Gubernur Ajak Pelprip GPDI Dukung Program Pemerintah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak kepada anggota Komisi Pelayanan Pria Pantekosta (Pelprip) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) untuk mendukung program pemerintah dalam membangun Sulut.

Ajakan Gubernur tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, MSi saat mewaliki Gubernur dalam acara Rakorda Pelprip GPDI yang digelar di gereja GPDI Zaitun Amprenf Minahasa Sabtu, (24/3).

Dalam sambutan disampaikan setiap anggota pelprip GPDI diharapkan senantiasa menjaga dinamika kehidupanyang harmonis, rukun dan damai dalam bergereja dan bermasyarakat, serta memperkokoh sinergitas dengan pemerintah.

Para pelayan dan anggota Pelprip juga diharapkan dapat memiliki kapabilitas, komitmen dan intgritas dalam melayani sehingga gereja dan jemaat dapat terus bertumbuh dewasa menyikapi segala bentuk gejolak kehidupan yang terjadi di daerah maupun negara.

Diakhir sambutan Asisten mengatakan Sinergitas gereja dengan pemerintah dapat diperkuat dengan berbagai cara termasuk dengan berperan aktif dalam pembangunan demi tercapainya visi Sulawesi Utara.
 
Turut hadir dalam acara tersebut Pendeta Ivonne Awuy, Plt Kaban Kesbang Provinsi Sulut Mecky Onibala.(humas provinsi sulut)

Struktur BPMS GMIM Periode 2018-2022 di Lantik

Sabtu 24/3 adalah akhir dari kegiatan Sidang Majelis Sinode GMIM ke 79 dengan agenda lanjutan pembahasan program kerja dan Pelantikan Badan Pekerja Majelis Sinode Periode 2018-2022 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Prov. Sulut.

Agenda pelantikan diawali dengan Ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Arthur Rumengan, M.Teol. dalam khotbah Pendeta Arthur berharap segala perbedaan yang terjadi pada saat pemilihan BPMS dapat segera berlalu dan saat ini fokus untuk bersama-sama dengan BPMS yang baru melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan agar GMIM kedepan akan lebih baik.

Gubernur Olly selaku ketua panitia sangat bersyukur karena kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan aman. Semuanya ini karena anugrah dan penyertaan dari Tuhan selaku Kepala Gereja dan Dunia.

Selamat bertugas kepada BPMS GMIM yang baru kiranya kepercayaan yang diberikan Tuhan melalui Jemaat dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepada seluruh panitia, terima kasih karena Sukses acara ini tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras dari teman-teman panitia. Tuhan pasti memberkati kita semua.

Dalam penutupan tersebut juga Gubernur menyerahkan Piagam Penghargaan kepada mantan Ketua BPMS GMIM Periode 2014-2018 Pdt. Dr. H.W.B. Sumakul, PhB, yang sudah melayani dan bekerja dengan baik. Begitu juga dengan perwakilan GMIM di Amerika yang sudah mengikuti kegiatan SMS GMIM ke 79.

Berikut ini susunan Badan Pekerja Sinode GMIM Periode 2018-2022 :

Ketua Sinode :
Pdt. Dr. Hein Arina

Wakil Ketua I (APP) :
Pdt. Anthonius Dan Sompe , M.Th

Wakil Ketua II (HKS) :
Pdt. Ventje Talumepa, M.Th

Wakil Ketua III (PSDD) :
Pdt. Petra Rembang, M.Th

Sekretaris Umum :
Pdt. Evert Tangel, S.Th, M.PdK

Wkl Sekretaris Bidang Pekerja Tetap & Pelsus :
Pdt. Joice Sondakh, M.Th.

Wkl Sekretaris Bidang Data & Informasi :
Pdt. Janny Rende, M.Th

Wkl Sekretaris Bidang  Hukum, HAM & Sertifikasi : Pnt. Jhonly T Wendur, M.H, MM.

Bendahara :
Sym. Recky Kiki Montong , M.Th.

Wakil Bendahara :
Sym. Ir. Rita Tangkudung

MAJELIS PERTIMBANGAN SINODE ;
1. Pdt. Dr Hwb Sumakul
2. Pnt. Drs. Steven Kandouw
3. Pdt. DR.A.O.S Supit

BPPS GMIM:
Ketua: Sanny Parengkuan.
Wakil Ketua: Maurits Bernadus
Sekretaris: Novie Maxi Ilat.
Wkl Sekretaris: Notje Karamoy.
Anggota: Hetty Rumagit.

Ketua Kompelka Anak Sekolah Minggu - Pnt Maikel Mait
Ketua Kompelka Remaja - Pnt Dr Mikhaela Paruntu
Ketua Kompelka Pemuda - Pnt Pricilia Tangel
Ketua Kompleks Kaum Ibu - Pnt Dra Adriana Dondokambey
Ketua Kompelka Kaum Bapa - Pnt Ir GSV Lumentut

(HumasPROVsulut)

Sidak, Sekprov Ingatkan ASN Jaga Kebersihan Kantor

Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen,SE, MS melakukan Inspeksi Mendadak (sidak), ke beberapa ruangan kerja yang ada di kantor Gubernur Sulut.

Sidak Sekprov itu dilaksanakan Jumat (23/3) pagi.

Sekprov melakukan sidak diruangan Biro Pemerintahan dan Humas, Biro Organisasi dan ruangan Staf Ahli Gubernur. Saat melakukan sidak di Biro Pemerintahan dan humas Sekprov mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga kebersihan kantor agar tercipta suasana kerja yang bersih dan nyaman setiap hari.

Disamping itu juga dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sekprov menghimbau kepada semua SKPD agar memberikan data akurat sehingga tim penyusun LPPD yang ada di Biro Pemerintahan dan humas dapat menyusun data yang benar dan mendapatkan prestasi atas LPPD.

Pemprov Sulut Ajak Masyarakat Lebih Peduli Lingkungan

Kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara akan air semakin meningkat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Tantangan itu dapat diatasi dengan melakukan konservasi sumber daya air.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil pada kegiatan Sapu Kuala Malalayang dalam rangka Peringatan Hari Air Dunia XXVI di Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Manado, Jumat (23/3/2018) pagi.

"Oleh sebab itu, kita harus melakukan berbagai langkah konservasi sumber daya air yakni dengan terus berupaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah serta menjaga kebersihan lingkungan," katanya.

Disamping itu, menurut Gubernur Olly, konservasi sumber daya air mampu mempertahankan ketersediaan air dalam kualitas dan kuantitas yang memadai bagi kebutuhan makhluk hidup.

"Ketersediaan air pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik sekarang maupun pada generasi yang akan datang," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly berharap pelaksanaan kegiatan bersih- bersih sungai nantinya dapat membuat masyarakat Sulut lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

"Tujuan kegiatan ini sangat konstruktif dan bermanfaat sebagai pembudayaan kecintaan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadi representasi nyata dari semangat hidup berdamai dengan lingkungan bahwa "Torang Samua Ciptaan Tuhan"," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Djidon R. Wantania membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljojo. Djidon mengatakan peringatan Hari Air Dunia kali ini bertema "Nature For Water" atau "Lestarikan Alam Untuk Air".

Lanjut Djidon, Hari Air Dunia yang diperingati setiap 22 Maret sejak 26 tahun yang lalu itu dilaksanakan untuk mengingatkan dan menyadarkan semua pihak akan pentingnya air bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

"Agar kita lebih peduli dalam melestarikan alam untuk ketersediaan air di muka bumi ini," tandasnya.

Ia mengatakan banyak tantangan yang dihadapi dalam permasalahan air.

"Saat ini kelangkaan air bersih sudah berdampak pada 1,9 miliar orang di seluruh dunia. Dimana pertumbuhan populasi penduduk sangat cepat dan kebutuhan akan air akan bertambah sepertiganya pada 2050 mendatang," imbuhnya.

Kegiatan Sapu Kuala Malalayang turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ronald Sorongan serta komunitas masyarakat peduli sungai. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur dan Peserta Sidang Majelis Sinode Deklarasi Menolak Hoax

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey .SE  yang juga sebagai Ketua Umum  Panitia Sidang Majelis  Sinode ke-79 bersama Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw juga sebagai Wakil Ketua Umum dan peserta sidang  Deklarasi Menolak Hoax di Grand Kawanua International City kamis.( 22/03/2018 ) kemarin


Gubernur Olly dalam kesempatan tersebut membacakan  deklarasi anti hoax yang diikuti oleh seluruh peserta sidang.
" Kami peserta Sidang Majelis Sinode ke-79 Gereja Masehi Injili di Minahasa ( GMIM )  menolak segala bentuk hoax dan mendukung Polri dalam penegakan hukum serta mensukseskan pilkada damai NKRI harga mati, kata Olly Dondokambey.


Sebelumnya Kapolda Sulut Irjen Pol Drs  Bambang  Waskito memberikan materi Peran Tokoh Agama  dalam  Kamtibmas  dihadapan ribuan peserta Sidang  Majelis Sinode. Karena peran tokoh agama sangat penting  untuk menangkal segala macam hoax dan segala permasalahan yang ada apalagi tahun ini adalah tahun pesta demokrasi

“Jangan sampai kita terpecah dan terbelah untuk memilih masing-masing pasangan calon di pilkada", katanya

Harapan saya mudah-mudahan Sulut ini tetap aman seperti biasa. “Karena mungkin saat Tuhan menciptakan Sulut, Tuhan dalam keadaan tersenyum" .  Untuk itu marilah kita lawan hoax di tanah Nyiur melambai, Kapolda Bambang Waskito

Rakorda Pemberdayaan Koperasi & UKM, Silangen : Kita Harus Bersinergi

Perkembangan perekonomian Sulawesi Utara senantiasa terus menunjukan kinerja yang sangat menggembirakan. Dimana, hingga akhir tahun 2017, perekonomian Sulut mampu bertumbuh 6,32 persen, angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mampu ditekan hingga angka 7,9% atau turun sebesar 1,08% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pencapaian positif itu tak terlepas dari peranan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hal itu disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di Manado, Kamis (22/3/2018) pagi.

"Berbagai capaian positif ini dikontribusikan berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk koperasi dan UKM," tandasnya.

Oleh karena itu, menurut Silangen, untuk semakin memajukan perekonomian daerah melalui sektor koperasi dan UKM diperlukan sinergitas antar pemangku terkait. Apalagi jumlah koperasi di Sulut mencapai 4000 koperasi.

"Ada 4000 an koperasi di Sulut. Kita tidak bisa membangun koperasi sendirian karena resource terbatas. Sebagai contoh kemampuan APBD kabupaten dan kota berbeda-beda. Karena itu kita harus bersinergi dalam upaya memajukan perekonomian daerah," katanya.

Terkait pelaksanaan Rakorda, Silangen optimis agenda itu mampu menghasilkan berbagai program konstruktif bagi sektor koperasi dan UKM kedepannya, seperti : program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan industri kecil menengah.

Lanjut Silangen, koperasi adalah sumber kekuatan ekonomi nasional yang mampu bertahan di tengah krisis.

"Koperasi adalah pilar ekonomi nasional selain dari sektor swasta dan BUMN. Koperasi juga mampu bertahan di tengah krisis dan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian," bebernya.

Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Sulut Happy Korah menerangkan tujuan dilaksanakannya Rakorda.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi keterpaduan program dan kegiaran pengembangan koperasi dan UKM antara provinsi dengan kabupaten/kota serta sebagai upaya bersama merumuskan strategi dalam menghadapi permasalahan pemberdayaan koperadi dan UKM yang semakin kompleks dan variatif," ujarnya.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Dinas Koperasi, UKM kabupaten dan Kota di Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Kumendong Terima Aspirasi Nelayan dan PKL Pantai Malalayang

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong, MSi,  menerima aspirasi dari nelayan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berasal dari pinggiran pantai Malalayang dua.

Mereka melakukan aksi unjuk rasa damai menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (22/3). Aksi tersebut berjalan damai dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan sat pol PP Pemprov Sulut.

Dalam orasi mereka menyampaikan agar tempat usaha mereka yang telah  digusur pemerintah kota Manado di seputaran pantai malalayang agar mendapat ganti rugi berupa tempat usaha yang baru dari pemerintah, selama melakukan kegiatan usaha dipinggir pantai mereka juga membayar pajak,  mereka menduga penggusuran yang dilakukan adalah bagian dari reklamasi.

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi yang turut didampingi Kepala Bagian Humas Christian Iroth, STTP menyampaikan kepada para pengunjuk rasa akan menyampaikan aspirasi mereka kepada bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terkait permintaan mereka.

Untuk penggusuran lokasi usaha mereka yang berada di pinggiran pantai malalayang merupakan wewenang dari pemerintah kota Manado, untuk itu pihak Pemprov akan berkoordinasi dengan pemkot manado terkait penggusuran lokasi usaha tersebut.(humas provinsi sulut)