Putusan Hakim Singkap Daftar Penerima Dana E-KTP, Olly Tak Termasuk

Putusan majelis hakim Tipikor yang diketuai John Halasan Butarbutar menyebutkan sejumlah penerima aliran dana proyek KTP-Elektronik (e-KTP) yang berasal dari anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, Kementerian Dalam Negeri hingga pihak lainnya.

Majelis hakim tidak menyebut nama Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE sebagai pihak yang menerima aliran dana e-KTP dalam putusan terdakwa Irman dan Sugiharto yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Hakim anggota Anwar dalam pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyebutkan daftar nama yang menerima uang atau diuntungkan dari proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu.
"Terdapat pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan," katanya.

Adapun pihak lain yang memperoleh keuntungan proyek e-KTP di antaranya.

1. Miryam S Haryani sebesar USD 1,2 Juta
2. Diah Anggraini sebesar USD 500 ribu
3. Markus Nari USD 400 ribu
4. Ade Komarudin USD 100 ribu
5. Hotma Sitompul USD 400 ribu
6. Husni Fahmi USD 20 ribu dan Rp 30 juta
7. Drajad Wisnu Setyawan USD 40 ribu dan Rp 25 juta
8. Enam orang anggota panitia lelang masing masing 10 juta.
9. Beberapa anggota tim fatmawati masing masing Rp 60 juta
10. Manajemen bersama konsorsium PNRI 137,989 miliar
11. Perum PNRI Rp 107.710.849.102
15. PT. Sandipala Arthaputra Rp 145.851.156.022
16. PT Mega Lestari Unggul Rp 148.863.947.122
17. PT Len industri Rp 3.415.477.799
18. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362
19. PT Quadra Solution Rp 79 miliar

"Pemberian uang itu jelas menguntungkan bagi para terdakwa, yang menjadi pertanyaan apakah memang menjadi tujuan para terdakwa untuk melakukan itu, karena para terdakwa termasuk penerima uang dan memberikan kepada pihak lain dan ikut menjadi perantara pemberian dan setidaknya mengetahui pemberian itu," tambah hakim Anwar.

Adapun majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tambuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp 50 juta subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp 150 juta subsider 1 tahun kurungan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Hut Bolsel di Hadiri Wagub Steven Kandouw

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri Rapat Paripurna Istimewa  Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  di Gedung Kantor Dewan  Bolsel Jumat ( 21/07 ) Kemarin

Wagub  Steven Kandouw dalam sambutan  mengatakan,  usia 9 tahun untuk kabupaten masih masuk kategori muda. Dari 15 kabupaten kota di Sulut, Bolsel termasuk masih paling muda. “Suatu kebanggan ketika dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2016, kabupaten kota yang dikunjungi pertama kali yakni Bolsel,” ucap Wagub.
Angka pengurangan kemiskinan di sulut ada 2 kabupaten yang mengalami penurunan yang paling signifikan yang paling baik adalah kabupaten bolaang mangondow  Selatan  ini karena ada sinergis antara pemerintah bolsel, provinsi dan pemerintah pusat, sebab itu saya berterima kasih kepada bapak bupati dan wakil bupati karena sudah menurunkan angka kemiskinan  khususnya di bolsel dan sulut pada umumnya,  karena itu kita jangan berpuas diri,  kita harus mempunyai ikhtiar, tekad semangat dan target bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini , ujar Wagub.
Mengenai jalan nasional yang rusak  waktu dalam perjalanan saya selalu  berkoordinasi dengan pak gubernur kebetulan saat ini sedang bersama sama dengan menteri pekerjaaan umum dan  berkat  lobi pak gubernur  tadi sudah sepakat, dicanangkan dan sudah ditetapkan badan anggaran serta bapenas sudah dikontak mudah mudahan akhir tahun ini jalan nasional yang rusak  yang ada di bolsel akan segera dituntaskan, ini merupakan hadiah  bapak gubernur untuk kabupaten Bolsel,  jelas Wagub Kandouw.

Momentum ulang tahun, kata Wagub, menjadi momen apa yang baik yang harus teruskan. Selain itu tetap menjaga hubungan eksekutif dan legislatif, legislatif dan forkopimda, forkopimda dan masyarakat karena kekompakan jadi kunci pembangunan disuatu daerah. “Saya yakin di Bolsel antara rakyat, eksekutif, legislatif, forkopimda semua diberkati Tuhan. Hati yang baik, pikiran yang cerdas sehingga menghasilkan Bolsel yang hebat,” terang Wagub.
Dirgahayu Bolsel yang ke-9,” ucap wagub saat menutup sambutannya.

Bupati  Bolsel Herson Mayulu saat memberikan sambutan tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatNya, perkenanNya, nikmat yang diberikan sehingga bisa merayakan, memperingati ulang tahun Bolsel yang ke-9 dalam forum yang terhormat rapat paripurna DPRD. Bupati mengatakan sangat berterima kasih karena kehadiran Wagub sangat ditunggu-tunggu masyarakat Bolsel.

“Masyarakat sangat menantikan kedatangan pak wagub terlebih khusus yang saat ini sedang melaksanakan jambore BKPRMI provinsi Sulut di Bolsel,” ungkapnya.

Lanjutnya, pembangunan di Bolsel berjalan sesuai dengan kaidah yang ada. Sudah banyak capaian-capaian yang bisa membanggakan Bolsel. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bolsel pada tahun 2014 kemarin berada pada urutan terkahir dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulut tapi pada tahun Tahun 2016 naik satu peringkat menjadi 14.

“Tahun 2014 dari 500 kabupaten kota di Indonesia, Bolsel berada pada 400 sekian. Pada tahun 2016 hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dari 500 kabupaten kota, Bolsel berada 242. Di Sulut, Bolsel berada pada posisi ke enam dan di Bolaang Mongondow Raya (BMR) ranking satu,” jelasnya.

Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel, H Abdi Van Gobel, SE dihadiri langsung Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandou, Bupati Bolsel H. Herson Mayulu, SIP, Wakil Bupati (Wabup) Bolsel Iskandar Kamaru, SPt, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Indra Damopolii, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Hj. Muslimah Mayulu Mongilong, Jems Tuuk, Wabup Bolaang Mongondow (Bolmong) Yanni Tuuk, Ketua DPRD Bolmong, Danlantamal, Danlanudsri, mantan pelaksana penjabat bupati, Kasdim Bolmong, Direksi Kepatutan Bank Sulutgo, para pejabat dilingkungan Provinsi Sulut, Sekda Bolmut, Sekda Bolmong, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bolsel, Camat dan Sangadi se Bolsel.
( Humas Pemprov Sulut )

Kepemimpinan yang Mengerakkan : OD-SK untuk SULUT HEBAT

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam menciptakan visi misi dan juga strategi yang baik supaya dapat memengaruhi birokrat dan juga masyarakat guna mencapai tujuan. semua ini selalu dikomunikasikan, sehingga secara utuh bisa memahami dan mendukung terwujudnya tujuan yang hendak dibangun. Kepemimpinan Olly memiliki kedekatan dan tak berjarak dengan masyarakatnya, serta mampu mendorong para birokrat untuk berinovasi dalam menerapkan kebijakan guna memenuhi janji-janji kepada masyarakat. Dalam proses tersebut, berbagai macam strategi digunakan untuk mengerakkan setiap elemen untuk sama-sama terlibat dalam penyelesaian permasalahan dan pembangunan. Disini, OD-SK (Olly Dondokambey-Steven Kandouw) melahirkan wacana Sulut Hebat sebagai bagian integral yang mengadopsi konsep dan program kepemimpinan Nasional JOKOWI-JK yakni Indonesia Hebat. Sulut Hebat adalah spirit dan etos kerja yang di suarakan oleh Olly. selain itu partisipasi publik ditemukan melalui ruang publik yang memungkinkan setiap orang berpartisipasi memberi masukan yang konstruktif guna membangun Sulut Hebat. Banyak sekali keberhasilan yang sudah diraih Olly untuk membawa Sulut Hebat. Kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan ini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Hal ini terlihat dari keberhasilan di berbagai bidang Aantara lain bidang pariwisata, Pertanian, investasi dan Infrastruktur. Keberhasilan ini tidak lepas dari lobi-lobi Gubernur ke Pemerintah Pusat selama 2 tahun terkakhir ini yang mengharuskan olly Dondokambey untuk bolak balik ke jakarta. Di bidang pariwisata dengan dibukanya penerbangan langsung ke beberapa kota di China. Dampaknya adalah sampai dengan bulan Juli 2017 Sulut kedatangan sekitar 32 Ribu turis China. Sementara itu di bidang investasi hanya dalam setahun realisasi investasi di Sulawesi Utara melonjak hingga empat kali dari target. Tahun ini, Provinsi berjuluk Bumi Nyiur melambai ini juga tengah digadang-gadang sebagai salah satu dari tiga daerah tujuan investasi unggulan. Beragam proyekpun di tawarkan.. menurut Gubernur, Sulut sangat pantas dikunjungi para pemodal karena kondisi keamanan yang kondusif ditunjang dengan sifat masyarakat yang ramah tamah. Factor keamanan tentunya menjadi pertimbangan utama investor dalam berinvestasi. DI bidang Infrastruktur, Beberapa mega proyek yang sementara berjalan Antara lain pembangunan jalan tol Manado Bitung, bendungan Kuwil dan Pelabuhan International Bitung. Pembangunan Infrastruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan Perekonomian masyarakat Sulawesi Utara. Dalam hal pengelolaan keuangan dibawah kepempinan ODSK, tahun 2017 ini Sulawesi Utara berhasil meraih predikat WTP pada aspek pengelolaan keuangan dari BPK

Masukan dan Kritikan Fraksi DPRD disikapi Baik Wagub Steven Kandouw

Wagub Drs Steven OE Kandouw menghadiri Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap  Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016, Kamis (20/7/2017) di Ruang Rapat DPRD Sulut.
Telah menjadi tekad dan komitmen kita bersama untuk terus memantapkan prinsip- prinsip Good and Clean Governance, sebagai landasan untuk menjawab tantangan dan peluang; serta mempercepat laju pembangunan di berbagai bidang kehidupan demi tercipta kesejahteraan bersama.

Atas nama Gubernur Olly Dondokambey SE dan seluruh jajaran Pemprov Sulut, Wagub Drs Steven OE Kandouw menyampaikan banyak terima kasih kepada mitra kerja legislatif atas diterima dan diputuskannya  Ranperda Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD TA 2016 menjadi Perda.

"Atas nama Gubernur Sulut, Kami memberi apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kerja keras, tekun dan kritis dari teman teman anggota DPRD Sulut, yang melakukan rapat pembahasan Ranperda yang diajukan hingga diputuskan Ranperda ini menjadi Perda," ungkap Wagub Kandouw. Dan diberikan kesempatan memberi tanggapan terhadap pendapat akhir fraksi fraksi di DPRD Sulut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016.

Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan ODSK, lanjut Wagub Kandouw, akan tetap memperhatikan berbagai kritikan dan masukan yang membangun dari DPRD Sulut demi kesejahteraan masyarakat.

Wagub Kandouw juga mencatat sejumlah masukan daripada fraksi fraksi di DPRD Sulut untuk perbaikan lebih lanjut kedepan seperti mengidentifikasi dan memverifikasi sejumlah aset baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi milik Pemprov Sulut yang hingga kini perlu mendapat kejelasan, termasuk didalamnya instansi mana yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset milik Pemprov Sulut itu.,
"  Masalah aset memang kita akui  dalam temuan- temuan BPK masih banyak masalah aset  yang harus kita dalami, dan sikapi, cari, perbaiki, identifikasi ,akumulasi  bersama    dan tetapkan sebagai pemilikan kita. Bapak Gubernur selalu menyampaikan  saya masih ingat betul tahun lalu kepada Dewan yang terhormat  ini untuk membentuk pansus aset, mudah-mudahan tahun berjalan ini  walaupun banyak agenda -agenda yang akan dilakukan pansus aset ini harus kita tingkatkan" ,   harap Wagub

Selain itu, DPRD Sulut juga memberi masukan kepada  OD -SK terkait masih kurangnya disiplin para ASN di lingkup Pemprov Sulut, termasuk bagi pejabat yang tidak Hadir saat rapat  dengar pendapat pembahasan program dan anggaran di DPRD Sulut.

" Bapak Gubernur bilang harus hadir  dalam rapat dengar pendapat ini, supaya dalam rapat dengar pendapat ini banyak hal yang ditemukan selain membahas subtansi juga  bapak -bapak  anggota dewan terhormat bisa memberikan rekomendasi  kepada petugas-petugas  yang ditugaskan dibeberapa SKPD mampu  atau tidak dan khususnya eselon 2 yang tidak hadir ini akan menjadi catatan penting bagi kami dan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja dan sikap mereka, " tandas Wagub Kandouw.

Untuk itu ,sesuai aturan ASN enam bulan setelah pelantikan akan dievaluasi yang mengarah pada reposisi", tegas Wagub

Disisi lain dengan berbagai kritik dan saran serta masukan yang membangun, Wagub Kandouw berharap sinergitas antara Pemprov Sulut dan DPRD Sulut, terus termasuk demi kesejahteraan masyarakat Sulut dalam upaya merealisasikan program operasi daerah selesaikan kemiskinan(ODSK).

Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manuel Manopo dan Wenny Lumentut dan diikuti para anggota DPRD. Hadirpula unsur Forkopimda, Sekprov Edwin Silangen SE MS, perwakilan BPK RI, pimpinan Perbankan, OJK, pejabat teras Pemprov Sulut dan undangan lainnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Rocky Wowor selaku perwakilan Banggar DPRD Sulut membacakan hasil sinkronisasi hasil pembahasan mitra kerja eksekutif bersama komisi komisi di DPRD dengan Banggar terkait Pelaksanaan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2016.

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan pendapat akhir fraksi -fraksi, dimana Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut diterima oleh semua fraksi untuk dijadikan Peraturan Daerah Provinsi Sulut.

( Humas.Pemprov Sulut )

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sulut

Percepatan pelaksanaan belanja negara melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang dibacakan Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si dalam kegiatan peningkatan stakeholder pengadaan barang/jasa terkait penanganan permasalahan hukum dan pelatihan hukum kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan di Manado, Kamis (20/7/2017) siang.

"Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh pelaksanaan belanja negara yang dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah di kementerian, lembaga, pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Menurut Gubernur Olly, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu selain diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juga didukung dengan terbitnya instruksi presiden nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Semua Kementerian dan Lembaga termasuk gubernur dan bupati harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada setiap tahun anggaran," ujarnya.

Meskipun demikian, masih dalam sambutan, Gubernur Olly menyadari masih ditemukan adanya kendala dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan pengadaan yang kurang baik hingga belum meratanya kompetensi dari pengelola pengadaan.

Oleh karenanya, Olly menghimbau semua bagian hukum di kabupaten dan kota yang merupakan vocal point dalam mengawal kontrak pengadaan barang dan jasa untuk selalu siap mengantisipasi kendala tersebut.

"Realitas ini tentu harus kita antisipasi bersama guna mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional dan daerah melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif," imbuhnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly berharap seluruh peserta pelatihan dapat mengikuti dan memahami setiap pemaparan informasi tentang penanganan permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa dari narasumber.

"Saya berharap semua peserta dapat mengikuti setiap pemaparan dari narasumber dengan sebaik mungkin sehingga diperoleh pengertian yang komprehensif terkait penanganan permasalahan hukum dan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah," paparnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Setya Budi Arijanta, SH, KN dan perwakilan dari instansi pemerintah daerah yang menangani permasalahan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Kukuhkan 150 Kader Bela Negara Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw mengukuhkan 150 orang Kader Bela Negara di Manado, Rabu (19/7/2017) siang.

Kandouw dalam sambutannya mengapresiasi seluruh kader bela negara yang telah mengikuti rangkaian pendidikan dan latihan hingga tuntas sebagai wujud bela negara terhadap tekad perilaku dan tindakan yang menjadi bagian penguatan karakter jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan.

"Saya memberikan apresiasi yang besar setelah saudara bisa dikukuhkan sebagai kader bela negara Sulut di tengah keprihatinan bangsa karena lunturnya wawasan kebangsaan," katanya.

Oleh karenanya, Kandouw berharap kader yang berasal dari berbagai latar belakang di Sulut itu mampu memberikan pengaruh positif setelah kembali ke daerahnya masing-masing. Dengan demikian akan terwujud kesadaran bela negara sebagai bentuk revolusi mental.

"Semua kader yang telah dikukuhkan ini adalah modal penting untuk Sulut. Nantinya setelah kembali ke kabupaten dan kota masing-masing dapat merekrut kader bela negara lagi. Ini harus berkelanjutan," tandasnya.

Disamping itu, Kandouw juga menegaskan bahwa bela negara sejatinya tidak dilakukan oleh aparat militer dan kepolisian saja tetapi juga oleh masyarakat sipil.

"Bela negara adalah sikap dan perilaku kecintaan terhadap NKRI. Sikap bela negara merupakan kehormatan setiap warga negara, yang dilaksanakan penuh tanggung jawab dan pengabdian bagi negara," imbuhnya.

Lebih jauh, Wagub Kandouw mendukung penuh rencana besar Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu dibalik program pembentukan kader bela negara di Indonesia untuk mengokohkan pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai empat pilar kebangsaan.

"Menhan targetkan sebanyak 25 juta kader bela negara di Indonesia. Bangsa kita ada 256 juta orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Namun ini penting untuk mepertahankan empat pilar kebangsaan sebagai hal yang sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar lagi," imbuhnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Steven Liow, S.Sos, Ketua Dewan Pembina Bela Negara Sulut, Pdt. Lucky Rumopa dan pengurus LSM serta organisasi kemasyarakatan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Ajak Peserta BPJS Ketenagakerjaan Manfaatkan Program MLT Perumahan

Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan untuk layanan kemudahan memiliki rumah.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulut, Ir. J.E. Kenap pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama 30 perusahaan program co-marketing BPJS Ketenagakerjaan dan sosialisasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan yang dilaksanakan di Manado, Rabu (19/7/2017) siang.

"Saya harap seluruh peserta dapat memahami program ini. Nantinya peserta dapat memanfaatkan fasilitas program ini melalui keikutsertaan dalam layanan kemudahan memperoleh perumahan," katanya.

Menurut Gubernur Olly, layanan MLT perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah. "Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," ujarnya.

Disamping itu, dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, Olly optimis program BPJS Ketenagakerjaan nantinya tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja.

"Tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Lebih jauh, Olly menerangkan, seluruh program yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja itu akan menuntut pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk terus bekerja optimal.

"Menyadari besar dan mulianya tanggungjawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan untuk terus dapat meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan manfaat dan program yang langsung dapat dinikmati pekerja dan keluarganya," imbuhnya.

Diketahui MLT perumahan ini terdiri dari empat jenis, yakni pinjaman uang muka perumahan (PUMP), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit konstruksi (KK), dan pinjaman renovasi perumahan (PRP).

Fasilitas ini diperuntukkan bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik mereka yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ataupun kategori non-MBR.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Asri Basir, Dinas Tenaga Kerja dan perusahaan peserta program co-marketing. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)