Pegawai Lingkup Kantor Gubernur Sulut Gelar Ibadah Natal Bersama

Menyambut peringatan kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Ibadah Natal 2018 bersama Gubernur dan seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulut di Aula Mapalus, Kamis (13/12/18).

Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan makna Natal dengan kelahiran Yesus Kristus membawa semangat yang baru. Bagaimana hidup dalam suatu pembaharuan dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan sebagai ASN.

"Kalau kita mau melakukan perubahan dalam kehidupan kita baik dalam keluarga maupun kerja saya kira kesuksesan dan keberhasilan itu datang dari kita sendiri," ujar Gubernur.

Lebih lanjut dirinya menuturkan bagaimana Umat Kristiani harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik karna Tuhan Yesus datang memberikan keselamatan.

Gubernur juga mengutip Alkitab, bahwa kesuksesan membawa kecemburuan sama seperti Herodes yang takut tahtanya dirampas oleh karna kelahiran Yesus.

Oleh karena itu dirinya mengingatkan agar kesuksesan yang diraih harus benar-benar dirawat karena kesuksesan dan keselamatan beriringan dengan adanya orang yang tidak menyukai hal itu.

"Makna Natal keselamatan hidup kita harus khidmat, jangan terbawa dengan kesuksesan dan kesenangan, merasa bahwa kita sudah selamat tapi lupa bahwa perjalanan keselamatan itu masih panjang," demikian pesan Gubernur Olly.

Menariknya setelah tata perayaan ibadah selesai, terdengar nyanyian selamat ulang tahun sebagai surprise hari jadi Ibu Ketua TP PKK Sulut Ir.Rita Maya Dondokambey Tamuntuan ke 51.

Dengan didampingi Wagub Steven Kandouw bersama Ibu Karo Kesra dr. Kartika Devi Tanos, Sekdaprov Edwin Silangen, Ketua DWP Sulut Ivonne Silangen Lombok melengkapi sukacita selebrasi tiup lilin kue ulang tahun Ibu Rita.

Dalam kesempatan itu pula Gubernur memberikan diakonia kepada Panti Asuhan Bala Keselamatan dan kepada Pdt. GWE Kumaat.

Ibadah Natal yang dipimpin oleh Pdt Rindengan bersama dengan Pdt Makisanti dan Pdt. GWE Kumaat itu turut dihadiri oleh para Kadis/Kaban, Pejabat Eselon dan seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Serahkan DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2019

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2019 kepada Bupati, Walikota, serta Para Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Penyerahan berlangsung di Auditorium Mapalus, Kamis (13/12/2018) sore

Dengan diserahkannya DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut, Gubernur Olly berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian Sulut.

Olly juga menyebut pesan Presiden Joko Widodo pada acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara bahwa belanja APBN tahun 2019 difokuskan untuk pembangunan SDM, peningkatan daya saing, memperkuat ekspor dan investasi serta untuk penguatan value of money.

"Presiden Jokowi mengatakan bahwa penggunaan anggaran harus berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan, bukan sekedar apa yang dikerjakan," kata Olly.

Karenanya, Olly mengingatkan para bupati dan walikota untuk memastikan setiap rupiah dari APBN 2019 betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat sampai ke tingkat desa, serta memastikan untuk perlindungan sosial benar-benar diterima oleh yang membutuhkan.

"Melalui momentum penyerahan DIPA saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk memperkokoh komitmen untuk menggunakan alokasi dana dengan baik dan akuntabel," beber Olly.

Diketahui, alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa se Sulut pada Tahun Anggaran 2019, ditetapkan sebesar Rp. 14,4 triliun, yang terdiri atas:

Dana Bagi Hasil Pajak, sebesar Rp. 288,7 miliar; Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp. 244,2 miliar; Dana Alokasi Umum, sebesar Rp. 8,9 triliun; Dana Alokasi Khusus Fisik, sebesar Rp. 1,6 triliun; Dana Alokasi Khusus Nonfisik, sebesar Rp. 1,7 triliun; Dana Insentif Daerah, sebesar Rp. 300,5 miliar dan Dana Desa, sebesar Rp. 1,2 triliun.

Pada kesempatan ini, Gubernur Olly juga menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyajikan dan menyusun laporan keuangan tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, dilakukan penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Suluttenggomalut, yakni tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah di Sulut.

Olly berharap kerja sama yang terjalin ini benar-benar dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan sehingga akan semakin memudahkan akses kesehatan bagi para Peserta, baik Peserta dari PPNPN/THL yang berjumlah 2.023 orang, maupun Penduduk Sulawesi Utara yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang berjumlah + 698.546 jiwa serta akan mendukung nawacita pembangunan nasional untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Muhdi, BPJS Kesehatan Sulut, Bupati/Walikota dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Sulut Raih Penghargaan Peduli HAM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan sebagai pembina kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla di Kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan kabupaten/kota di Sulut atas kepemimpinan dan pengabdian Gubernur Olly  Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw  kepada masyarakat Sulut dalam memperjuangkan dan membela Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menyebutkan, kita harus menegakkan HAM dimanapun kita berada. “Melalui gerakan ini, kita membuat perbedaan menjadi kenyataan, entah itu di sekolah, tempat kerja, angkutan umum, bilik suara, ataupun di media sosial,” ujarnya saat memberikan kata sambutan di acara peringatan HAM ke-70 tersebut.

Inilah waktunya,  semua pihak bersatu untuk mengambil sikap nyata yang lebih berprikemanusian. Semua ini dapat dimulai dari orang terdekat, kemudian dimulai dengan melangkah maju untuk membela hak-hak pengungsi atau migran, penyandang disabilitas, wanita, anak, masyarakat pribumi, kelompok minoritas, atau orang-orang yang mendapat diskriminalisasi atau kekerasan.

“Semoga kita dapat meningkatkan senergi, kerja peduli terhadap Hak Asasi Manusia,” pungkas Wapres.

Diketahui Pemprov Sulut mendapatkan penghargaan karena di Sulut terdapat tujuh kabupaten/kota peduli HAM dan tiga kabupaten/kota cukup peduli HAM. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro Hukum Grubert Ughude yang mewakili Pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Harap Kepala OJK Baru Terus Bersinergi Dengan Pemprov

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE berharap Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara yang baru Slamet Wibowo senantiasa bersinergi dengan berbagai program kerja pemerintah daerah.

"Saya mengharapkan Kepala Kantor OJK yang baru dapat menjaga komunikasi dan bersinergi terus dengan Pemprov Sulut. Saya juga berterimakasih kepada Kepala Kantor OJK yang lama Elyanus Pongsoda yang sudah bekerjasama dengan baik selama ini," kata Olly di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (12/12/2018) siang.

Diketahui, Slamet Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor OJK Kediri menggantikan Elyanus Pongsoda yang menjadi Kepala Kantor OJK Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara.

Gubernur Olly menuturkan, pergantian pimpinan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi, karena merupakan bagian dari dinamika organisasi dan strategi efektif dalam rangka pemantapan dan optimalisasi kinerja.

Karenanya, Olly meminta kedepannya OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara dapat terus berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, utamanya dalam turut mendorong pembangunan ekonomi daerah seperti di sektor pariwisata.

"Sulut adalah salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang harus didukung semua pihak," beber Olly.

Lebih lanjut, Olly meminta OJK mampu menghadirkan inovasi-inovasi yang konstruktif untuk mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan daya tahan sektor-sektor jasa keuangan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat, dan mendukung upaya pemerataan dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso yang memimpin langsung pelantikan Kepala Kantor OJK ini mengatakan bahwa agenda tersebut menjadi semangat bagi OJK untuk membangun Sulut.

"Pelantikan ini memberikan semangat baru. OJK siap membantu mempercepat pembangunan di Sulawesi Utara," kata Wimboh.

Lanjut Wimboh Santoso, Sulut memiliki potensi pariwisata yang sangat besar sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Wimboh optimis dibawah kepemimpinan Gubernur Olly, pembangunan sektor pariwisata Sulut lebih optimal.

"Sulut akan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. OJK mendukung hal ini. Parawisata adalah komoditi yang tidak pernah habis. Bahkan nanti ada KUR khusus pariwisata dengan bunga hanya 7 persen," imbuh Wimboh.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE MS, perwakilan Bank Indonesia dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Menpar Arief : KEK Pariwisata Likupang Harus Siap Maret 2019

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya optimis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara bakal terealisasi pada Maret 2019.

"Pengalaman di Kemenpar, KEK Pariwisata bisa diwujudkan dalam tiga bulan. Sekarang Desember, paling lambat Maret 2019 nanti KEK Pariwisata Likupang harus sudah siap," kata Arief Yahya di sela acara peresmian Markplus Center For Tourism And Hospitality di Rumah Alam Manado, Selasa (11/12/2018) sore.

Menpar Arief menuturkan, KEK Pariwisata akan mempercepat pembangunan di sektor pariwisata Sulut. Tambah dia, pemerintah pusat berkomitmen menyediakan sarana penunjang KEK Pariwisata sehingga mampu menarik minat wisatawan mancanegara (Wisman) untuk melakukan perjalanan wisata ke Sulut.

"Dengan KEK Pariwisata, pembangunan di daerah pasti lebih cepat. Nantinya pemerintah akan menyiapkan sarana penunjang seperti jalan, air, listrik dan internet," ucap Yahya.

Lanjut Menpar Arief, KEK Pariwisata bakal menarik minat investor untuk berinvestasi di Sulut karena mendapatkan kemudahan saat mengurus perizinan.

"Nantinya pengurusan izin tidak berbelit karena ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," beber dia.

Selain itu, Menpar Arief juga mengapresiasi keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey, SE mendatangkan lebih dari seratus ribu Wisman pada tahun ini.

"Pertumbuhan wisman Sulut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Target Pak Olly sebanyak 100 ribu Wisman sudah terlampaui. Untuk tahun 2019, saya yakin target 150 ribu Wisman ke Sulut bisa dicapai," ungkap Arief.

Diketahui, pada tahun 2015 jumlah Wisman ke Sulut sebanyak 27.059, meningkat menjadi 48.288 Wisman pada 2016, dan pada tahun 2017 mencapai angka 86.976, serta selang bulan Januari sampai Oktober tahun 2018 mencapai 107.520.

Sementara itu, Chairman of MarkPlus Center for Tourism and Hospitality Manado, Hermawan Kartajaya menyatakan siap membantu Pemprov Sulut serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan sektor pariwisata.

"Kehadiran Markplus Center For Tourism And Hospitality Manado untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata Sulawesi Utara," tandas Hermawan.

Kegiatan tersebut turur dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kadis Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang, Presiden Direktur Rumah Alam, Alexander July Chang dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Terima DIPA 2019 dari Presiden Jokowi

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Penyerahan DIPA tersebut diserahkan Jokowi kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan, bahwa APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri. Presiden mengingatkan bahwa volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun. 

Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi. 

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan. 

Presiden RI Jokowi menyebut, bahwa penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp. 855.4 trilyun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 trilyun. Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 826.8 trilyun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.     

Presiden minta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat. “APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegasnya. 

Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money. 

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD. 

Diketahui juga rencananya pada Rabu (12/12/2018) pagi, Gubernur Olly Dondokambey, SE akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Humiang Harap SKPD Lingkup Keasistenan Satu Capai Target Realisasi Anggaran 2018.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, M.Si melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Program kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2018, bertempat di Ruang J.C. Rantung, Kantor Gubernur Senin (10/12/2018).

Rapat evaluasi kerja ini dimaksudkan sebagai media untuk memonitoring setiap agenda yang telah dilaksanakan, termasuk di dalamnya penyerapan anggaran pada setiap SKPD yang tergabung pada lingkup keasistenan satu. Serta membahas apa saja yang sudah dicapai pada selama tahun 2018.

Dalam rapat ini juga, Asisten memberikan kesempatan kepada setiap kepala SKDP untuk menyampaikan presentasi penyerapan anggaran dari masing-masing SKPD serta laporan belanja langsung dan tidak langsung.

Humiang berharap seluruh SKPD dibawah koordinasi keasistenan satu dapat melaksanakan realisasi anggaran sesuai target yang diharapkan. Nantinya juga pada Kamis 13 Desember mendatang, kembali akan dilaksanakan rapat koordinasi terkait rencana kerja SKPD tahun 2019.

Diketahui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong bertindak sebagai moderator pada rapat tersebut turut menyampaikan tentang proses E-LPPD kepada para peserta rapat. Nampak juga rapat ini dihadiri seluruh Pejabat Struktural, staff dan THL yang tergabung pada lingkup keasistenan satu Pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)