Dubes Kepulauan Solomon Temui Gubernur Olly, Ini Yang Dibicarakan

Duta Besar Kepulauan Solomon untuk Indonesia HE Salana Kalu, berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara, Jumat, (27/4/2018) pagi. Kedatangan Dubes Salana Kalu berserta rombongan itu diterima langsung oleh Gubernur Olly Dodokambey, SE.

Dalam pertemuan yang digelar di Ruangan Kantor DPRD Sulut itu terungkap sejumlah hal penting yakni : rencana pertemuan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik yang bakal diadakan di Sulut, penyelamatan koral atau terumbu karang dan pembangunan di Papua.

"Kami sedang melobi agar pertemuan negara-negara kepulauan di Pasifik dapat dilaksanakan Sulut karena kita juga merupakan negara kepulauan. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyatukan pendapat," ujar Olly.

Terkait pembahasan koral, Olly menyebutkan strategisnya kedudukan Indonesia dan Kepulauan Solomon sebagai pendiri The Coral Triangle Initiative (CTI). Adapaun negara lainnya yang menjadi pendiri CTI adalah Timor Leste, Filipina, Malaysia dan Papua Nugini.

Diketahui, kawasan segitiga karang dunia atau biasa disebut Coral Triangle, selama ini dikenal sebagai kawasan inti karena tingginya keanekaragaman terumbu karang di dunia. Berbagai upaya terus dilakukan negara-negara yang wilayahnya masuk dalam segitiga karang dunia untuk menyelamatkan terumbu karang yang tersisa saat ini.

Adapun pembahasan tentang Papua menjelaskan besarnya apresiasi pemerintah Kepulauan Salomon kepada Pemerintah Indonesia atas perhatian yang sangat besar untuk membangun Papua. Bahkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di seluruh kabupaten/kota di Papua berjalan dengan baik.

"Isu di negara mereka seolah-olah Papua dikucilkan ternyata tidak benar setelah mereka mengunjungi langsung Papua," kata Olly.

Menariknya, pada pertemuan itu Gubernur Olly memakai kalung tradisional berbahan kerang yang merupakan cendera mata dari Pemerintah Kepulauan Solomon.

Agenda itu turut dihadiri Ketua DPRD Andrei Angouw, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandou, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Sambut Kedatangan Kasal

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, bersama unsur Forkopimda Sulut menyambut Kedatangan Kepala Staf Angkatan laut Laksamana TNI Ade Supandi, Se.,M.A.P., Berserta Ibu Dan Rombongan VVIP Bandara Sam Ratulangi, Jumat (28/4).

Kasal bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja, Selama berada di Sulut Kasal meninjau keamanan wilayah laut di Sulawesi Utara dan melaksanakan sejumlah agenda.

Saat melakukan pertemuan singkat di ruangan VVIP Bandara, Gubernur menyambut baik kunjungan kerja dari Kasal bersama rombongan. Gubernur menyampaikan terima kasih karena Kasal sudah meluangkan waktu untuk datang di Daerah Nyiur Melambai, melihat secara langsung kehidupan masyarakat Sulut yang penuh damai. Gubernur berpesan kiranya Kasal bersama rombongan dapat menikmati dengan baik kunjungan kerjanya ke Sulut.(humas provinsi Sulut)

Terima Kunjungan Sekjen Dewan Energi Nasional, Wagub Harap Kebutuhan Energi Listrik Sulut Lebih Diperhatikan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E Kandouw, SE menerima kunjungan kerja Sekretaris Jendral Dewan Energi Nasional di ruang kerja Wakil Gubernur, Jumat (27/4) pagi.

Kunjungan kerja ini dalam rangka Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) dan tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) di Sulawesi Utara.

Dalam pertemuan tersebut Kandouw memaparkan tentang kondisi yang ada di Sulut, di antaranya soal mulai melemahnya tenaga surya yang sebenarnya dapat memberikan efek yang baik bagi tenaga pembangkit listrik.

Selain itu, Kandouw mengusulkan untuk adanya perluasan jaringan terlebih khusus jarinagan listrik yang harus dimulai di pulau-pulau yang ada di Sulut. Dan dalam penyusunan RUEN, Wagub mengisyaratkan agar perencanaan energi nasional ini harus selesai dalam jangka waktu dua minggu. Hal ini dilihat karena data-data yang diperlukan untuk penyusunan RUEN sudah tersedia.

Dikesempatan yang sama Sekjen Dewan Energi Nasional Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc memaparkan bahwa potensi yang ada di Sulut ini sangat besar dalam bidang pemanfaatan energi. Dan jika hal ini dapat dimaksimalkan maka investasi yang ada di Sulut akan semakin meningkat selain itu juga dalam sektor pemasokan listrik akan dapat terpenuhi.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE.,MS, Asisten II Mohamad Mokoginta, SE.,MTP, Staf Ahli Mentri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kementerian ESDM Satry Nugraha, SH., L.Lm serta kepala dinas yang terkait (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Apresiasi Pansus LKPJ

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengapresiasi setiap masukan dari pihak DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017.

"Saya percaya, bahwa rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian pemikiran yang matang dan komprehensif serta terus memacu laju gerak roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi semakin optimal dan solutif menjawab harapan dan keinginan rakyat," kata Olly dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sulut dalam rangka penyampaian keputusan DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2017 di ruangan sidang kantor DPRD, Jumat (27/4/2018) siang.

Lanjut Gubernur Olly, LKPJ tahun 2017 yang telah disampaikannya memuat sejumlah substansi antara lain: arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Oleh karena itu, Olly berharap setiap rekomendasi yang disampaikan oleh pihak DPRD dapat memenuhi ciri rekomendasi yang konstruktif, antara lain :  diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik, ditujukan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dan dapat dilaksanakan dengan biaya yang memadai.

Lebih jauh, Gubernur Olly memastikan akan menindaklanjuti setiap catatan dan masukan yang disampaikan oleh Pansus LKPJ DPRD Sulut.

"Saya mengajak segenap stakeholders pembangunan terkait, utamanya Perangkat Daerah, Biro, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk bersama-sama merespon cepat dan tepat berbagai rekomendasi ini, dengan melakukan perbaikan dan pembaharuan sebagaimana mestinya," imbuhnya.

Sementara itu, DPRD Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara akhir tahun anggaran 2017 memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam LKPJ tahun anggaran 2017.

Tanggapan atas LKPJ disampaikan Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang (Gerindra) dalam Sidang Paripurna Istimewa yang dipimpin langsung Ketua DPRD Andrei Angouw (PDIP).

Pansus LKPJ mengapresiasi optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulut tahun 2017 karena dinilai berhasil bahkan melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya.

Terbukti, Pemprov Sulut mampu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2017, PAD Sulut sebesar Rp 1.146.694.267.559 meningkat dari Rp. 981.071.815.882 pada tahun 2016.

Disamping itu, Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 2.508.041.622.193 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 77.185.233.000 sehingga secara keseluruhan total pendapatan daerah sebesar Rp. 3.731.919.122.752.

Selain membahas pengelolaan pendapatan daerah, materi LKPJ Gubernur Sulut yang diserahkan ke DPRD juga meliputi lima hal pokok, yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Pansus LKPJ juga telah merekomendasikan kepada Pemprov Sulut tentang masalah lingkungan di Sulut. Pihak Pansus mengusulkan agar pemerintah terus melakukan penyelamatan lingkungan.

Termasuk menetralisir bantaran-bantaran sungai yang ada di Sulut.  “Perlu adanya reboisasi penanaman kembali demi pelestarian hutan dan lingkungan serta penyediaan kebutuhan pertanian,” ungkap Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang.

Selain itu, Mewengkang juga meminta Pemprov Sulut untuk segera memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak agar akses jalan tersebut bisa dinikmati masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Persoalan batas wilayah di Sulut juga tak luput dari perhatian Pansus LKPJ. Mewengkang meminta Pemprov Sulut segera menuntaskan penyelesaian masalah tapal batas wilayah Sulut karena dengan adanya penegasan batas daerah akan mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik aspek yuridis maupun fisik di lapangan.

Meski begitu dalam kesimpulan Pansus LKPJ menyatakan, penyelenggaraan kepemerintahan Sulut telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemerintahan sudah berjalan dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw yang memimpin Rapat Paripurna tersebut, berterima kasih kepada seluruh Pansus LKPJ yang telah melaksanakan tugas dengan sebaiknya. “Terima kasih juga kepada kita semua yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut ini,” ujarnya.

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Wakil Ketua DPRD, Marthen Manoppo (Demokrat), Wenny Lumentut (Gerindra), Vreeke Runtu (Golkar) serta dihadiri perwakilan Forkopimda dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Ajak Pers Tangkal Hoax

Untuk menangkal berbagai hal negatif, berita palsu atau hoax yang dapat membimbing persepsi masyarakat ke arah yang tidak benar, tentu diperlukan sajian-sajian berita yang akurat melalui para jurnalis.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Mecky Onibala pada Seminar Revolusi Digital, Hoax dan Kontestasi Politik di Manado, Kamis (26/4/2018) sore.

"Dalam artian, jurnalis memiliki sertifikasi yang jelas dan kredibilitas dalam menyajikan berita, sehingga tidak menggiring pemahaman atau persepsi masyarakat melalui informasi yang tak berdasar atau hoax," katanya.

Oleh karena itu, menurut Olly, ada beberapa asas yang harus dimiliki dalam mewujudkan jurnalistik yang sehat, yakni : asas demokratis, asas profesionalitas, asas moralitas dan asas supremasi hukum.

Lanjut Gubernur Olly, Pemprov Sulut sangat menyadari akan pentingnya peran jurnalistik atau insan pers dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

"Pemerintah senantiasa terus melibatkan insan pers dalam pemberdayaan masyarakat, guna mencapai cita-cita bersama dalam mewujudkan Sulut Hebat yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya," paparnya.

Terkait kontestasi politik yang berlangsung di Sulut, Gubernur Olly mengimbau kepada segenap jurnalis untuk tidak menebar berita hoax dan mengandung unsur SARA atau melecehkan kelompok tertentu.

"Jangan memberikan informasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa, namun tetap menabur hal-hal positif yang dapat mempertahankan jati diri masyarakat Sulawesi Utara yang senantiasa mampu menjaga kondusifitas keamanan dan memelihara harmonisasi kerukunan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam berdemokrasi," imbuhnya.

Seminar yang dilaksanakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) tersebut turut dihadiri oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol. Drs. Bambang Waskito, Danrem 131/Santiago, Brigjen TNI J. Robert Giri, Anggota KPU Sulut, Vivi George, anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana dan Ketua IJTI Sulut Amanda Komaling. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Dorong Pertumbuhan Pariwisata Sulut

 Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw menjamin aksesbilitas dan amenitas pariwisata di Bumi Nyiur Melambai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

"Market pariwisata saat ini tumbuh luar biasa. Kontribusi terhadap APBD sudah mencapai 20%, setelah perdagangan dan menyusul perikanan yang juga mulai naik. Karena itu jangan ragu-ragu untuk berinvestasi di sektor ini," ungkap Kandouw sebagai keynote speaker di kegiatan Kerja Sama Lintas Sektor Pariwisata yang dilaksanakan di hotel Peninsula, Kamis (26/4/2018) kemarin.

Lanjut katanya, sebagai sektor lini yang bergerak signifikan, bahkan secara langsung telah menopang terbukanya lapangan pekerjaan, pemerintah terus memotivasi pihak swasta untuk lebih berani lagi menggarap sektor pariwisata.

"Sudah tidak usah ditawar-tawar apalagi bantah-bantahan, mainkan saja," ujarnya sembari menyebutkan bahwa dari sisi aksesbilitas Pemerintah Provinsi Sulut telah meningkatkan kerja sama dengan sejumlah negara yang diikuti dengan carter flight tahun lalu sekarang secara bertahap sudah regular flight. Dengan harapan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara 
akan bertambah sebagaimana target pemerintah pusat.

"Pada Juni 2018 mendatang kita akan melakukan kerja sama dengan Korea. Dan pada Agustus kita juga diundang ke Kuala Lumpur oleh pemilik Air Asia. Ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan," tukasnya.

Berdasarkan catatan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara, sebagaimana data yang dihimpun telah mencapai 150 ribu. Sementara untuk wisatawan domestik atau lokal bertambah 400 ribu dari target 2 juta wisatawan.

Sementara untuk amenitas atau fasilitas pariwisata, Kandouw menjelaskan untuk perhotelan di Sulut belum ada pertambahan.

"Sebenarnya sudah ada investor yang akan membangun dua hotel di Kota Manado. Tetapi terhambat oleh RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah berumur 30 tahun. Ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Bagaimana mungkin Paal II dan ring road masuk wilayah pertanian. Hal ini menyebabkan investor tidak berani," tandasnya.

Lebih jauh, Kandouw juga mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan jumlah home stay. Karena secara tidak langsung akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dalam perekonomian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Provinsi Sulut, Daniel A Mewengkang SE MSi didampingi Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisataan Disparda Provinsi Sulut, Dra Ivonne Kawatu mengungkapkan banyak hal tentang upaya memajukan pariwisata. Antara lain kegiatan atraksi yang dikemas melalui festival oleh kabupaten/kota.

"Pariwisata budaya adalah bagian terbesar dalam pariwisata. Sementara alam hanya 30 persen saja. Karena itu perlu dibuat kegiatan  sehingga wisatawan tertarik untuk datang ke Sulut," ujarnya.

Mewengkang juga mengatakan, pariwisata membutuhkan sentuhan dan perhatian semua pihak secara holistik. Terutama untuk ketersediaan infrastruktur dan sarana dan prasana (sarpras)

"Untuk sarpras perlu dilakukan penguatan signal  dan wifi, tempat duduk di rest area, penertiban pangkalan tempat masuk objek wisata, perlu adanya atraksi tambahan di tempat wisata dan website serta fasilitas toilet. Sedangkan untuk wisatawan yang datang dalam hal pemeriksaan, tetap dilakukan secara ketat sesuai prosedur. Jadi tidak diistimewakan.
Berikut keamanan dan ketertiban tetap dijaga secara waspada di areal pariwisata. Jangan sampai ada wisatawan yang tertinggal, jangan ada yang bawa narkoba," tutup Wagub Kandouw.
Turut hadir Danlanudsri  Kolonel Navigasi Insan Nanjaya dan Kepala -kepala Dinas Kabupaten-kota se-
Sulut. ( Humas Provinsi Sulut )

Pemprov Bersama Tim KKP dan KPK Tinjau Tambang Liar Minut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE., MS bersama tim Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI Melaksanakan Peninjauan lapangan ke Pulau Bangka Likupang Minut, Kamis (26/4)

Peninjauan itu dilaksanakan terkait pengercekan izin usaha pertambangan di wilayah pesisir yang ada di Sulut serta meninjau langsung lokasi tersebut.

Kegiatan ini sendiri adalah inisiasi dari KPK serta sebagai tindak panjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegritas, serta bertujuan untuk memastikan bahwa pulau-pulau yang dikeluhkan oleh masyarakat tidak dijadikan untuk pertambangan.

Kunjungan tersebut dikoordinatori oleh  Brahmantyo Satyamurti dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI dan turut dihadiri tim KPK RI, SDM pusat dan perwakilan dari Polda Sulut. (Humas Pemprov Sulut)