Wira : BMR Layak Jadi Provinsi

Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Baru (DPOB) yang dipimpin Kasubid Penataan Daerah Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri Herman Wira didampingi seorang  anggota Desky Wijaya selaku Kasubid Pembiayaan Penataan Daerah Kementrian Keuangan serta  Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi,  mewakili Gubernur Sulut. Kamis (5/2) kemarin, telah melakukan peninjauan di beberapa lokasi kantor yang nantinya bakal menjadi pusat perkantoran Provinsi Bolmong Raya (BMR) seperti Aula serba guna Bobakidan di kotobangun, eks kantor Bupati Bolmong yang bakal menjadi kantor Gubernur BMR,  Kantor Sekretariat DPRD Bolmong, eks Rudis Bupati Bolmong di ilongkow serta Rumah Sakit Umum Kotamobagu.

Sebelumnya Tim DPOB telah melakukan pertemuan dengan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi BMR (P3BMR) serta jajaran pemerintahan 5 Kabupaten/Kota se Bolmong Raya di Rudis Walikota Kotamobagu Jalan Ahmad Yani No.1 Kotamobagu.

Ketua Panitia P3BMR Drs Abdullah Mokoginta mengatakan, luas wilayah calon Provinsi BMR mencapai 8.358,04 Km2 yang mencakup wilayah Bolmut, Bolmong (induk), Kotamobagu, Boltim dan Wilayah Bolsel. Sementara terkait dengan persyaratan pengusulan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai PP78/2007 yang meliputi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan, menurut mantan Wagub Sulut di Jaman Gubernur CJ Rantung (Alm), semuanya telah dipenuhi dan berkas usulannya beserta kelengkapan data lainnya, sudah disampaikan baik kepada Gubernur Sulut, DPRD Sulut, maupun DPD Perwakilan Sulut, Ketua Komite 1 DPD-RI serta Ditjen Otda dan yang terakhir kepada Komisi II DPR-RI pada awal januari 2013 lalu.    

Karo Pemerintan dan humas DR. Noudy Tendean, SIP, M.Si dalam pemaparannya dihadapan Tim Observasi DPOD, yang disaksikan oleh Para Bupati/Walikota  serta Wabup/Wawali, para Ketua DPRD se BMR ini turut menguatkan dan mempertegas posisi BMR menuju daerah otonom yang mandiri. Di tambahkan lagi bahwa pembentukan Provinssi BMR ini, merupakan perjuangan panjang yang telah terencana matang sebagaimana tercantum pada grand design otonomi daerah provinsi sulawesi utara 2025. Pembentukan provinsi BMR bukan semata didasari oleh kemauan saja, tapi merupakan sebuah kebutuhan mendasar masyarakat, pemerintah bahkan kebutuhan bangsa secara nasional, jelas mantan Direktur IPDN Regional Sulut.

Menurut Doktor Jebolan UGM Jogya, Secara teknis, administarif maupun fisik kewilayaan calon provinsi BMR, telah memenuhi syarat sebagaimana kajian yang disampaikan secara resmi kepada TIM Observasi DPOD, dimana secara keseluruhan BMR memiliki score indikator sebesar 392 dalam kategori MAMPU atau dapat direkomendasikan menjadi sebuah daerah otonom. Pemaparan Tendean ini sontak disambut sorak riuh seluruh hadirin yang ada.

Ketua Tim Observasi DPOD Herman Wira menyebutkan, kunjungan ini merupakan kali kedua saya hadir di bolaang mongondow. Yang pertama dalam rangka pemekaran Bolmut dan KK, dimana semua itu merupakan kenangan manis yang berbuah keberhasilan. Saya juga berharap di kunjungan kerja yang kali kedua ini kiranya akan menuai hasil yang sama sehingga BMR layak menjadi  Provinsi, kunci Wira. Usai pertemuan dilanjutkan dengan penandatangan berita acara hasil observasi yang dilakukn para buapati/walikota dan ketua dewan. Ikut dalam kunjungan itu Kabag Otda dan Hubal Jimmy Ranti S.Sos, Kasubag Otda Danny Tamara SSTP MSi, Kasubag Faspen Hubal Anny Badar S.Sos dan kasubag Penerangan dan Publikasi serta Staf Otda Donald Pinontoan SIP.  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).