Sabtu, 01 Desember 2018

Buka Christmas Festival 2018, Gubernur Olly : Masyarakat Sulut Cinta Damai

Alunan irama padang pasir yang merdu ditambah bunyi khas hentakan rebana yang ditabuh grup kasidah remaja Masjid Firdaus Manado mewarnai pembukaan iven Christmas Festival 2018 di Kawasan Pohon Kasih Megamas, Sabtu (1/12/2018) malam.

Penampilan grup kasidah di Christmas Festival yang menjadi wujud eratnya kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly yang ikut menghadiri iven tahunan ini.

Tak hanya itu, penampilan vokal grup yang menyanyikan lagu-lagu gospel atau rohani Kristen di panggung acara, refleksi natal tentang kerukunan dari Ketua Sinode GMIM Pdt. Hein Arina hingga doa yang disampaikan para pemuka agama semakin memperkuat tema yang diusung pada Christmas Festival kali ini yaitu “Kerukunan Melambangkan Persatuan”.

Gubernur Olly mengaku bersyukur atas keadaan kondusif ini. Dia menyebut kerukunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Sulut hingga saat ini.

"Saya bersyukur menjadi Gubernur Sulawesi Utara karena masyarakatnya sangat cinta kedamaian sehingga banyak hal positif yang bisa diselesaikan bersama," kata Olly.

Olly menuturkan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,23 persen atau di atas rata-rata nasional didukung meningkatnya dengan meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Sulut hingga melampaui 100 ribu orang selama tahun 2018 ini juga karena kehidupan masyarakat Sulut yang rukun dan damai. Tambah Olly, semua keadaan positif ini karena pertolongan Tuhan.

"Dengan mengandalkan Tuhan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan," beber Olly.

Lebih lanjut, Olly juga mengapresiasi peranan Presiden RI Joko Widodo terhadap pembangunan infrastruktur di Sulut, misalnya proyek waduk Kuwil di Minahasa Utara dan bendungan di Bolmong yang bakal diresmikan tahun depan. Selain itu pada Desember 2018 ini juga akan dilakukan ujicoba pada sebagian ruas jalan tol Manado-Bitung.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang banyak membantu pembangunan infrastruktur di Sulut," ucap Olly.

Menariknya, pada pembukaan Christmas Festival ini dirangkaikan dengan penyerahan SK Penegasan Status Kewarganegaraan RI oleh Menkumham RI Yasonna H. Laoly kepada 277 masyarakat Sangihe-Philipina Philipina-Sangihe yang telah puluhan tahun tinggal di Kota Bitung namun belum memiliki identitas jelas.

"Hak status kewarganegaraan adalah hak konstitusional dan juga hak asasi manusia. Ini merupakan perhatian dari Presiden Jokowi sekaligus perwujudan program nawacita," kata Yasona kepada para masyarakat penerima SK Status Kewarganegaraan.

Terkait pelaksanaan Christmas Festival, Menkumham Yasona menyebut sebagai iven yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan ini selain menguatkan iman juga menjadi iven tahunan yang menjadi ajang pariwisata untuk meningkatkan kemamuran masyarakat," ungkap Yasona.

"Natal juga adalah peristiwa besar bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita sebagai umatNya melakukan perayaan untuk menghormati kasihNya kepada kita," tutup Yasona.

Diketahui, kegiatan lainnya yang dilaksanakan saat pembukaan Christmas Festival 2018, yaitu parade santa, terjun payung, ibadah oikumene, penyerahan bantuan kepada panti asuhan dan konser rohani yang menampilkan bintang tamu Ello Tahitoe.

Pembukaan Christmas Festival turut dihadiri Jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekprov Edwin Silangen, SE, MS, Ketua Panitia Christmas Festival Adriana Dondokambey, Ketua TP PKK Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Jumat, 30 November 2018

Pemprov Sulut Gelar Rakor Penanganan Bencana

Sulawesi Utara memiliki kondisi geografis geologis hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi yang berpotensi menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang pada Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Ruang FJ Tumbelaka, Jumat (30/11/18).

"Realitas ini tentu harus kita antisipasi sebaik dan sedini mungkin dengan meningkatkan upaya antisipasi pencegahan dan penanganan sebelum dan pasca bencana, mengingat ancaman terjadinya bencana selalu ada maka koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplikasi senantiasa terus kita lakukan secara sistematis dan terpadu guna meminimalisasi dampak yang terjadi sebelum dan pasca bencana," kata Humiang.

Karenanya, dalam acara yang digagas Biro Kesejahteraan Rakyat ini, dirinya berharap agar berbagai upaya daya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana semakin meningkat, koordinasi antara stakeholders terkait (Pemerintah, TNI-POLRI, Masyarakat) semakin baik, pola penanganan pasca bencana juga semakin cepat, tepat dan profesional sehingga makin meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari potensi ancaman bencana yang ada.

Sebagaimana diketahui, secara topografi sebagian besar wilayah dataran Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran terdapat 12 gunung berapi dengan ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut di antaranya Gunung Klabat, Gunung Lokon, Gunung Ruang, Gunung Karangetan.

Wilayah Sulawesi Utara termasuk dalam wilayah rawan bencana seperti Kawasan rawan bencana gempa dan letusan gunung berapi meliputi kawasan yang terletak di zona patahan aktif yaitu : sesar Amurang-Belang, sesar Ratatotok, sesar Likupang , sesar Lembeh, sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado-Kema.

Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi Sangihe, Sitaro, Manado, Jalan Manado-Amurang, Manado-Tomohon, Noongan-Ratahan-Belang dan Torosik, Bolsel.

Kawasan rawan gelombang pasang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah, kawasan rawan gerakan tanah di kawasan pegunungan.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah muara sungai dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado Bolaang Mongondow Utara Bolaang Mongondow Minahasa Tenggara dan Bolang Mongondow Timur.

Kawasan rawan gelombang tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam materinya memaparkan Rakor penangangan bencana ini sangatlah penting mengingat Index Kerawanan Bencana Provinsi Sulut dalam kategori tinggi.

"Gempa bumi, gunung meletus, tanah bergerak sejatinya adalah fenomena alam. Untuk itu kita harus mempersiapkan masyarakat kita agar memiliki karakter mental kuat dalam menghadapi bencana. Dengan cara antara lain edukasi mengenai pencegahan dengan tidak mendirikan bangunan diatas wilayah sesar aktif, membangun infrastruktur dan tata ruang dengan struktur aman kerawanan bencana, sosialisasi dan simulasi bencana bagaimana agar masyarakat mengenal jalur evakuasi dan tidak panik, serta pasca bencana bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dalam menolong dirinya sendiri terlebih dahulu," papar Sonny.

Agenda yang dirangkaikan dengan diskusi dan pemaparan skenario bencana dan penanganannya ini turut dihadiri Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana Kemenko PMK RI Detty Rosita, Kepala BPBD Sulut Joi Oroh beserta jajaran, Dinas Sosial se Kab/Kota Prov Sulut, unsur TNI dan POLRI, BASARNAS, TAGANA, Himpunan Perawat Gawat Darurat Indonesia (HIGABI), ORARI, RAPI, serta SKPD terkait di Lingkungan Prov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Sekprov Silangen Ingatkan Pemko dan Pemkab Harus Terus Sinkron Bersama Pemprov

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus senantiasa diefektifkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, dalam sambutan yang diwakili Sekprov Edwin Silangen SE, MS, pada rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Manado, Jumat (30/11/2018) siang.

Silangen menerangkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah harus sejalan dengan program dan kebijakan nasional. Disamping itu, Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota juga harus meningkatkan kapasitas kerja karena dinamika dan tuntutan globlisasi yang semakin kompetitif.

Lanjut Silangen, kegiatan rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini penting untuk diikuti seluruh peserta karena tujuan utamanya yang difokuskan untuk meningkatkan sinergitas pengawasan fungsional antar APIP (Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah).

Lebih lanjut, Silangen menjelaskan bahwa Rakor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan juga mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal dilingkungan pemerintah daerah Sulawesi Utara, menyatukan persepsi antara inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah kabupaten/kota, serta memantapkan program kerja pengawasan tahun 2018 dan mempersiapkan penyusunan program kerja pengawasan tahunan untuk tahun 2019 mendatang.

Sementara itu, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran seluruh inspektur di Provinsi Sulut untuk mengikuti kegiatan strategis ini.

Menurut Irjen Kemendagri, esensi dari rakor ini adalah harus adanya integrasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, koordinasi harus senantiasa menjadi komitmen kita bersama," kata Irjen Kemendagri.

Agenda tersebut turut dihadiri Inspektur II Itjen Kemendagri Sugeng Hariyono, Inspektur Daerah Prov. Sulut Praseno Hadi. (Humas Pemprov Sulut)

Humas Pemprov Sulut Bangun Sinegritas Bersama Humas Pemkab Bolsel

Pemerintah Sulawesi Utara lewat Bagian Humas pada Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut menghadiri kegiatan Bakohumas bersama Setdakab Bolaang Mongondouw Selatan, Kamis (29/11).

Bertempat di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kab. Bolsel, Humas Provinsi Sulut lewat Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Clif Wangke, S.Sos yang merupakan narasumber pada kegiatan tersebut membawakan materi Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintahan dan bagaimana seorang pranata humas Menangkal Berita Hoax.

Kegiatan ini pada dasarnya sebagai wadah untuk membagi ide-ide dalam menunjang pelayanan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat serta meningkatkan peranan Humas dalam menyampaikan program-program pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dijelaskannya, penggunaan media sosial khususnya internet, Indonesia menduduki posisi ke 4 dunia. Baik itu medsos, berita, hiburan, pendidikan, komersial maupun pelayanan publik.

Kasub Clif menjelaskan bahwa Humas di Lembaga Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjadi penghubung antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah dengan media dan antara lembaga pemerintah dengan aparaturnya serta masyarakat luas. Humas harus mampu bersinergi dengan berbagai pihak agar informasi bisa berjalan dua arah. Media sosial saat ini perlu digunakan oleh pihak humas untuk melakukan sosialisasi kegiatan penerintah, karena melalui media sosial informasi dapat cepat diterima oleh masyarakat.

Disamping itu berkaitan dengan berita hoax, dijelaskannya pula agar menghindari judul-judul yang provokatif, disamping itu cermati alamat situs, telusuri fakta-faktanya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Pemkab Bolsel, Kabag humas, Kepala Sekolah, Camat dan para Sangadi yang ada di Kabupaten Bolsel. (humas provinsi sulut)





Gubernur Olly Apresiasi Penyelenggaraan Lokakarya ASEAN-China Tentang Keselamatan Navigasi dan Komunikasi

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta menghadiri pembukaan ASEAN-China Workshop on Safety of Navigation and Communication In The South Cina Sea yang digelar di Manado, Jumat (30/11/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Mokoginta mengapresiasi dipilihnya Sulut sebagai lokasi penyelenggaraan ASEAN-China Workshop on Safety of Navigation and Communication. Olly optimis agenda ini mampu mensolusikan berbagai permasalahan teknis terkait keselamatan navigasi dan komunikasi di Laut China Selatan.

"Tentunya menjadi suatu kebanggaan dan sukacita tersendiri, manakala daerah yang kami cintai ini dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ASEAN - China Workshop on Safety of Navigation and Communication in the South China Sea," kata Mokoginta.

Mokoginta menuturkan, Sulut merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, yang terletak di ujung  utara Pulau Sulawesi, dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Secara geografis, Provinsi ini berada di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina;

Dengan luas wilayah mencapai 15.376,99 Km2, dan memiliki 287 pulau, dimana 59 pulau berpenghuni, dan 228 pulau belum berpenghuni, serta 12 pulau terdepan, dan 2 pulau diantaranya langsung berbatasan dengan Filipina, yaitu pulau Miangas dan pulau Marore.

"Posisi geografis Sulawesi Utara juga sangat strategis karena terletak di bibir pasifik yang merupakan jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa sehingga sangat prospektif untuk perdagangan regional maupun internasional," ujar Mokoginta.

Lebih lanjut, Mokoginta menerangkan pentingnya agenda tersebut juga memiliki dalam konteks pembangunan bangsa dan negara khususnya Sulut.

"Bagi Sulawesi Utara sendiri, kegiatan ini tentunya sangatlah berarti, terlebih karena kami terus menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan, sebagaimana telah tercantum dalam poin pertama sapta cita pembangunan daerah 2016-2021, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor kemaritiman," ungkap Mokoginta.

Adapun ASEAN-China Workshop on Safety of Navigation and Communication turut dihadiri Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemenlu RI, Jose Tavares dan para peserta workshop. (Humas Pemprov Sulut)

Kamis, 29 November 2018

Sabtu, Christmas Festival 2018 Dimulai, hadirkan beragam hiburan Gratis Bagi Masyarakat


Christmas Festival 2018 segera dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Utara. Jika tidak ada aral melintang rencananya pada Sabtu (1/12/2018) nanti acara tersebut akan resmi dibuka oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Berbagai kegiatan nantinya akan dilaksanakan saat pembukaan Christmas Festival 2018, diantaranya parade santa, terjun payung, ibadah oikumene dan konser rohani dengan bintang tamu Ello Tahitoe.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan parade santa pada pukul 14.00 wita mengambil start di God Bless Park dan Finish di area pohon kasih kawasan mega mas, setelah itu dilanjutkan dengan acara lainnya hingga selesai. Semua kegiatana ini terbuka  dan gratis bagi masyarakat Sulut. Untuk itu panitia mengajak semua kalangan untuk mensukseskan bersama kegiatan ini.

Diketahui, kegiatan Christmas Festival 2018 yang akan dimulai pada tanggal 1 Desember s/d 31 Desember ini dikemas sedemikian baik agar dapat mengundang masyarakat Nyiur Melambai untuk ikut terlibat di dalamnya. Seperti kehadirian musisi  internasional Michael Bolton yang renca anya akan menggelar konser di kota Manado,  para penerjun payung oleh para santa serta bazaar/kampung kuliner.

Berikut agenda kegiatan selama Christmas Festival 2018:

1.  Parade santa (1 Desember)
2. Terjun payung (1 Desember)
3. Pembukaan oikumene (1 Desember)
4. Nyanyian lagu malam kudus (1 Desember)
5. Pohon natal dan ornamen natal (1-31 Desember)
6. Bazaar natal dan kampung kuliner (1-20 Desember) tentative
7. Santa claus anak (1-20 Desember)
8. Flash mob paduan suara (5 Desember)
9. Konser kolintang (6 Desember)
10. Lomba parade kendaraan hias (7 Desember)
11. Tari tradisi anak remaja (7 Desember)
12. Masamper (8 Desember)
13. Maengket (14 Desember)
14. Penampilan batik se-Sulut (15 Desember)
15. Lomba kampung natal (1-31 Desember)
16. Lomba idol (tentative)
17. Malam tahun baru (31 Desember)

Jadi Irup pada Hut KORPRI Ke-47, Sekprov Bacakan Sambutan Presiden RI

Dalam rangka Hut KORPRI ke 47, Pemerintah Sulawesi Utara melaksanakan  apel KORPRI bersama bagi seluruh Apartur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Pemprov Sulut, Kamis (29/11).

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) yang dipusatkan di lapangan Kantor Gubernur Sulut. Dalam arahannya, Sekprov menyampaikan sambutan Presiden RI Joko Widodo.

"Saya apresiasi tema peringatan Hut ke 47, korpri adalah korpri melayani, bekerja dan menyatukan bangsa," sahut Sekprov saat membajakan sambutan Presiden.

Sementara dalam menyambut pelaksanaan legislatif dan pilpres 2019, Presiden menghimbau kepada segenap ASN harus netralitas dan juga profesionalisme. Disamping itu juga, Presiden mengingatkan akan panca prasetya KORPRI.

Lebih dalam lagi, masih dalam sambutan Presiden, Sekprov mengingatkan bahwa dalam kompetisi global, bangsa Indonesia membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, bertanggungjawab dan berorientasi kerja.

"segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, serta mental koruptif," sahutnya.

Momentum peringatan hari KORPRI ini, dirangkaikan juga dengan penyerahan SK (surat keputusan) pemberhentian secara hormat dan juga kenaikan pangkat bagi ASN yanga ada di lingkup Pemprov Sulut. Nampak juga hadir dalam apel KORPRI tersebut para pejabat Pemprov Sulut. (humas provinsi sulut)