Wagub Kandouw Lantik 15 Pejabat Dukcapil KB

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  Melantik dan Mengambil Sumpah Janji Pejabat  Struktural  Eselon III (tiga) dan IV (empat ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana ( Dukcapil KB ) di Lingkungan Provinsi Sulut di ruang F. J Tumbelaka Kantor Gubernur Rabu ( 22/)03) Malam

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Utara) berdasarkan SK Mendagri nomor 821.2-462 tentang Dukcapil tahun 2017 dan SK Gubernur Sulut 821.2/BKD/SK/223/2017.

" Tidak usah lama langsung kerja persiapkan segala infrastruktur yang ada, saya percaya dengan Profesional, Integritas,Disiplin dan Etos Kerja yang tinggi dan tentunya Loyalitas kita sama -sama tunjang program kerja Bapak Gubernur " kata Wagub

Lebih, lanjut Wagub mengatakan pejabat yang dilantik harus mampu koordinasi secara vertikal maupun horisontal untuk membangun senergitas dan jaringan kerja yang terpadu dan berkesinambungan, selamat bertugas dan berkarya kepada pejabat yang baru dilantik,  Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam kerja serta pengabdian kita.

Sumpah/Janji dan Pelantikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Utara) untuk Pejabat Eselon III berjumlah 4 orang dan Pejabat Eselon IV berjumlah 11 orang total keseluruhannya berjumlah 15 orang .

Berikut nama-nama Pejabat Administrator dan Pengawas jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keluarga Betencana (Dukcapil KB ) Pemprov Sulut yang dilantik oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw :

1. Drs. Wendy Karwur : Sekretaris Dinas Dukcapil dan KB.

2. Dra. Aneke Rondonuwu : Kelapa Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil dan KB.

3. Deane Grace Suwuh S.Sos : kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil dan KB.

4. Willem Saroisong  S.Sos : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Dukcapil KB.

5. Jermias Polii SE : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dukcapil KB

6. Afra Johanni Wurangian SE : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Dukcapil KB

7. Welly Edmon Mohede SE M.Si : Kepala Seksi Advokasi KB dinas Dukcapil KB

8. Afra J.J Sumendap SH : Kepala Seksi Pembinaan dan Kesetaraan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil KB

9. Jefry Lombogia SH : Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB.

10. Fenie Mongkol SH,MH : Kepala Seksi Desain Program Keluarga Sejahtera Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB

11.Boslar Sanger SE : Kepala Seksi Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dukcapil KB.

12. Jeane Wowor S.Pd.MM : Kepala Bidang Dukcapil KB

13. Jaiman, S.Sos : Kepala Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dukcapil KB

14. Flora Pongoh SE
 M. Si : Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil Dukcapil KB

15. Drs. Tonny CH. Panungkelan : Kepala Seksi PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil KB.
(Demon)
( Humas Pemprov Sulut )

Pemprov Sulut Ajak Masyarakat Lebih Peduli Lingkungan

Kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara akan air semakin meningkat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Noldy Liow dalam kegiatan Sapu Kuala (Bersih-Bersih Sungai) dalam rangka Peringatan Hari Air Dunia XXV di Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Manado, Rabu (22/3/2017) pagi.

"Oleh sebab itu, kita harus melakukan berbagai langkah konservasi sumber daya air yakni dengan terus berupaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah serta menjaga kebersihan lingkungan," katanya.

Sekdaprov juga menyebutkan terjadinya degradasi fungsi daerah aliran sungai yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Sulut belakangan ini. "Daerah kita akhir-akhir ini dikategorikan atau tergolong rentan terhadap banjir, baik yang diakibatkan besarnya intensitas air yang dikirim dari dataran tinggi, maupun karena degradasi fungsi daerah aliran sungai dan kondisi infrasteuktur aliran air," imbuhnya.

Lebih lanjut Silangen berharap pelaksanaan kegiatan bersih- bersih sungai nantinya dapat membuat masyarakat Sulut lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. "Tujuan kegiatan ini sangat konstruktif dan bermanfaat sebagai pembudayaan kecintaan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadi representasi nyata dari semangat hidup berdamai dengan lingkungan bahwa "Torang Samua Ciptaan Tuhan"," katanya.

Di tempat yang Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Djidon R. Wantania, ST, MM mengatakan peringatan hari air dunia tahun 2017 bertemakan air dan air limbah. Hal itu ditujuakan agar masyarakat semakin sadar akan pengaturan air limbah yang baik. "Kita harus memperhatikan keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan air dan manajemn air limbah dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan investasi yang efisien bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungannya," ujarnya.

Lebih lanjut Djidon mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. "Jangan membuang air limbah ke sungai, danau, situ, mata air dan lainnya. Sumber air itu penting bagi kehidupan masyarakat," katanya.

Kegiatan bersih-bersih sungai turut dihadiri perwakilan dari organisasi peduli lingkungan, mahasiswa dan lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sulut Waspadai Zoonosis

Zoonosis adalah penyakit hewan yang secara alami menular ke manusia. Zoonosis harus dikendalikan karena dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau epidemi. Ancaman zoonosis di Indonesia maupun di dunia cenderung terus meningkat dan berimpiklasi pada aspek ekonomi, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr Kartia Devi Tanos, MARS dalam kegiatan rapat penguatan peran SKPD dalam pengendalian zoonosis di Ruangan C.J Rantung, Rabu (22/3/2017) siang. "Sulut sebagai daerah perbatasan negara memiliki potensi sebagai pembatas atau filter alami dalam pencegahan penyebaran wabah zoonosis dari luar negeri," katanya.

Diketahui di Sulut, khusus kejadian zoonosis rabies, tercatat telah terjadi 49 kasus kematian selang tahun 2015-2016. Kondisi tersebut sebagai bukti masih besarnya tantangan untuk mencegah dan merespon cepat dampak dari wabah zoonosis.

Sekdaprov menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya wabah zoonosis. Satu diantaranya adalah pertumbuhan populasi manusia dan satwa. "Hal itu antara lain disebabkan meningkatnya degradasi ekositem, pemanasan global, urbanisasi pendusuk yang progresif, pertumbuhan populasi manusia dan satwa dan intensifikasi industri peternakan," paparnya.

Dalam kegiatan itu Sekdaprov juga menghimbau seluruh peserta untuk selalu melaporkan komprehensif pengendalian kasus zoonosis di daerah agar selalu dapat dikendalikan. "Upaya-upaya yang kita aktualisasikan untuk pengendalian zoonosis merupakan bagian untuk mempercepat terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas kesehatan dr Deybie Kalalo menyebutkan beberapa upaya untuk  menanggulangi zoonosis rabies. "Kami terus meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye bebas rabies,  membentuk rabies center di kabupaten dan kota, memperkuat sistem informasi kesehatan dan menggalang kemitraan dengan semua sektor, LSM, dunia usaha dan lembaga donor," imbuhnya.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Sub Bidang Zoonosis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Drh Rama P Fausi, M.Si dan perwakilan dari dinas kesehatan dan dinas pertanian dan peternakan kabupaten/kota. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kemajuan Transportasi Tingkatkan Mobilitas Masyarakat Sulut

Keberhasilan pembangunan sektor transportasi telah meningkatkan kehidupan masyarakat di segala bidang termasuk transportasi jalan.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Utara Drs. Joi E.B Oroh dalam kegiatan bimbingan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diadakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Swiss Bellhotel Manado, Selasa (21/3/2017) malam.

"Kemajuan transportasi jalan saat ini telah meningkatkan mobilitas masyarakat yang secara langsung menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh aksesbilitas transportasi jalan," katanya.

Joi menerangkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja lalu lintas baik dari segi sarana maupun prasarana. "Harus kita akui bersama masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama termasuk didalamnya masalah manajemen dan rekayasa lalu lintas," paparnya.

Terkait pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, kepala dinas perhubungan berharap semua informasi yang disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. "Sehingga apa yang kita kerjakan di daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transpotasi jalan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat Pandu Yunianto, A.TD, M.Eng.Sc mengatakan pelaksanaan bimbingan teknis sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pikir sumber daya manusia perhubungan secara profesional dan berdedikasi tinggi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi," ujarnya.

Kegiatan itu turut dihadiri para kepala dinas perhubungan provinsi, kabupaten dan kota se Sulawesi dan peserta bimbingan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Dukung BI Bentuk Persepsi Positif Investor

Peningkatan investasi memiliki kontribusi besar sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi Sulawesi Utara Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Asisten II Rudi Mokoginta, SE, M.TP dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) Regional Investor Relation Unit (RIRU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Selasa (21/3/2017) siang.

"Secara sederhana investasi berkorelasi positif dengan GDP, sehingga dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun," katanya.

Sekdaprov menegaskan, meningkatnya investasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut. "Pembangunan daerah harus berkelanjutan. Ini akan menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan. Pada akhirnya  masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan," ujarnya.

Lebih lanjut, sekdaprov mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh langkah Bank Indonesia yang mewujudkan Regional Investor Relations Unit (RIRU) untuk membentuk persepsi positif investor. Hal itu dipercaya dapat berdampak positif terhadap perekonomian Sulut.

"Kita semua dituntut untuk mengoptimalkan agenda ini. Kegiatan ini sebagai wahana untuk saling bertukar masukan dan penyempurnaan terhadap Presentation Book RIRU Sulut," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BI Sulut Soekowardojo mengatakan pentingnya peranan investasi di Sulut dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan Sulut memiliki potensi yang tinggi, baik dari sisi pengembangan industri, sumber daya alam, kemaritiman, pariwisata hingga logistik. "Potensi ini harus dikelola dengan baik dan dipromosikan secara intensif kepada investor. Karena itu upaya penguatan dan pengelolaan persepsi positif  perlu terus diperkuat," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Depiti Kepala Perwakilan BI Sulut Buwono Budisantoso serta perwakilan dari instansi daerah anggota RIRU Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

TP-PKK Sulut Perkuat Akselerasi Program

Momentum Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-45 harus disikapi dengan rencana aksi agar tercapainya akselerasi atau percepatan pada pelaksanaan program-program PKK.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo yang diwakili Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Dondokambey-Tamuntuan saat menyampaikan sambutan pada Peringatan HKG-PKK ke-45 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Ruangan C.J Rantung, Selasa (21/3/2017) siang.

"Alasan perlunya akselerasi atau percepatan itu didasarkan pada kenyataan, bahwa selama ini kita melaksanakan 10 program pokok PKK secara normatif, bahkan cenderung rutinitas," katanya.

Ketua TP-PKK Pusat menegaskan bahwa rutinitas pada pelaksanaan 10 program pokok PKK harus dihilangkan agar kreativitas dalam program yang dilaksanakan dapat berkembang. "Perkembangan program pemerintah dan masyarakat berkembang pesat dan bervariasi saat ini. Saya harap kita tidak terbelenggu pada rutinitas program. Saya mendorong setiap daerah agar senantiasa berinovasi mengembangkan kreatifitas program sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah," paparnya.

Lebih lanjut, disebutkan Ketua TP-PKK Pusat pula beberapa kementerian dan lembaga yang telah bekerjasama dengan TP-PKK di berbagai bidang. Hal itu merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan program di PKK. "TP-PKK telah mengadakan kerjasama yang dipayungi dalam naskah kesepakatan bersama atau MOU. Seperti MOU dengan Kementerian Pertanian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," imbuhnya.

Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus TP-PKK Sulut itu, Ketua TP-PKK juga mengharapkan kepala daerah dapat mendukung program TP-PKK di daerah. "Kiranya Bapak Gubernur dan Bapak/Ibu para walikota/bupati selaku ketua pembina TP-PKK di daerah berkenan memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program TP-PKK sehingga dapat terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kehidupan keluarga yang lebih baik," paparnya.

Di tempat yang sama Gubernur Olly Dondokambey, SE yang juga Ketua Pembina TP-PKK Sulut berharap jajaran TP-PKK dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersama dengan pemerintah daerah melanjutkan pembangunan. "TP-PKK dapat terus meningkatkan kualitas organisasi ke depan serta bersama-sama dengan pemerintah melanjutkan program pembangunan. Hal itu untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, energi terbarukan serta kelestarian lingkungan," katanya.

Terkait pelantikan pengurus TP-PKK Sulut yang baru, gubernur berharap pengurus dapat membangun kerjasama yang baik dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. "Bangun team work yang kuat antara sesama pengurus. Bekerjalah dengan inovasi serta terobosan yang konstruktif dengan tetap berpedoman pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Wakil Ketua TP-PKK dr. Kartika Devi Tanos dan para kepala SKPD. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Silangen : Mari Tunjukan Laporan Pertanggungjawaban Daerah Yang Bersih dan Berkualitas

Kepada Para Kepala atau Perangkat Daerah memberikan perhatian yang serius terhadap laporan penyelenggaraan LKPJ dan harus adanya Progres Peningkatan Penyelenggaran LPPD, hal tesebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, MS yang didampingi oleh Asisten II  Perekonomian dan Pembangunan Rudy Mokoginta  dan Asisten III Administrasi Umum Roy O Roring saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur Sulawesi Utara. (20/03) kemarin.

Dalam menjalankan proses pemerintahan senantiasa mentaati seluruh ketentuan  peraturan perundang- undangan yang berlaku dan selalu menerapkan  prinsip tata pemerintahan  yang bersih dan baik, kata Silangen

"Validasi ini sangat penting karena laporan  ini akan disampaikan langsung kepada Gubernur  dan nantinya akan dilanjutkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan untuk LKPJ akan dilaporkan ke DPRD Provinsi ", lanjut Silangen.

Untuk  menciptakan kesamaan presepsi , agar kegiatan validasi ini diikuti dengan sebaik - baiknya hingga selesai dan dapat dimaksimalkan untuk memperdalam wawasan  dalam pemahaman terhadap subtansi pengisian Indiikator Kerja( IKK ) LPPD , serta meneliti kembali kesesuain  data yang akan di input dalam LKPJ, dan jangan ragu memberikan komentar , tanggapan, ataupun ide dan gagasan demi menyempurnakan LPPD dan LKPJ 2016 yang sedang dilalam penyusunan , maupun penyusan LPPD dan LKPJ ditahun-tahun mendatang, harap Silangen.

"Mari tunjukan bahwa Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah ini adalah penyelenggaraan yang berkualitas"  tegas Silangen

Sementara itu, Karo Pemerintahan dan Otda Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong menjelaskan
kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) ada dua dalam menyusun laporan  yang pertama laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD dan yang kedua laporan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat oleh Gubernur.

"Untuk itu, perlu dilaksanakan Bimtek LPPD ini agar mendapat laporan yang baik dan benar sesuai data akuntabel. Selanjutnya akan dilaporkan ke DPRD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," pungkas  Jemmy  Kumendong.
(Demon)
( Humas Pemprov Sulut)