Buka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan, Wagub Steven Bahas Tingkat Kemiskinan Di Sulut

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Utara di Hotel Aryaduta rabu (14/11/18 ) pagi

Wagub  Kandouw mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara mengalami tren yang positif. Saat ini tahun 2018 angka kemiskinan Sulut berada pada posisi 7,8 persen dari 8,9 persen tahun 2016 sesuai data Badan Pemeriksa Statistik (BPS).

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyebutkan jurus jitu agar angka kemiskinan turun.

“Tidak ada jalan lain selain penetrasi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan,” ungkap  Kandouw

Wagub menyebutkan besaran APBD bukan berbalik lurus terhadap kemiskinan. Ia memberi ilustrasi Sulawesi Tengah Pertumbuhan Ekonomi (PE) diatas rata-rata PE nasional. Tapi secara de facto kemiskinan di Sulteng jauh lebih tinggi dari Sulut

“Paling betul walaupun secara besaran APBD sedikit tapi penetrasi tepat itu bisa kurangi kemiskinan. Kita perlu berbangga hati, fiskal Sulut menengah malah beberapa kabupaten/kota fiskalnya rendah tapi kemiskinan mulai turun. Ini merupakan kerja keras kita semua, baik pemprov dan pemerintah kabupetan/kota,” terangnya.

Wagub yang juga merupakan ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah menegaskan kemiskinan adalah momok. Makanya, butuh penanganan dari seluruh stakeholder terkait.

“Concern kita lewat roadmap sudah ada dan ternyata efektif. Yaitu, identifikasi, koordinasi dan target kabupaten/kota harus ada. Targetnya bukan mengurangi tapi angkanya. Kalau ada 60 ribu kita turunkan 10 ribu. Ini namanya empiris. Nominalnya harus ada,” beber wagub.

Wagub Kandouw mengharapkan dalam pemberian bantuan, tidak diperkenankan memilih-milih yang berhak mendapatkannya.

“Bantuan itu jangan karena like and dislike, tahun ini warna ini tahun depan warna lain. Torang harus malu ubah pola pikir seperti itu,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Ricky Toemandoek dalam laporan mengatakan rapat ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan dalam merencanakan dan monitor semua program kemiskinan di Sulut.

“Maksud dan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan implementasi serta mempertajam program kemiskinan,” ungkapnya

Hadir dalam rapat ini, diantaranya Wakil Bupati Sitaro John Palandung, Wakil Walikota Manado Mor Bastian, Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Kurniawan, Wakil Bupati Boltim Rusdy Gumalangit para kepala Bappeda dan Bapelitbang kabupaten/kota se Sulut, BPS, Kanwil Agama, Bank Sulut, BPJS, IAN, perbankan, BI, LSM. (Humas provinsi sulut)

Sampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2019, Wagub Kandouw Sebut 10 Prioritas Pembangunan Sulut

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw telah berusaha menyusun fondasi yang semakin kuat dalam hal pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pertanian dan kepariwisataan sebagai wujud pembangunan nasional di daerah ini.

"Tentunya fondasi yang telah kita bangun bersama harus kita jadikan pegangan dalam langkah kedepan, mengupayakan pembangunan yang lebih produktif, merata dan berkeadilan, mendinamisasi proses dan program pembangunan serta mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya," kata Wagub Kandouw saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (14/11/2018) siang.

Kandouw menuturkan, Pemprov Sulut berkomitmen fokus untuk mempercepat pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan dan menciptakan pembangunan secara adil dan merata. Karenanya, Kandouw menerangkan Pemprov Sulut telah menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.

"Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kesehatan, Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi, Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Kedaulatan pangan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif, Peningkatan daya saing investasi, Pembangunan pariwisata dan Pengelolaan bencana dan mitigasi," ungkap Kandouw.

Lanjut Kandouw, berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, Pemprov Sulut telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

"Program dan kegiatan memberikan informasi jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya," beber Kandouw.

Usai penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019, rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Semua fraksi menyetujui penyampaian tersebut dibahas pada tingkat selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Kandouw mengapresiasi perhatian dari DPRD Sulut terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Sulut tahun 2019.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dengan penuh kesungguhan telah menanggapi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 ini," imbuh Kandouw.

Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Berikut ringkasan substansi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 :

Pendapatan Daerah
Total Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.4.098.657.797.000,-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.269.244.160.000,-

Dana Perimbangan Rp 2.702.511.639.000,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.126.901.998.000,-

Belanja Daerah
Total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.4.504.485.841.000,- dengan rincian:

Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp.2.150.949.167.000,-

Belanja Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebesar Rp.2.353.536.674.000,-

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.425.828.044.000,-
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Humas Pemprov Sulut)

Olly Dondokambey Satu-satunya Gubernur yang Sumbang Pemikiran di RPJMN 2020-2024

Masyarakat Sulawesi Utara patut bangga. Pasalnya, Gubernur Olly Dondokambey, SE menjadi satu-satunya Gubernur di Indonesia yang diundang memberikan sumbang pemikiran untuk RPJMN 2020-2024 dalam peningkatan industri kelautan dan perikanan pada Focus Group Discussion bersama Bappenas di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu (14/11/2018) pagi.

Dalam pertemuan yang dihadiri Menteri PPN/ Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto ini Olly mengusulkan Sulut menjadi salah satu dari tiga zona industri kelautan dan perikanan di Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sulut merupakan akses menuju Pasar wilayah Asia Timur dan Pasifik.

"Ini akan mempercepat terwujudnya membangun Indonesia dari pinggiran atau perbatasan," kata Olly.

Olly menuturkan, zona industri kelautan dan perikanan di Indonesia harus didukung dengan penerapan teknologi canggih supaya bisa dikelola optimal.

"Teknologi untuk industri penangkapan antara lain penggunaan satelit penginderaan jauh untuk zona potensial penangkapan ikan, teknologi karamba jaring apung, lepas pantai, teknologi pengolahan produk hasil perikanan untuk industri farmasi dan kosmetik," ungkap Olly.

Lebih lanjut, Olly meminta, kesempatan berusaha di bidang perikanan dan kelautan harus dipermudah dengan mempertimbangkan kearifan lokal dalam penyusunan regulasi.

"Kita harus mendorong implementasi sustainable fisheries management seperti ecolabelling certicate bagi pelaku usaha; dan mempertimbangkan kearifan lokal dalam penyusunan regulasi. Ini akan mempermudah kesempatan berusaha bidang perikanan dan kelautan," imbuh Olly.

Sementara, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa kekayaan laut sudah menjadi bagian khas di Indonesia yang bisa diekspor untuk membantu current account defisit. Keunggulan laut inilah yang perlu didorong agar didominasi Indonesia di pasar internasional.

"Industri kelautan dan perikanan itu seharusnya jadi input utama di industri makanan. Harusnya ke depan kita bisa melihat bahan makanan dari laut yang simpel, seperti fillet ikan, udang, kalengan, harusnya itu yang bisa menjadi dominasi Indonesia," ucap Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

"Kualitas SDM sektor kelautan dan perikanan perlu terus didorong, penerapan teknologi dan inovasi juga tentu sangat menentukan. Yang kami harapkan juga sekarang ini adalah peningkatan investasi serta dukungan regulasi yang pro bisnis," beber Yugi.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ronald Sorongan dan Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil. (Humas Pemprov Sulut)

Buka Gebyar UKM 2018, Gubernur Olly Sampaikan Hal Ini...

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE membuka pelaksanaan Gebyar UKM (Usaha Kecil Menengah)  Indonesia Tahun 2018 di Provinsi Sulut yang dipusatkan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (13/11) pagi.

Dihapan para tamu undangan, seperti Hermawan Kartajaya selaku Chairman International Council Of Small Business (ICSB) serta Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) ibu. Ir. Emilia Suhaimi, MM, Gubernur Olly menerangkan tentang perkembangan UKM yang ada di Bumi Nyiur Melambai.

Dijelaskannya, Provinsi Sulut memiliki UKM mencapai 76.154 UKM dengan nilai omzet sebesar Rp. 10,8 triliun dan total nilai asset sebesar Rp. 2,8 triliun serta serapan tenaga kerja sebanyak 173.350 orang.

Sejalan dengan itu, Gubernur melihat bahwa kontribusi ini memiliki dampak dengan meningkatnya pertumbuhan di Sulawesi Utara yang juga berimbas pada menurunya angka kemiskinan dari 8,89% menjadi 7,9%. Dan juga angka pengangguran turun menjadi 6,12%.

Harapanya pula, kegiatan ini dapatk meningkatkan produktivitas serta kreativitas bagi pelaku UKM melalui barang dan jasa yang lebih spesifik dengan kemasan yang menarik dan unik.

Nampak juga hadir pada kegiatan tersebut Deputi ICSB Jacky Mussry, Wakil Walikota Manado, Bupati Minahasa Selatan serta para pejabat Pemprov dan tamu undangan.

Terobos Paradigma Lama, Pemprov Sulut Luncurkan Aplikasi E-LPPD Berbasis Android

Bertempat di Ruang F.J Tumbelaka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Biro Pemerintahan dan Humas melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Launching LPPD berbasi elektronik pada Selasa (13/11).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS. yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang, M.Si mendorong stakeholder penyusun LPPD untuk memiliki keseragaman visi, pemahaman, presepsi serta kapasitas dalam proses penyusunan LPPD.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan ini juga dipandang sangat relevan dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan diera digital. "Kita harap bersama, program terobosan ini dapat mulai diterapkan dalam penyusunan LPPD di tahun mendatang, karena taget kita jelas, yakni meraih kembali pestasi dan prestise daerah dengan kinerja terbaik di kancah nasional," terangnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rollies R Rondonuwu,AP. Disampaikannya, maksud dan tujuan pelaksanaan FGD dan launching e-LPPD ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas LPPD dilingkup Pemprov Sulut. Disamping itu juga, memudahkan penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Utara dengan memanfaatkan teknologi digital.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan launching e-LPPD berbasis Android yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong bersama jajaran yang terkait.

Karo Jemmy selaku penggagas ide inovasi e-LPPD ini menyampaikan bahwa, pengembangan sistem e-LPPD ini selangkah lebih maju dibanding dengan daerah lainnya, karena Provinsi yang lain belum ada sistim yang sama, mungkin juga karena pemerintah pusat sampai saat ini masih mengarahkan daerah untuk menyusun LPPD secara manual dengan menggunakan pola lama.  e-LPPD yang di gagas ini, selain memperingkas waktu penyusunan, mampu mengurangi deviasi dalam penyusunan LPPD yg disembabkan oleh human error,.. bahkan Pimpinan pun dapat melihat perkembangan kinerja perangkat daerah melalui statistik kinerja yang di tampilkan dalam aplikasi, sehingga kondisi riil kinerja dari masing-masing perangkat daerah dapat dipantau dan jika ada kelemahan dapat direkomendasikan kebijakan utk diperbaiki melalui penguatan  penganggaran dalam program kegiatan.

Nampak juga hadir dalam kegiatan tersebut DR. Mario Tulenan, S.Kom, M.TI selaku narasumber, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Hendrik Manosso, serta jajaran SKPD yang terkait.(humas provinsi sulut)

Kunjungi Boroko, Ketua Umum TP-PKK Sulut Edukasi Kebutuhan Gizi Anak

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri Gerakan Cegah Stunting yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Boroko, Bolaang Mongondow Utara, Selasa (13/11).

Kegiatan yang mengangkat tema "Cegah Stunting Itu Penting" dirangkaikan juga dengan Gerakan Tanam Sayur Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan Prov.Sulut.

Dalam sambutannya, ibu Rita menuturkan bahwa salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas kerja yang tinggi. Dilihatnya, ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. Masalah gizi merupakan salah satu masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Kondisi kekurangan gizi akan menyebabkan rendahnya status kesehatan dan gizi, dan hal ini akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM, pencapaian pendidikan dan daya saing bangsa. Berdasarkan Global Nutrition Report (GNR) tahun 2014," katanya.

Lanjutnya pula, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara diantara 117 negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita yaitu stunting, wasting dan overweight. Disamping itu pula, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dan unsur pemerintah secara terpadu menanggulangi masalah gizi yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

"Pengaruh kekurangan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan yaitu sejak janin sampai anak berumur dua tahun, tidak hanya terhadap perkembangan fisik, tetapi juga terhadap perkembangan kognitif yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketangkasan berpikir serta terhadap produktivitas kerja," terangnya.

Dijelaskannya, kekurangan gizi pada masa ini juga dapat berisiko terjadinya penyakit kronis pada usia dewasa, yaitu kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, stroke dan diabetes.

Upaya penanggulangan ini yaitu Pemantauan Pertumbuhan Balita setiap bulan di Posyandu, Pemeriksaan Kesehatan rutin Ibu Hamil, Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita, Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri di Sekolah.

Selain itu juga Upaya penanggulangan Stunting memerlukan keterlibatan Lintas Sektor baik dari organisasi perangkat daerah terkait maupun dari Tim Penggerak PKK di semua tingkatan.

Nampak pula, Ketua TP PKK Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan memberikan makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan Bantuan bagi Kelompok Wanita Tani, serta meninjau SMK Kesehatan di Boroko. (humas provinsi sulut)

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Sulut Optimalkan Pengelolaan Kependudukan

Penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan di Sulawesi Utara.

Demikian disampaikan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang Bina Keluarga Balita dan Pembinaan Ketahanan Remaja yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Selasa (13/11/2018) pagi.

"Pembangunan tidak akan berhasil apabila tidak memasukkan unsur kependudukan, kesehatan reproduksi dan pembangunan sumber daya manusia," kata Humiang.

Karenanya, menurut Humiang, ada tiga aspek pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penduduk atau kependudukan di Sulut.

"Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup senantiasa diharuskan dapat dikelola secara terintegrasi," ungkap Humiang.

Lanjut Humiang, saat ini, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan kependudukan tengah diarahkan dan difokuskan pada Pengendalian Penduduk melalui Program Keluarga Berencana.

"Kebijakan kependudukan juga telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga," imbuh Humiang.

Lebih lanjut, Humiang berharap, terlaksananya kegiatan sosialisasi ini dapat membuka wawasan semua pihak terkait Program pembangunan kependudukan di Sulut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kadisdukcapil dan KB Sulut, dr. Bahagia Mokoagow dan Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN RI, Widati. (Humas Pemprov Sulut)