Ingat! Masuk Kantor Gubernur Sulut Wajib Rapid Test Antigen

 

Setiap orang yang akan masuk ke lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara mulai hari ini wajib menunjukkan surat non reaktif menurut hasil uji rapid test antigen.

Kebijakan wajib rapid test antigen bagi ASN/THL dan tamu dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen Nomor: 440/21/261/Sekr tanggal 15 Januari 2021, tentang pemberlakuan rapid test antigen bagi ASN, THL dan tamu yang memasuki Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Berikut isi SE Sekdaprov Sulut Nomor: 440/21/261/Sekr :

1. Dimintakan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL), dan Tamu/Pengunjung yang akan memasuki lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara Wajib menunjukan Kartu/Surat Keterangan Non Reaktif Rapid Test Antigen/Test Swab PCR yang  masih berlaku (3 hari untuk Rapid Test Antigen dan 7 hari untuk Test Swab PCR).

2. Bagi yang tidak dapat menunjukan Kartu/Surat Keterangan Non Reaktif Rapid Test  Antigen/Test Swab PCR wajib melaksanakan Rapid Test Antigen di pos penjagaan Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

3. Bagi ASN, THL, dan Tamu/Pengunjung yang hasilnya reaktif tidak diperkenankan memasuki lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan akan diarahkan untuk melaksanakan Test Swab PCR di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Pelaksanaan pengumuman ini mulai diberlakukan pada hari Selasa, 19 Januari 2021.

Diketahui, pelaksanaan rapid test antigen bagi ASN, THL dan Tamu/Pengunjung di Kantor Gubernur Sulut yang dipantau langsung Sekdaprov Sulut Edwin Silangen berlangsung lancar.

Nampak setiap ASN, THL dan Tamu/Pengunjung yang akan mengikuti rapid test antigen mengikuti setiap arahan dokter dan petugas pemeriksa di lokasi rapid test antigen yang berada di dekat pos penjagaan Kantor Gubernur Sulut.

Tinjau Pembangunan RSJ Ratumbuysang Kalasey, Wagub Kandouw : Ini Untuk Melengkapi Fasilitas RS di Sulut

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menghadirkan berbagai terobosan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sulut.

Mulai dari menghadirkan RSUD Tipe B Provinsi Sulut sebagai pusat rujukan tingkat provinsi, pengembangan RS Mata sebagai pusat rujukan wilayah Indonesia bagian timur.

Selain itu juga ada pembangunan RS Jiwa Ratumbuysang sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia bagian timur sampai pada pengembangan RSUD Noongan, RSUD Bitung dan pembangunan RSUD Kota Kotamobagu sebagai RS rujukan regional.

Terkait progres pembangunan RSJ Ratumbuysang, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sulut melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan RS yang berada di Desa Kalasey II, Kabupaten Minahasa, Selasa (19/1/2021).

"Ini untuk melengkapi fasilitas rumah sakit yang ada di Sulut," kata Kandouw.

Diketahui, pelayanan RSJ Ratumbuysang bakal terus dioptimalkan lewat sarana dan prasarana yang lebih memadai. Terlebih saat ini RSJ Ratumbuysang telah meraih Akreditasi Madya (3 bintang) edisi SNARS 1.0 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pembangunan RSJ Ratumbuysang dan RS lainnya di Sulut sebagai bukti keberhasilan program kesehatan ODSK mewujudkan Sulut Sehat Sulut Hebat yang mengacu pada visi Provinsi Sulut yaitu terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam budaya.

Sekdaprov Silangen Buka Rakor Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021, Ini Pesannya

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2021 yang dilaksanakan di Manado, Selasa (19/1/2021).

Pada kesempatan itu Silangen, mengingatkan pentingnya pelaksanaan rakor ini untuk mencapai hasil optimal dalam penanganan fakir miskin di Sulut.

"Kita terus melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota membangun sinergitas yang sama untuk mengatasi persoalan fakir miskin yang ada di Provinsi Sulut ini," kata Silangen.

"Jika kita mencermati data yang memang cukup berfluktuatif ini perubahannya terutama angka kemiskinannya melihat tren dari 2016-2019 kita mampu menekan angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota," sambungnya.

Silangen menuturkan bahwa situasi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada peningkatan jumlah fakir miskin yang dialami juga oleh daerah lainnya di Indonesia.

"Kalau kita catat sampai dengan akhir tahun 2020 pasti terjadi peningkatan karena kita semua sedang menghadapi situasi pendemi Covid-19 ini," terangnya.

"Dimana gerak perilaku kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain dilakukan pembatasan sehingga aktivitas ekonomi sebagian besar mengalami stagnan, kita bersyukur dengan stimulus yang dilakukan pemerintah pusat melalui bantuan sosial ini kemudian bisa menggenjot lagi bagaimana mempertahankan masyarakat yang ada digaris bawah kemiskinan ini tidak jatuh lebih dalam lagi," lanjutnya.

Lebih jauh, Silangen menerangkan bahwa lewat kegiatan ini dilakukan koordinasi semua pihak terkait karena pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memerlukan verivikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena terjadi perubahan yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Untuk itu, ia meminta jajaran Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota bersama bank Himbara untuk berupaya ditahun 2021 ini sudah bisa melakukan verifikasi dan validasi data, karena data yang sudah terverifikasi ini berpengaruh terhadap bantuan sosial baik yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional diantaranya dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai di tahun 202 melanjutkan program Presiden Joko Widodo dari tahun 2020 yang lalu sehingga kita bisa menekan angka kemiskinan oleh karena pengaruh pandemi Covid-19 ini.

"Oleh karena itu, kegiatan rapat koordinasi ini, harus kita optimalkan sebagai wadah penyelarasan kembali terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, serta mengumpulkan informasi, dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat diimplementasikan kedepan," tandasnya.

Sementara itu, Kadis Sosial Sulut Rinny Tamuntuan dalam laporan kegiatannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial penanganan fakir miskin di Sulut tahun 2020, terutama yang menyangkut bantuan sosial berupa PKH, program sembako dan bantuan sosial tunai.

Gelar Rapat Perdana 2021, Ketua PMI Sulut Tahun Ini Harus Lebih Baik dari Tahun Lalu

 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulut memimpin rapat perdana tahun 2021 bersama pengurus PMI Sulut di Kantor Gubernur Sulut, Senin (18/1/2020).

Pada kesempatan itu, Wagub kandouw optimis kinerja PMI Sulut pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan teknologi digital.

"Secara institusi tahun ini harus lebih bagus dari tahun lalu dan tahun depan harus lebih bagus dari tahun ini. Banyak harus disempurnakan kalau di pemerintahan sudah e Government maka PMI harus juga mengarah kesana rapat harus siap secara virtual," kata Kandouw.

Ia juga meminta jajaran PMI kabupaten/kota dan relawan terus memperkuat sinergitas sehingga pekerjaan untuk kemanusiaan lebih ringan karena saling menopang dengan terus mensosialisasikan promosi kesehatan dengan selalu menjaga perilaku kesehatan serta kebersihan di tengah pandemi Covid-19.

Disamping itu, Kandouw juga menerangkan kendala yang dihadapi PMI di masa pandemi.

"Yaitu apa? selama tahun 2020, tidak sampai 50 persen. Karena yang memberikan atau yang menyumbang darah drop hampir 60 persen. Ini situasi sangat berbahaya. Disatu sisi pemerintah provinsi Sulut dan pemerintah kabupaten/kota banyak mendirikan rumah sakit tapi ternyata pemenuhan kebutuhan darah masih kurang," terangnya.

Lebih jauh, Ketua PMI Sulut mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menggalakkan donor darah ini.

"Makanya saya sendiri tiap hari terima, minta orang bantuan untuk sumbang darah. Karena apa? Stok darah tidak ada karena Covid-19 jadi orang takut datang ke unit transfusi darah untuk menyumbang," kuncinya.

Wagub Kandouw Serahkan Bantuan Pemprov Sulut untuk Korban Gempa Sulbar

 

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw didampingi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen secara simbolis menyerahkan bantuan natura dari Pemprov Sulut kepada korban bencana gempa bumi di Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Senin (18/1/2021).

Bantuan tersebut diantaranya beras, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, makanan anak, peralatan makan, peralatan dapur, perlengkapan bayi dan anak dan bantuan lainnya.

Selain bantuan natura, Pemprov Sulut juga mengutus tenaga relawan Tagana dari Dinas Sosial dan BPBD.

"Bahan natura akan dikirim hari ini kepada korban bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Tadi bahan naturanya sudah diangkut oleh kapal Bakamla. Disamping itu bantuan uang tunai 1 miliar dari pak Gubernur Olly untuk pemerintah provinsi Sulbar," katanya.

Disamping itu, Kandouw juga mengatakan Pemprov Sulut juga siap menyalurkan bantuan untuk kotban bencana di Sulut.

"Untuk Sulut juga. Terimakasih kita sudah siap jika diperlukan. Masa orang yang jauh kita bantu, orang dekat nyanda. Tetap itu diperhatikan," kuncinya.

Sebagai informasi, Pemprov Sulut melalui tim BPBD dan Dinas Sosial mulai Sabtu pekan lalu telah mendistribusikan bantuan berupa makanan siap saji, beras, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, makanan anak, peralatan makan, peralatan dapur, perlengkapan bayi dan anak ke beberapa lokasi terdampak bencana di Manado diantaranya Kelurahan Karame, Perkamil, Dendengan Dalam, Malalayang 1 Barat, Tiwungen Selatan dan wilayah lainnya.

Selain itu, bantuan lainnya yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Sulut, BUMN dan perusahaan swasta terus diterima oleh petugas di Kantor BPBD Sulut sebelum disalurkan langsung ke warga terdampak bencana di Sulut.

Gubernur Olly Kembali Bagikan Sertifikat Redis, Kali Ini untuk 1.000 Warga Tombariri Timur

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey kembali membagikan 1000 sertifikat redis untuk empat desa di Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Selasa (25/8/2020).

Beberapa waktu lalu, Gubernur Olly juga pernah membagikan sertifikat redis untuk warga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kali ini, penyerahan sertifikat di Minahasa dipusatkan di Desa Ranotongkor. Adapun keempat desa tersebut yaitu Desa Ranotongkor Timur 405 sertifikat redis, Desa Ranotongkor 391 sertifikat, Desa Teling 124 sertifikat dan Desa Kumu 80 sertifikat.

Gubernur Olly membagikan sertifikat redis secara simbolis di kepada warga sambil didampingi Kepala BPN Sulut Fredi Kolintama, Bupati Minahasa Roy Roring, Wakil Bupati Robby Dondokambey.

Pada kesempatan itu, Olly menjelaskan kepada warga bahwa objek sertifikat redis merupakan tanah negara yang diberikan kepada masyarakat.

"Kita harus bersyukur karena program redis itu yang berjalan bagus baru ada di Provinsi Sulut, karena redis itu tanah Pemerintah yang diberikan kepada rakyat dan sudah bersertifikat beda dengan tempat lain pemerintah memberikan sertifikat tapi memang rakyat punya, tapi di Sulut yang kita bagikan terus dari Bitung , Mitra, sekarang di Minahasa itu tanah Pemerintah diberikan kepada rakyat dan akan berjalan terus program seperti ini dimana tanah pemerintah yang sudah digunakan oleh masyarakat saya sebagai Ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria," kata Olly.

Disamping itu, Olly berharap dengan adanya sertifikat redis dapat mencegah konflik terkait status tanah.

"Makanya saya minta Pak Kakanwil ketua hariannya dan jajaran semua yang seperti ini supaya kita tuntaskan selama pemerintahan kami sebagai gubernur agar supaya masyarakat tidak ada lagi ribut-ribut dengan pemerintah karena tugas pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan rakyat kase sejahtera pa pemerintah, pemerintah pe tugas mensejahterahkan masyarakat," ungkap Olly.

Olly juga menerangkan kepada masyarakat bahwa sertifikat redis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

"Torang manfaatkan sertifikat ini dengan baik agar supaya menjadi modal usaha torang kedepan , sehingga ekonomi di Sulut bisa berputar," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Roy Roring mengapresiasi perhatian Gubernur Olly kepada masyarakat Tombariri Timur khususnya warga Ranotongkor Raya sehingga mendapatkan sertifikat redis.

"Waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita sekalian boleh terlaksana hari ini. Sekali lagi kami atas nama Pemerintah dan rakyat Kabupaten Minahasa lebih khusus yang ada di Tombariri Timur lebih khusus lagi yang ada di Ranotongkor Raya menyampaikan selamat dan terima kasih atas dorongan dari bapak sehingga penyerahan sertifikat bisa dilaksanakan saat ini," kata Roring.

Serahkan Sapi Kurban, Gubernur Olly Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyalurkan sapi kurban dari Pemprov Sulut untuk seluruh umat Muslim di kabupaten dan kota se Sulut.

Kamis (30/7/2020), Gubernur Olly berkesempatan menyerahkan sapi kurban di Kota Bitung dan Halaman Kantor Gubernur Sulut.

"Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara semua mendapatkan bantuan, kurang lebih ada 210 ekor sapi yang kita salurkan dalam rangka hari raya kurban," kata Olly.

Menariknya, dari jumlah tersebut seekor diantaranya merupakan sapi kurban dari Presiden RI Joko Widodo yang telah didistribusikan sebelumnya ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Disamping itu, Olly juga mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Idul Adha 1441 H dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Tentunya atas nama pemerintah mengimbau kepada masyarakat dalam memperingati hari raya kurban ini, mari kita tetap jaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker, dan kita berdoa bersama-sama di hari raya kurban ini Covid-19 hilang dari Sulawesi Utara," ungkap Olly.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos menerangkan tujuan penyerahan hewan kurban 1441 H.

"Sebagai wahana religius untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha kuasa serta makin menumbuh suburkan rasa kepedulian terhadap sesama dengan cara mau berkorban dan membantu saudara - saudaranya yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan," kata Karo Kesra.

Adapun penyerahan sapi kurban turut dihadiri oleh Sekdaprov Edwin Silangen, Ketua MUI Sulut KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Ketua PHBI Sulut Syahrul Poli, para pejabat Pemprov Sulut dan perwakilan dari kabupaten dan kota se Sulut.