Berbagai permasalahan yang banyak terjadi terkait kependudukan menjadi isu strategis yang perlu segera dicarikan solusi. Masalah perizinan, perekaman. E-ktp yang belum tuntas menjadi point Sambutan MENDAGRI Bpk. Cahyo Kumolo pada acara Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Jogjakarta pada tanggal 16-17 November 2014.Beberapa penekanan yang disampaikan :
1. Memaksimalkan pelayanan perijinan sampai ke daerah-daerah;
2. Perekaman e-ktp yang dihentikan selama 1 bulan, di perpanjang sapai 1 januari 2015 hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas e-ktp untuk menghindari terjadinya ktp ganda atau pemalsuan data penduduk. Namun pelayanan kepada msy ttp harus jalan dan diberikan penjelasan bahwa sistem msi sementara diperbaiki sehingga msy yg mengurus ktp akan diberikan surat keterangan...
3. Bahwa pemekaran DOB hrs dilihat dari berbagai aspek terutama jumlah penduduk bukan hanya karena keinginan semata tetapi lebih pada memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat...
4. Bahwa semenjak tahun 1999 belum dilakukan penyesuaian terhadap struktur OPD oleh sebab itu seiring dengan berubahnya nomenkelatur kementerian maka akan dilakukan penyesuaian terhadap OPD mengikuti perubahan nomenkelatur kementerien yang ada.
e-ktp telah bekerjasama dgn 26 bank daerah dan 4 bank nasional termasuk bank sulut dalam proses pembuatan/pembukaan rekening hanya dlm wkt 4 menit yg di simulasikan oleh bank bri dihadapan mendagri
Rapat kerja diikuti oleh kepala dinas kependudukan, kepala biro pemerintahan se indonesia serta instansi vertikal yg terundang.. peserta berjumlah 610.
Untuk Provinsi Sulawesi Utara, turut hadir para kadis kependudukan dan catatan sipil se Provinsi Sulawesi Utara dibawah koordinasi kepala biro pemhumas Dra. Lynda Watania, MM, Msi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar