Serahkan SK Plt Bupati Talaud, Wagub Steven Sampaikan Pesan Gubernur Olly

Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw menyerahkan surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepada Wakil Bupati Talaud Petrus Simon Tuange sebagai Bupati Talaud mengganti Sri Wahyumi Manalip yang sekarang ini sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak KPK.

Penyerahan surat penunjukan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi kepala Biro Pemerintahan Jemmy Kumendong, Kabag OTDA Rollies Rondonuwu, Kamis (2/5/2019) siang tadi tepatnya di ruang wakil gubernur Sulut.

"Pesan pak Gubernur Olly kepada pak bupati Petrus Tuange agar roda pemerintah di daerah Talaud harus tetap berjalan dengan baik dan bekerjalah sesuai dengan kepentingan rakyat sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Saya rasa pak wakil Bupati tak asing lagi memimpin daerah kepulauan Talaud tersebut," pesan Gubernur Oly melalui Wagub Sulut itu.

Sementara itu Plt Bupati Talaud Petrus Tuange menyampaikan banyak terima kepada pak gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (OD-SK) yang sudah percayakan dirinya sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud.

"Kepercayaan ini saya akan pegang teguh sesuai dengan amanat pimpinan. Setelah saya dipercayakan sebagai Plt Bupati Talaud langka awal saya akan menggelar rapat dengan Forkompinda Talaud dan tokoh masyarakat serta seluruh jajaran Pemkab Talaud," tandasnya.

Lanjut Plt Bupati Talaud Petrus Tuange dengan tegas mengatakan pada Senin pekan depan, dirinya akan menindaklanjuti Surat Mendagri Tjahjo Kumolo beberapa waktu yang lalu tentang pelantikan 305 PNS di lingkup Pemerintahan Kabupaten Talaud yang telah melanggar aturan.

“Senin depan saya akan kembalikan jabatan 305 PNS di Talaud dan mencabut SK Bupati terkait 305 pejabat yang telah dilantik Bupati SWM, sesuai dengan edaran Mendagri yang menyatakan pelantikan tersebut menyalahi aturan,"tegasnya.

Jadi Irup Pada Peringatan Hardiknas, Wagub Steven Sampaikan Amanah Mendikbud

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 di lapangan Kantor Gubernur, Kamis (2/5/2019).

Diikuti oleh utusan siswa SD, SMP dan SMA serta para kepala sekolah, Wagub Steven dalam arahannya menyampaikan amanah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dihadapan peserta upacara yang hadir.

"Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," ucap Wagub sebagaimana pesan Mendikbud.

Disamping itu juga, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta generasi Z (yang terlahir di era digital dan teknologi) Mendikbud sebagaimana yang dibacakan Wagub Steven, mengharapkan agar para guru untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia melalui Tri Pusat Pendidikan.

"Tri pusat pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus salin mendukung dan menguatkan," sahutnya.

Untuk diketahui, Hardiknas merupakan hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperingati Ki Hadjar Dewantara sebagi tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. 

Nampak pula pada peringatan tersebut penyerahan SK kenaikan pangkat guru serta pengawan dan penyerahan SK pensiunan guru dan pengawan. Serta peluncuran aplikasi SimPAK online yang diserahkan secara simbolis oleh Wagub Steven dan penyerahan kartu identitas guru. 

Disamping itu juga, mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Wagub Steven menyerahkan hibah tanah kepada Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA) Zona Maritim Tengah seluas 70.000 m2. (humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw Hadiri Peringatan Hari Buruh

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri kegiatan MAY DAY Together We Grow tahun 2019 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut dalam memperingati Hari Buruh, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (01/05/2019). 

Dalam sambutannya Wagub Kandouw menyampaikan bahwa dewasa ini perjuangan para kaum buruh semakin efektif, semakin baik, semakin mantap dari waktu ke waktu.

"Atas nama Pak Gubernur Olly Dondokambey dan atas nama rakyat Sulut, mengucapkan selamat, salut, turut bergembira dan berbahagia dengan segenap kaum buruh yang hari ini memperingati hari buruh sedunia," kata Kandouw

Lanjut Kandouw, yang menjadi kendala untuk perjuangan kaum buruh menurut hemat saya yang pertama adalah apatisme dikalangan buruh sendiri. Apatisme yakni termasuk ketidaksadaran tentang hak-haknya, masih banyak kaum buruh tidak sadar dengan hak-haknya, padahal kalau semua kaum buruh menyadari haknya pasti tidak ada seluruh komponen masyarakat di dunia ini yang mampu melawan kehendak kaum buruh ini. 

" Anggapan terhadap kaum buruh yang kategorinya dianggap fatalistis atau sebuah sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan atau hidup Apabila paham seseorang dianggap sangat putus asa dalam segala hal",   ujar Kandouw

Lebih lanjut Kandouw mengatakan, percuma kita  mau berbuat, percuma kita masuk dalam satu wadah asosiasi buruh, tapi hak-hak kita tidak akan terealisasi itu salah,

Semua di dunia ini termasuk di negara Indonesia sekalipun sudah ada koridor - koridor untuk komponen masyarakat dalam memperjuangkan hak - haknya.

" Jadi saya imbau supaya kaum buruh mari bersama sama jangan jadi aliran fatalime, mari salurkan keinginan  kita untuk mewujudkan hak-haknya juga bergabung dengan asosiasi buruh, jangan diluar itu,  harapnya." himbau kandouw. 

Untuk itu saya mengajak kepada seluruh stakeholder agar bersama - sama peduli terkait dengan perjuangan para kaum buruh ini,  tutup Wagub Kandouw itu.

Semetara itu, Kadisnakertrans Daerah Sulut Erny Tumundo mengatakan peringatan MAY DAY,  1 Mey ini seperti tahun tahun sebelumnya dan sudah berjalan sukses sesuai rencana pak Gubernur Sulawesi Utara bapak Olly Dondokambey.

"Kegiatan seperti ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Dan semua berjalan sukses. Syukur setiap tahun ada inovasi dari Pak Gubernur Olly Dondokambey. Tahun ini pekerja informal bukan penerima upah sekira 10 ribu naker, target pertama setelah kita verifikasi bisa bertambah dan semua akan dicover oleh pemprov tentunya," katanya.

Diketahui peringatan MAY DAY yang digelar oleh Pemprov tersebut dilaksanakan juga pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, MOU Pemprov Sulut dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk non ASN, MOU Pemprov.Sulut dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah, penyerahan jaminan kematian bagi ahli waris pekerja sosial keagamaan, orasi bagi masing konfederasi, serta lomba yel-yel, hiburan serta pemberian doorprize.

Turut hadir Forkopimda Provinsi Sulut, Para Pejabat Eselon II di Lingkup Pemprov Sulut dan Seluruh Asosiasi Buruh yang ada di Sulut .(Humas Provinsi Sulut)

Gubernur Olly Dinobatkan Kepala Daerah Inovatif di Ajang Government Award 2019

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif di ajang Government Award 2019 dari MNC Group yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (30/4/2019) malam.

Government Award 2019 kategori Jaminan Sosial diberikan kepada Gubernur Olly karena menjadi gubernur satu-satunya di Indonesia yang mengcover jaminan sosial kepada 35.000 pekerja lintas agama hingga berhasil mencetak rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia).

Pemimpin Redaksi Majalah SINDO Weekly, Nevy Hetharia menjelaskan Government Award merupakan event tahunan yang dilaksanakan secara rutin MNC Group yang dimotori Majalah SINDO Weekly. Menurutnya, kegiatan ini lahir dari niat pihaknya untuk mempromosikan sekaligus mengapresiasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Sebab kami sadar, sesungguhnya salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional  adalah tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah di Indonesia sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional,” kata Nevy.

Untuk diketahui, penyelenggaraan Government Award yang ke-6 pada tahun 2019 ini, sebanyak 31 penghargaan diberikan kepada para gubernur, bupati dan walikota se Indonesia. Total penghargaan Government Award yang telah diberikan sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2014 sudah mencapai 224 penghargaan.

Adapun motivasi pemberian Government Award ini didasarkan atas keberhasilan kepala daerah dalam membangun daerahnya. (Humas Pemprov Sulut)

Pertemuan CTI-CFF, Wagub Kandouw Serukan Penyelamatan Terumbu Karang

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw membuka secara resmi agenda 1st Renewal of CTI-CFF Regional Plan of Action (RPOA) Consultative Workshop back to back with 3rd Regional Priority-Setting Workshop, Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG) Meeting and CT Atlas Workshop di Manado, Selasa (30/4/2019) pagi.

Pada kesempatan itu Wagub Kandouw menyerukan pentingnya upaya konservasi lingkungan kelautan dan wilayah pesisir untuk mendukung agenda kerja pemerintah Indonesia di bidang perikanan berkelanjutan.

Termasuk adaptasi perubahan iklim, dan ketahanan pangan melalui platform kerjasama Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF).

"Keberadaan CTI sangat penting karena kondisi lingkungan semakin menurun sehingga perlunya penyelamatan terumbu karang," kata Kandouw.

Karenanya, menurut Kandouw, Pemprov Sulut mendukung penuh kegiatan yang menandai 10 tahun berdirinya CTI dan sekaligus akan meletakkan dasar-dasar kerja sama kawasan di bidang kelautan dan perikanan untuk periode 10 tahun mendatang.

"Pemerintah mensupport penuh pelaksanaan pertemuan CTI-CFF ini untuk menghasilkan kebijakan penyelamatan terumbu karang dan keamanan pangan," ungkap Kandouw.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat CTI Hendra Yusran Siry menerangkan kegiatan yang dihadiri perwakilan dari 12 negara ini membahas pentingnya pengelolaan sumberdaya hayati laut - terumbu karang dan konservasi pesisir dan laut.

Walaupun tantangan yang dihadapi negara-negara anggota CTI juga tidaklah mudah, seperti pesatnya pembangunan wilayah pesisir, menurunnya kesehatan laut dan penangkapan ikan berlebih.

Di bagian lain, masalah adaptasi perubahan iklim juga menjadi perhatian utama CTI-CFF. Salah satunya melalui berbagai kegiatan diskusi dan perumusan kebijakan di tingkat regional dan internasional yang diterjemahkan kedalam kesepakatan regional dan nasional masing-masing negara.

Hal ini sesuai dengan semangat tujuan rencana aksi regional CTI-CFF yaitu tercapainya acuan adaptasi perubahan iklim bagi kawasan Segitiga Karang.

Harapannya masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir dapat mengantisipasi perubahan iklim akibat pemanasan global yang sedang terjadi – termasuk di dalamnya alternatif sumber mata pencaharian dan mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Adapun pertemuan ini turut dihadiri Ms. Nora Ibrahim, Deputy Executive Director Program Services (Malaysia), Mr. Gregory Bennet, Technical Program Senior Manager (Salomon Island) dan perwakilan negara lainnya. (Humas Pemprov Sulut)

Peringatan Hari Otda, Wagub Kandouw Bacakan Amanat Mendagri

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-23 di Lapangan Kantor Gubernur, Selasa (29/4/2019) pagi

Pada kesempatan itu, Sambutan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dibacakan langsung oleh Wagub Kandouw.

Mendagri mengingatkan bahwa muara dari pelaksanaan otonomi daerah merupakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Disamping itu juga, Mendagri mengharapkan agar daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

Lebih jauh lagi, Mendagri mengajak kepada segenap lapisan masyarakat agar meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat agar dapat tercipta tata kelola hubungan pemerintahan yang sinergis.

Untuk diketahui, Peringatan Otda diikuti oleh seluruh ASN dan THL yang ada di lingkup Pemprov Sulut. Adapun yang bertindak sebagai komandan upacara Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otda Setda Rollies Rondonuwu.

Apel peringatan Otda turut dirangkaikan dengan penyerahan SK kenaikan pangkat kepada 9 orang ASN diantaranya Lynda D. Watania, Steve H.A. Kepel, Christian A.R. Iroth dan juga SK pemberhentian dengan hormat dalam rangka pensiun kepada 8 ASN. (Humas Provinsi Sulut)

Kandouw : Kewenangan Pusat Belum Sepenuhnya Diserahkan ke Daerah

Pernyataan menarik diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Drs Steven Kandouw agar pusat tidak setengah hati dalam menyerahkan kewenangan daerah.

Menurutnya, kewenangan pusat belum sepenuhnya diserahkan ke Daerah, sehingga kebijakan yang demikian tidak sejalan dengan nafas otonomi daerah yang telah memasuki usia 23 tahun.

"Hari ini (29/4/2019), adalah hari  ulang tahun otonomi daerah yang ke-23. Sungguh ironis, karena satu hal yang berbanding terbalik, daerah tidak diberikan kewenangan selebar-lebarnya," ungkapnya di sela
Pertemuan Konsolidasi Program dan Kegiatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Nasional Wilayah Tengah dan Timur Indonesia Tahun 2019 di Hotel Peninsula Senin (29/4/2019).

Wagub merinci sejumlah contoh konkret, salah satunya berkaitan dengan kegiatan pusat di daerah yang masih ditangani langsung. Praktis kondisi ini akan mempengaruhi realisasi anggaran yang baru terserap di triwulan tiga.

"Menurut evaluasi Kementerian masih menangani berbagai kegiatan di daerah. Ini sangat tidak efektif yang pada akhirnya, pekerjaan-pekerjaan banyak yang tidak terserap," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kandouw menyampaikan tentang rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada 2020 yang dipastikan akan menyerap anggaran sebesar Rp500 miliar.

"Tahun depan kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Utara. Ada enam kabupaten dan satu tingkat provinsi. Kita sudah kalkulasi anggarannya, sedangkan belanja langsung kita yakni belanja modal kita cuma Rp1,2 triliun. Jadi dengan kata lain hampir 40% habis untuk membiayai pilkada," tukasnya sembari berharap kebutuhan ini akan disampaikan ke pusat.

"Kalau dana Pilpres dan Pileg saja bisa dibiayai oleh APBN kenapa biaya Pilkada tidak bisa. Alangkah baiknya ke depan supaya tidak menggerus anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengadakan pemilihan Pilkada. Mengingat hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan.penyerapan anggaran pemerintah," ujarnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) YB Satya Sananugraha, yang membuka kegiatan mengatakan siap mengakomodir usulan wagub.

"Kami memiliki forum dialog antar Kementerian. Masukan Pak Wagub akan kami sampaikan," ujarnya.

Berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015-2019 dengan tema pemerataan pembangunan, diharapkan dapat menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Sejak RKP 2015-2018 sektor infrastruktur selalu menjadi fokus prioritas pemerintah oleh karena itu pencapaian sasaran dan target dalam RKP 2019 sangatlah strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia secara berkesinambungan," katanya.

Dia juga berharap program tersebut dapat dilanjutkan hingga tahun 2020.

"Pemerintah menyadari pentingnya kualitas SDM sebagai salah satu pilar penting dalam proses pembangunan nasional," tandasnya.

Dalam 4 tahun, kata Satya sudah banyak capaian keberhasilan. Salah satunya ditandai dengan membaiknya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang diukur dengan indikator kesehatan, pendidikan, pendapatan yang dari semula tahun 2015 sebesar 69,5% menjadi 71,9% pada tahun 2018 atau naik sebesar 1,89%.

"Indonesia termasuk high development. Selain itu ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan sebesar 0,08 dari 9,40
pada tahun 2015 menjadi 0,384, atau dibawah dua digit yaitu 9,66 pada tahun 2018," tukasnya sembari menambahkan tantangan dalam pencapaian target PMK tidaklah mudah oleh karena itu pemerintah terus berupaya mencapai target melalui proses perencanaan secara holistik integratif tematik dan spasial refocusing.

Proses penganggaran, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap regulasi yang menghambat proses pembangunan dan proses pelaksanaan nasional dengan berbagai upaya perbaikan, akan  dilakukan secara terus-menerus.

"Diharapkan dalam pencapaian target bidang PMK tahun 2020 akan lebih efektif," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Kemenko PMK, Yohan, dalam sambutannya selaku ketua penyelanggara kegiatan sebagai upaya sinergitas program pembangunan yang terkait dalam bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan atau kesejahteraan rakyat.

"Tujuannya untuk memperkuat fungsi koordinasi bidang kesra di daerah dan sinergitas pelaksanaan dan pengendalian program tahun 2019. Berikut perencanaan program bidang PMK tahun 2020 dan menyelesaikan kebijakan-kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini, adalah terjalinnya komunikasi secara intensif dan berkelanjutan antara kemenko PMK dan pemerintah daerah. Khususnya satuan kerja yang menangani masalah pembangunan manusia dan kebudayaan atau kesejahteraan rakyat.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau kegiatan rakyat baik di lingkup pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dan Kemenko PMK, diharapkan dapat tersosialisasikan. Terutama
kebijakan-kebijakan nasional  sehingga jajaran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan urusan PMK kesejahteraan rakyat dapat terinformasi dengan baik.

Peserta-peserta yang hadir adalah peserta dari pusat, yaitu para pejabat eselon 2 dan 3 yang mewakili setiap unit kerja di lingkungan Kemenko PMK serta Biro Organisasi dan Tatalaksana.

Adapun peserta dari daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Biro Kesra dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Wilayah Tengah dan Timur Indonesia atau yang mewakili, 16 organisasi perangkat daerah yang terkait dengan bidang PMK.