Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membuka Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib di Grand Kawanua Convention Center Manado, Sabtu (27/10/2018) pagi.

Dalam rembuk nasional sebagai kegiatan pendukung pada Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) ini, Wiranto juga menjadi pembicara dengan tema Membangun Kesadaran dan Perilaku Masyarakat Untuk Menjadi Agen Hukum.

Dalam paparannya, Wiranto menerangkan bahwa selama empat tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perkembangan revolusi mental di Indonesia berjalan baik.

"Selama empat tahun Jokowi-JK, revolusi mental itu memang belum tercapai seluruhnya karena dalam proses. Tapi perkembangannya cukup baik," kata Wiranto.

Bahkan, Wiranto mengklaim Indonesia sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai negara nomor satu yang berhasil meraih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Indonesia mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Mereka mengisyaratkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu nomor satu," ucap Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan, pemerintah terus memperkuat keamanan negara untuk mewujudkan iklim berinvestasi yang baik di Indonesia. Terbukti, Indonesia mendapat pengakuan dari dunia Internasional sebagai negara kesembilan paling aman di dunia.

Wiranto menjelaskan, pencapaian positif itu adalah hasil gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan pemerintah, yaitu memperkuat kerukunan bangsa dengan melawan terorisme dan radikalisme di pelosok nusantara.

"Sudah ada hasilnya dari gerakan revolusi mental itu, meski belum sempurna. Kami terus upayakan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan melawan terorisme dan radikalisme," beber Wiranto.

Sementara, usai pembukaan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE sepakat dengan pernyataan Wiranto. Olly mengatakan Gerakan Nasional Revolusi Mental berdampak pada kerukunan bangsa. Terbukti kehidupan masyarakat Sulut selalu rukun dan damai, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat.

"Masyarakat Sulawesi Utara selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Bahkan, Sulawesi Utara termasuk daerah paling rukun di Indonesia," kata Olly.

Lanjut Olly, kondisi ini didukung optimalnya peranan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) dalam menjaga semangat revolusi mental yang diwujudkan dalam toleransi antar umat beragama.

"Sulut selalu rukun karena pemerintah daerah selalu melakukan konsolisasi dengan FKUB dan BKSAUA," beber Olly.

Untuk diketahui, pada Rembuk Nasional ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, yaitu :

Paparan Online Antri di Keimigrasian oleh Dirjen Imigrasi, Kemenkumham Ronny Sompie, Paparan Pelayanan Rekam Cetak KTP-E oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Paparan Pelayanan SIM Online dan E-Tilang oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Mabes Polri Chryshnanda Dwilaksana.

Selanjutnya, Paparan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional oleh Deputi IV Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Diah Natalisa, Paparan Terbentuknya Pagar Sterilisasi/Zonasi Terminal dan Pembangunan Jembatan Gantung oleh Direktur Prasarana Perhubungan Darat Kemenhub Chandra Irawan dan Paparan Program Sekolah Ramah Anak oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Leny Nurhayati Rosalin. (Humas Pemprov Sulut)

Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut

Rangkaian kegiatan Pekan Revolusi Mental (Revmen) yang telah dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani kemarin (26/10) di Sulawesi Utara mendapat sambutan hangat oleh masyarakat daerah Nyiur Melambai.

Terbukti begitu antusiasnya peserta Revmen 2018 hadir mengikuti rangkaian agenda seperti Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani yang dilaksanakan di Swis Bell Hotel Manado, Sabtu (27/10/2018).

Diketahui kegiatan ini diselengarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi RI. Adapun rangkaian kegiatan acara ini dikosentrasikan pada materi yang disajikan oleh setiap pemateri tentang revolusi mental pada gerakan Indonesia melayani.

Kristiana Swasti dalam paparan materinya mengangkat tentang aspek keteladanan yang dapat menjadi penggerak bagi setiap ASN. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan.

"Evaluasi merupakan implementasi dari nilai-nilai satria, yang mencakup empat aspek yakni; aspek kepemimpinan, aspek kelompok budaya pemerintah, aspek perubahan pola pikir serta aspek implementasi nilai-nilai satria dalam pelaksanaan tugas," sahtunya.

Ditempat yang sama, salah satu pembawa materi Ronny Gosal berbicara dari prespektif akademisi tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani. Tuturnya, fokus revolusi mental Sulut adalah membudayakan etos kerja.

"Kesetaraan gender di Sulut sama rata.
Revolusi mental sesungguhnya lahir dari komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai yang ada yakni intekritas," katanya.

Nampak kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dari setiap peserta yang hadir dan juga pembahasan kelompok yang berkaitan dengan gerakan Indonesia melayani serta revolusi mental.

Turut serta dalam acara Revmen Gerakan Indonesia Melayani, VP HC Strategic Management Telkom Indonesia Dharma Syahputra yang juga pembawa materi serta Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksana-Kementerian Keuangan Dini Kusmswsti yang juga pembawa materi. (humas provinsi sulut)

Gubernur Olly dan Wagub Kandouw Hadiri Rembuk Nasional Indonesia Bersatu

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey beserta Wakil Gubernur Steven Kandouw menghadiri Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu di Hotel Peninsula Manado, Sabtu (27/10/18).

Dalam acara yang merupakan rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN Revmen) 2018 ini, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menjadi keynote speaker dengan paparannya yang bertemakan "Revolusi Mental Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Untuk Indonesia Maju."

Pada kesempatan itu pula, Mendagri memberikan penghargaan kategori 'Tokoh Inspiratif' Indonesia, diantaranya Pdt.Ivonne Awuy, Dr. Frederik Ndolu, M.Si, Prof. Dr. Hariyono M.Pd, Nazib Asca Ph.D, Dr. Ahmad Syafii Muchfid, Drs. Gun Gun Siswadi M.Si, dan Yustinus Prastowo.

Sebelumnya, Pekan Revolusi Mental Indonesia adalah wujud mempertemukan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, Lembaga kenian/ Tenaga Ahli, dunia usaha, Akademisi, Ormas, Mahasiswa/ Pemuda, dan masyarakat.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional (dialog dan lokakarya) Revmen, peserta dibagi berdasarkan program Revmen yakni Gerakan  Indonesia Bersatu, Indonesia Tertib, Indonesia melayani, Indonesia Bersih dan Indonesia Mandiri. Untuk agenda Rembuk Nasional Indonesia Bersatu ini pokok materi yang dibahas adalah :

1. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks revolusi mental
2. Revolusi di bidang penanganan konflik
3. Merawat toleransi di tengah keberagaman
4. Pencegahan hoax dalam mensukseskan Pemilu tahun 2019
5. Revolusi di bidang pelayanan pajak

Acara tersebut juga turut dihadiri Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Dirjen Polpum Kemendagri Sudarmo, Kapolda Sulut Bambang Waskito, Kepala Kesbangpol Prov Sulut Meky Onibala, unsur Forkopimda, para pejabat Kesbangpol Provinsi dan Kota/ Kabupaten seluruh Indonesia, serta undangan.

Menko Puan dan Gubernur Olly Gaungkan Spirit Revolusi Mental

Spirit revolusi mental tak akan pernah surut. Sulawesi Utara menjadi saksi berkumpulnya 15 ribu anak bangsa untuk berjuang bersama membangun jiwa merdeka menuju bangsa besar.

Ikhtiar itu diwujudkan dalam iven Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Puan Maharani di Lapangan Wolter Robert Monginsidi, Manado, Jumat (26/10/2018) sore.

Menko Puan menuturkan, implementasi agenda ini sebagai upaya strategis memajukan bangsa dan negara. 

“Gerakan nasional ini pada intinya adalah sebuah gerakan menjebol penghambat kemajuan dan membangun peradaban yang memajukan bangsa dan negara,” ucap Puan.

Melalui penyelenggaraan PKN-Revmen tahun ini, pemerintah mewujudkan praktek pembangunan budaya berkemajuan tersebut melalui pelayanan publik yang lebih baik yaitu berupa pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang tepat informasi, pelayanan yang jelas biayanya, pelayanan yang jelas prosedurnya, pelayanan tanpa pungli serta pelayanan yang memudahkan dan nyaman.

“Pelayanan publik yang memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan bagi masyarakat menuntut komitmen dari seluruh aparatur negara untuk bekerja dengan integritas, etos kerja, dan kebersamaan yang tinggi," tandas Menko Puan.

Selain itu, Menko Puan juga mendorong setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun daerah untuk menjadikan PKN-Revmen ini sebagai momentum penting untuk melahirkan berbagai inovasi yang kreatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

“Diharapkan, semakin banyak Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Kelompok Masyarakat untuk terus melakukan inovasi dan kepeloporan dalam membangun peradaban Indonesia yang maju,” ungkap Menko Puan.

Sebelumnya, sebagai tuan rumah PKN-Revmen 2018, Gubernur Olly Dondokambey, SE menyambut hangat seluruh tamu undangan yang datang dari seluruh Indonesia.

"Selamat bakudapa, selamat datang di Bumi Nyiur Melambai kepada tamu undangan dari seluruh pelosok nusantara. Kehadiran bapak dan ibu sekalian bagi kami merupakan wujud dukungan dan apresiasi atas suksesnya agenda ini," kata Olly.

Olly menuturkan, spirit revolusi mental nampak dalam kehidupan masyarakat Sulut yang hingga saat ini terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat.

"Suasana kondusif ini adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam kerukunan dan kedamaian," ucap Olly.

Menurut Olly, suasana kondusif itu ditunjukkan dengan capaian positif dari beberapa indikator sosial yang ada, antara lain: Indeks Kebahagiaan Masyarakat Sulut mencapai 73,03 atau tertinggi ketiga secara nasional kemudian oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Manado ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran se-Indonesia.

Lanjut Olly, kondisi Sulut yang rukun dan damai ini, juga menjadi modal dasar dalam membangun daerah di berbagai sektor, utamanya sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

"Jumlah kunjungan mancanegara ke daerah ini melonjak hampir 400%. Jumlah kunjungan wisatawan domestik juga meningkat jauh, mencapai angka 2,6 juta wisatawan pada tahun 2017. Dampak dari peningkatan kunjungan ini sangatlah luas dirasakan dalam menopang pembangunan bangsa di Sulawesi Utara," ungkap Olly.

Usai pembukaan PKN-Revmen, Menko Puan, Gubernur Olly dan rombongan menari poco-poco bersama ribuan peserta PKN-Revmen di lapangan. Kemudian meninjau Pameran Inovasi Layanan Publik yang diikuti oleh 100 stand pameran dari Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk mempresentasikan perubahan pelayanan sebagai implementasi Revolusi Mental.

Pameran berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2018, bertempat di Gedung eks DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa kegiatan pameran inovasi layanan publik yang akan disajikan antara lain simulasi tes CAT oleh BKN yang diperuntukkan bagi para pelamar CPNS, akses pencetakan E-KTP dan perpanjangan SIM.

Pembukaan PKN-Revmen turut dihadiri jajaran Forkopimda, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos dan Gugus Tugas Revolusi Mental seluruh Indonesia. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Tekankan SKPD Siapkan RKA Dengan Matang, Agar Program Kerja Tahun 2019 Bisa Berjalan Baik

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Praseno Hadi MM,Ak membuka secara resmi agenda Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD TA 2019 Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Gedung Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (25/10/18).

Dalam sambutannya Praseno menekankan agar segenap SKPD secara serius dapat mempersiapkan RKA dengan matang.

"Kedepan jangan sampai RKA dibuat asal-asalan, tidak berdasar usulan dari Kabag dan seluruh Kasub/Kabid, apalagi tidak disosialisasikan secara terbuka diperangkat daerah masing-masing, ini tidak benar. Kalau tidak matang dalam perencanaan, maka anda merencanakan untuk gagal," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, penyusunan RKA-SKPD harus mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan Gubernur, sesuai implementasi PP Nomor 58 Tahun 2005 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam hal ini antara lain berisi tentang kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, standar biaya masukan dan analisis standar belanja.

Hal ini mutlak dilaksanakan sebab pada era saat ini dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mulai dari planning, actuating, implementasi, hingga pada evaluation sebagai suatu siklus pemerintahan, selalu dituntut berjalan seimbang dan terpadu dalam kerangka normatif serta mampu menjawab kebutuhan publik secara maksimal.

Nampak hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Asiano Gammy Kawatu SE, M.Si, para Kabag, Kasub/Kabid, KTU, dan para Sekretaris pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Wagub Kandouw Apresiasi Baleg DPR RI Sosialisasikan UU Kekarantinaan Kesehatan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw mengapresiasi kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Atas nama Pak Gubernur, kami mengapresiasi kunjungan kerja ini. Sulut menjadi salah satu lokasi awal yang dipilih Badan Legislasi DPR RI untuk sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan," kata Wagub Kandouw di Ruang C.J. Rantung, Kamis (25/10/2018) pagi.

Kandouw menuturkan, letak geografis Sulut yang berada di bibir pasifik, memposisikan kawasan ini sebagai penghubung Kawasan Indonesia Timur dengan kawasan pasifik dan merupakan wilayah lalu lintas orang dan barang, sehingga penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan dinilai tepat.

"UU Kekarantinaan Kesehatan dapat mencegah masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan melalui pelabuhan dan tempat lainnya. Pengendalian ini harus dilakukan secara terpadu," beber Kandouw.

Lebih jauh, Kandouw berharap melalui momentum ini, Baleg DPR RI dapat memberikan informasi dan gagasan penting untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2018 di Sulut.

Sebelumnya Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Luthfi Andi Mutty menerangkan tujuan kunker tersebut.

"Tujuan Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan melindungi masyarakat dari penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat," ungkap Mutty.

Pertemuan turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Lepas Kontingen Pesparani Katolik

Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw Rabu (24/10) kemarin, melepas kontingen Pesparani Keuskupan Manado yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejani di Ambon.

Dalam kesempatan itu, Wagub Kandouw ingatkan empat hal kepada peserta dalam mengikuti Pesparani antara lain, sukses pertumbuhan rohani, sukses prestasi, sukses keberangkatan dan sukses melawan hoax.

“Atas nama pemerintah,  mewakili Bapak Gubernur saya sampaikan selamat mengikuti lomba Pesparani di Ambon. Saya berpesan kiranya kontingen bisa sukses. Sukses iman, sukses prestasi, sukses keberangkatan dan sukses melawan hoax. Ini penting sekali selain itu dapat menampilkan yang terbaik  untuk meraih prestasi yang membanggakan. Kesuksesan keuskupan Manado adalah kesuksesan Provinsi Sulawesi Utara", kata Kandouw.

Dengan harapan kepada peserta untuk mampu memanfaatkan PESPARANI di Ambon ini sebagai kesempatan untuk semakin meningkatkan kebersamaan , kualitas diri, penghayatan nilai-nilai keagamaan  dengan lagu-lagu pemujaan kepada Tuhan yang penuh dengan pesan pesan moral yang berarti terhadap peningkatan kualitas kehidupan, ujar Kandouw

Setelah pelepasan kontingen, berkat dan pengutusan kontingen dilakukan oleh Uskup Manado, Rolly Untu. MSC
Sementara, Ketua umum Lembaga Pembinaan Pemberdayaan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD), Wenny Lumentut  mengharapkan agar kontingen Pesprani bisa berprestasi dalam lomba Pesparani di Ambon Nanti.

“Jadi ada 258 orang kontingen yang akan ikut Pesparani. Kita doakan agar sukses seperti yang disampaikan Pak Wagub. Mudah-mudahan mendapat hasil uang maksimal,”ujar ketua LP3KD Wenny Lumentut didampingi Wakil Ketua, Fabian Kaloh dan Bendahara Lucia Taroreh.

Sebelumnya, Ketua kontingen Edwin Kindangen melaporkan berbagai persiapan dari panitia dalam mengikuti lomba yang berlangsung dari tanggal 27 Oktober s/d  2 November  2018 dengan 12 kategori lomba dan diikuti oleh  34 Provinsi di Indonesia yang akan dihadiri sekitar 12 ribu orang.