JSFT 2017 Sukses dan Meriah, Kandouw : Terus Bangun Kebersamaan Sesama Jurnalis

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven O.E. Kandouw mengapresiasi pelaksanaan Jurnalis Sulut Futsal Turnamen (JSFT) 2017.

Kandouw mengatakan, wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Independent Pemprov Sulut (JIPS) telah membuktikan mampu melaksanakan iven besar seperti ini.

"Meski hanya antar wartawan tapi ini iven skala besar. Sukses buat JIPS yang telah berhasil sehingga JSFT berlangsung sukses dan meriah. Terus jalin kebersamaan dan silahturahmi antar sesama jurnalis," tandas Kandouw yang ikut menyaksikan partai puncak, Kamis (2/11/2017) sore di lapangan kantor gubernur sekaligus menyerahkan hadiah trofi dan uang tunai kepada seluruh pemenang.

Sementara itu, partai final JSFT 2017 tim dari Mitra Bhayangkara Futsal Club (MBFC) berhasil meraih juara I dan berhak atas piala bergilir Gubernur, piala tetap Gubernur dan uang tunai senilai Rp 10 Juta.

MBFC mengalahkan JIPS Hebat saat adu penalti saat partai puncak. JIPS berhasil meraih Juara II dengan hadiah piala tetap Wakil Gubernur dan uang tunai Rp 5 Juta.
Sebelumnya tim Mortal Combat Pemkot Manado meraih juara III setelah mengalahkan Forjubir Minut yang harus puas juara IV.

Mortal Combat meraih piala tetap dari Sekdaprov Sulut dan uang tunai Rp 3 Juta sedangkan Forjubir Minut meraih piala tetap dari JIPS dan uang tunai Rp 1 Juta.

Koordinator JIPS, Rolf Lumintang mengatakan, "Meski JIPS Hebat kalah di final saat adu pinalti, namun kami merasa menang dengan suksesnya iven ini. Ini seperti kekalahan rasa kemenangan,"tandas Lumintang yang juga asissten pelatih Tim JIPS Hebat.

Ketua panitia pelaksana, Ronald Rompas menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta tim yang ikut JSFT 2017 dan apresiasi tinggi terhadap Gubernur Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS atas topangan dan dukungan penuh. Kegiatan ini juga lanjut Rompas disupport oleh PT Pertamina dan BPPD Sulut.

Sekprov Optimis KORPRI Sulut Harumkan Nama Sulawesi Utara di Ajang Pornas Korpri XIV

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen  selaku ketua kontingen Pekan Olahraga Nasional ( Pornas )  yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sulut Roy Roring mengaku Optimis Kontingen KORPRI Sulut mampu Harumkan Nama Sulawesi Utara di Ajang Pornas KORPRI XIV yang di Gelar di Jogjakarta Kamis (2/11).
Roring berharap seluruh anggota KORPRI Sulut yang berpartisipasi tetap menjunjung tinggi Sportivitas serta menunjukan penampilan terbaik di ajang ini.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan Pelaksanaa Pornas Korpri bukan semata-mata mencari juara, mencari yang terbaik, selain itu ajang ini diharapkan sebagai perekat, membangun rasa kebersamaan, solidaritas, gotong rotong seluruh ASN.
Pada hari pertama pelaksanaan dari cabor Tenis meja yang di manajeri oleh Sekretaris DPRD Sulut B Mononutu dan Kadis Pertanian Sulut Arie Boroing dilaporkan menang Telak dengan Skor 2-0. Tim yang diperkuat oleh Karo Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong menang mudah atas Lembaga Sandi Negara. Dijadwalkan esok hari akan berhadapan dengan Kontingen Papua. Diperkirakan pertandingan ini akan berlangsung sengit karna menurut info tim Papua bermaterikan atlet eks PON.
Dari cabang olah raga futsal Tim Pemprov Sulut akan menghadapi Tim Sekretariat Negara selanjutnya akan berhadapan dengan Tim Riau. Kepala Biro Umum Clay Dondokambey yang juga manager tim futsal optimis bisa meraih medali emas. "Sebagai tim juara bertahan Pornas Korpri lalu kami yakin bisa menjuarai turnamen futsal, tentunya ini harus didukung dengan penampilan yang terbaik dari seluruh anggota tim" Tandas Dondokambey.

Pemprov Sulut-Kemenko PMK Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan hak asasi seluruh masyarakat dan dapat diwujudkan berdasarkan prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dalam sambutan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan dr. Debby Kalalo pada Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penguatan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas yang dilaksanakan di Manado, Kamis (2/11/2017) siang.

"Ini untuk membentuk sumber daya manusia Sulut yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sebagai modal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah," katanya.

Oleh karena itu, Wagub Kandouw berharap agar melalui rapat itu sapat memfokuskan perhatian terhadap beberapa persoalan klasik di sektor kesehatan.

"Kualitas layanan kesehatan yang belum optimal, belum meratanya cakupan layanan kesehatan, persepsi masyarakat akan masih terbelitnya untuk memperoleh layanan kesehatan," ungkap Kandouw.

Di samping itu, masih dalam sambutan, Kandouw mengajak seluruh peserta untuk memberikan perhatian serius juga pada pelayanan kesehatan di wikayah terpencil dan pulau-pulau kecil di perbatasan negara.

"Terutama terkait ketersediaan tenaga medis, obat-obatan dan sarana prasarana pendukung terlaksananya pelayanan kesehatan (puskesmas, posyandu dan pelayanan keluarga berencana)," paparnya.

Lebih jauh, Wagub Kandouw mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi yang diadakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat itu.

"Agenda ini merupakan upaya positif dari Kemenko PMK RI bagi kita sekalian untuk membahas, mendiskusikan dan menemukan sulusi terbaik guna merealissikan capaian target yang belum sesuai harapan," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Asisten Deputi Bidang Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK Ir. Andi Rahmadi, M.Sc, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS serta perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sulut Tuan Rumah Pertemuan Koordinasi Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri

Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan koordinasi dan bimbingan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri pada tanggal 2 hingga 5 November 2107 itu dilatarbelakangi pencapaian Sulut sebagai salah satu daerah model penanganan isu perlindungan WNI di luar negeri.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal saat didampingi Kadisnakertrans Sulut Ir. Erny Tumundo di Manado, Rabu (1/11/2017) malam menjelaskan keberhasilan Sulut menghasilkan sejumlah inisiatif dalam mencegah permasalahan WNI dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul saat mereka bekerja di luar negeri. Inisiatif-inisiatif tersebut mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

Iqbal menerangkan, perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu prioritas Pemerintah RI sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita. Prioritas tersebut terefleksi dalam 4 pilar kebijakan luar negeri Indonesia, dimana salah satunya adalah memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.

Lanjut Iqbal, selain melalui perbaikan pelayanan publik di luar negeri, negara juga hadir dengan memberikan bantuan kekonsuleran dan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri, baik permasalahan pidana, perdata, ketenagakerjaan maupun keimigrasian.

Diketahui, selama periode Januari-Oktober 2017, Kementerian Luar Negeri menangani 9.729 kasus WNI di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.635 kasus(68,19%) berhasil diselesaikan.

Berdasarkan angka tersebut, mayoritas merupakan kasus Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada perseorangan (penata laksana rumah tangga) dan sebanyak 514 adalah permasalahan pelaut yang bekerja di kapal ikan berbendera asing.

Dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan 132 Perwakilan RI di luar negeri. Di Samping itu, dukungan pemangku kepentingan di daerah juga memegang peranan sangat penting. Sejumlah proses dan berkas pendukung perlu disiapkan di daerah.

Dukungan pemangku kepentingan di daerah bukan hanya akan menentukan kecepatan penyelesaian suatu kasus, namun juga menentukan keberhasilan penyelesaian suatu kasus.

Pertemuan juga akan dimanfaatkan sebagai ajang capacity building karena selain mendapat materi penanganan permasalahan WNI yang terkait kasus pidana, perdata, ketenagakerjaan dan keimigrasian, juga akan dilangsungkan coaching clinic antara peserta dengan case officer di Kementerian Luar Negeri dan wakil instansi pusat terkait lainnya.

Adapun pertemuan ini diikuti oleh pemangku kepentingan dari 15 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pertemuan serupa sebelumnya telah diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat Semarang, Jawa Tengah dan Medan, Sumatera Utara untuk pembagian kawasan yang berbeda. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

OD : Internet Penting Untuk Pendidikan Sulut

Pendidikan merupakan sektor terpenting dalam sebuah negara untuk menghasilkan generasi muda yang unggul. Untuk itu, akses internet diperlukan guna mendukung kegiatan belajar maupun mengajar.

Karena itu pula sebanyak 135 orang perwakilan dari sekolah-sekolah di Sulawesi Utara berkumpul di Kantor DPRD Kairagi Manado, Rabu (1/11/2017) siang untuk mendapatkan donasi kuota internet cepat yang difasilitasi melalui program kerjasama salah satu operator Tanah Air, PT XL Axiata dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gubernur Olly Dondokambey, SE mengapreasiasi bantuan donasi kuota internet cepat itu. Olly mengakui, di era digital sekarang ini, jaringan internet penting sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sulut.

"Kami berterima kasih kepada pihak operator yang telah mendonasikan kuota internet cepat kepada sekolah di Sulut," ujarnya.

Lanjut Olly, bantuan itu menandakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan semua pihak.

"Sebab dengan meningkatnya kualitas pendidikan di Sulut, otomatis akan meningkatkan Sumber Daya Manusia," ungkapnya.

Menariknya, pada pertemuan itu Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD) Sulut Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan juga menerima donasi kuota internet cepat untuk menunjang komunikasi dan informasi dari tugas LPPD.

Pertemian itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Gemmy kawatu, SE, M.Si, RSM XL Axiata area Suluttenggo, Ichsan dan perwakilan dari sekolah penerima donasi kuota internet cepat. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sah! Olly-Angouw Teken MoU KUA-PPAS APBD 2018

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA-PPAS Tahun 2018, yang dilakukan langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Ketua DPRD, Andrei Angouw di ruang rapat DPRD Kairagi Manado, Rabu (1/11/2017) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapresiasi kesediaan pimpinan DPRD untuk menandatangani KUA-PPAS sebagai tahapan penting dalam kelanjutan pembangunan Sulawesi Utara pada tahun 2018.

"Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat
paripurna ini, sekaligus atas kesediaannya untuk bersama-sama menandatangani KUA-PPAS APBD Sulut Tahun 2018," kata Olly.

Gubernur Olly menjelaskan adanya tiga bagian penting dalam KUA-PPAS Sulut Tahun 2018.

"Substansinya mencakup tiga bagian penting, yakni kebijakan pendapatan, kebijakan
belanja dan kebijakan pembiayaan daerah," ungkapnya.

Lanjut Olly, ketiga bagian penting ini termasuk dalam kerangka dasar visi pembangunan daerah yakni, Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik, serta Berkepribadian Dalam Budaya.

"Namun tetap memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, seperti pengembangan pariwisata dan Iklim investasi yang kondusif; kemiskinan dan pengangguran; kualitas SDM yang berdaya saing
(melalui pendidikan dan kesehatan); pengembangan kawasan pertumbuhan baru dan KEK; dan Ketahanan Pangan," paparnya.

Lebih jauh, Olly meminta seluruh Perangkat Daerah di Pemprov Sulut agar memprioritaskan pembahasan dengan mitra kerja/Komisi DPRD pada pembahasan selanjutnya.

"Sehingga sasaran dan prioritas pembangunan daerah di tahun 2018 dapat kita selesaikan bersama secara baik dan tuntas, demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di daerah bumi
nyiur melambai yang kita cintai bersama," bebernya.

Diketabui, tema RKPD tahun 2018 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkepribadian melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju
Sulawesi Utara yang Berdaya Saing"

Adapun 10 prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada tahun 2018,
yaitu :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pembangunan Pendidikan;
3. Pembangunan Kesehatan;
4. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi;
5. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan,
Perikanan dan Kelautan);
7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
8. Peningkatan Daya Saing Investasi;
9. Pembangunan Pariwisata; dan
10. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

Rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Biro Umum yang juga Plt. Kepala Biro PKKP Clay June Dondokambey, SSTP, MAP, perwakilan Forkopimda dan para pejabat lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Olly Lantik Presidium BKSAUA Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE melantik enam presidium Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Sulut di Kantor DPRD Kairagi Manado, Rabu (1/11/2017) siang.

Keenam presidium BKSAUA Sulut itu yakni, Pdt. Dr. Hein Arina, KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Pastor Benediktus Pangkey, MSC, Drs. Ridwan Sofian, Ir Suryono dan JS Anitje Labang.

"Saya lantik secara resmi berdasarkan SK Gubernur Nomor 156 Tahun 2017," kata Olly.

Orang nomor satu di Sulut itu menyatakan harapannya agar seluruh presidium dan anggota BKSAUA yang baru dilantik dapat segera bekerja untuk menjaga kerukunan anatar umat beragama yang selama ini terpelihara dengan baik di Bumi Nyiur Melambai.

"Saya percaya saudara dapat menjaga keutuhan dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara. Laksanakanlah setiap tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya," pesan Olly.

Gubernur juga meminta seluruh pengurus BKSAUA dapat selalu bekerjasama dalam melakukan setiap program yang telah direncanakan.

"Bekerjalah secara gotong royong agar semua rencana dapat lebih efektif dicapainya," ungkapnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Biro Umum yang juga Plt. Kepala Biro PKKP Clay June Dondokambey, SSTP, MAP, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS dan undangan lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)