Gubernur Olly: Keamanan Sulawesi Utara Tetap Berjalan Kondusif, Warga Sulut Cinta Damai

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan suasana keamanan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kota Manado saat ini tetap berlangsung aman dan kondusif. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat diwawancarai oleh para jurnalis Rabu (17/10/2018).

Gubernur menyatakan kondisi Sulut kondusif menyusul sempat terjadi kisruh terkait kedatangan habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith dan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman  Al-athos yang datang ke kota Manado untuk menghadiri tabligh akbar dan Haul Albar ke 7 Al Habib Ali bin Abdurahman bin Smith, Senin (15/10/2018).  Kisruh terjadi hanya karena miss komunikasi. Keamanan daerah tetap terjaga sampai saat ini.

“Jadi semua sudah kondusif, Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) dan Ormas sudah datang, saya kira ada mis-komunikasi sehingga ada hal yang seperti kita lihat kemarin bagaimana. Namun puji Tuhan semua berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi apa-apa,” terang Gubernur Olly.

Untuk itu terang Gubernur, guna menghindari kesalahpahaman, hendaknya setiap agenda yang akan dilaksanakan di lingkup daerah Sulawesi Utara dapat di koordinasikan bersama Badan Kerja Sama Umat Beragama (BKSUA).

“Artinya hal-hal seperti itu kita bicarakan didalam pertemuan dengan BKSUA. Supaya tidak ada salah pengertian dalam kegiatan keagamaan di Sulut,” ujar Gubernur.

Sejalan dengan peristiwa yang terjadi, Gubernur menerangkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara sama sekali tak menolak Ulama. Masyarakat Sulut Cinta Damai.

“Mereka bukan menolak Habib datang di Sulut, saya kira tidak ada yang menolak seperti itu. Karena banyak ulama-ulama yang datang. Namun yang mereka inginkan jangan ada yang memprovokasi sehingga bisa terjadi perpecahan di Sulut,” terang Gubernur.

Lebih dalam lagi, Gubernur Olly menuturkan bahwa menjaga keamaan di Sulut merupakan tugas kita bersama, tugas setiap lapisan masyarakat yang ada di bumi Nyiur Melambai. Masyarakat jangan mudah terpancing dengan berita Hoax yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak kerukunan masyarakat Sulut.

Teliti dengan baik semua informasi yang tersebar. Menjaga Keamanan bukan hanya tugas Pemerintah dan aparat, tetapi semua.  masyarakat juga harus turut menjaga keamanan. Media juga diminta memberitakan agar lebih menyejukkan, menyampaikan realitas di Sulut , warganya cinta damai.
(humas provinsi sulut)

Mendagri Ajak Sekprov Cermati Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinergitas kebijakan pemerintah untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMN Tahun 2015 - 2019 di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). 

Rapat kordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo dan dihadiri oleh seluruh pimpinan pejabat pimpinan tinggi madya (eselon 1) dan pejabat tinggi pimpinan tinggi pratama (eselon 2) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia. 

Dalam kesempatan itu Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan agar para sekretaris daerah (Sekda) provinsi mencermati ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme.

"Saya sering sampaikan, ancaman bangsa ini radikalisme dan terorisme," katanya.

Ancaman siber, lanjut Tjahjo, kini berpadu dengan konten radikalisme. Dan, marak di dunia maya. Mendagri mengingatkan kondisi itu perlu diwaspadai sehingga daerah bisa jauh dari ancaman yang dapat merusak kesatuan bangsa.

"Peran sekda sebagai pejabat eselon I di daerah yg diangkat dengan Keputusan Presiden berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat termasuk mendukung program2 ketiga lembaga (BNPT, BSSN, Wantannas), sekda menggerakkan skpd dalam menyusun dan melaksanakan  program-program yang ada pada tingkat provinsi dan serta evaluasi kinerja program kegiatan kabupaten/kota, dan sbg pejabat ASN paling senior didaerah pasti sekda provinsi yg paling memahami kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika ideologi politik masyarakat," ujar Mendagri.

Mendagri juga mengajak para Sekda Provinsi meningkatkan koordinasi dgn para eselon 1(satu) dan eselon II (dua) kemendagri dimana posisi kemendagri sebagai koordinator pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sdbagaimana diatur dalam UU No.23 th 2014 ttg pemerintahan daerah.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan perwakilan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). (Humas provinsi sulut)

Gubernur OD Gesa Pembangunan Sektor Kesehatan Sulut

Pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Utara terus digesa. Pengimplementasian Universal Health Coverage (UHC) melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis (TBC), Pencegahan Stunting serta Peningkatan Kualitas dan Cakupan Imunisasi bakal dioptimalkan.

Demikian disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE pada rapat kerja dan evaluasi program kesehatan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Rabu (17/10/2018) pagi.

"Pelaksanaan kegiatan prioritas ini akan diupayakan pada upaya promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif demi tercapainya status kesehatan yang lebih baik, tanpa harus mengalami kesulitan finansial," kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, meskipun program itu baru akan dilaksanakan di Sulut namun harus mampu menghadapi tantangan dan kendala. Diantaranya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sesuai SPM kesehatan, akses pelayanan kesehatan, serta ketersediaan SDM kesehatan/tenaga medis yang berkompetensi dan profesional yang sangat berperan dalam mengembangkan sistem kesehatan nasional dan daerah.

"Menjawab hal tersebut maka salah satu bentuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sulut saat ini yakni penyediaan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Utara guna menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara akan pelayanan kesehatan," papar Olly.

Lanjut Olly, untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi pencapaiannya, tidak dapat dipungkiri bahwa forum komunikasi antar stakeholder atau pertemuan-pertemuan pemangku kepentingan terkait di bidang kesehatan, termasuk didalamnya Rapat Kerja, menjadi mutlak untuk dimaksimalkan dan disukseskan pada setiap pelaksanaannya dalam rangka peningkatan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta serta masyarakat.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sulut dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur kesehatan di Sulut yakni RSUD dan Rumah Sakit Mata senilai Rp. 400 miliar.

Pada kesempatan itu Gubernur Olly dan Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menandatangani langsung naskah perjanjian kerjasama tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan MoU, Olly menegaskan bahwa kerjasama itu memuat substansi dan manfaat penting bagi Pemprov Sulut dan PT. SMI.

"Segenap pihak untuk memahami setiap aspek yang termaktub dan diatur didalamnya, baik ruang lingkup pelaksanaannya, kewajiban serta hak setiap pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal yang ada," kata Olly.

Lebih jauh, Olly berharap setelah pelaksanaan penandatanganan kerjasama ini semua pihak tidak saling menunggu namun saling proaktif dalam melaksanakan kewajiban masing-masing.

"Serta terus menjalin interaksi dan koordinasi dalam berbagai bentuk yang konstruktif, agar kerjasama yang terjalin ini benar-benar dapat memberikan output serta outcome sebagaimana yang diharapkan," imbuh Olly.

Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Forkopimda, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr Kirana Pritasari, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Deybie Kalalo dan perwakilan dari kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Jadi Narasumber Pada Kegiatan BKKBN, Humas Prov Sulut Ajak Bangun Kemitraan Yang Baik Dengan Wartawan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Bagian Pemerintahan dan Humas menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) pada Forum Komunikasi Kehumasan Program KKBPK Tahun 2018.

Bagian Humas Pemprov Sulut yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian (Kasub) Publikasi dan Dokumentasi Clif Wangke, S.Sos menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang dipusatkan di Hotel Grand Puri Manado, Selasa (16/10) malam.

Dalam paparannya, Kasub Clif menerangkan peran Humas Pemerintah dalam membangun hubungan dengan pers. Dijelaskan, terdapat hubungan yang erat antara humas dan pers sehubungan dengan pemberitaan giat pimpinan. Lanjutnya pula bahwa kolerasi serta hubungan yang baik antara Humas Pemerintah dan pers merupakan kunci menghasilkan suatu pemberitaan yang selaras.

Berkaitan dengan dunia milenial saat ini yang sarak dengan issu issu hoax di media sosial, Kasub Clif mengharapkan adanya ketelitian serta penelusuran yang detail terkait penerimaan berita yang telah beredar. Tambahnya pula, diperlukan data data yang akurat dalam mempublis suatu berita, sehingga apa yang akan menjadi konsumsi masyarakat memiliki pertanggung jawaban.

Sebelumnya dalam kegiatan itu, Plt. Kepala Perwakikan BKKBN Sulut Drs.  Yopi Kalesaran mengapresiasi keterlibatan semua pihak yang terkait dalam mensukseskan kegiatan ini. Disamping itu juga, menurutnya, dalam membangun dunia pers harus membangun citra institusi dan citra program.

Nampak juga dalam kegiatan tersebut Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan yang sekaligus menjadi narasumber, para wartawan serta perwakilan humas dalam kab/kota. (humas provinsi sulut)

Selamat! OD-SK Resmi Sandang Gelar Ki Doni Kiombu & Kiapango Doni Kiombu

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) menerima gelar kehormatan dari tokoh masyarakat adat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Gelar yang disematkan pada Gubernur Olly adalah Ki Doni Kiombu. Adapun Wagub Kandouw menerima gelar Kiapango Doni Kiombu. Penobatan gelar yang dilaksanakan di Lokasi Situs Komalig R.S Pontoh Kaidipang Besar, Selasa (16/10/2018) itu ditandai dengan prosesi penyerahan tongkat oleh tokoh adat Bolmut sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi di Bumi Nyiur Melambai.

Olly mengapresiasi gelar adat yang diberikan oleh Aliansi Adat Bolmut kepada dirinya dan Wagub Kandouw.

Menurut Olly, pemberian gelar adat tertinggi ini di dalamnya memuat harapan dan amanah kepada OD-SK untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sulut secara umum, dan masyarakat Bolmut secara khusus.

Lanjut Olly, selama kepemimpinannya di Sulut telah dua kali dirinya menerima gelar adat. "Semenjak menjadi Gubernur Sulut ini kedua kalinya menerima gelar adat, yaitu dari masyarakat Bolmut dan masyarakat Sangihe," kata Olly.

Menariknya, penganugerahan gelar kepada OD-SK itu bertepatan dengan penobatan adat kepada pemimpin Bolmut periode 2018-2023, yaitu pemberian gelar Ki Doni Pangulu Agu untuk Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Wakil Bupati Amin Lasena yang menerima gelar Apango Doni Pangulu.

Olly berpesan kepada Bupati Pontoh dan Wabup Lasena untuk memastikan berjalannya proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan, agar tetap bergerak maju dan sinergis dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov Sulut dan Pemerintah Pusat.

Untuk itu, demi suksesnya pelaksanaan berbagai tugas utama itu, Olly juga mengingatkan kedua pemimpin Bolmut itu agar mampu menggalang dukungan yang utuh dari berbagai pihak, utamanya jajaran birokrasi yang akan menjadi motor utama pelaksanaan tugas.

"Saya hadir disini dengan asisten dan beberapa kepala dinas. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa Pemprov Sulut tidak akan melupakan Bolmong Utara. Kini hadir langsung sejumlah kadis artinya apa? Artinya mereka melihat secara langsung apa yang kurang bagi Kabupaten Bolmong Utara sehingga dalam APBD 2019 nanti, minta saja Pak Bupati dan Wakil Bupati, pasti akan tuntas, mintalah maka kau akan kuberi," tandas Olly.

Pemberian gelar adat turut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Bolmut. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut bersama KADIN Dukung KPK Cegah Korupsi Sektor Swasta

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan para pengusaha dibawah asosiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sulut mengadakan pertemuan dalam acara Pencegahan Korupsi Sektor Swasta dan Pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi, di Ruang WOC Kantor Gubernur, Selasa (16/10/18).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya di bulan Juli 2018 dimana Pemprov Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw mendukung program KPK dengan membentuk Komite Advokasi Sulut dan rapat kali ini digelar guna membahas penyusunan struktur keanggotaan komite, dialog interaktif, serta pemaparan materi dari tim satgas KPK.

Sebagaimana diketahui, guna mengakselerasi pencegahan praktik korupsi khususnya di sektor bisnis, KPK menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi di Indonesia. Dimulai pada tahun 2017 sebanyak 8 provinsi dibentuk KAD, kini di tahun 2018 sebanyak 26 provinsi telah dibentuk KAD.

KAD sendiri merupakan forum komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat (Public-Privat Dialogue) yang membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi, serta bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi antara regulator dan pelaku usaha.

Nampak hadir dalam rapat tersebut Satgas Unit Swasta Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI Ariz Dedy Arham bersama tim, Plt. Asisten III Setda Provinsi Praseno Hadi, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Henry Kaitjily, Ketua KADIN Sulut Hangky Gerungan beserta jajaran, serta undangan.

Batas Penerimaan Berkas Fisik CPNS Pemprov Sulut Di Undur Tanggal 19 Oktober 2018

Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperpanjang batas akhir jadwal penerimaan berkas fisik CPNS yang semula tanggal 17 Oktober menjadi 19 Oktober 2018 (cap pos). Sedangkan pendaftaran online di tutup tanggal 15 Oktober pukul 24.00.

Hal ini di sampaikan secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaiaan Provinsi Sulut Femmy Suluh saat memimpin Rapat Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2018 di Ruang WOC Kantor Gubernur, Senin (15/10/18).

Dalam kesempatan itu pula Suluh menyampaikan progres penerimaan CPNS Provinsi Sulut dimana per tanggal 14 Oktober pukul 18.00 pendaftar online dari pelamar umum sebanyak 2667 orang, penyandang disabilitas 0, lulusan terbaik 4 orang. Sedangkan berkas fisik yang telah masuk ke BKD Provinsi Sulut sebanyak 1419 berkas. 

Diketahui Pemprov Sulut membuka lowongan 417 CPNS tahun ini, jabatan yang paling banyak diminati adalah formasi guru dan perawat. Sedangkan formasi yang belum ada atau masih sepi pelamar sebanyak 17 formasi.

Hadir dalam rapat tersebut
Kepala BPKP Provinsi Sulut Kwinhatmaka, Staf khusus gubernur Haervey Sendoh, Plt. Asisten III Praseno Hadi, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Glady Kawatu, serta pejabat terkait.