Perkuat Program ODSK, Sekdaprov Silangen Ingatkan Pentingnya Akurasi BDT

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Miskin yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (20/6/2019) siang.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen menerangkan keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program penanggulangan kemiskinan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).

Terbukti, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada 2015 kemiskinan menyentuh angka 8,98 persen. Namun selang tiga tahun dan empat bulan kepemimpinan Gubernur Olly, angka kemiskinan menurun hingga 7,59 persen pada September 2018 atau terendah di Pulau Sulawesi menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Silangen optimis capaian positif ini dapat terus ditingkatkan dengan sinergitas dan sinkronisasi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Stakeholder terkait. Tambah dia sinergitas ini harus ditunjang dengan keakuratan proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.

"Saya mengharapkan kepada kabupaten/kota, khususnya Perangkat Daerah terkait, untuk dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data terbaru/akurat, karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif," kata Silangen.

Disamping itu, Silangen juga mengingatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap semester terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada mekanise sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Rinny Tamuntuan menerangkan hasil yang diharapkan dari Rakor pemuktahiran data PMKS.

"Kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan secara berjenjang serta diperolehnya Basis Data Terpadu Penanganan Sosial by name by adress yang dapat dijadikan basis data terpadu dalam rangka intervensi program," ujar Rinny.

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data PMKS Keluarga Miskin turut dihadiri perwakilan BPS Sulut, Bappeda dan Dinas Sosial kabupaten dan kota se-Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Resmi Ditutup, ULA ODSK Paling Inovatif

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang menutup secara resmi Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik se-Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Manado Town Square, Rabu (19/6/2019) malam.

Pada kesempatan itu, Humiang mengapresiasi seluruh panitia pelaksana serta pihak terkait yang telah ikut berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan pameran kompetisi pelayanan publik yang keempat ini.

"Pameran kompetisi pelayanan publik ini tidak saja menjadi ajang untuk menunjukkan inovasi pelayanan publik yang terbaik, namun juga menjadi sarana bertukar informasi bagi pelaksana pelayanan publik untuk menciptakan ataupun melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik kedepan," kata Humiang.

Lanjut Humiang, pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima akan memberikan kontribusi positif bagi proses tumbuh kembang daerah.

Karena itu, tambah Humiang, pameran kompetisi inovasi pelayanan publik ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya dan tentunya mengharapkan dukungan dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan kalangan swasta.

Humiang berharap kedepan setiap instansi di Provinsi Sulut mampu melahirkan inovasi yang nantinya dapat mendukung kualitas pelayanan publik didaerah kearah yang semakin baik, bahkan bisa ikut pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB.

Usai sambutan, Asisten I Edison Humiang didampingi Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh menyerahkan plakat dan piagam penghargaan kepada para pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut serta juara di tingkat kabupaten/kota.

Diketahui, Biro Umum Setdaprov Sulut yang dipimpin Clay June Dondokambey berhasil terpilih menjadi juara pertama atau paling inovatif dengan inovasinya yaitu ULA ODSK (Unit Layanan Administrasi Olah Dokumen Sesuai Ketentuan) Dengan inovasi ini status dokumen dapat dicek secara online. Selanjutnya juara kedua diraih Dinas Perhubungan Daerah Sulut sedangkan peringkat ketiga yaitu Dinas Kesehatan Daerah Sulut.

Sementara itu, tiga besar pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik ditingkat kabupaten/kota masing-masing diraih oleh Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (Humas Pemprov Sulut)

Ini Kata Sekdaprov Silangen Soal Pengelolaan Bencana Terpadu

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri Rapat Kerja Daerah Pengelolaan Bencana Terpadu yang dibuka langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo di Hotel Mercure Manado, Rabu (19/6/2019) pagi.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa Pemprov Sulut dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey mendukung penuh pengelolaan bencana secara sitematis dan terpadu. Hal itu akan dilakukan secara konsisten untuk meminimalisir dampak yang terjadi sebelum dan pasca bencana.

Diketahui, Sulut sebagaimana daerah lainnya di Indonesia berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana.

Menurut Silangen, realitas ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin dengan memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan dan penanganan bencana di daerah.

"Di Sulut akan dibentuk tim pakar yang terdiri dari ahli vulkanologi, ahli geologi, ahli lingkungan dan lainnya serta menyiapkan prasarana dalam mengantisipasi dan menangani bencana," kata Silangen.

Lanjut Silangen, selain membentuk tim terpadu, Pemprov Sulut juga akan terus mengaktifkan pelatihan tanggap bencana kepada relawan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah masing-masing serta bisa menularkan ilmu atau mengedukasi kepada masyarakat.

“Sehingga bisa tercipta masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana," beber Silangen.

Sebelumnya, dalam Rakerda bertema kita jaga alam dan alam jaga kita ini, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo optimis tim terpadu tersebut dapat mengoptimalkan penanganan bencana di Sulut.

"Tim yang terdiri dari pakar vulkanologi, geologi dan pakar lainnya ini nantinya mampu memberikan masukan tentang potensi kebencanaan di Sulut," kata Monardo.

Lanjut Kepala BNPB, upaya antisipasi bencana ini akan berjalan secara terarah dan terukur lantaran didukung dengan data-data akurat.

"Peristiwa bencana alam telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu di dunia. BNPB memperoleh data khusus bencana dari Belanda. Sehingga semakin banyaknya data maka kita bisa mengantisipasi baik ancaman geologi dan vulkanologi," beber Monardo.

Lebih jauh, Kepala BNPB mengajak seluruh masyarakat Sulut untuk menjaga dan melestarikan alam sehingga akan mengurangi risiko terjadinya bencana alam.

"Marilah kita semua selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan gunakan plastik sekali pakai. Apalagi pariwisata Sulut berkembang pesat dan itu harus didukung dengan lingkungan yang bersih," imbuh Monardo.

Rapat Kerja Daerah Pengelolaan Bencana Terpadu yang dilaksanakan BPBD Sulut ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, narasumber dari BMKG, Bappenas, Badan Geologi Kementerian ESDM RI, Kemendagri dan peserta dari BPBD Kabupaten dan Kota se-Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Dibuka Mendagri, Sekdaprov Silangen Ikuti Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD 2020

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Grand Hotel Paragon, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menjabarkan pedoman Penyusunan APBD 2020.

“Setidaknya ada beberapa poin berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 yang harus dipedomani dan dijadikan rujukan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun 2020,” kata Tjahjo.

Pertama, mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Ada 270 daerah yang tahun depan (2020) sudah memasuki Pilkada Serentak pada September. Tolong dianggarkan dengan sangat baik,” kata Tjahjo.

Kedua, menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Ketiga, mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan.

“Banyak anggaran yang bisa digali ke daerah dan sudah disepakati, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) karena anggaran dari pusat ke daerah itu besar jumlahnya. DAK ini sifatnya dinamis, tapi kepastiannya sudah ada,” papar Tjahjo.

Keempat, fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif.

“Belanja modal harus produktif, belanja sosial harus diantisipasi dengan baik,” pesan Tjahjo.

Kelima, APBD diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.

“Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena pada dasarnya secara substansial APBD itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang inklusif,” kata Tjahjo.

Keenam, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ketujuh, dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong

“Pahami dan hindari area rawan korupsi. Aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Tjahjo.

Kedelapan, dedikasikan untuk rakyat dan jalankan secara efisien.

Selain dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo, acara sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah M. Nasution, serta dirangkaikan dengan diskusi panel dengan narasumber terkait.

Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 turut dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Gemmy Kawatu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Olvie Atteng, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan para peserta dari seluruh Pemprov se-Indonesia. (Hubmas Pemprov Sulut)

Hadiri Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik AS-Indonesia, Ini yang disampaikan Gubernur Olly

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri acara resepsi perayaaan HUT ke-243 kemerdekaan Amerika Serikat dan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia yang digelar di Manado, Selasa(17/6/2019) malam.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengapresiasi atas dipilihnya Sulut sebagai lokasi penyelenggaraan acara tersebut.

"Kita sangat bersyukur karena Sulawesi Utara malam ini dipilih menjadi tempat perayaan resepsi perayaan Ulang Tahun ke-243 kemerdekaan Amerika Serikat.
Orang bisa melihat bahwa Sulut sebagai daerah aman, damai dan sejahtera," kata Olly.

Menurut Olly, kerukunan beragama di Sulut yang bisa dijaga hingga kini menjadi daya tarik tersendiri bagi semua pihak untuk mengadakan kegiatan di Sulut

"Suasana rukun dan damai yang bisa terjaga terus berdampak sangat positif bagi masyarakat Sulut. Semoga acara seperti ini bisa dilaksanakan lagi di Sulut karena berdampak positif bagi ekonomi kita," ungkap Olly.

Diketahui, di usia 243 tahun Kemerdekaannya, Amerika Serikat semakin meningkatkan jalinan dengan Indonesia, bahkan akan semakin mempererat kerjasama bilateral secara utuh, yang senantiasa membawa bagi kedua pihak, baik dalam bidang sosial, politik dan ekonomi, maupun dalam bidang lainnya.

Selang 70 tahun hubungan Amerika Serikat dan Indonesia, secara umum terus menunjukkan peningkatan dan saling menguntungkan. Hubungan diplomatik ini harus semakin diperkuat dalam mengoptimalkan kerjasama kedepannya.

Perayaaan HUT ke-243 kemerdekaan Amerika Serikat dan peringatan 70 tahun hubungan Amerika Serikat-Indonesia turut dihadiri Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Mark McGovern, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Buka YCE 2019, Gubernur Olly : Halleluya!

Suasana pembukaan Youth Camp Excellent 2019 yang diikuti ribuan muda-mudi GPdI di Pantecostal Center Buha, Kota Manado, Senin (17/6/2019) berlangsung penuh keakraban.

Satu sama lain saling mengenal. Acara pun bertambah meriah dengan berbagai penampilan seni dan musik rohani.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didaulat untuk membuka secara resmi YCE 2019. Di hadapan 6500 peserta dari 290 sidang yang ada di Sulut, Olly mengajak seluruh pemuda GPdI untuk mengikuti perkemahan dengan penuh antusias.

"Mari kita kembalikan semangat kita. Kita kobarkan semangat api kita sebagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali agar supaya berkat-berkat bagi kita dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara betul-betul terwujud. Halleluya!," ucap Olly.

Olly menuturkan, pemuda dengan seluruh potensi yang dimilikinya merupakan aset berharga bagi gereja, masyarakat dan negara.

"Pemuda adalah sosok pemegang tongkat estafet pembangunan sekaligus kunci bagi kemajuan maupun kemunduran suatu negara di masa depan, termasuk pembangunan daerah," ungkap Olly.

Lanjut Olly, para generasi muda harus mempersiapkan diri mengambil peluang dalam pembangunan Sulut di sektor pariwisata dan sektor lainnya. Khusus di sektor pariwisata, Olly menyebut dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan yang bakal menelan anggaran 26 triliun itu membutuhkan 262 ribu tenaga kerja.

Karenanya, Olly meminta seluruh pemuda GPdI dapat memanfaatkan sebaik mungkin peluang tersebut dengan menggali potensi diri agar bisa bersaing di masa depan.

"Tugas adik-adik kedepan adalah mempersiapkan diri supaya peluang tersebut tidak diisi oleh orang lain karena kesempatan ini sudah terbuka lebar," imbuh Olly.

Youth Camp Excellent turut dihadiri Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sulut, Pdt. Yvonne Indria Awuy-Lantu dan Ketua Umum Panpel YCE 2019 Pdt. Stephanus Sumolang. (Humas Pemprov Sulut)

Buka Pameran Kompetisi Pelayanan Publik, Wagub Ingatkan PD Harus Punya Integritas Dalam Melayani

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengingatkan kepada seluruh Perangkat Daerah baik di Pemprov Sulut, maupun yang ada di Kabupaten Kota untuk mempunyai intergritas dalam melayani agar tercipta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat membuka kegiatan pameran kompetisi inovasi pelayanan publik se Sulut, serta pencanangan program One Agency One Inovation (satu instasi satu inovasi) Senin, (17/6/2019) di Manado Town Square. 

Wagub juga menyatakan Bapak Gubernur Olly Dondokambey mengharapkan semua Perangkat Daerah untuk lebih optimal guna memberikan pelayanan bagi masyarakat. Agar pelayanan bisa maksimal, perlu adanya pengawasan, untuk itu Pemprov Sulut berterima kasih kepada Ombudsman RI di Sulut yang ikut memantau pelayanan publik di lingkup Pemprov Sulut.

"Pemrov Sulut terus berusaha memberikan pelayanan terbaik, pengawasan Ombudsman perlu, agar meghasilkan penilaian yang objektif," ujar Wagub dalam sambutan. 

Di era keterbukaan ini, Wagub juga mengajak kepada semua stakeholders untuk terus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui momentum pameran ini  memberi penyadaran dan inspirasi untuk berkompetisi memberikan pelayanan terbaik. 

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut, Glady Kawatu dalam laporan mengatakan pameran ini dimaksudkan untuk penjaringan dan pengembangan inovasi di bidang pelayanan untuk memberikan pelayanan efisien, dengan adanya kegiatan ini dapat membangun sinergitas antar sesama stakeholders untuk melayani masyarakat secara optimal. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB yang diwakiki Kabid Perumusan Kebijakan Pelayanan Publim, Sri Hartini, kepala perwakilan Ombudsman RI Sulut, Helda Tirajoh, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kota, pejabat eselon II lingkup pemprov sulut.(humas provinsi sulut)