9 Juli Paripurna Persetujuan Pembentukan P2KNU

Tahap demi tahap kesiapan pembentukan Provinsi Perbatasan Kepulauan Nusa Utara (P2KNU) mulai membuahkan hasil, ini berkat kerja keras dari seluruh komponen panitia yang dinahkodai Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Umum P2KNU. Dalam pertemuannya dengan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Provinsi yang berlangsung di Aula Bank Sulut, Kamis (4/7) kemarin, terungkap Tanggal 9 Juli 2013 nanti, Pansus telah mengagendakan Paripurna Istimewa DPRD Sulut untuk merekomendasikan persetujuan pembentukan P2KNU.

Pansus yang dipimpin Ketua H. Sunardi Sumanta yang didampingi Sekrataris Benny Ramdhani serta tiga anggotanya Jhoni Sumual, Elisabeth Lihiang dan  Anto Mamonto serta dari P2KNU dipimpin langsung Ketua Umum Panitia Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Wakil Ketua Drs. Agustinus (Bu) Tahendung, Ketua Harian Drs. Edwin Silangen MS, Sekretaris Drs. Maurits Berhandus, MSi, Wasek Jakried Maluenseng dan Anggota Panitia lainnya.

Pertemuan yang dihadiri Bupati Kab. Kepulauan Talaud Drs Constantine Ganggali, Ketua DPDR Talaud Enggel Tatibi, Ketua DPRD Kab. Kepulauan Sangihe Tanao Jangkobus, Ass I Sangihe Hendro Kawuka, Asisten II Sangihe Ir. Jhoni Harikedua, dan Asisten II Kab. Kepulauan Sitaro Herry Lano, SE MM, kabag Pemerintahan Sitaro Masri Kasehung,  telah sepakat Tanggal 9 Juli 2013 dilaksanakan Paripurna persetujuan Pembentukan P2KNU.

Dalam pertemuan itu Ketua Pansus Sunardi Sumantha,  hanya mengingatkan   panitia agar segera melengkapi kelengkapan dokumen pemerkaran yang dianggap masih kurang. “Jadi pertemuan ini hanya lebih bersifat evaluasi apakah berkas-berkasnya sudah lengkap atau belum”, kata Om Iding sapaan akrab Sumantha. Dan Pansus juga tidak akan melakukan peninjauan lapangan, karena menganggap yang duduk dalam panitia ini adalah orang-orang yang telah paham dengan persyaratan pemekaran daerah, tambah Benny Ramdhani.

Wagub mengatakan, panitia sampai saat ini masih terus melakukan verifikasi data terkait dengan kelengkapan berkas dokumen pemekaran dengan Biro Pemerintahan dan humas, apakah masih ada yang kurang atau sudah lengkap. Terkait dengan itu Wagub mengatakan agar tiga Pemerintah kabupaten/kota maupun Panitia Pemekaran di Nusa Utara untuk segera berkoordinasi melengkapi dan menyesuaikan segala kelengkapan persyaratan sebagaimana hasil verifikasi dari Tim. Karena setelah selesai dengan DPRD Provinsi, kami telah diagendakan pertemuan dengan Komisi II DPR-RI di senayan Jakarta pada Tanggal 10 Juli 2013, kata mantan Kadis Diknas

 Kansil menyebutkan, pihaknya tidak hanya memverifikasi berkas P2KNU, tetapi juga  dokumen  pembentukan Kota Tahuna, Kab. Sangihe Selatan, Kota Melonguane serta pembentukan Kab. Talaud Selatan. Sedangkan menyangkut sharing dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten untuk jangka waktu paling kurang dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom, termasuk penyelenggaraan Pilkada untuk pertama kali sudah di setujui oleh tiga kabupaten induk, tambah putra terbaik nusa utara ini.  Hadir pula Anggota Komisi III DPR-RI Paula Sinyal SH, Direktur Bank Sulut James Salibana, Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean, Tokoh Nusa Utara Mayjen Purn Benny Mandalika, Kateua dan Sekretaris Pembentukan Kota Melonguane dan Talaud Selatan Ir. Adolof Binilang dan Alex Tampoli serta Ketua dan Sekretaris Pembentukan Kota Langowan Jeffry Th Pay dan Daniel Pangemanan.  (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).