Gubernur Olly Harap ASN Disiplin dan Profesional

Di era global yang berlangsung cepat saat ini, birokrasi pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan sangat diharapkan peranannya.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Sekdaprov Edwin silangen, SE, MS pada Pembukaan Diklat PIM III, Diklat Revolusi Mental bagi ASN Perempuan sekaligus Penutupan Diklat PIM IV yang dilaksanakan di Aula Bandiklat Maumbi, Jumat (4/8/2017) sore.

"Kita harus menampilkan kinerja yang semakin baik serta mampu tampil disiplin, profesional dan paripurna dalam melaksanakan pelayanan publik," katanya kepada seluruh peserta.

Harapan tersebut, menurut Gubernur Olly, secara otomatis menuntut ASN yang berkualitas dan profesional, baik dari segi teknis, administratif maupun manajerial.

"Paradigma yang masih berorientasi pada kepentingan elit harus ditinggalkan dengan mengedepankan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Masih dalam sambutan, terkait agenda penutupan Diklat PIM IV, Gubernur Olly juga menyinggung keberhasilan seluruh peserta Diklat dalam menyelesaikan semua proses. Dia meminta seluruh peserta mampu menjadi teladan di instansinya.

"Saya harap saudara mampu membawa perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing," tandasnya.

Ditempat yang sama, peserta Diklat PIM IV yang juga Kepala Sub Bagian Publikasi pada Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik, Mario Wuisan, S.Sos mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung selama empat bulan itu.

"Diklat PIM IV ini telah melatih peserta untuk melakukan inovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat," katanya.

Adapun pertemuan itu, turut dihadiri oleh Kepala Bandiklat, Ir. Jeffry Senduk, Kepala BKD, Dr. Femmy Suluh, M.Si dan Kepala DP3AD, Ir. Mieke Pangkong, M.Si. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wakili Gubernur, Silangen Himbau Masyarakat Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Undian

Maraknya Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan penipuan berkedok Undian Gratis Berhadiah (UGB), disikapi serius Pemprov Sulawesi Utara. Seluruh masyarakat diminta hati-hati dan waspada agar tidak tertipu oleh modus yang dijalankan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Waspadalah terhadap penipuan berkedok undian gratis berhadiah. Ijin penyelenggaraan undian hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial," tegas Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE pada sosialisasi Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS) tentang UGB dan PUB di Manado, Jumat (4/8/2017) siang.

Meskipun demikian, dijelaskan Gubernur Olly dalam sambutannya, UGB dan PUB secara resmi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola oleh Kementrian Sosial yang bersumber dari proses perizinan undian gratis berhadiah. UGB dan PUB ini juga bentuk partisipasi dunia usaha dalam membantu penanganan dan permasalahan kesejahteraan sosial.

"Salah satu kewajiban dari dunia usaha yaitu memberikan sumbangan dananya sebesar 10% dari nilai total hadiah kepada Kementerian Sosial untuk kembali dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat, hal inilah yang disebut Dana Usaha Kesejahteraan Sosial," ujarnya.

Diketahui, UGB dan PUB berperan juga untuk meningkatkan pembangunan perekonomian serta minat masyarakat dalam memberikan partisipasinya untuk pembangunan nasional, yaitu melalui program undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.

Namun pada kenyataannya, program ini masih menemui kendala, yakni belum adanya pemahaman yang cukup dari Dinas Sosial kabupaten dan kota serta masyarakat terkait ketentuan dan syarat penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.

Oleh sebab itu, masih dalam sambutan, Gubernur Olly berharap melalui sosialisasi tersebut adanya peningkatan pemahaman dari seluruh peserta terhadap program itu.

"Hendaknya dilakukan strategi untuk meningkatkan pemahaman serta minat masyarakat dan pihak terkait terhadap penyelenggaraan program undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang, demi mendukung peningkatan pada pembangunan di bidang kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial, dr. Grace Punuh, M.Kes, dalam laporannya menyebutkan tujuan sosialisasi itu. "Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan penyelenggara UGB dan PUB semakin bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," katanya.

Adapun, pertemuan itu turut dihadiri Direktur Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI, Dra. Mira Riyati Kurniasih, M.Si, dan perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di Sulut dan instansi terkait lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Peringatan HUT Provinsi Ke- 53 Usung Tema SULUT "Kerja Hebat"

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw secara resmi mencanangkan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hut ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara ke 53, pada Jumat (04/08)  di halaman lapangan Kantor Gubernur Sulut.

Tema Peringatan HUT  Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 adalah Indonesia "Kerja Bersama", sementara untuk Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-53 mengusung Tema Sulut "Kerja Hebat", ujar Kandouw di hadapan seluruh ASN pemprov Sulut.

"Makna dari kedua tema ini sangatlah jelas untuk mengisyarakatkan bahwa kedepan kita diajak untuk meningkatkan persatuan atau memperkuat jalinan kebersamaan serta memperkuat gotong royong dalam menggapai cita-cita, menggapai setiap misi pembangunan sebagaimana ditetapkan guna optimalkan pencapaian visi menuju kesejahteraan bersama," 

Lebih lanjut kandouw mengharapkan Segenap ASN maupun seluruh lapisan masyarakat semakin mempererat persatuan, konsisten terhadap tekad dan komitmen dalam bekerja dalam kebersamaan yang diiringi semangat gotong royong.

"Bersinergi menyikapi setiap isu yang berkembang dan senantiasa bertindak sesuai dengan koridor UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila dalam rangka melanjutkan pembangunan bangsa di tanah air dan provinsi tercinta ini," ujarnya sembari mengingatkan pada HUT RI dan Provinsi kali ini soal tanggung jawab bersama yang mutlak untuk di laksanakan sebagai wujud bhakti untuk negara, para pejuang serta kepada pendahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air tercinta.

"Saya mengimbau kepada panitia pelaksana agar dapat mempersiapkan secara optimal dengan sinergitas yang maksimal. Apalagi mengingat bulan Agustus tahun ini oleh pemerintah pusat telah dicanangkan sebagai bulan Kemerdekaan," tandas Wagub.

Pencanangan rangkaian seluruh kegiatan memperingati HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Ke 53 Provinsi Sulawesi Utara ditandai dengan dengan pelepasan balon udara dan burung Merpati, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan door price bagi seluruh jajaran ASN Pemprov Sulut.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua TP PKK Sulut, dr Kartika Devi Kandouw Tanos, Unsur Forkopimda Sulut, Sekretaria Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS,  serta Para Kepala SKPD di Lingkup Pemprov Sulut.

( Humas Pemprov Sulut )

Peringatan HUT Provinsi Sulut Ke-53 Usung Tema SULUT "Kerja Hebat"

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw secara resmi mencanangkan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hut ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara ke 53, pada Jumat (04/08)  di halaman lapangan Kantor Gubernur Sulut.
Tema Peringatan HUT  Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 adalah Indonesia "Kerja Bersama", sementara untuk Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-53 mengusung Tema Sulut "Kerja Hebat", ujar Kandouw di hadapan seluruh ASN pemprov Sulut.
"Makna dari kedua tema ini sangatlah jelas untuk mengisyarakatkan bahwa kedepan kita diajak untuk meningkatkan persatuan atau memperkuat jalinan kebersamaan serta memperkuat gotong royong dalam menggapai cita-cita, menggapai setiap misi pembangunan sebagaimana ditetapkan guna optimalkan pencapaian visi menuju kesejahteraan bersama,"
Lebih lanjut kandouw mengharapkan Segenap ASN maupun seluruh lapisan masyarakat semakin mempererat persatuan, konsisten terhadap tekad dan komitmen dalam bekerja dalam kebersamaan yang diiringi semangat gotong royong.

"Bersinergi menyikapi setiap isu yang berkembang dan senantiasa bertindak sesuai dengan koridor UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila dalam rangka melanjutkan pembangunan bangsa di tanah air dan provinsi tercinta ini," ujarnya sembari mengingatkan pada HUT RI dan Provinsi kali ini soal tanggung jawab bersama yang mutlak untuk di laksanakan sebagai wujud bhakti untuk negara, para pejuang serta kepada pendahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air tercinta.

"Saya mengimbau kepada panitia pelaksana agar dapat mempersiapkan secara optimal dengan sinergitas yang maksimal. Apalagi mengingat bulan Agustus tahun ini oleh pemerintah pusat telah dicanangkan sebagai bulan Kemerdekaan," tandas Wagub.

Pencanangan rangkaian seluruh kegiatan memperingati HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Ke 53 Provinsi Sulawesi Utara ditandai dengan dengan pelepasan balon udara dan burung Merpati, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan door price bagi seluruh jajaran ASN Pemprov Sulut.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua TP PKK Sulut, dr Kartika Devi Kandouw Tanos, Unsur Forkopimda Sulut, Sekretaria Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS,  serta Para Kepala SKPD di Lingkup Pemprov Sulut.

Pemprov Sulut Verifikasi RKPD Perubahan 2017

Optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Utara di Tahun 2017 terus dikerjakan.

Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada kegiatan verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (3/8/2017) pagi.

"Saya harap bapak dan ibu dapat melaksanakannya dengan baik guna penyempurnaan RKPD perubahan tahun 2017," katanya kepada para Kepala SKPD yang mengikuti pertemuan itu.

Setiap perubahan rencana kerja itu, menurut Olly, dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dalam evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan.

"Sesuai peraturan perundang-undangan, perubahan RKPD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly menegaskan pentingnya 10 program prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif.

Adapun kesepuluh program itu adalah Pembangunan dan pengembangan infrastruktur, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Revitalisasi pertanian untuk membangun ketahanan pangan.

Kemudian, Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil, Pengembangan industri pariwisata,peningkatan MICE serta pelestarian budaya lokal, Peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif, Reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik dan Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). (Humas Pemprov Sulut)

Pengukuhan Delapan Guru Besar, Gubernur Olly Harap Unsrat Jadi Agent Of Change

Universitas Sam Ratulangi kembali melahirkan delapan Guru Besar yang dikukuhkan oleh Rektor Unsrat Prof.Dr. Ellen Joan Kumaat, MSc. DEA di Auditorium Unsrat, Kamis (3/8/2017) pagi.

Kedelapan guru besar yang baru dikukuhkan itu merupakan tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara yang Diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut dr. Jemmy Lampus, M.Kes menegaskan bahwa peran perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia sangatlah besar utamanya sebagai penghasil agen-agen perubahan (agent of change) yang mampu merancang, mendorong dan mempelopori perubahan serta sebagai pencipta dan pendukung gagasan-gagasan baru bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat.

Di tempat yang sama, Rektor Unsrat mengatakan bahwa peristiwa pengukuhan ini merupakan kehormatan bagi perguruan tinggi. Karena seiring dengan bertambahnya guru besar akan diimbangi  dengan meningkatnya mutu perguruan tinggi itu sendiri. Menjadi guru besar merupakan dambaan semua dosen ujarnya.

Dikatakan Kumaat, bahwa sejak dirinya menjabat Rektor Unsrat pada tahun 2015, ada 30 guru besar yang dikukuhkan sehingga  jumlah guru besar di Unsrat saat ini mencapai 101orang. Lanjut Kumaat,  bertambahnya guru besar, maka atmosfir akademik haruslah makin baik, jumlah penelitian lebih banyak serta lebih peka terhadap permasalahan yang muncul di  masyarakat, apalagi belum lama ini Unsrat telah mendapat kepercayaan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Turut hadir dalam acara pengukuhan guru besar tersebut Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, SH, Forkopimda Sulut, para Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan  Unsrat. (LiMa). (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Steven Kandouw Hadiri Rakernas Kementerian LHK di Buka Oleh Presiden

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Landmark Hutan Indonesia dilanjutkan dengan  Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Manggala  Wanabakti  Senayan Jakarta Pusat yang dibuka oleh Presiden RI  Jokowi Widodo Rabu (02/07/2017) Kemarin.

Dalam sambutan Presiden mengatakan agar seluruh jajaran di Kementerian LHK ‎untuk menghentikan orientasi proyek dalam program kerja di kementerian, ‎jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek, sudah, hentikan itu, kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi meminta dilakukan terobosan pengelolaan hutan dan lingkungan berjalan bersama-sama, agar ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat, .
Dan juga menjaga hutan-hutan primer Indonesia. "‎Jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat," ujarnya.

Karena mayoritas warga miskin justru berasal dari kawasan-kawasan hutan di Indonesia. Sebab itu, ia meminta agar Kementerian LHK melakukan evaluasi besar-besaran agar hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rakernas KLHK rencananya berlangsung dari tanggal 2-4 agustus 2017, rapat kerja ini dimaksud untuk konsolidasi seluruh agenda nasional terkait lingkungan, kehutanan dan perubahan iklim,  dengan tema " Untuk  Hutan Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan"  dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani, Menteri Lungkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar dan Menteri -Menteri terkait.
Sesuai jadwal yang menjadj pembicara dalam Rakernas ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua Komisi VII DPR RI, Menkopolhukam, Menko Bidang Pereknomian, Menko Bidang Pembangunan, Menko Bidang Kemaritiman , Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas, Menterj Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI.
( Humas Pemprov Sulut )