Gubernur Optimis Bersama DPRD Provinsi Akan Bawa Sulut Semakin Hebat

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang didampingi Wakil Gubernur Steven O. E. Kandouw menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, dan Penetapan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Prov. Sulut, Jumat (01/03/19).

Dalam sambutannya Gubernur Olly menyampaikan bahwa menjadi satu kebanggaan karna hingga tiga tahun kepemimpinannya, segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tetap konsisten dalam menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas, peran dan tanggung jawab untuk membangun Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara melalui rentetan kerja yang paripurna.

"Konsistensi kinerja ini semakin terlihat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi  Sulawesi Utara telah mampu memparipurnakan penetapan dua agenda kerja bernilai konstruktif baik bagi internal institusi DPRD Provinsi Sulawesi Utara sendiri, maupun bagi dinamika pembangunan daerah kedepan," katanya.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan keputusan DPRD tentang PROPEMPERDA Prov. Sulut tahun 2019 dan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Prov. Sulut.

"Oleh karena itu, dengan telah ditetapkannya PROPEMPERDA Tahun 2019 dan Peraturan tentang tata tertib DPRD agar dapat membawa progres terhadap pembangunan di daerah ini dan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja DPRD kedepan akan semakin optimal sehingga akan membawa Sulawesi Utara menjadi semakin hebat," tutup Gubernur. 

Turut hadir para anggota Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin H. Silangen, MS, para pejabat Sipil, TNI dan Polri, serta seluruh pejabat struktural Pemprov Sulut.

Kabasarnas Tinjau Operasi SAR Longsor Bakan

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya TNI Bagus Puruhito melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara dalam rangka meninjau pelaksanaan operasi SAR longsornya tambang rakyat di Desa Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jumat (1/3/2019) siang.

Kunker Kabasarnas bersama rombongan diterima langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Edison Humiang di Ruang VIP Bandara Sam Ratulangi Manado. Sesuai jadwal, Kabasarnas akan melakukan rapat bersama tim SAR pada malam ini di Bakan untuk lebih mengoptimalkan proses evakuasi korban.

Sebagaimana diketahui, longsor tambang emas ilegal di Bolmong terjadi Selasa (26/2/2019) sekitar pukul 22.55 Wita. Dari keterangan saksi mata, longsor disebabkan tiang penyangga lubang terowongan patah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Operasi Basarnas Mayor Jenderal Nugroho Budi yang memimpin langsung proses evakuasi pada Kamis (28/2/2019) menerangkan bahwa tim SAR gabungan berjumlah 485 orang yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, PMI, pihak perusahaan dan warga serta keluarga terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan evakuasi terhadap para korban.

Data sementara menyebutkan sudah ada 8 orang meninggal dan 19 orang luka-luka saat dievakuasi, totalnya 27 orang. Hingga kini belum bisa dipastikan berapa banyak korban yang masih tertimbun longsor di dalam lubang tambang. Sulitnya proses evakuasi karena medan tambang emas curam. Dinding batu di terowongan tambang memiliki kemiringan 90 derajat. 

Upaya pertolongan dan pencarian korban terus dilanjutkan dengan bantuan personel dan peralatan berat dari berbagai pihak agar semua korban yang masih terhimpit bebatuan dapat segera dievakuasi. (Humas Pemprov Sulut)

Sekprov Harap PHRI Terus Bermitra Bersama Pemprov Majukan Sektor Pariwisata

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS, menghadiri sekaligus membuka musyawarah daerah ke-V perhimpunan hotel dan restoran indonesia(PHRI) Provinsi  Sulut, dihotel Plaza manado, kamis(28/02/2019).

Pada kesempatan itu Sekprov Silangen, menerangkan keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw dalam meningkatkan sektor  pariwisata di Sulut. Sejak ditetapkannya pariwisata sebagai salah satu motor pembangunan di Provinsi Sulut, berbagai sektor strategis pun kemudian telah dipengaruhi, bahkan pembangunan daerah ditahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan geliat positif, sebagaimana nampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2018 yang mencapai angka 6,01 persen, lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,27 persen.

Angka kemiskinan yang menurun, dimana hingga akhir tahun 2018 berada pada angka 7,59 persen atau menurun jauh jika dibandingkan kemiskinan pada tahun 2016 yang berada pada angka 8,20 persen, untuk angka pengangguran yang juga mampu ditekan hingga 6,86 persen ditahun 2018, dari sebelumnya 7,18 persen pada tahun 2017.

Untuk itu sektor pariwisata sendiri, dalam tahun-tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulut. Dari sebelumnya ditahun 2016 jumlah wisatawan 48.288 orang, ditahun 2017 berhasil mencapai angka 86.976 kunjungan, dan pada tahun 2018 berdasarkan data terakhir BPS Sulawesi utara tercatat angka kunjungan Wisatawan selang bulan januari hingga november telah menembus angka 113.255  kunjungan.

Perlu diketahui bersama bahwa capaian angka kunjungan Wisman itu dapat ditorehkan berkat dukungan penerbangan langsung Manado-Tiongkok. Ini adalah berkat sinergitas kerja segenap komponen pembangunan didaerah dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, serta upaya-upaya strategis segenap stakeholder dalam memperbaiki infrastruktur pariwisata, kualitas SDM pariwisata kuantitas dan kualitas destinasi wisata, termasuk memperbanyak iven-iven pariwisata yang ada di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulut.

Pada acara yang diikuti oleh perwakilan hotel dan restoran disulut ini, Sekprov Silangen menyampaikan bahwa berbagai upaya ini belumlah cukup dan masih perlu untuk terus disempurnakan dalam berbagai aspek, sehingga sengat memerlukan dukungan segenap pihak, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Sulawesi Utara.

Dalam konteks itu, maka pemerintah daerah senantiasa mengharapkan karya positif serta kontributif dari PHRI Sulut, yang kami yakini akan semakin meningkat dan berkualitas seiring dengan digelarnya Musyawarah daerah kelima.

Lebih jauh lagi, Sekprov Silangen berharap kepada para peserta Musyawarah Daerah untuk dapat memanfaatkan waktu ini sebaik dan seoptimal mungkin bagi pengembangan kapasitas diri dan organisasi. Sehingga sebagai sebuah organisasi profesi, PHRI Sulawesi Utara kedepannya dapat terus mengaktualisasikan langkah solutif dan antisipatif dalam menjalankan perannya sebagai salah satu organisasi terandalkan dan mitra aktif pemerintah daerah, serta dalam proses pembangunan bangsa dan daerah.

Turut hadir dalam acara Musda ini Ketua Umum DPP PHRI Hariyadi Sukamdani, Ketua PHRI Sulut Johny Lieke, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M Ruddi Mokoginta,SE MTP, Para Pejabat TNI/POLRI.(humas provinsi sulut)

Buka Pelatihan Berbasis Kompetisi, Wagub Steven Ingatkan Pentingnya Etos Kerja

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E Kandouw memberi motivasi ratusan peserta pelatihan berbasis kompetisi, di Aula BLK Bitung.

Wagub Steven menyampaikan bahwa para pekerja di Sulawesi Utara termasuk bonus demografi yang merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

"Masalahnya mereka yang termasuk kategori yang memiliki fisik yang sehat dan otak yang fresh ini mampu untuk bersaing dalam dunia kerja, apakah punya keahlian dan punya etos kerja yang baik,"katanya

Maka dari itu dalam arahannya Wagub Steven menyampaikan bahwa pelatihan ini memang harus dilakukan sehingga bisa bersaing dengan pekerja dari luar. Sebab, sudah ada edaran dari Gubernur Olly Dondokambey, perusahaan di Sulawesi Utara harus mempekerjakan tenaga kerja 80% orang lokal (local content).

“Melalui pelatihan ini diharapkan untuk mengupgrade diri supaya lolos kompetisi. Makanya saya bilang bersyukur tidak semua angkatan kerja di Sulut boleh dapat pelatihan seperti ini,” tutur wagub saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap I Sumber Dana APBN DIPA BLK Ternate di Aula UPTD BPTK Kelas A Bitung, Kamis (28/2/2019).

Lebih lanjut lagi, Wagub mengajak kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin.

“Kalian pahami betul pelatihan ini. Sebab kompetisi tidaklah gampang. Jadi, saya minta kalian lihat diri sendiri, instropeksi rubah pola pikir termotivasi untuk kerja,” kata wagub.

Sejalan dengan itu Wagub Steven berharap para peserta memiliki target dalam hidup.

“Kalian harus punya target dan rencana hidup (road map), etos kerja, dan skil. Agar supaya mampu menjawab tantangan di dunia kerja yang semakin meningkat,” ujarnya.

Usai membuka pelatihan tersebut, Wagub Kandouw melanjutkan pemantauan saran dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung.

Sementara itu, masih ditempat yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo mengatakan pelatihan tersebut merupakan implementasi dari program Joko Widodo.

“Dituangkan dari berbagai program sesuai dari Kementerian Tenaga Kerja, yang belum kerja tapi ingin kembangkan kompetensinya,” ungkap Tumundo.

Untuk tahun 2019 ini, pihaknya akan melakukan 72 paket program serupa.

“Hari ini ada 240 peserta yang akan ikut pelatihan tahap pertama, terdiri dari 15 paket dari 6 kejuruan,” bebernya.

Pelatihan ini turut dihadiri Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri, Asisten I Setdaprov Sulut Edison Humiang, M.Si, Kepala BLK Ternate Marjono Istianto, Kepala BLK Bitung Rahel Ratulangi.

Ciptakan Generasi Muda Kritis Terhadap Perkembangan Politik, Pemprov Sulut dan DPR RI Dorong Mahasiswa Optimalkan Program Parlemen Kampus

Salah satu agenda penting dibalik Program Parlemen Kampus yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah untuk menjadikan para generasi muda sebagai ujung tombak Republik Indonesia dalam memahami dan mengkritisi dinamika perkembangan politik saat ini.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPR-RI Drs. Utut Adianto pada Kegiatan  Parlemen Kampus 2019 dengan Tema Pemilu Serentak 2019 : "Dinamika, Tantangan dan Harapan" yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E. Kandouw di Ruang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (27/02/19).

Lebih jauh lagi Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa pemilihan kali ini adalah pemilu yang ke 12 sejak tahun 1955 yang artinya sejarah Bangsa Indonesia adalah sejarah pemilu yang damai.

"Kalau akhir-akhir ini sering ada bentrok, hoax, ujaran kebencian tentang pemilu saya berharap kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Utara tidak termasuk dalam bagian itu," harapnya.

Dirinya menambahkan bahwa perubahan zaman adalah keniscayaan, tetapi yang tidak boleh berubah adalah karakter. Karena Indonesia adalah bangsa yang sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi dan tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika. 

"Oleh karena itu idealnya adik-adik kedepan untuk menjadi pilar yang menjunjung tinggi dua hal tersebut. Karena karakter ini sejalan dan berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa. Tidak ada suatu bangsa yang maju dengan karakter yang lemah," papar dia.

Pada kegiatan yang sama, Wagub Steven menyampaikan selamat datang kepada Wakil Ketua DPR-RI di Bumi Nyiur Melambai yang juga dikenal sebagai Land of Smilling People (daerah yang penuh senyuman).

"Kita harus bersyukur karena kegiatan Parlemen Kampus diadakan di Sulawesi Utara, karena tidak semua provinsi bisa mendapatkan kesempatan yang langka seperti ini," ucap Wagub.

Lebih lanjut Wagub mengungkapkan bahwa dirinya percaya seluruh Mahasiswa atau peserta memiliki pemikiran yang masih bersih dan belum terkontaminasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa menjadi andalan kedepan untuk bangsa dan negara ini.

"Pertemuan kegiatan selama dua hari ini agar supaya dapat di optimalkan dengan baik. Maka dari itu mari kita semua manfaatkan kegiatan seperti ini karena ini perlu dan penting sekali," ajak Wagub Kandouw.

Senada, Sekjen DPR-RI Indra Iskandar menambahkan bahwa parlemen kampus merupakan kesempatan dan proses berharga bagi pendidikan para mahasiswa dalam memahami dan mengkritisi dinamika perkembangan politik saat ini, agar para mahasiswa nantinya dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Turut hadir anggota DPR-RI Djendri A. Keintjem, Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulut Drs. Edison Humiang, M.Si, Rektor UNIMA Dr. Julyeta Runtuwene, serta para mahasiswa dari beberapa universitas di Sulut.

Dibuka Mendagri, Ibu Rita Hadiri Rakornas PKK 2019

Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PKK 2019 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (26/2/2019). Rakornas diikuti Ketua Ketua TP-PKK Provinsi, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota serta Dinas PMD Provinsi se-Indonesia.

Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi Rakornas yang ditata PKK dalam rangka meningkatkan kerjasama, saling memahami, menjaga toleransi sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi tentang perkembangan daerahnya masing-masing.

“Rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh pengurus PKK baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat pemerintahan desa dalam upaya untuk membantu percepatan pembangunan khususnya mengenai kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing," kata Mendagri.

Lanjut Mendagri, dulu ada jargon -jargon pemerintah tentang sandang, pangan dan papan. Menurutnya, masalah sandang mungkin sudah selesai tapi ada hal lain yang belum selesai yaitu masalah yang berkaitan dengan papan perumahan yang sehat, layak yang punya sanitasi secara umum yang bisa memenuhi kesehatan keluarga.

"Banyak dari masyarakat kita dari kalangan pns, buruh petani, nelayan masih banyak yang belum mempunyai rumah yang sehat, bersih dan penerangan untuk itu program dari Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla dengan program satu juta rumah dalam tempo tiga tahun dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang ada," ujar Mendagri.

Lebih jauh Mendagri mengatakan gerakan PKK jelas sebagai mitra pemerintah yang mana dituntut berperan aktif dalam mendukung capaian program prioritas.dan kegiatan pemerintah baik tingkat pusat provinsi kabupaten kota sehingga tugas Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota harus berpegang berpedoman kepada program kerja Gubernur Bupati Walikota dalam rangka menjabarkan programnya bersinergi dengan dinas dan instansin terkait untuk kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat.

"Forum Rakernas ini diharapkan dapat menyusun program program baik skala nasional, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing sehingga sinergi satu daerah dengan daerah yang lain dengan program secara nasional," harap Mendagri.

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dalam laporannya mengatakan bahwa Rakornas 2019 mengusung tema “Peranan TP-PKK dalam Pencegahan Stunting melalui 10 program pokok PKK”.

“Keterlibatan antara Pokja menjadi bagian yang sangat krusial untuk saling bersinergi dalam pencapaiannya, sehingga tidak terjadi dominasi Pokja yang mengakibatkan konflik internal, disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan disepakati bersama, sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting,” jelas Ketua Umum PKK. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Dorong Penguatan Kelembagaan Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

Salah satu sasaran pokok pembangunan Nasional adalah dalam bentuk  sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah. Sasaran pertama yakni untuk pengembangan pembangunan pusat ekonomi, sementara sasaran kedua untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di  kawasan perbatasan, termasuk masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Plt. Kepala Biro Protokol dan Humas Provinsi Sulut Dantje Lantang, S.Pt. M.Si pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Gedung Pertemuan Tahura H.V. Worang Gunung Tumpa, Selasa, (26/2/2019).

Lantang menyampaikan bahwa sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, memberdayakan dan memfasilitasi daerah, melakukan evaluasi terhadap Ranperda, melakukan pengawasan terhadap Perda, serta melaksanakan tugas lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Daerah harus mampu menjawab dan senantiasa berperan aktif serta bersinergi positif dalam mewujudkan sasaran- sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, baik pada pembangunan pusat ekonomi maupun pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta wilayah pesisir," jelasnya.

Pelaksanaan kegiatan penguatan ini mutlak untuk direspon positif dan hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana peningkatan kapasitas serta sinergitas kerja kedepan melalui sharing informasi, gagasan dan saran. Sehingga mampu meningkatkan wawasan segenap stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat pesisir serta meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Utara.