah wilayah yang diperlukan untuk dilakukan kerja bakti dan penertiban,"pungkasnya.

Lanjut Humiang, terhadap tugas Satpol PP itu harus dipahami dengan baik serta harus diikuti dengan action atau praktik di lapangan, dengan pola terpatrih dan disiplin sebagai kunci meraih sukses menuju Sulut Hebat tutup Humiang.
( Humas Pemprov Sulut)

Sat Pol PP Sulut kerja bakti dan penertiban KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Bitung (Sagerat dan Tanjung Merah)

Gubernur Menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey S.E didampingi Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw dan Sekretaris  Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen SE.MS menghadiri serah terima jabatan kepala BPK Perwakilan  Provinsi Sulut digelar di kantor BPK Perwakilan Sulut jalan 17 agustus Manado  senin( 06/02) kemarin.

Dalam sambutan Gubernur mengatakan mengiiringi kebersamaan ini selaku pemerintah  provinsi Sulut dan pribadi mengucapakan selamat datang kepada Drs Tangga M Purba M.M di bumi Nyiur Melambai selaku  pejabat BPK Perkakilan Sulut  yang baru.

Kedepan dibawah kepemimpinan kepala perwakilan yang baru senergitas kerja dan kemitraan sebagaimana yang selama ini telah mampu ditunjukan tentu diharapkan dapat teraktualisasi, bahkan semakin ditingkatkan eksistensinya dengan segudang pengalaman kerja, termasuk saat berkarya di Kepala  Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sangat menjanjikan untuk kemajuan kita bersama, kiranya berjalan terus bergandeng tangan untuk menjaga Sulut kedepan.

Terkait dengan itu saya sebagai Gubernur turut menyatakan komitmen untuk  untuk senantiasa menopang kerja BPK RI Perwakilan Sulut sambill mengajak segenap jajaran BPK RI perwakilan Sulut untuk menopang  kinerja Kepala Perwakilan yang baru karena tanpa dukungan kita bersama seberapa pun hebat sosok Drs Tangga Purba MM tidak akan mampu memberikan dampak yang signifikan. Kata Olly

Dan berterimah kasih kepada Ibu Endang Tuty Kardiani S.E M.M  pejabat yang lama sejak bulan Oktober tahun 2015 hingga kini BPK RI Perwakilan Sulut yang  senantiasa mampu menunjukan kapasitas kerjanya yang paripurna hal ini ditunjukan dengan tingginya perolehan persentase daerah yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP )  untuk pengelolaan anggaran tahun 2015 di Sulawesi Utara yang dan terdapat 10 daerah yang meraih WTP dari 16 kabupaten/ Kota dan di tahun 2016  yang belum mendapat WTP tinggal 2 daerah .Jelas Dondokambey

Saya harap kita dapat “bekerjasama” untuk kabupaten kota yang belum memahami untuk dapat diberikan pemahaman (pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara-red) serta pelajaran-pelajaran bagi mereka dalam rangka menyelesaikan laporan keuangannya” tutur Dondokambey pada kesempatan

Kiraanya  kepada Kepala BPK Perwakilan Sulut  yang baru di bawah kepemimpinan Pak Purba untuk membimbing dan mengarahkan kepada pemerintah kabupaten kota agar supaya  semua daerah di Sulawesi Utara bisa meraih WTP,  lanjut Dondokambey.

Sekali lagi selamat bertugas kepada kepada Bpk Drs Tangga M. Purba M.M dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada ibu Endang Tuti Kardiani S.E M.M dengan harapan kiprah dan kerja sebagaimana yang mampu ditunjukan selama ini kembali ditunjukan bahkan ditingkatkan di ladang pengabdian yang baru yakni di limgkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat menjadi berkah bagi bangsa dan rakyat Indonesia,  tutup Dondokambey.

Anggota VI BPK RI Prof. DR Bahrullah Akbar MBA mengharapkan kepada pejabat yang baru agar dapat berkontribusi di BPK Perwakilan Sulawesi Utara.

Saya mengharapkan laporan kinerja bapak/ibu sesuai dengan standart akuntansi, kewajaran penyajian dan ini akan mengarah pada pemberian opini jadi bukan BPK yang memberikan opini itu” Ujar Akbar.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara Drs. Tangga M  Purba yang ditemui mengatakan meneruskan pekerjaan yang dilakukan pendahulunya.

“Target kita yang sudah dicapai selama ini karena sudah ada perbaikan opini, kedepan kita akan berusaha lagi agar penerintah daerah yang ada d iSulut akan dibuat lebih baik lagi, tetapi ini semua tergantung kebersamaan kita untuk memperbaikinya” Ujar Purba

Turut Hadir ,Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sahfrudin Mossi SE.MM , Forkopimda Sulut,  Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut,  Para Bupati Walikota se Sulut, Pimpinan DPRD Kab/Kota, para Pimpinan Instansi Vertikal dan Tamu undangan lainnnya.  
( Humas Pemprov Sulut)

Pimpin Apel Perdana Bulan Februari 2017, Wagub "Jadi Pejabat Eselon Jangan Cengeng"

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw menegaskan para pejabat eselon yang baru dilantik jangan cengeng. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur saat memimpin Apel Perdana Bulan Februari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kantor Gubernur, Senin 5 Februari 2017.
Lebih lanjut dikatakan Kandouw jangan jadikan alasan tidak ada kendaraan dinas menjadi penghambat tugas-tugas. Apabila ditemukan hal-hal yang seperti ini  langsung diganti saja. "Sekarang waktunya kerja... kerja... dan kerja.." tegas Kandouw.
Kandouw juga menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menarik semua kendaraan dinas yang belum diserahkan oleh pejabat yang lama.
Wakil Gubernur juga mengungkapkan kekecewaan terkait tingkat disiplin ASN di lingkungan Pemprov Sulut. "Tingkat disiplin ASN Sulut masih jauh dari harapan" ujar Kandouw.
Selanjutnya Kandouw meminta kepada segenap jajaran dilingkup Pemprov Sulut untuk terus meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi dalam bekerja, warnai pelaksanaan tugas dengan inovasi dan terobosan terobosan konstruktif, pahami dan patuhi segala bentuk aturan yang mengikat terkait ruang lingkup pelaksanaan tugas, serta hindari berbagai tindakan yang menjurus pada praktek KKN, disamping itu semakin antisipatif dan reaponsif dalam menatap peluanh serta tantangan kerja dilapangan.
Namun demikian ada angin segar bagi ASN dilingkup pemprov sulut , saat ini sementara dilakukan pengkajian untuk kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah ( TKD ) demi meningkatkan kesejahteraan ASN. kata Kandouw
(Humas Pemprov Sulut)