Pengumuman : Olly-Steven Paslon Terpilih Pilgub Sulut 2020

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara resmi menetapkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Olly Dondokambey-Steven O.E. Kandouw sebagai paslon terpilih Pilkada Sulut 2020.

“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 pasangan calon nomor urut tiga atas nama Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw dengan perolehan suara 821.503 sebagai pasangan terpilih,” kata Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan saat membacakan berita acara penetapan paslon terpilih yang digelar di Manado, Kamis (21/1/2021).

Kemudian berita acara tersebut diserahkan KPU Sulut ke paslon nomor urut satu (Tetty Paruntu-Sehan Landjar, nomor urut dua (Vonny Panambunan-Hendry Runtuwene, dan nomor urut tiga (Olly Dondokambey-Steven O.E. Kandouw) dengan didampingi partai pengusung sambil disaksikan pihak Bawaslu Sulut.

Berita acara ini juga diserahkan ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Sulut dan partai politik.

Adapun hasil penetapan paslon terpilih juga dimuat di laman dan papan pengumuman KPU Sulut.

Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw mengapresiasi jajaran penyelenggara pemilihan atas kelancaran Pilkada Sulut.

“Bersyukur tahapan demokrasi lebih dari setengah tahun sudah dilalui dan berjalan baik. Atas nama paslon OD-SK saya mengucapkan apresiasi sangat tinggi pada KPU Sulut yang secara profesional berintegritas melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di Sulut dengan baik,” kata Kandouw.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak TNI/Polri yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan Pilkada serta seluruh masyarakat Sulut yang telah berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda Sulut dan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen.

Sekdaprov Silangen Hadiri Rilis Bersama Data SP2020 Secara Vitual, Sulut 2,62 Juta Jiwa

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menghadiri rilis "Data Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020" oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (21/1/2021).

Sensus Penduduk 2020 ini adalah Sensus Penduduk pertama yang memanfaatkan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri sebagai data dasarnya. Tujuannya tentu saja, Menuju Satu Data Kependudukan.

Pada kesempatan itu, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menyatakan jumlah penduduk Indonesia Semester II 2020, yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk berjumlah 271.349.889 jiwa.

Kemudian dari jumlah tersebut, jumlah penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 137.119.901 jiwa, serta ada 86.437.053 kartu keluarga.

Hasil data tersebut juga berdasarkan sebaran penduduk, yakni Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk yang paling banyak yakni 55,94 persen.

Kemudian diikuti Sumatera 21,73 persen, Sulawesi 7,43 persen, Kalimantan 6,13 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,57 persen, Papua 2,02 persen, dan Maluku 1,17 persen.

Secara rinci, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 47,1 juta jiwa, diikuti Jawa Timur dengan 41,04 juta jiwa, Jawa Tengah 37,10 juta jiwa, Sumatera Utara 15,14 juta jiwa, dan Banten 11,64 juta jiwa.

Kemudian lima provinsi dengan penduduk terendah yakni Kalimatan Utara (0,68 juta jiwa), Papua Barat (1,15 juta jiwa), Gorontalo (1,19 juta jiwa), Maluku Utara (1,30 juta jiwa), dan Kepulauan Bangka Belitung (1,43 juta jiwa).

Sementara itu berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilakukan BPS hingga September 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 270.203.911 jiwa.

Adapun jumlah penduduk Sulut berdasarkan data SP2020 pada September 2020 sebanyak 2,62 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Sulut terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP201O memperlihatkan penambahan Jumlah penduduk sebanyak 351 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 35 ribu setiap tahun.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan jumlah penduduk Indonesia hasil SP2020 diperoleh melalui proses panjang dari hasil Sensus Penduduk Online, pendataan di lapangan yang kemudian disinkronisasi dengan data Adminduk.

Jadi dengan demikian, data hasil Sensus Penduduk 2020 dan data Adminduk kini sudah menyatu.

"Melalui proses sinkronisasi dan juga menggunakan input data dari Sensus Penduduk 2020, maka jumlah penduduk dari Adminduk pada Desember 2020 adalah 271,35 juta jiwa,” kata Suhariyanto.

Ia juga mengatakan jumlah penduduk hasil SP2020 merujuk pada September 2020, sementara data Adminduk mengacu pada Desember 2020.

Suhariyanto mengatakan kenaikan jumlah penduduk yang tercatat itu terjadi karena adanya kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14 persen, dari bulan September ke Desember 2020.

Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

"Jika dibandingkan dengan sensus penduduk terdahulu kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan," ujarnya.

Wagub Kandouw Dampingi Mensos Risma Datangi Lokasi Banjir & Longsor di Manado-Minahasa dan Berbagi Bantuan ke Warga

 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw mengunjungi sejumlah lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sulut, Rabu (20/1/2021).

Lokasi yang dikunjungi Mensos yaitu Kelurahan Ternate Tanjung dan Kelurahan Malalayang I Barat yang berada di Kota Manado. Kemudian rombongan mengunjungi lokasi banjir di Pantai Buloh, Desa Tateli Weru, Kabupaten Minahasa.

Pada kesempatan tersebut Mensos Risma bersama Wagub Kandouw menyerahkan bantuan dan santunan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Bantuan yang diberikan berupa bahan pokok, perkakas dapur, selimut dan kebutuhan balita karena dinilai barang tersebut menjadi kebutuhan mendesak yang diperlukan warga di lokasi terdampak banjir dan longsor.

"Bantuan yang diberikan berupa barang, makanan, ada khusus anak-anak dan peralatan dapur karena bisanya kalau bencana mereka kehilangan itu kemudian ada santunan," kata Risma.

Selain memberikan bantuan, Mensos juga mengaku telah menerima laporan dan aspirasi dari pemda terkait perbaikan infrastruktur untuk mencegah banjir akibat kondisi pasang air laut.

“Saya juga terima laporan dari Wakil Gubernur Sulut dan Walikota Manado untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur. Mungkin ke depannya akan ada pintu air dan pompa untuk mengurangi air yang dari atas dengan pompa air, kemudian dengan air yang dari Iaut bisa dengan pintu air," ujarnya.

Risma mengusulkan agar rumah yang berada di lokasi rawan longsor dapat dipindahkan ke lokasi aman dengan membangun rumah susun. Ia berjanji akan menyampaikannya ke Presiden Joko Widodo.

"Saya akan buat laporan ke presiden, untuk penanganan pintu air, pompa air dan yang rawan longsor dipindahkan ke rumah susun," terangnya.

Mensos juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin seluruh wilayah terdampak bencana di Indonesia harus dikunjungi pemerintah pusat.

“Saya ditugaskan presiden mengunjungi langsung lokasi-lokasi bencana yang tidak dikunjungi oleh pak Presiden. Hal ini agar bisa lebih cepat penanganan banjir di semua daerah,“ tandasnya.

Usai mengunjungi lokasi bencana, Mensos Risma bersama rombongan menghadiri penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Manado.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menjelaskan kepada peserta yang datang dari kabupaten/kota se-Sulut bahwa Kementerian Sosial sedang membuat parameter terkait pengumpulan data dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

"Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan perguruan tinggi untuk membuat parameter yang berbeda-beda di tiap daerah. Sehingga pada bulan januari kita bisa melakukan updateing sesuai dengan parameter baru," jelasnya.

Pengumpulan data tersebut menurut Risma tidak dilakukan secara statistik tetapi dilakukan lewat daerah-daerah, jadi daerah mengirimkan data ke Dinsos kemudian digodok oleh provinsi setelahnya dikirim ke Kemensos untuk dilakukan quality assurance oleh perguruan tinggi.

Sementara itu terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Risma mengatakan bahwa DTKS dapat diubah apabila itu tidak sesuai.

"Jadi DTKS dapat bapak ibu bisa perbaiki kalau memang tidak sesuai, itu yang kita lakukan tiap minggu ini," bebernya.

Lebih jauh lagi, Mensos mengingatkan kepada semua peserta rakor bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran.

"Sekali lagi ini diberikan untuk benar-benar orang yang membutuhkan, saya berharap itu tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang harus kemudian kita harus mempertanggungjawabkan," kuncinya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, Kadis Sosial Sulut Rinny Tamuntuan dan dari PT Pos Indonesia dan jajaran perbankan yang ada di Sulut.

Ingat! Masuk Kantor Gubernur Sulut Wajib Rapid Test Antigen

 

Setiap orang yang akan masuk ke lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara mulai hari ini wajib menunjukkan surat non reaktif menurut hasil uji rapid test antigen.

Kebijakan wajib rapid test antigen bagi ASN/THL dan tamu dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen Nomor: 440/21/261/Sekr tanggal 15 Januari 2021, tentang pemberlakuan rapid test antigen bagi ASN, THL dan tamu yang memasuki Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Berikut isi SE Sekdaprov Sulut Nomor: 440/21/261/Sekr :

1. Dimintakan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL), dan Tamu/Pengunjung yang akan memasuki lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara Wajib menunjukan Kartu/Surat Keterangan Non Reaktif Rapid Test Antigen/Test Swab PCR yang  masih berlaku (3 hari untuk Rapid Test Antigen dan 7 hari untuk Test Swab PCR).

2. Bagi yang tidak dapat menunjukan Kartu/Surat Keterangan Non Reaktif Rapid Test  Antigen/Test Swab PCR wajib melaksanakan Rapid Test Antigen di pos penjagaan Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

3. Bagi ASN, THL, dan Tamu/Pengunjung yang hasilnya reaktif tidak diperkenankan memasuki lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan akan diarahkan untuk melaksanakan Test Swab PCR di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Pelaksanaan pengumuman ini mulai diberlakukan pada hari Selasa, 19 Januari 2021.

Diketahui, pelaksanaan rapid test antigen bagi ASN, THL dan Tamu/Pengunjung di Kantor Gubernur Sulut yang dipantau langsung Sekdaprov Sulut Edwin Silangen berlangsung lancar.

Nampak setiap ASN, THL dan Tamu/Pengunjung yang akan mengikuti rapid test antigen mengikuti setiap arahan dokter dan petugas pemeriksa di lokasi rapid test antigen yang berada di dekat pos penjagaan Kantor Gubernur Sulut.

Tinjau Pembangunan RSJ Ratumbuysang Kalasey, Wagub Kandouw : Ini Untuk Melengkapi Fasilitas RS di Sulut

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menghadirkan berbagai terobosan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sulut.

Mulai dari menghadirkan RSUD Tipe B Provinsi Sulut sebagai pusat rujukan tingkat provinsi, pengembangan RS Mata sebagai pusat rujukan wilayah Indonesia bagian timur.

Selain itu juga ada pembangunan RS Jiwa Ratumbuysang sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia bagian timur sampai pada pengembangan RSUD Noongan, RSUD Bitung dan pembangunan RSUD Kota Kotamobagu sebagai RS rujukan regional.

Terkait progres pembangunan RSJ Ratumbuysang, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sulut melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan RS yang berada di Desa Kalasey II, Kabupaten Minahasa, Selasa (19/1/2021).

"Ini untuk melengkapi fasilitas rumah sakit yang ada di Sulut," kata Kandouw.

Diketahui, pelayanan RSJ Ratumbuysang bakal terus dioptimalkan lewat sarana dan prasarana yang lebih memadai. Terlebih saat ini RSJ Ratumbuysang telah meraih Akreditasi Madya (3 bintang) edisi SNARS 1.0 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pembangunan RSJ Ratumbuysang dan RS lainnya di Sulut sebagai bukti keberhasilan program kesehatan ODSK mewujudkan Sulut Sehat Sulut Hebat yang mengacu pada visi Provinsi Sulut yaitu terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam budaya.

Sekdaprov Silangen Buka Rakor Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021, Ini Pesannya

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2021 yang dilaksanakan di Manado, Selasa (19/1/2021).

Pada kesempatan itu Silangen, mengingatkan pentingnya pelaksanaan rakor ini untuk mencapai hasil optimal dalam penanganan fakir miskin di Sulut.

"Kita terus melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota membangun sinergitas yang sama untuk mengatasi persoalan fakir miskin yang ada di Provinsi Sulut ini," kata Silangen.

"Jika kita mencermati data yang memang cukup berfluktuatif ini perubahannya terutama angka kemiskinannya melihat tren dari 2016-2019 kita mampu menekan angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota," sambungnya.

Silangen menuturkan bahwa situasi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada peningkatan jumlah fakir miskin yang dialami juga oleh daerah lainnya di Indonesia.

"Kalau kita catat sampai dengan akhir tahun 2020 pasti terjadi peningkatan karena kita semua sedang menghadapi situasi pendemi Covid-19 ini," terangnya.

"Dimana gerak perilaku kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain dilakukan pembatasan sehingga aktivitas ekonomi sebagian besar mengalami stagnan, kita bersyukur dengan stimulus yang dilakukan pemerintah pusat melalui bantuan sosial ini kemudian bisa menggenjot lagi bagaimana mempertahankan masyarakat yang ada digaris bawah kemiskinan ini tidak jatuh lebih dalam lagi," lanjutnya.

Lebih jauh, Silangen menerangkan bahwa lewat kegiatan ini dilakukan koordinasi semua pihak terkait karena pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memerlukan verivikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena terjadi perubahan yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Untuk itu, ia meminta jajaran Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota bersama bank Himbara untuk berupaya ditahun 2021 ini sudah bisa melakukan verifikasi dan validasi data, karena data yang sudah terverifikasi ini berpengaruh terhadap bantuan sosial baik yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional diantaranya dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai di tahun 202 melanjutkan program Presiden Joko Widodo dari tahun 2020 yang lalu sehingga kita bisa menekan angka kemiskinan oleh karena pengaruh pandemi Covid-19 ini.

"Oleh karena itu, kegiatan rapat koordinasi ini, harus kita optimalkan sebagai wadah penyelarasan kembali terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, serta mengumpulkan informasi, dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat diimplementasikan kedepan," tandasnya.

Sementara itu, Kadis Sosial Sulut Rinny Tamuntuan dalam laporan kegiatannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial penanganan fakir miskin di Sulut tahun 2020, terutama yang menyangkut bantuan sosial berupa PKH, program sembako dan bantuan sosial tunai.

Gelar Rapat Perdana 2021, Ketua PMI Sulut Tahun Ini Harus Lebih Baik dari Tahun Lalu

 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulut memimpin rapat perdana tahun 2021 bersama pengurus PMI Sulut di Kantor Gubernur Sulut, Senin (18/1/2020).

Pada kesempatan itu, Wagub kandouw optimis kinerja PMI Sulut pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan teknologi digital.

"Secara institusi tahun ini harus lebih bagus dari tahun lalu dan tahun depan harus lebih bagus dari tahun ini. Banyak harus disempurnakan kalau di pemerintahan sudah e Government maka PMI harus juga mengarah kesana rapat harus siap secara virtual," kata Kandouw.

Ia juga meminta jajaran PMI kabupaten/kota dan relawan terus memperkuat sinergitas sehingga pekerjaan untuk kemanusiaan lebih ringan karena saling menopang dengan terus mensosialisasikan promosi kesehatan dengan selalu menjaga perilaku kesehatan serta kebersihan di tengah pandemi Covid-19.

Disamping itu, Kandouw juga menerangkan kendala yang dihadapi PMI di masa pandemi.

"Yaitu apa? selama tahun 2020, tidak sampai 50 persen. Karena yang memberikan atau yang menyumbang darah drop hampir 60 persen. Ini situasi sangat berbahaya. Disatu sisi pemerintah provinsi Sulut dan pemerintah kabupaten/kota banyak mendirikan rumah sakit tapi ternyata pemenuhan kebutuhan darah masih kurang," terangnya.

Lebih jauh, Ketua PMI Sulut mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menggalakkan donor darah ini.

"Makanya saya sendiri tiap hari terima, minta orang bantuan untuk sumbang darah. Karena apa? Stok darah tidak ada karena Covid-19 jadi orang takut datang ke unit transfusi darah untuk menyumbang," kuncinya.